Tim Renja Bahas Usulan dan Evaluasi
Anggota & Sekwan Hadiri Paripurna HUT Kota & Pemkot Samarinda
Sigit Wibowo Hadiri Tasyakuran Harlah 50 PPP
Launching & Sosialisasi Sistem Informasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Internal
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri Kaltim Bershalawati ke-X yang digelar di Lapangan Stadion Sempaja, Sabtu (22/10) malam.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsuni menghadiri Kaltim Bershalawati ke-X yang digelar di Lapangan Stadion Sempaja, Sabtu (22/10) malam.
Tim Renja Bahas Usulan dan Evaluasi
BALIKPAPAN. Dipimpin Ketua Tim Pembahas Rencana Kerja DPRD Kaltim Tahun 2024, Sarkowi V Zahry Rapat membahas kelanjutan rencana kerja untuk tahun mendatang tersebut terus dikebut guna mengoptimalkan waktu guna berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Kaltim. Sejumlah usulan dan evaluasi juga menjadi topik pembahasan dalam rapat yang dilaksanakan, Rabu (25/1) di Hotel Gran Jatra Balikpapan ini. Dikatakan Sarkowi, pembahasan Renja kali ini tentu tak lepas dengan renja terdahulu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program. Hal ini menjadi penting, terutama mengingat masa kerja dewan yang tersisa Sembilan bulan pada tahun 2024 mendatang. Terkait aturan, Tim Renja juga berencana akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Berkaitan dengan ini, sharing dan komunikasi dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim dan BPKAD juga diperlukan sebagai upaya komunikasi dan mendapat masukan. “Dalam waktu dekat kita akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Kami juga berencana akan melakukan pertemuan dengan BKPAD dan Biro Hukum berkaitan dengan sejumlah aturan untuk mendapat masukan dan saran,” kata Owi, sapaan akrab Sarkowi. Selain Sarkowi, keanggotaan dalam tim ini yakni, Wakil Ketua Rusman Ya’yub, sejumlah anggota tim diantaranya Salehudin, Yusuf Mustafa, Nidya Listiyono, Sapto Setyo Pramono, Ely Hartati Rasyid, Mathinus, H Baba, Romadhony Putra Pratama dan Akhmed Reza Fachlevi. Selain itu Baharuddin Muin, Bagus Susetyo, Yenni Eviliana, Baharuddin Demmu, Harun Al Rasyid, jawad Siradjudin, Nasiruddin, Saefuddin Zuhri dan Sutomo Jabir. (adv/hms5)
Anggota & Sekwan Hadiri Paripurna HUT Kota & Pemkot Samarinda
SAMARINDA. Sejumlah Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda beserta Sekretaris DPRD Kaltim menghadiri Paripurna Peringatan HUT Kota Samarinda ke-355 dan Pemkot Samarinda ke-63, di Gedung Utama Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Selasa (24/1/2023) Pada kesempatan itu, mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Ramadhan menyampaikan ucapan selamat kepada Kota Samarinda dan Pemkot Samarinda atas pencapaiannya selama ini. Diusia Kota Tepian yang sudah mecapai tiga abad lebih, Pemkot Samarinda terus berbenah demi terciptanya kota peradaban sesuai tema HUT kali ini Membangun Kota Peradaban. “Apa yang sudah direncanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Samarinda patut kita dukung dan apresiasi,” sebut Sekwan. Pada kesempatan itu juga, Walikota Samarinda Andi Harun membeberkan program prioritas pada 2023-2024. Diantara program super prioritas dirinya, yakni program pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur, seperit program transportasi massal, moderen, dan ramah lingkungan. Termasuk Program Smart City, program pembangunan sosial dan ekonomi. Tampak hadir Anggota DPRD Kaltim Rusman Yaqub, Jahidin, Agus Swandy, Saefuddin Zuhri, Nidya Listiyono, Romadhony, serta Puji Setyowati. Paripurna juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Samarinda dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun-Rusmadi. Rapat sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono didampingi Wakil Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah, Rusdi dan Subandi.
Sigit Wibowo Hadiri Tasyakuran Harlah 50 PPP
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama sejumlah Anggota DPRD Kaltim menghadiri Tasyakuran Hari Lahir 50 Tahun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Musyawarah Kerja Wilayah I, di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (23/1/2022). Pada Harlah PPP ke 50 ini, Sigit Wibowo memberikan apresiasi dan selamat kepada PPP sebagai salah satu partai tertua di Indonesia. “Selamat kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas usainya yang telah mencapai setengah abad,” ujarnya. Ia berharap, seluruh partai yang ada di Indonesia, khususnya di Kaltim, dapat terus berkomitmen bersama, menjaga persatuan dan keutuhan negara serta mendukung pemerintah untuk mensukseskan pemindahan ibukota di Kaltim. “Saya yakin, meski warna baju berbeda-beda, tapi tujuan kita tetap sama. Yakni ingin membangun dan memajukan Negeri ini, khususnya Kalimantan Timur. Khususnya pada pembangunan IKN nantinya, seluruh partai harus turut andil dalam menyukseskan pembangunannya,” sebut dia. Sementara itu, Rusman Ya’kub yang juga Aggota DPRD Kaltim sekaligus kader PPP juga berharap di usia emas 50 Tahun PPP, menjadi momentum kebangkitan partai berlogo Ka’bah tersebut untuk terus dipercaya oleh masyarakat dan umat Islam. “Kami apresiasi, dan ini luar biasa. Jadi motivasi bagi kader PPP di Kaltim menatap Pemilu 2024. Mudah-mudahan ini jadi cerminan bahwa rakyat Indonesia, khususnya umat Islam masih memberikan kepercayaan kepada PPP, dan kita mendorong kader untuk menjawab keinginan publik,” serunya. (adv/hms6)
Bagus Susetyo Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Gunung Bahagia
BALIKPAPAN - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Ir H Bagus Susetyo, MM mengawali sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) pada tahun 2023 ini, di Jalan Pipit II Blok-D, RT 11 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, pada Sabtu (21/1/2023) pukul 16.00 wita. Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Dapil Balikpapan ini didampingi narasumber Kepala Bidang Politik Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan Andi Afriyanto, Ketua Pengurus Cabang Gerindra Balikpapan Selatan Agus Setyono serta Ketua RT 11 Siti Aminah dengan moderator Pujangga Assari. Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo menjelaskan, Wawasan Kebangsaan ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat, terutama 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhineka Tunggal Ika. “Jadi sosialisasi empat pilar kebangsaan ini untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara,” kata Bagus Susetyo. Selain itu, menurut Bagus, wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dengan beragam suku, agama dan golongan agar hidup rukun. Pada kesempatan tersebut Bagus Susetyo juga menyampaikan beberapa program pemerintah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat diantaranya Beasiswa Kaltim Tuntas, bantuan UMKM, hingga pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). “Pada tahun ini Pemprov Kaltim mengalokasikan dana kurang lebih Rp400 miliar untuk beasiswa Kaltim Tuntas bagi pelajar dan mahasiswa. Pemerintah juga membantu UMKM serta pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) supaya mudah diterima di perusahaan. Apalagi untuk pembangunan IKN di Kaltim anak-anak muda Balikpapan harus mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Artinya kita harus punya nilai jual berupa skill supaya bisa bersaing,” kata Bagus. Sementara itu, narasumber Kabid Politik Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Andi Afriyanto menjelaskan wawasan kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD 45, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika. “Tujuan dari sosialisasi wawasan kebangsaan ini sebagai upaya mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan bermasyarakat yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa dan daerah. “Untuk itu, kita harus saling menghargai perbedaan,” katanya. Untuk itu, dirinya sangat berterima kasih kepada anggota DPRD Kaltim H Bagus Susetyo yang telah membantu Pemkot Balikpapan yang telah melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Apalagi tahun 2023 ini merupakan tahun politik. “Tahun 2024 kita akan menggelar Pemilu pada 14 Februari sedangkan Pilkada 27 November,” katanya. Ia juga meminta kepada masyarakat Balikpapan untuk menyiapkan diri terhadap meningkatnya jumlah penduduk atau pendatang dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). “Balikpapan sebagai kota penyangga IKN harus siap dengan masuknya warga pendatang. Sebab PNS saja yang bakal pindah ke IKN diperkirakan mencapai 800 ribu orang,” ujar Andi Afriyanto. Diakhir sosialisasi dilakukan sesi tanya jawab singkat terkait Wawasan Kebangsaan. Semua pertanyaan dijawab dengan lugas oleh Ir H Bagus Susetyo, MM bersama narasumber Kabid Politik Badan Kesbangpol Kota Balikpapan Andi Afriyanto.(adv)
-thumb.jpg)
Banmus Susun Jadwal Kegiatan DPRD Kaltim
SAMARINDA. Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim menggelar rapat guna revisi agenda kegiatan DPRD Kaltim masa sidang I tahun 2023 diruang rapat gedung E lantai 1, Senin (16/1). Memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo serta Sekretaris Dewan Muhammad Ramadhan dan anggota Banmus diantaranya Nidya Listiyono, Ali Hamdi, Salehuddin, Sutomo Jabir, Mimi Meriami Br Pane, Andi Faisal Assegaf dan sejumlah pejabat struktural Sekretariat DPRD Kaltim. Dikatakakan Seno Aji , rapat kali ini adalah untuk menjadwalkan ulang beberapa kegiatan seperti rapat paripurna ke – 3 dengan agenda penyampaian laporan masa kerja Komisi I tentang perubahan perda nomor 9 tahun 2006, kemudian penyampaian laporan masa kerja Komisi III pembahas dua buah Ranperda. Kemudian ada pula penjadwalan rapat paripurna ke – 4 dengan agenda pengucapan sumpah janji antar waktu Anggota DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019 – 2024. “Kemudian penyusunan jadwal Sosbang I dan Sosper I, jadwal rapat kerja badan, rapat kerja komisi dan pansus. Jadwal Banmus ini disusun hingga akhir Februari mendatang,” ujar Seno Aji. Ia berharap, agar seluruh anggota Dewan dan Sekretariat dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan agenda yang telah disusun bersama. “Agenda yang sudah disusun ini, semoga bisa dijalankan dengan baik,” sebutnya. (adv/hms8)
A Komariah Resmi Gantikan Mashari Rais
SAMARINDA. Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim, Senin (16/1/2023) menjadi momen penting bagi A Komariah, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kaltim sisa Periode 2019-2024. A Komariah secara resmi dilantik menjadi Anggota DPRD Kaltim menggantikan Anggota DPRD Kaltim sebelumnya, yakni Mashari Rais dari Fraksi Partai Gerindra. Ditemui usai dilantik, A Komariah yang ditugaskan di Komisi II dan Badan Musyawarah DPRD Kaltim, mengaku siap menjalankan tugas-tugas kedewanan yang diamanahkan padanya. Meski demikian, ia mengaku masih harus banyak mempelajari sejumlah tugas-tugas yang akan ia hadapi. Serta Program kerja apa saja yang telah disusun dan akan dilaksanakan kedepan. Diungkapkan Komariah, hingga ia bisa duduk di parlemen merupakan perjalanan panjang yang harus dilewati. Tak hanya itu, justru amanahkannya tugas kedewanan menjadi titik awal baginya memperjuangkan aspirasi masyarakat.”Setidaknya saya akan melanjutkan perjuangan dan tugas-tugas rekan separtai yang saya gantikan. Besok (harini,red) saya sudah langsung mengikuti kegiatan kedewanan ke Jakarta, kebetulan saya bertugas di Badan Musyawarah yang besok melakukan kegiatan di Jakarta,” ungkap Komariah. Rapat Paripurna ke-4 yang dihadiri Didik Hanan Rusdiansyah Anandani mewakili Gubernur Kaltim. Rapat juga dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua Seno Aji dan Sigit Wibowo serta Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan. Selain pengangkatan PAW Anggota DPRD Kaltim, Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim juga mengagendakan Penyampaian Nota Penjelasan 2 buah Ranperda Inisiatif DPRD Kaltim tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Salehuddin. Sementara itu, Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pemprov Kaltim tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan Staf Ahli Gubernur Kaltim, Didik Hanan Rusdiansyah Anandani. (adv/hms5)
-thumb.jpg)
DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke III
SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-III dengan Agenda Pengesahan Revisi Agenda Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2023, serta Penyampaian Laporan Masa Kerja Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltim, Senin (16/1/2023) Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, serta didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sigit Wibowo. Rapat juga dihadiri Staf Ahli Gubernur Kaltim Didi Rusdiansyah Anandhani. Dalam rapat, Samsun menyampaikan bahwa ada tiga agenda yang dibahas. Pertama pengesahan revisi kagiatan dewan, kedua Penyampaian Laporan Masa Kerja Komisi I DPRD Kaltim Pembahas Ranperda Tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. “Terakhir yaitu, Penyampaian Laporan Masa Kerja Komisi III DPRD Kaltim Pembahas Dua Buah Ranperda. Pertama, Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang, kemudian Pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah,” kata Samsun. Telah diketahui bahwa, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltm telah merevisi jadwal kegiatan. “Maka sebelum revisi agenda ini dilaksanakan, sesuai dengan peraturan, jadwal ini harus disahkan dulu dalam rapat paripurna,” sebut dia. Sementara penyampaian laporan masa kerja Komisi I disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. “Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, mengingat masih belum terpenuhinya tahapan-tahapan untuk pengesahan Ranperda dimaksud sehingga perlu adanya perpanjangan masa kerja,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini. Untuk Laporan Masa Kerja Komisi III disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan, Komisi III juga meminta perpanjangan masa kerja mengingat masih belum terpenuhinya tahapan-tahapan untuk pengesahan ranperda dimaksud. “Berdasarkan laporan Komisi I dan Komisi III yang telah disampaikan, mengingat belum terpenuhinya tahapan-tahapan untuk pengesahan ranperda dimaksud maka perlu adanya perpanjangan masa kerja,” pungaks Samsun. (adv/hms6)
Legislator Kaltim berharap konflik PT TBS dan Koperasi Mekar berakhir
SAMARINDA. Legislator Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono berharap konflik antara perusahaan PT Tritunggal Sentra Buana (TSB) dengan Koperasi Mekar Sejahtera segera berakhir. “Konflik antara perusahaan dengan pihak koperasi terkait selisih harga sawit sejak tahun 2017 hingga 2022 dapat diselesaikan,” katanya, Rabu (11/1/2023). Ia mengatakan, ini adalah pertemuan keempat kalinya yang dimediasi oleh DPRD Kaltim terkait selisih harga sawit. Pihak koperasi menuntut sebesar 12,3 miliar karena adanya selisih harga sejak 2017 hingga 2022. Sapto menjelaskan, pihak koperasi meminta kepada PT. TSB agar memenuhi harga TBS sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak. Sementara sampai saat ini harga TBS yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian. "Kita mendorong untuk dilakukan musyawarah mufakat antara pihak perusahaan dengan pihak koperasi agar persoalan ini segera berakhir,” ucapnya. Menurutnya, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap klausul kontrak kerja sama antara kedua belah pihak, demi keuntungan bersama. Lanjutnya, DPRD Kaltim meminta Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim untuk melakukan langkah-langkah konkrit yang tidak merugikan kedua belah pihak, berpedoman pada perjanjian dan ketentuan perundang-undangan. "Saya berharap konflik ini tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi jika ada yang kurang berkenan diantara mereka, silahkan diselesaikan melalui jalur hukum," ujar Sapto. (hms7)
Tim Renja DPRD Kaltim evaluasi dan susun agenda 2024
SAMARINDA. Tim Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan evaluasi kegiatan- kegiatan dewan tahun 2021-2022 sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun agenda kerja tahun 2024. "Kami rapat evaluasi program kesekretariatan DPRD Kaltim tahun 2021 -2022 sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahun 2024. Sementara untuk tahun 2023 sudah disusun," kata Wakil Ketua Tim Renja DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub, Rabu (11/1/2023). Ia mengatakan, pembahasan evaluasi penting untuk melihat apa saja program yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dikurangi, sehingga bisa lebih efektif. Menurutnya, penyusunan agenda dewan dikebut dari sekarang, sebab dalam pembahasan APBD, Renja DPRD Kaltim merupakan bagian dari rencana kerja Pemerintah Provinsi. "Adapun hal yang perlu dievaluasi adalah perjalanan dinas yang mestinya dibatasi agar efektif, seperti kunjungan komisi supaya tidak terpecah. Misalnya dalam satu kunjungan bisa 2-3 komisi karena itu tidak efektif," tutur Rusman. Ia juga meminta adanya perbaikan sistem digitalisasi di sekretariat DPRD. Hal itu supaya ada modernisasi sistem sarana dan prasaran teknologi yang ada di sekretariat DPRD Kaltim. Kesekretariatan DPRD didorong agar memiliki bank data seputar dewan. Karena dinilai selama ini kalau ada anggota meminta data, baru dicarikan. Mestinya semua data sudah terakses dan tersedia. Oleh karena itu kesekretariatan perlu pro aktif dalam menggali data. Bahkan dirinya mendorong supaya DPRD Kaltim membuat TV Parlemen, sehingga semua sidang, rapat dengar pendapat (RDP), Komisi, apalagi Paripurna bisa dipublish secara streaming, supaya masyarakat melihat pekerjaan apa yang dikerjakan oleh legislatif. "DPRD itu adalah bagian yang memberi layanan kepada masyarakat. Sekretariat diharapkan punya SDM yang kompeten untuk mengakses, berupa agenda DPRD yang disajikan dalam bentuk digital," ucap Rusman. (hms7)
-thumb.jpg)
Mediasi Dugaan Penyerobotan Lahan
SAMARINDA – Menindakaljuti aduan dari Komunitas Masyarakat Desa Sepatin terkait dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Komisi I DPRD Kaltim melakukan mediasi, Rabu (11/1/2023). Pada rapat mediasi tersebut, Riswandi, salah satu warga Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengklaim, masih ada lahan warga setempat yang belum dilakukan pembebasan oleh PT PHM. “Lahan itu milik Bapak Hamsyah, dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1995,” ujarnya. Karena tidak adanya kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan pihak perusahan, sehingga pemilik lahan tidak bersedia diberikan kompensasi oleh PT PHM. “Sementara, lahan tersebut sudah digarap secara sepihak oleh perusahaan,” sebut Riswandi. Sementara itu, Head of Communication Relation and CID PT PHM, Frans Alexander Hokum membantah pihaknya melakukan penyerobotan lahan. Pasalnya, PT PHM telah memilik Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di wilayah yang dipersoalkan. “Selain itu, kami juga dalam melaksanakan pemberian kompensasi investasi lahan tambak melalui tim terpadu verifikasi lahan Pemkab Kutai Kartanegara,” kata dia. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, menyampaikan bahwa meski belum menemui titik temu, pihaknya akan terus berupaya memberikan solusi terbaik. “Mediasi ini akan terus berlanjut. Kita akan mencari jalan terbaiknya seperti apa,” terangnya. Ia memastikan, bahwa Komisi I dalam waktu dekat akan melakukan peninjauan lapangan ke lahan yang dipersoalkan. Hal ini dimaksud agar penyelesaian kasus ini tidak berlarut dan segara ada solusi terbaik. “Kami juga akan mengagendakan rapat kebali dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Polda Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, Kanwil ATR/BPN Kaltim, BPN Kukar, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kukar, Camat Anggana, Tim Terpadu Proyek Tunu F-Inland Kukar, pihak perusahaan serta masyarakat Desa Sepatin,” jelas dia. Terkait dengan terbitnya SHM yang dimiliki warga tersebut, Bahar mengaku ragu jika masih ada penerbitan sertifikat tanah di kawasan kehutanan. “Ini juga yang perlu didalami, karena tentu menyalahi tata ruang wilayah dan perlu dipertanyakan ke instansi yang mengeluarkan sertifikat tersebut,” katanya. Ia juga menyayangkan, jika memang Tim Terpadu telah membayar kepada orang yang menggarap lahan, bukan ke pemilik lahan. Mestinya tim verifikasi melakukan kroscek dulu asal usul tanah tersebut. Berdasarkan pengakuan PT PHM yang sudah melakukan pembayaran keseluruhan atas pembebasan lahan yang dimaksud. Namun perlu ditelisik siapa-siapa saja yang menerima pembayaran tersebut. “Komisi I meminta dokumen pendukung, termasuk verifikasi ke lapangan, apakah kawasan kehutanan, atau pertanian dan perkebunan yang digarap tersebut boleh dilakukan kegiatan penambangan,” pungkas Bahar. (adv/hms6)
Tim Renja Evaluasi Rencana Kerja DPRD Kaltim
SAMARINDA. Dipimpin Wakil Ketua Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur Rusman Ya’qub, Selasa (10/1) di Gedung E Kantor DPRD Kaltim. Rapat bersama Sekretariat DPRD Kaltim tersebut, secara khusus membahas evaluasi rencana kerja dewan dan membahas rencana kerja dewan tahun 2024. Rusman mengatakan, pentingnya rapat ini dalam rangka mengevaluasi sejumlah program yang telah disusun, hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dan diefektifkan. DPRD Kaltim melalui Tim Renja saat ini juga sedang fokus agar harapan yang ingin dicapai bagi pembangunan di Kalimantan Timur bisa berjalan dengan lancar. Diungkapkan Rusman, sejumlah masukan juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Seperti sistem digitalisasi, modernisasi sistem sarana dan prasarana teknologi di Sekretariat DPRD Kaltim. Hal ini menjadi upaya untuk mengoptimalkan layanan bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan. Selain Rusman, sejumlah Anggota DPRD Kaltim yang hadir yakni Bagus Susetyo, Saefuddin Zuhry, Nidya Listiyono, Sapto Setyo Pramono dan Sutomo Jabir. Sementara itu, hadir pula Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan serta seluruh pejabat struktural di Sekretariat DPRD Kaltim. (adv/hms5)
Apresiasi Peringatan Upacara HUT ke-66 Provinsi Kaltim
SAMARINDA. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kalimantan Timur ke-66, Senin (9/1/2023) berjalan sukses, kendati sempat berpindah tempat dari Stadion ke Plenary Hall, Glora Kadrie Oening Samarinda dikarenakan hujan namun tidak mengurangi kemeriahan acara tersebut. Sejumlah kabupaten/kota se-Kaltim mendapatkan penyerahan penghargaan panji-panji pembangunan yang diserahkan langsung Gubernur Kaltim kepada masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disaksikan ratusan peserta yang hadir. Usai pelaksanaan upacara, kemeriahan berlanjut dengan dibukanya Pesta Rakyat Kaltim (PRK) 2023 oleh Gubenur Kaltim Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian, Anggota DPD RI Nanang Sulaiman, dan Sekda Prov Kaltim Sri Wahyuni, serta lainnya. Kesuksesan acara tersebut sebagai kado terindah bagi Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang akan mengakhiri masa baktinya di tahun ini. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengaku mengapresiasi atas kinerja pasangan Isran-Hadi terhadap pembangunan dalam arti luas di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, telah banyak capaian sehingga layak untuk diapresiasi. Pihaknya berharap mengusung tema “Kaltim Berdaulat Menuju Indonesia Sejahtera” diusia ke 66 Kaltim, bisa mengejar laju pembangunan diberbagai bidang. Termasuk dengan adanya IKN Nusantara Kaltim harus mampu mengambil peran demi kesejahteraan masyarakat. “Peningkatan perekonomian dan infrastruktur terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga harus menjadi fokus bersama termasuk memperjuangkan perhatian pemerintah pusat terhadap program-program pembangunan di Kaltim,” sebutnya. (adv/hms4)
Perlu Adanya Edukasi Terkait Pelaksanaan Pemilu
SAMARINDA. Sebagai salah satu langkah awal kampanye tolak politik uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim melakukan kunjungan sekaligus silaturahmi ke DPRD Kaltim. Rombongan yang dipimpin Ketua Bawaslu kaltim Hari Dermanto tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sigit Wibowo di ruang rapat pimpinan gedung D lantai 2, Senin (9/1). Selain bersilaturami, pertemuan itu juga dalam rangka mengajak seluruh anggota DPRD Kaltim agar turut berkomitmen dan mengkampanyekan “tolak politik uang” untuk pemilu yang berintegritas di Kaltim dalam menyambut pesta demokrasi 5 tahunan yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Hari Dermanto mengatakan bahwa pertemuan ini bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir untuk melakukan koordiansi terkait persentuhan-persentuhan dalam tahun politik. “Persentuhan-persentuhan mengenai tahun politik ini perlu banyak ruang jumpa untuk menetralisir atau paling tidak meminimalisir berbagai potensi yang bisa menyebabkan perpecahan dalam perbedaan pendapat,” ujarnya. Sigit Wibowo selaku pimpinan audiensi mengatakan, terkait pencegahan pelanggaran pemilu, dipandang perlu paling tidak dengan adanya komunikasi serta diskusi baik dari tingkat pimpinan maupun anggota. “Dan juga netralitas ASN kemudian pihak penyelenggara dan pemilih dengan mempersempit tindak kecurangan,” tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud mengatakan baiknya kedepan, partai-partai politik khususnya dari ketua partai agar mendapatkan edukasi mengenai aturan-aturan dalam kampanye untuk bisa disampaikan kepada caleg dari partainya. “Kedepan, kita dari partai-partai politik, kita duduk disini kan atas nama partai politik bukan pribadi. Apalagi ini pimpinan-pimpinan partai diberikan edukasi supaya bisa disampaikan ke teman-teman sebagai peserta calon atau caleg,” sebutnya. Senada dengan hal itu, Seno Aji menyatakan bahwa rambu-rambu terkait pelaksanaan pileg dan pilkada perlu ada pendidikan politik serta sosialisasi dengan baik. “Apakah itu incumbent atau non incumbent, mereka bisa mengikuti aturan tersebut. Dan kami juga mohon rules of game nya, itu kita sepakati bersama. Kita gunakan undang-undang yang mana kemudian peraturan yang mana, supaya nanti begitu kita sudah start, tidak ada lagi mereka berkilah,” tandasnya. (adv/hms8)
-thumb.jpg)
Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD Kaltim Hadiri Pembukaan Musyda Muhammadiyah dan Aisyiyah Balikpapan
BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo bersama Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah (Musyda) Muhammadiyah dan Aisyiah Kota Balikpapan, di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (7/1/2023). Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musyda tersebut sebagai bentuk regenerasi kepengurusan organisasi, sehingga organisasi dapat terus berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Selai itu, Sigit menyambut baik silaturrahmi sebagai wujud kesinambungan organisasi, sehingga mampu terus berkiprah untuk kemaslahatan umat. Sebagai organisasi strategis, ia menuturkan agar Muhammadiyah dan Aisyiyah hendaknya mampu senantiasa fokus dan berkhidmat dalam gerakan dakwah sosial, bidang keagamaan, keperempuanan, kemasyarakatan dan pendidikan. Sejalan dengan itu, seiring dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Ketua DPW PAN ini mengajak, Muhammadiyah dan Aisyiyah serta seluruh organisasi kemasyarakatan untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi bersama dalam rangka mempersiapkan dan memberdayakan SDM khususnya Kalimantan Timur. “Agar dapat mengaktualisasikan diri dalam pembangunan, menjadi pelaku aktif pembangunan dan bukan hanya penonton di rumah sendiri," ujarnya. Sigit juga berharap, kader-kader yang kreatif dapat ikut ambil bagian, dalam upaya pemberdayaan kaum masyarakat dalam pembangunan. Di antaranya mendorong pemerataan pendidikan dan juga peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang akan berkontribusi bagi perekonomian daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat. “Saya mengucapkan selamat melaksanakan Musyda Muhammadiyah dan Aisyiyah Balikpapan. Dengan harapan Musda ini akan menghasilkan kepengurusan baru yang dapat membawa organisasi ini yang semakin solid,” ucap dia. Turut hadir dalam Musyda ini Asisten I kota Balikpapan Zulkifli mewakili Wali Kota Balikpapan, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur Siswanto Sunandar, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Balikpapan Muhammad Hendro, Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Kota Balikpapan Nur Asmadhani, Keluarga Besar Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Balikpapan, serta para peserta Musda. (adv/hms6)
Sigit Wibowo Hadiri Reuni Akbar Abiturien PGAN Kaltim
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menghadiri acara Reuni Akbar Abiturien Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Kaltim Angkatan 1958 – 1992 serta peletakan batu pertama Musholla MTs Al-Misra yang terletak di Jalan Embun Suryana, Sambutan, Samarinda, Sabtu (7/1). Tampak hadir dalam acara tersebut Hj. Mardareta yang mewakili Sekretaris DPRD Kaltim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim H. Abdul Khaliq, Ketua Yayasan Ukhuwwah PGAN Kaltim H. Khairullah Bulkis, Kepala Kantor Kementerian Agama Berau H. Aji Mulyadi, Ketua Dewan Pembina H. Muhammad Hifni Syarkawi, Ketua Panitia Reuni Selamat Said Sanib, jajaran pengurus Yayasan Ukhuwwah PGAN Kaltim serta seluruh alumni PAGN Kaltim. Dalam sambutannya, Selamat Said Sanib mengatakan dari kontribusi alumni PAGN diluar infaq mencapai Rp 80 juta untuk pembangunan musholla sebagai antusias alumni yang hadir. Tujuan reuni ini, lanjutnya, adalah untuk bersilaturahmi dan untuk pengembangan akses dari abiturien dari berbagai profesi serta untuk pengumpulan dana pembangunan Musholla Al-Misra yang memerlukan dana sekitar Rp 500 juta. “Kita berharap SDM dari alumni PAGN ini semakin banyak, saling menguatkan dan saling membesarkan,” ujar Selamat Said Sanib. Kemudian secara terpisah Sigit Wibowo menyampaikan ucapan selamat dan sukses terhadap acara reuni. Ia bersyukur bahwa para alumni mempunyai kiprah nyata seperti membangun sekolah MTs Al-Misra. “Ini sangat membantu program pendidikan pemerintah. Karena kiprah para alumninya, memberi sumbangsih dalam pembangunan Mts Ini,” kata Sigit Wibowo. Kemudian dari kegiatan peletakan batu pertama pembangunan musholla tersebut, menurutnya butuh perhatian khusus pemerintah agar bisa segera dibangun. “Nah kebetulan yang datang juga dari Biro Kesra, mudah-mudahan proposal dari sekolah bisa disampaikan kepada pak Gubernur kemudian di input melalui SIPD,” sebutnya. (adv/hms8)
-thumb.jpg)
Semarak Peringatan HUT ke-66 Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat DPRD Kaltim Selenggarakan Berbagai Lomba
SAMARINDA. Semarak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kaltim menggelar berbagai lomba. Adapun sejumlah lomba yang di pertandingkan yakni Tenis Meja, Catur, Pancing, Makan Kerupuk, Tarik Tambang, Karoke, dan lainnya. Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 4 Januari 2023 tersebut bertempat di halaman dan gedung Sekretariat DPRD Kaltim. Ada banyak hadiah di siapkan panitia bagi para pemenang, mulai dari hadiah utama hingga hadiah hiburan. Antusias para peserta terlihat dari banyaknya group yang terdiri dari masing-masing sub bagian yang mendaftarkan diri. Kendati dibawah terik matahari tidak mengendurkan semangat para peserta khususnya kategori Pancing dan Tarik Tambang. Cidera pinggang dan tangan banyak dialami para perserta lomba tarik tambang, bahkan satu orang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis karena salah satu jari kaki alami luka robek. Mewakili Panitia, Kabag Umum dan Keuangan Setwan Kaltim Hardiyanto berharap kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat dan memupuk kekompakkan antar pegawai baik ASN maupun tenaga kontrak. Kekompakan sangat diperlukan khususnya dalam menunjang tugas dan kinerja. (adv/hms4)
-thumb.jpg)
HUT Ke 66 Kaltim, Momentum Untuk Bangkit Pasca Pandemi
SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-2 dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kaltim ke-66, Kamis (5/1/2023). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo, serta Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan. Tampak hadir, Gubernur Kaltim Isran Noor, serta sejumlah Forkopimda Kaltim, DPD dan DPR RI, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, OPD se Kaltim, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota se Kaltim. Hadir juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat, organisasi politik, organisasi massa, organisasi kepemudaan, hingga pertai politik. Dalam rapat, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, momentum HUT ke-66 Kaltim ini harus mampu dimaknai dengan terciptanya rasa persatuan dan kesatuan, serta momentum untuk bangkit pasca pandemi. “Hal ini merupakan modal dasar yang utama, karena kita ingin mewujudkan Kaltim yang berdaulat, sejalan dengan semangat tema hari ulang tahun ke-66 provinsi kalimantan timur, yakni kaltim berdaulat menuju indonesia sejahtera, serta pemulihan ekonomi setelah Covid-19” sebutnya. Lebih lanjut kata dia, meski Covid-19 sudah melandai, dan Presiden telah mengumumkan pencabutan kebijakan status PPKM. Harus tetap mengantisipasi adanya gelombang baru dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Meski demikian, Kaltim harus tetap optimis dan bangkit serta pulih dari pandemi Covid-19 dengan mewujudkan performa dalam meningkatkan stabilitas dan mobilitas diberbagai kegiatan. “Melalui peringatan HUT Kaltim yang ke-66, diharapkan Kaltim tak hanya bangkit namun juga memperkuat berbagai aspek pembangunan pasca pandemi yang melanda negeri ini dengan berbagai kemajuan-kemajuan pembangunan diberbagai bidang,” sebut Hasan. Peran serta dan optimalisasi pemerintah dan DPRD Kaltim sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, harus terus bersinergi dan bekerjasama guna meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan visi dan misi gubernur, Politisi Golkar ini berharap, hal itu bukan sekedar rangkaian kalimat saja, tetapi suatu rangkaian langkah-langkah nyata dari Pemprov Kaltim, yang memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. “Besar harapan kita, Pmeprov Kaltim menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di Wilayah Indonesia bagian Timur dengan dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks. Keberhasilan pembangunan Kaltim menuntut adanya komitmen dan kerja keras bersama yang bersinergi secara kolektif dari para pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat,” jelas Hasan. Tak hanya itu, ia mengungkapkan, bertambahnya usia seharusnya memicu peningkatan pembangunan. Sejumlah prestasi sudah berhasil diperoleh juga harus dijadikan motivasi supaya kedepannya terus berupaya untuk berbuat lebih. "Seperti yang kita ketahui pada 2023 ini kita juga memiliki anggaran terbesar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terbesar yaitu Rp 17,2 triliun, kemudian kita juga berhasil di posisi dua tertinggi di Indonesia dalam ekspor,” kata Hasan. Dalam momen bahagia itu, ia berharap DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim makin meningkat kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu mewujudkan Kaltim Berdaulat. Kendati demikian Hasan tak luput menyampaikan beberapa catatan yang diharapkan menjadi perhatian Pemprov Kaltim dalam beberapa hal seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
Sigit Wibowo Membuka Rapimwil II Pemuda Muhammadiyah Kaltim
TENGGARONG. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menghadiri sekaligus membuka acara Pembukaan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) II Pemuda Muhammadiyah Kaltim yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kukar, Jumat (30/12). Kegiatan yang mengusung tema “Gerakan Pemuda Negarawan, Kolaborasi untuk Kaltim Berkemajuan” tersebut dihadiri Assisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kaltim Muhadi Sucipto, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kukar Suprianto serta jajaran pengurus Pemuda Muhammadiyah Kaltim. Muhadi Sucipto menyatakan bahwa kegiatan ini sebagai sarana konsolidasi, koordinasi dan evaluasi bagi organisasi. Dalam kesempatan itu, ia meminta izin dan dukungan kepada semua stake holder yang hadir, terhadap pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan pada bulan Februari tahun 2023 mendatang. Pasalnya, Pemuda Muhammadiyah ditingkat wilayah merupakan pionir dan kaderisasi warga Muhammadiyah. “Kita sudah ditingkat organisasi kader, maka kita berproses, ditempa dan seterusnya didalam pelaksanaan pengkaderan tersebut. Oleh karena itu, mohon dukungannya dari ayahanda dan dari peserta semuanya bahwa proses kaderisasi ini akan berlangsung terus dan akan kita lanjutkan untuk kemaslahatan bersama,” ujar Muhadi dalam sambutannya. Kemudian, Sigit Wibowo dalam sambutannya mengatakan, sejak awal berdirinya, banyak hal yang dilakukan Muhammadiyah dalam membantu pemerintah bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, pemerintah maupun DPRD memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah termasuk angkatan muda Muhammadiyah khususnya Pemuda Muhammadiyah. “Alhamdulillah, dari komunikasi yang dilakukan pak Muhadi secara intens, membuat kita saling tahu. Beberapa waktu lalu, Pemuda Muhammadiyah berkoordinasi dengan kami di DPRD,” ujar Sigit. Ia berharap kegiatan Rapimwil II Pemuda Muhammadiyah di Tenggarong dan Muktamar Pemuda Muhamadiyah di Balikpapan nanti berjalan sukses guna mengambil keputusan yang signifikan untuk kemaslahatan masyarakat Kaltim. “Kita-kita yang muda ini, menyiapkan diri baik itu SDM, kemudian jaringan pertemanan atau lobi-lobi. Karena dengan komunikasi itu, akan membuahkan sebuah gagasan serta kegiatan yang berimbas kepada kepentingan masyarakat Kaltim,” kata politikus PAN ini. (adv/hms8)
Pansus Investigasi Pertambangan Sidak Dua Perusahaan Tambang
SAMARINDA. Pansus Investigasi Pertambangan melakukan sidak pada dua perusahaan tambang yaitu PT. Internasional Prima Coal (IPC) dan PT. Nuasacipta Coal Invesment (NCI) yang berada di Kecamatan Palaran Kota Samarinda, Senin (26/12). Rombongan Pansus yang melakukan sidak terdiri dari Wakil Ketua Pansus Muhammad Udin didampingi Anggota Pansus yaitu Agiel Suwarno, Agus Aras, Mimi Meriami Br Pane, Amiruddin, Marthinus, Kepala Dians ESDM Kaltim Munawwar dan jajarannya, Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas PMPTSP Kaltim dan DLH Kaltim. Dalam kesempatan itu, Muhammasd Udin menyatakan bahwa yang menjadi perhatian dalam sidak adalah terkait soal reklamasi karena ditahun ini IPC telah mencairkan dana sekitar 5 miliar untuk pelaksanaan kegiatan reklamasi. “Makanya kita mau ngecek lokasi-lokasi yang dicairkan tersebut. Cuma kesalahan perusahaan belum membawa titik koordinat berkaitan dengan hal tersebut. Makanya dipertemuan akan datang kita akan meminta perusahaan terkait titik koordinat, mana saja area yang sudah dilakukan reklamasi,” ujar politikus partai Golkar ini. Kemudian ia juga meminta foto drone dari atas untuk melihat kegiatan reklamasi berjalan dengan benar atau tidak. Karena dar informasi yang didapat, total keseluruhan ada sekitar 90 % yang sudah dilaksanakan reklamasi. “Dan informasinya, bukaan tambang batubara ini sudah 500 hektare , dan sudah dilaksanakan kegiatan kurang lebih 300 hektare untuk reklamasi. Tapi kami tidak dapat by data, makanya kita minta by data berkaitan hal tersebut,” sebutnya. Ada lima perusahaan, lanjut dia, yang beroperasi di satu jalur holing, dan akan Pansus panggil berkaitan dengan kegiatan cross jalan umum atau jalan provinsi yang dilewati. “Nahini yang akan kita minta, apa izinnya mereka, infonya IPC juga menyewa berkaitan dengan cross jalan itu,” ujarnya. Selanjutnya Munawwar mengatakan bahwa penggunaan jalan umum atau jalan provinsi untuk anggkutan batubara telahn diatur dalam Perda nomor 10 tahun 2012. “Perusahaan diwajibkan agar mengurus izin dan menggunakan jalan sesuai jam yang ditentukan, akan tetapi pada kenyataannya pansus menemukan ada lima perusahaan yang melewati jalur crossing itu,” ungkapnya. (adv/hms8)
RDP Komisi III DPRD Kaltim dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim
SAMARINDA. Komisi III DPRD Kaltim, Selasa (20/12/2022) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim dengan agenda membahas Progress Program Kerja Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2023. “Kita ingin melihat progress yang sudah dilakukan hingga akhir tahun ini, ada tiga yang diberi addendum, 50 hari kerja sesuai dengan Pergub. Dari tiga ini,2 bisa diselesaikan seperti Drainase di Jalan DI Pandjaitan, namun satu yang tidak bisa yaitu bendungan Sebuntal di Marang Kayu. Kenapa tidak bisa diselesaikan yaitu karena persoalan lahan, jadi masalah lahan yang belum clear. Sehingga, seberapa lahan yang siap itu yang dikerjakan. Yang tidak siap, dari anggaran itu nanti dikembalikan,” terang Ketua Komisi III Veridiana Huraq usai memimpin rapat. Ia menambahkan, secara umum progress sudah berjalan semua, seperti rumah layak huni meski masih berproses namun material sudah onsite. Sehingga tinggal melanjutkan. Sementara untuk pembangunan kedepannya, Veri menilai pada APBD 2023 dari kacamata Veridiana terlihat pincang. “Artinya Kaltim terdapat 10 kabupaten/kota namun yang paling banyak ke Talisayan Berau. Nah kita bisa memahami karena perlu segera diselesaikan, kepalang tanggung karena sudah dikerjakan menggunakan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dengan tuntasnya anggaran di tahun 2023 nanti tahun 2024 diarahkan ke daerah tertinggal. Terutama Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Sementara, untuk Mahakam Ulu menurut Veridiana ada hal yang cukup melegakan, yaitu sungai Palu, pada APBD 2023 terdapat anggaran sebesar Rp 25 M. “Namun perlu ada re-design yang benar-benar perlu diperhatikan mengingat sungai tersebut memiliki arus deras. Arusnya deras sekali dan cukup lebar, jadi apakah harus menggunakan belly bentang panjang karena jika menggunakan tiang-tiang khawatir tekanan arus deras menghantang tiang tersebut,” kata Politisi PDI-Perjuangan ini. Sementara itu, menyinggung cita-cita Mahakam Ulu untuk membangun bandara di Mahakam Ulu hasil diskusi yang dilakukan sudah mendapat angin segar karena di APBD 2023 terdapat penganggaran sisi darat untuk bandara. Veridiana berharap semoga perjuangan ini bisa terus dilakukan hingga Mahulu bisa memiliki Bandara dan kita bisa mendekatkan Mahuu dengan perkotaan. Pembangunan bandara sendiri untuk sisi udara menjadi kewenangan pemerintah pusat. “sehingga sampai adanya anggaran APBD muncul untuk sisi darat bandara maka menurut saya ini sinyal ada lampu hijau dari kementerian, tinggal bagaimana berjuang mendapatkan sisi udaranya. Yang saat ini sisi darat, apakah itu gedungnya, ataukan jalan menuju ke bandara. Kalau mereka sampai berani menetapkan lokasi, berarti sudah ada lampu hijau dari kementerian,” pungkas Veridiana dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR- PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda. (adv/hms5)
-thumb.jpg)
Harapkan Hasil Reses Dapat Diakomodir Pada Pokir Dewan
SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke- 52 dengan agenda penetapan Tim Pembahas Rencana Kerja (Renja) DPRD Kaltim Tahun 2024, penyampaian laporan masa kerja Pansus Pembahas Ranperda Tentang Tata Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042, Penyampaian laporan hasil reses atau aspirasi masyarakat Anggota DPRD Kaltim Masa Persidangan III Tahun 2022, penyerahan laporan hasil reses kepada Pemprov Kaltim, dan sambutan Gubernur Kaltim terhadap laporan hasil reses, Rabu (21/12). Rapat yang digelar di gedung utama tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Sekretaris Dewan Muhammad Ramadhan. Hasanuddin Mas’ud mengatakan, tujuan disusunnya tim renja adalah membahas dan menyempurnakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja dalam melaksanakan program kegiatan DPRD Kaltim. “Pimpinan telah bersurat kepada alat kelengkapan DPRD Kaltim dengan nomor 160/II-1800/Set.DPRD, tanggal 9 Desember 2022 untuk menyampaikan nama-nama yang akan duduk pada tim pembahas Renja Tahun 2024, maka hari ini akan dibacakan surat keputusan tim Renja DPRD Kaltim Tahun 2024. Diputuskan bahwa Ketua Renja yaitu Sarkowi V Zahry dan Wakil Ketuanya Rusman Ya’qub,” sebutnya. Selanjutnya penyampaian laporan masa kerja Pansus pembahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042 yang disampaikan Sapto Setyo Pramono. Kemudian penyampaian laporan hasil reses Anggota DPRD Kaltim masa persidangan III Tahun 2022 dapil Samarinda dibacakan Romadhoni Putra Pratama, dapil Balikpapan dibacakan Mimi Meriami Br Pane, dapil PPU dan Paser dibacakan Herliana Yanti, dapil Kukar dibacakan Salehuddin, dapil Kubar dan Mahulu dibacakan Veridiana Huraq Wang dan dapil Bontang, Kutim dan Berau dibacakan Agiel Suwarno. Maksud dan tujuan pelaksanaan reses, lanjut Hasanuddin Mas’ud adalah menjaring dan menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat se–Kalimantan Timur, khususnya di kabupaten/kota dan daerah-daerah pemilihan dalam upaya mensejahterakan rakyat, selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terkait pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. “Dengan harapan semoga hasil reses ini, dapat diakomodir pada pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dalam penyusunan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi untuk kepentingan masyarakat,” ujar politikus partai Golkar ini. Dalam sambutannya Wagub Hadi Mulyadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja Pansus RTRW Kaltim 2022 serta laporan hasil reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kaltim. “Terima kasih atas seluruh masukannya, kepada seluruh perangkat daerah agar tidak berhenti sebatas laporannya, tetapi ditindaklanjuti yaitu dengan mengklarifikasikan bersesuaian dengan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD. Jangan sampai tidak ekuivalen antara hasil reses dengan pokok-pokok pikiran,” terang Wagub Hadi Mulyadi. (adv/hms8)
-thumb.jpg)
Bahas Hasil Temuan BPK Terkait Pencairan Dana Jamrek
SAMARINDA. Pansus Investigasi Pertambangan melakukan Rapat Dengar Pendapar (RDP) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Selasa (20/12). RDP tersebut guna membahas konsultasi dan verifikasi data terkait jaminan reklamasi (jamrek) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) serta untuk membahas hasil audit BPK terkait pencairan dana Jamrek. Memimpin rapat, Ketua Pansus Syafruddin didampingi Anggota Pansus yaitu Saefuddin Zuhri, Agiel Suwarno, Abdul Kadir Tappa, Amiruddin, Safuad, dan Mimi Meriami Br Pane. Syafruddin menerangkan pertemuan tersebut semakin membuka banyak hal terkait audit BPK beberapa waktu lalu, persoalan ini sebenarnya akibat dari transisi kebijakan dari kewenangan Kabupaten ke Provinsi kemudian kewenangan itu diserahkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian ESDM. “Akibat dari pemindahan kewenangan pertambangan tersebut sehingga mutasi dana Jamrek dan dana Jaminan Kesungguhan (Jamsung) mengalami masa transisi dari kabupaten ke provinsi dan dari provinsi ke pusat, kemungkinan ini hanya mis saja,” sebutnya. Politikus PKB ini mengatakan, pihak Dinas PMPTSP mengkonfirmasi ke BPK untuk mengklarifikasi persoalan tersebut sebagai perbaikan. Sebab hal ini untuk menangkal isu yang berkembang bahwa ada pencairan yang tanpa rekomendasi kepala daerah. “Saya kira sudah terang, sekarang pelayanan DPMPTSP tertib administrasi, sekarang sistem pelayanan sudah online, jadi kemungkinan ada penyelewengan amat kecil,” ujuarnya. Dilain pihak, Kepala Dinas PMPTSP Kaltim Puguh Harjanto menyatakan sudah beberapa kali diundang terkait hasil temuan BPK tersebut, ada rencanan aksi terkait catatan administrasi. Terutama sektor minerba, tekait dengan nilai Jamrek dan Jamsung. “Ada beberapa catatan dari BPK , masih ada yang tercatat di kabupaten, itu ada pada saat kewenangan sebelum diserahkan ke provinsi. Kalau ada dana pencairan Jamrek hanya soal mutasi peralihan kewenangan, untuk perbaikan sudah diklarifikasi ke BPK,” kata Puguh Harjanto. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melaporkan terkait kekurangan admnistrasi ini saat masa transisi tersebut kepada BPK sebagai tindakan lanjut. Saat ini semua kewenangan mengenai minerba sudah diserahkan semuanya ke Kementerian ESDM sejak April 2022. Selanjutnya, Azwar Busra Kepala Bidang (Kabid) Minerba Dinas ESDM Kaltim mengatakan bahwa dana jaminan reklamasi tersebut semuanya diserahkan ke Kementerian ESDM. Sampai saat ini penilaian belum ada terhadap perusahaan yang akan melakukan pencairan dana Jamrek. “Jadi memang di situ ada nilai yang dipertanyakan. Kemudian DPMPTSP melakukan rapat koordinasi bersama ESDM dan beberapa PTSP kabupaten/kota. Ternyata tidak ada yang disangkakan ,” katanya. Mengenai pencairan dana Jamrek pasca tambang, apabila mekanisme pencairan ini dilaksanakan tidak masalah. Perusahaan sudah membuat dokumen rencana afirmasi, kemudian telah menempatkan dana Jamrek sebagai prasyarat pengelolaan tambang. “Mengenai hal ini sudah diatur berdasarkan Kepmen ESDM nomor 1827 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik,” pungkasnya. (adv/hms8)
-thumb.jpg)
Komisi I dan III DPRD Kaltim Fasilitasi Warga Bukit Merdeka
SAMARINDA. Komisi I bersama Komisi III DPRD Kaltim kembali memfasilitasi penyelesaian aduan Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Bukit Merdeka (APLH-BM) terkait dampak lubang Tambang Batu Bara milik PT Lembuswana Perkasa yang berdekatan dengan pemukiman, Selasa (20/12). Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, serta sejumlah anggota komisi. Juga hadir sejumlah warga dari Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, dan pihak PT Lembuswana Perkasa, Dinas ESDM Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, serta Inspektur Tambang Kaltim. Disampaikan Baharuddin Demmu, kasus tersebut berawal dari adanya laporan dari APLH-BM, bahwa Tambang Batu Bara milik PT Lembuswana Perkasa di Kelurahan Bukit Merdeka, terletak sangat dekat dengan permukiman warga. “Selain itu, dari laporan yang kami terima, lubang tambang tersebut juga belum direklamasi, serta keberadaan lubang tambang menimbulkan dampak pencemaran dan ancaman keselamatan terhadap warga dan lingkungan sekitar,” sebut pria yang akrab disapa Bahar ini. Atas dasar laporan tersebut, komisi II berkoordinasi dengan komisi III untuk memanggil pihak-pihak terkait, sehingga kasus ini dapat segera terselesaikan. Politisi PAN ini menyampaikan, pihak PT Lembuswana bersedia menyerahkan dokumen AMDAL dan PPM kegiatan pertambangannya kepada DPRD Kaltim. “Pihak perusahaan juga telah berkomitmen akan memberikan ganti rugi terhadap warga yang terdampak kegiatan pertambangan. Selain itu, mereka juag diminta meningkatkan manajemen pengelolaan air lubang tambangnya agar tidak berdampak buruk terhadap warga dan lingkungan sekitar, serta PT Lembuswana juga akan melakukan pembaharuan papan pengumuman dan pagar pembatas atau penutup lubang tambang serta meningkatkan patroli pengamanan,” jelas dia. Terkait dengan reklamasi, Bahar menyebut, pihak perusahaan berkomitmen melakukan penutupan void tambang A7 atau AE3 yang materialnya diambil dari galian lubang tambang yang baru akan dibuka. “Apabila nantinya kembali terjadi bencana akibat pertambangan, pihak PT Lembuswana akan bertanggungjawab penuh,” ujarnya. Sementara itu, terkait dengan penyelesaian kasus tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menyebutkan bahwa komisi I dan komisi III akan melakukan pengawasan progress penanganan aduan dari warga secara berkala dengan melibatkan instansi pemerintah dan stakeholder terkait “Apabila tidak terdapat tindak lanjut nyata dari PT Lembuswana, maka DPRD Kaltim akan melaporkan permasalahan ini ke Kementerian ESDM dan ditembuskan ke DPR RI yang membidangi urusan pertambangan dan instansi penegak hukum,” tandasnya. (adv/hms6)
Sutomo Optimis Atlet Panahan Kaltim Berkualitas Tinggi
SAMARINDA. Ketua Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Provinsi Kaltim Sutomo Jabir, optimis atlet pemanah Kaltim tak kalah professionalnya dengan atlet pemanah di luar Kaltim. Minggu, (18/12/22). Digelarnya Piala Gubernur ke-II yang dimulai sejak tanggal 18 Desember 2022, salah satu cabang olahraganya adalah panahan ini berjalan di ikuti sekitar 500 atlet Kaltim. Hadir dalam pembukaan Piala Gubernur ke-II tersebut Sutomo Jabir yang juga merupakan Anggota Komisi III DPRD Prov. Kaltim. Sutomo Jabir berharap banyak dengan event-event olahraga yang terus di gelar, akan meningkatkan kualitas para atlet Kaltim. ” Kita pengen atlet-atlet kita ini punya mental juara yang terus membara, agar Kaltim terus naik angka atletnya yang berkompeten,” ucap Ketua Perpani Kaltim tersebut. Tak hanya itu, pria kelahiran Kota Samarinda itu juga menyarankan agar setelah event Piala Gubernur II ini usai, event-event olahraga di tingkat kabupaten/kota juga di laksanakan. ” Ketika ini (Piala Gubernur) selesai, bisa buat event-event olahraga di tingkat kabupaten/kota yang lebih banyak lagi, biar para atlet di Kaltim yang tersebar di tiao daerah dapat terus berkembang,” ujarnya. Sutomo yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim ini yakin jika Kaltim dapat terus berkembang dengan pesat dari sisi olahraga. Seperti yang telah dibuktikan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim lalu, bahwa seluruh atlet yang mengikuti perhelatan olahraga tersebut tidak ada yang merupakan atlet dari luar Kaltim. Untuk itu, ia berharap para atlet terus berkembang dan memiliki mental juara yang terus membara di dalam diri para atlet, agar dapat mengharumkan nama Kaltim di kancah nasional nantinya. (adv/hms7)
-thumb.jpg)
Bapemperda DPRD Kaltim Gelar Rakor se-Kaltim
JAKARTA. Dibuka Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se- Kaltim, di Hotel Orcardz Jakarta, Rabu (14/12) menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri Andi Bataralifu. Selain itu, Muhammad Viandra Plh Perencanaan Anggaran Daerah, Inna Nurjaenah akademisi bidang hukum dari Universitas Padjajaran serta Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Rusman Ya’qub. Pelaksanaan Rakor yang ditujukan guna sinkronisasi dan sinergisitas dengan Bapemperda se-Kaltim dalam hal pendalaman tugas wewenangan Bapemperda. Rakor ini juga menjadi bagian mengingat Perda merupakan salah satu tolok ukur kinerja dewan. Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Rusman Ya’qub juga menyebut pentingnya sosialisasi dan penyebarluasan Perda yang dimiliki daerah. Dijelaskan Rusman, Perda yang dimiliki daerah tentu tak lepas dengan aturan diatasnya. Penyebarluasan tersebut seperti sosialisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. “Hal itu sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan perda, pembahasan hingga pengundangan Perda. Sehingga bagaimana diseminasi rancangan peraturan daerah itu sendiri lalu setelah diundangkan harus dilakukan penyebarluasan produk perundang-undangan,” ungkap Rusman dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Salehuddin. Diterangkan Rusman, bahwa di DPRD Kaltim saat ini telah melaksanakan program Sosialisasi Peraturan Daerah. “Alhamdulillah manfaatnya positif setelah dievaluasi, masyarakat sangat menyambut baik. Contohnya Perda Pajak dan Retribusi Daerah, yang selama ini banyak masyarakat tidak mengetahui hal-hal teknis didalam penarikan pajak tersebut,”kata Politisi PPP ini. Ia juga mengungkap bahwa setelah dilakukan sosialisasi, ketaatan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Hal itu berdasarkan dari Laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim serta pengakuan Bapenda sangat terbantu oleh sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Kaltim. Sementara itu, dalam paparannya, Andi Bataralifu menjelaskan terkait penguatan pada tahapan perencanaan Perda dan Perkada melalui identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan. Yaitu proses identifikasi melalui proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dana tau judul raperda yang memperhatikan empat aspek. Selain itu, Andi juga membocorkan sejumlah program baru yang sedang disiapkan oleh pusat untuk dilaksanakan pada 2023, yakni adanya penilaian Asesor Indeks Kepatuhan Daerah dalam Pembentukkan Perda, yang terbagi dalam validasi dokumen, Analisa pengukuran dan finalisasi.(adv/hms)
-thumb.jpg)
Pansus Investasi Pertambangan Konsultasi Ke Ditjen Minerba
JAKARTA. Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait izin pengusahaan pertambangan, pelaksanaan tanggung jawab atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan jaminan reklamasi (jamrek), Rabu ( 7/12). Kunjungan itu diterima langsung oleh Lana Saria selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara diruang rapat kantor Ditjen Minerba yang terletak di Jalan Soepomo Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. Memimpin rombongan, Wakil Ketua Pansus Muhammad Udin didampingi anggota Pansus yakni, Saefuddin Zuhri, Agiel Suwarno, Mimi Meriami Br Pane, Henry Pailan Tandi Payung, Sutomo Jabir, Safuad, Fitri Maisyaroh, Tenaga Ahli Pansus, serta dari Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas ESDM Kaltim, DLH Kaltim, dan DPMPTSP Kaltim. Muhammad Udin mengatakan bahwa kunjungan Pansus dalam rangka untuk berkonsultasi berkaitan izin pengusahaan pertambangan, CSR dan jamrek dari perusahaan pertambangan. “Kami (Pansus) bermasud untuk meminta informasi terkait izin atau IUP dari beberapa perusahaan tambang. Apakah izinnya sudah ada atau bagaimana, karena ada perusahaan yang izinnya yang dikembalikan oleh kementerian atau ditolak,” ujar Muhammad Udin. Ia menyatakan bahwa Pansus ingin memastikan, jangan sampai ada mispersepsi antara Pansus dengan kementerian terkait. Karena berdasarkan informasi baik dari media dan masyarakat bahwa ada perusahaan yang mendapatkan izin menambang berdasarkan surat dari Gubernur dan mendapatkan izin dari kementerian terkait. “Makanya kami kesini untuk mengklarifikasi hal tersebut, kalaupun tidak ada berarti kan ilegal, dan ini menjadi usulan kita, karena dengan tidak adanya izin tambang maka PPM dan reklamasinya bagaimana,” sebut politikus partai Golkar ini. Menanggapi hal tersebut, Lana Saria menerangkan bahwa memang ada surat dari Gubernur Kaltim tanggal 14 September 2021 terkait surat pengantar dan permohonan tindak lanjut pengaktifan data, yang intinya menyatakan ada izin-izin yang didasarkan di data base Ditjen Minerba. Ia menambahkan, ada penjelasan dari Gubernur Kaltim tertanggal 21 September 2021 yang menyatakan bahwa sebelum terbit surat Ditjen Minerba tanggal 8 Desember 2020, menurut Gubernur telah masuk dalam permohonan pertambangan di DPMPTSP Kaltim. “Dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut, yang tadi ada sejumlah 14 ditambah 8, telah berproses didaerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dikarenakan kewenangan izin pertambangan ada di kami, minta diproses lebih lanjut” sebutnya. Berkaitan dengan CSR, lanjutnya, kewajiban bagi perusahaan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Adapun PPM itu bentuknya CSR, maka itu adalah itikad baik perusahaan. Dasar hukumnya adalah UU nomor 3 tahun 2020 tentang minerba dan kepmen yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM berkaitan dengan batasan atau dasar hukum PPM yang dicantumkan perusahaan didalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Terkait reklamasi atau jamrek, Lana Saria menjelaskan, perhitungan reklamasi pasca tambang itu bersifat teknis. Dasar hukumnya ada di UU nomor 4 tahun 2009, UU nomor 3 tahun 2020, PP nomor 78 tahun 2010, dan Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 yang mencantumkan tata cara perhitungan reklamasi pasca tambang. (adv/hms8)
Jelang Natal dan Tahun Baru, Suasana Kondusif Perlu Dijaga
SAMARINDA– Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel berharap, menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, kondusifitas dan kerukunan umat beragama selalu terjaga dengan baik. Jangan ada masyarakat yang terpancing oleh isu-isu miring yang berupaya menciptakan iklim tak kondusif, sehingga membuat perayaan Natal dan Tahun Baru tak berjalan harmonis. "Sebelumnya, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Kaltim terutama aparat keamanan yang berupaya menciptakan suasana kondusif pada perayaan hari keagamaan," kata Ekty. Dalam hal ini, peran pemerintah dalam mensosialisasikan suasana aman dan nyaman sangat penting. Terutama aparat keamanan, yang terus mengupayakan ketertiban dan keamanan sehingga masyakarat Kaltim bisa mendapatkan suasana perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 yang aman dan tenang. "Momentum tahunan seperti Natal dan Tahun Baru, biasanya terjadi peningkatan aktivitas masyarakat sehingga ada potensi kerawanan. Maka dari itu kita semua wajib menjaga suasana kondusif," kata Politisi Gerindra ini. Legislator dari Dapil Kubar dan Mahulu ini juga menekankan kepada masyarakat, untuk tak mudah mencerna isu-isu miring terutama yang menyangkut soal agama. “Mari, lanjutnya, kita buktikan, masyarakat Kaltim memang lebih maju dan berbudaya, cerdas dalam mencerna berita apapun,” imbuhnya. “Selain itu, hendaknya kita jangan lengah dalam upaya mengamankan Natal dan Tahun Baru tahun ini, kendati selama ini Kaltim termasuk yang cukup aman dalam pelaksanaan perayaan hari-hari besar kegamaan. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan dalam mengantisipasi tindakan-tindakan yang diprediksi menimbulkan ancaman bagi masyarakat,” Pungkas Ekty. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
.jpeg){kind=link}