Aspirasi Warga kabupaten/kota se-Kaltim Diserahkan ke Pemprov
Safuad Terima Penghargaan BK Award 2023, Terpilih Sebagai Salah Satu Anggota Fraksi Terbaik
Hasanuddin Mas’ud Hadiri Tabligh Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Hadirkan Dai Asal Makassar Ustadz Das’ad Latif
Sekretaris DPRD Prov. Kaltim Sambut Kedatangan Gubernur Kalimantan Utara
Launching & Sosialisasi Sistem Informasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Internal
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menghadiri Kaltim Bershalawati ke-X yang digelar di Lapangan Stadion Sempaja, Sabtu (22/10) malam.
Aspirasi Warga kabupaten/kota se-Kaltim Diserahkan ke Pemprov
SAMARINDA. Aspirasi masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim melalui hasil reses yang dilakukan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahkan dilakukan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Sigit Wibowo kepada Asisten Pemkesra Pemprov Kaltim M Syirajudin selaku mewakili Gubernur Kaltim pada rapat paripurna ke-37 DPRD Kaltim, Senin (2/10). Adapun masing-masing juru bicara laporan reses gabungan anggota DPRD Kaltim yakni Nidya Listiyono (Samarinda), Bagus Susetyo (Balikpapan), Amiruddin (PPU-Paser), Salehuddin (Kukar), dan Sutomo Jabir (Bontang, Kutim, Berau). Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan pada saat reses menyoal tentang kondisi jalan yang rusak, perlu adanya jembatan, drainase, penerangan dan air bersih. Selain itu, persoalan banjir, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang perlu perhatian lebih. Seno Aji berharap agar seluruh aspirasi masyarakat Kaltim tersebut dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi dan segera ditindaklanjuti agar masyarakat dapat keluar dari persoalannya selama ini. “Agar menjadi perhatian seluruh OPD Kaltim dan bisa menjadi program prioritas di Tahun 2023 – 2024 mendatang. Hal ini dimasudkan juga agar program kerja khususnya dibindang pembangunan dalam arti luas bisa efektif, efesien dan tepat guna,”harapnya. Selain itu, guna memaksimalkan dan mempercepat penyelesaian yang menjadi aspirasi masyarakat maka Anggota DPRD sebut Seno Aji meminta agar Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah agar direvisi atau dicabut. Hal ini disebabkan pada Pergub 49/2020 memberikan batasan yang sempit tentang pemberian bantuan melalui dana aspirasi atau usulan program pembangunan daerah pada ABPD Kaltim. Padahal, hal tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat. (hms4)
Safuad Terima Penghargaan BK Award 2023, Terpilih Sebagai Salah Satu Anggota Fraksi Terbaik
BALIKPAPAN. DPRD Kaltim terus berupaya meningkatkan dan memotivasi kinerja para anggotanya, satu di antaranya melalui Badan Kehormatan (BK) Award yang diadakan di Hotel Paltinum Balikpapan, Sabtu (30/9) malam. Pada Malam Penganugerahan BK Award 2023 yang digelar BK DPRD Kaltim, sebanyak 14 Anggota DPRD Kaltim yang menerima penghargaan malam itu. Salah satunya Safuad, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan. Safuad berhasil mendapatkan penghargaan dari Badan Kehormatan setelah masuk nominasi BK Award 2023 Kategori Anggota Fraksi Terbaik bersama koleganya Ananda Emira Moeis. Atas penghargaan itu, Safuad manyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPRD Kaltim, BK DPRD Kaltim, Sekwan, dan seluruh pihak yang telah memberikan penilaian secara subjektif. “Saya ucapkan terimakasih kepada Badan Kehormatan atas penghargaan yang telah diberikan,” ujarnya. Pengharagaan ini kata Safuad menjadi motivasi dirinya menjadi lebih baik lagi dalam mejalankan tugas sebagai wakil rakyat. “Saya hanya bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai anggota dewan. Semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman di DPRD Kaltim untuk menjadi labih baik lagi,” sebut Politis PDI Perjuangan ini. Sementara, Ketua BK DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan, program BK Award akan terus dilanjutkan ditahun berikutnya. “Karena ini sudah masuk salah satu program DPRD Kaltim, khususnya di BK,” ujarnya Pelaksanaan BK Award ini kata dia merupakan yang pertama dilakukan DPRD Kaltim. Karena perdana, tentu kata dia, masih ada kekurangan-kekurangan yang butuh penyempurnaan, baik dalam sistem penilaian maupun dalam sistem penyelenggaraannya itu sendiri. “Oleh karena itu, kedepannya tentu kita akan melakukannya lebih baik lagi. Tapi saya pikir apa yang dihasilkan oleh tim BK Award ini, itu merupakan sesuatu yang sudah bagus. Tinggal kita tingkatkan lagi,” jelas Sutomo Jabir. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
Hasanuddin Mas’ud Hadiri Tabligh Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Hadirkan Dai Asal Makassar Ustadz Das’ad Latif
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Tabligh Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di halaman BSCC Dome Balikpapan, Jumat (29/9) malam. Acara peringatan Maulid Nabi yang digagas Pemerintah Kota Balikpapan dan terbuka untuk masyarakat muslim Kota Balikpapan tersebut menghadirkan Dai asal Makassar ustadz Das’ad Latif. Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdullah, unsur Forkopimda Kota Balikpapan serta para isteri. Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengharapkan agar momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi antar umat. Selain itu, kepada semua jamaah yang hadir dalam tabliqh akbar dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah di sampaikan oleh Ustadz Das’ad Latif. “Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Das’ad Latif,” ujarnya. Dalam sambutannya, Rahmad Mas’ud mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini menghadirkan Ustadz Das’ad Latif, sebagai kado terindah untuk warga Kota Balikpapan. “Ini adalah kado untuk warga Kota Balikpapan. saya harus memaksa beliau untuk hadir mengisi tausiah malam ini ditengah kesibukannya,” kata Rahmad Mas’ud. Kemudian, ia menyinggung terkait tahun politik di Indonesia, yang mana tidak lama lagi akan dilakukan pemilihan umum. “Ditengah kondisi dan situasi perpolitikan saat ini, kita boleh memiliki partai atau pilihan yang berbeda. Namun, jangan sampai kita memutuskan silaturahmi atau hubungan baik,” imbuhnya. Sementara itu, Ustadz Das’ad Latif dalam tausyiahnya menyatakan pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tahun politik. Ia juga menekankan pentingnya menjadi pemilih yang cerdas. “Mudah-mudahan pemilu akan datang, kita semua umat Islam memilih pemimpin yang betul-betul cinta kepada Allah SWT,” ucapnya. (hms8)
-thumb.jpg)
Salehuddin Menghadiri Acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Dan Launching Program Forest Carbon Pertnership Facility
KUTAIKARTANEGARA- Anggota Komisi IV Salehuddin Menghadiri Acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Launching progam forest carbon partnership facility-carbon fund (FCPF-CF) sektor kehutanan¸ pada hari rabu 27 september 2023 di desa bunga jadi, kecamatan muara kaman. Acara Dibuka Oleh Kepala Desa Bunga Jadi Inna Ismiyati. Ismiiyati Mengatakan “selamat datang bapak gubernur dibumi etam desa bunga jadi kecamatan muara kaman, yang sejarahnya berpuluh-puluh tahun untuk pertama kalinya gubernur kalimantan timur disini,”ujar Ismiiyati Dilanjut, Seorang Kepala Desa di muara kaman yang videonya sempat viral memprotes soal jalan subulu dan muara kaman. “saya mohon maaf pak gubernur,tidak bermaksud apa-apa. Mewakili warga 22 desa, kami hanya ingin jalan sampai muara kaman baik. Itu saja pak,”ucap kepala desa muara kaman. “Terimakasih pak Gubernur Israan Noor atas penghargaan yang diberikan,dengan harapan harus tetap ada pendampingan dari Dinas Kehutanan.” Ujar Ketua Gapoktan Mitra Wana Lestari Karang Joang. Dengan adanya Peringatan Hari menanam Pohon Indonesia Gubernur berharap mudah mudahan kegiatan kita ini menjadi amal bagi ibadah kita kepada Allah SWT dan menjadi kebaikan kita semua umat manusia.
Ketua DPRD Kaltim Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
SAMARINDA. Maulid Nabi merupakan sebuah peringatan hari lahir dari Nabi Muhammad SAW yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan tahun hijriyah yang diperingati oleh mayoritas umat muslim yang ada. Dalam rangka tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 H/2023 dengan mengusung tema “Menjaga Ukhuwah Islamiyah Dalam Kehidupan Sehari-hari” di kediaman Pribadinya, Rabu (27/09). Acara dibuka dengan tampilan hadrah Ikhwah Ahbabu Thoha kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an kemudian ceramah agama oleh Habib Ali bin Hasan Bilfagih dan ditutup dengan pembagian sedekah berupa beras dan uang untuk anak-anak panti asuhan yang diberikan oleh Nurfadiah, istri Hasanuddin Mas’ud. Habib Ali bin Hasan Bilfagih mengatakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW termasuk perkara yang membesarkan dan memuliakan Baginda Nabi Muhammad SAW. “Oleh karena itu perlulah kita membanggakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW”. Peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut dihadiri leh Habib dan tokoh-tokoh agama serta Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono.(hms9)
Nidya Listiyono Hadiri Sarasehan Dies Natalis Unmul
SAMARINDA. Ketua Komisi II DRPD Kaltim Nidya Listiyono menghadiri Sarasehan dalam rangka Dies Natalis Ke-61 tahun Universitas Mulawarman tahun 2023 di GOR 27 September Universitas Mulawarman (Unmul), Rabu malam (27/09). Malam sarasehan yang bertemakan “UNMUL Hebat, Terus Melaju untuk Kaltim Berdaulat dan IKN Kuat Menuju Indonesia Emas” ini dirangkai dengan acara pemotongan tumpeng serta penyerahan penghargaan dan hadiah kepada juara lomba dalam rangka Dies Natalis ke 61 tahun Unmul. Rektor Unmul Abdunnur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada dosen, pimpinan dekan serta pihak lainnya dan akan terus meningkatkan prestasi dan komitmennya untuk dapat mewujudkan generasi emas. “Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkapnya. Sementara Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang turut hadir dalam acara tersebut berharap Unmul terus maju dan berkembang mencetak generasi bangsa yang berkualitas menyongsong Ibu Kota Nusantara dan Indonesia Emas 2045. Acara tersebut dihadiri juga oleh DPRD Kota Samarinda yang diwakili Sani Bin Husain, Presiden PBFC Samarinda Nabil Husein, jajaran Forkopimda serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dan komitmen Unmul dalam dunia pendidikan.(hms9)
-thumb.jpg)
Pendataan Alat Berat Perlu Libatkan Kementerian, Optimlakan PAB, Pansus PDRD Minta Pemprov Bersurat Ke Kementerian
JAKARTA. Tindaklanjut permohonan data data kendaraan operasional dan alat berat pada perusahaan yang ada di Kaltim, Pansus pembahas Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menggalar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, Kamis (27/9). Dengan dihidiri Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESD) Kaltim, Pansus PDRD rapat bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian ESDM Republik Indonesia, di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltim, Jakarta. Ketua Pansus PDRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menyampaikan, pertemuan dengan pihak kementerian telah mendapatkan penjelasan secara lengkap. “Pada initinya, adalah bagaimana kita bisa mendapatkan seluruh pendataan (alat berat, red) Barang Milik Negara (BMN) dan mana yang bukan milik BMN,” ujarnya. Dalm hal ini kata dia, Pemprov Kaltim bersurat kepada Kemenkeu untuk meminta data yang dibutuhkan dalam menginventarisi alat berat yang beroperasi di Kaltim. “Alat berat itu kan ada masa efektifnya atau masa ekonomisnya. Artinya, jangan sampai masa yang ada ini ketika dia beli kita nggak tahu mana yang baru mana yang sudah lama, mana BMN dan mana yang bukan,” sebut Sapto. Terkait dengan data yang diminta pansus, guna menjaga kerahasiaan data dari Kemenkue terkait jumlah alat berat yang akan diinvetarisir oleh Pemprov Kaltim, Sapto mendorong agar Pemprov Kaltim melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Kemenkeu maupun Kementerian ESDM. “Karena ini memang merupakan data rahasia yang tidak bisa dipublish secara umum,” bebernya. Melibatkan Kemenkeu disampaikan Sapto, karena kewenangan perizinan PKP2B berada di Bawah Kemenkeu. “Sementara Izin Usaha Pertabnagan Khusus (IUPK) berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM,” sebutnya. Hal ini bukan tanpa alasanya Pansus meminta data kepada kementerian. Pasalnya, kewenangan provinsi saat ini tidak lagi mengurus izin pertambangan. Maka, untuk memperoleh data jumlah alat berat yang ada di Kaltim, pemprov diminta bersurat kepada pemerintah pusat untuk mendata seluruh pertambangan berkaitan dengan kepemilikan alat beratnya. “Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap Pajak Bahan Bakar (PBB) dan Pajak Alat Berat (PAB), yang bisa dioptimalkan sebagai pemasukan PAD Kaltim,” jelas Poltisi Golkar ini. Tidak hanya itu, Sapto juga menyebutkan, bahwa dalam Draft Raperda PDRD, meminta kepada Gubernur Kaltim membentuk tim terpadu dalah hal mengopitmalkan peran Samsat dan pihak terkait mapun sistem penambahan atau membuat sistem baru. “Jadi melibatkan seluruh elemen tambang maupun pihak-pihak terkait, dalam hal ini mungkin kepolisian untuk pendataan secara detail. Termasuk juga pertambangan, kontraktor, dan lain sebagainya, yang fungsi awalnya untuk registrasi. Memang harus turun semua,” pungkasnya. (hms6)
-thumb.jpg)
Harap Ranperda Maksimal Bantu Pesantren, Pansus Lakukan Konsultasi Ke Kementerian Agama RI
JAKARTA. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) di Jakarta, Rabu (27/9). Kunjungan dari pansus tersebut dalam rangka untuk berkonsultasi dan menggali masukan-masukan terkait rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren di Kaltim. Kunjungan yang dipimpin Ketua Pansus Mimi Meriami Br Pane didampingi Wakil Ketua Pansus Abdul Kadir Tappa, Kabag PPUP Biro Hukum Setda Kaltim Evian Saputra, Kabag BMS Kesra Kaltim Ahmad Ardian dan tenaga ahli pansus diterima langsung oleh Nurul Huda selaku Kasubdit pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Mimi Meriami Br Pane mengatakan, kunjungan ini dalam rangka untuk meminta masukan dan saran terkait judul dan isi dari draf ranperda yang dimaksud. Kemudian terkait pembagian kewenangan dan bantuan dari pusat. “kita minta agar judulnya itu bisa maksimal, artinya memfasilitasi dan memberdayakan pesantern. Artinya pemerintah bisa secara maksimal membantu pesantren,” ujar Mimi. Selain itu, lanjutnya, kunjungan ini juga untuk membahas terkait insentif atau dukungan terhadap guru-guru maupun santri dan pembagian kewenangan antara pusat dan provinsi. “Yang pasti tentunya, yang menurut saya juga penting adalah tidak hanya pemerintah pusat maupun provinsi, tapi dari perusahaan-perusahaan itu juga bisa menyalurkan CSR nya,” kata politisi PPP ini. Dari hasil pertemuan, pansus mengharapkan bahwa ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren bisa maksimal membantu, mendukung dan memberdayakan pesantern yang ada di Kaltim. “Harapan kita sih, ranperda ini bisa secara maksimal membantu, mendukung dan memberdayakan pesantren yang ada di Kalimantan Timur,” tandasnya. Dilain pihak, Nurul Huda menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pansus yang telah melibatkan dan memberikan ruang diskusi kepada Kementerian Agama RI. “Terima kasih, kami sudah diajak berpikir berkenaan dengan urusan kami. Sebenarnya kan itu kewajiban kami hanya kami belum mampu melaksanakan itu, sehingga kami juga berterima kasih dilibatkan dalam pembicaraan ini. Semoga, apa yang dilakukan kawan-kawan di Kaltim ini bisa lebih berdaya guna, bisa lebih bermanfaat dan kami tentu akan lebih senang karena pemerintah daerah sudah punya inisiatif untuk melakukan ini,” bebernya. (hms8)
Reza Fachlevi Dorong Pemprov Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Perangkat Desa, dan Dunia Olahraga di Kukar
TENGGARONG. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mendorong Pemprov Kaltim meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, sumber daya manusia, perangkat desa, dan dunia olahraga di Kukar. Ia mengungkapkan bahwa DPRD bersama Pemprov Kaltim sudah menetapkan APBD 2024 sebesar Rp 20,675 triliun dalam Rapat Paripurna ke-36 yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (25/9/2023) malam. Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan kualitas olahraga dan sumber daya manusia di Kukar. “Kita punya anggaran untuk itu. Ini sudah kita canangkan di beberapa OPD termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ada beasiswa; di DPMD ada bantuan untuk masyarakat desa dan juga di Dispora,” ungkap Reza usai menghadiri peringatan HUT Kota Tenggarong di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Rabu (27/9/2023). Di bidang pendidikan, menurut Reza, meskipun sejumlah pelajar dan mahasiswa di Kukar mendapatkan manfaat dari beasiswa Kukar Idaman, Pemprov Kaltim harus tetap menjalankan program beasiswa untuk mengaver para pelajar yang belum mendapatkan Beasiswa Kukar Idaman. Dia mengaku mendapat banyak masukan dari masyarakat lantaran mereka kesulitan mengakses informasi pendaftaran beasiswa. Ia pun berharap Dinas Pendidikan Kaltim dapat menyampaikan informasi terkait beasiswa kepada masyarakat di kabupaten/kota melalui surat atau operator sekolah di tingkat SMA dan SMK. “Ini harus tetap berjalan karena tidak semua masyarakat mendapatkan informasi itu,” tegasnya. DPRD Kaltim, sambung dia, juga telah mengucurkan anggaran untuk membantu pemberdayaan masyarakat desa seperti peningkatan kapasitas kepala desa, ketua BPD beserta anggotanya. Kemudian, politisi Gerindra itu menguraikan bahwa DPRD Kaltim telah mendorong pemberian bantuan penanggulangan bencana kebakaran seperti pengadaan tenda, kasur, dan pompa portabel. “Itu juga sudah kita anggarkan,” tutupnya. (adv/hms7)
Perlu Kejelasan, Usai Uji Publik Draf Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Akan Dikonsultasikan ke Tiga Kementerian
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggelar uji publik, Sabtu (23/9) di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan. Dari hasil uji publik tersebut draf rancangan peraturan daerah dimaksud hampir rampung, akan tetapi masih ada beberapa hal yang substantif untuk disesuaikan dan perlu mendapatkan pandangan dan persetujuan pemerintah pusat. Ketua Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sapto Setyo Pramono menyebutkan bahwa secara umum draf ranperda telah sesuai semua, misalnya Pajak kendaraan bermotor yang dalam draf raperda telah sesuai dengan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Untuk retribusi tidak ada perubahan krusial sehingga dinilai tidak perlu dilakukan revisi karena sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucap Sapto saat memberikan pemaparan didampingi sejumlah narasumber Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Bonatua Mangaraja Sinaga, dan DIrektur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Hendriawan. Ia menjelaskan adapun hal-hal yang akan dikonsultasikan terkait pajak alat berat, pajak air permukaan, dan tafsiran kepemilikan alat berat dan bahan bakar alat berat. “Segera pansus akan melakukan konsultasi ke tiga kementerian terkait yakni Kementerian Perbuhungan, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan agar mendapatkan kepastian dan kejelasan sehingga raperda ini nantinya bisa berjalan dengan maksimal dan memberikan manfaat besar terhadap Kaltim,”imbuhnya. Kendati demikian, ada beberapa hal yang dinilai masih perlu pandangan dan persetujuan pemerintah pusat terkait pajak alat berat yang masih perlu digali pemaknaan dan implementasinya karena berhubungan dengan bahan bakarnya. “Perlu ditanyakan tentang pajak bahan bakar alat berat karena dalam undang-undang disebutkan menjadi satu antara pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat,”ujarnya. Sapto menambahkan hal yang tidak kalah pentingnya untuk kemudian dikonsultasikan yakni alat berat yang sudah menjadi barang milik negara akan tetapi setelah berstatus BMN alat berat tersebut disewa pihak oleh ketiga sehingga apakah kemudian dikenakan pajak kembali atau tidak . Selain itu, hal yang nantinya akan dikonsultasikan tentang Pajak air permukaan terkait metode penghitungannya yang perlu disesuaikan dengan peraturan Menteri PUPR terbaru karena masih menyesuaikan dengan PDRB Kaltim yang baru. Pasalnya, selama ini masih menyesuaikan dengan perhitungan PDRB Kaltim yang lama. Guna memaksimalkan pelaksanaan Ranperda tersebut setelah disahkan menjadi perda maka diperlukan adanya dibentuk tim terpadu yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap masuknya kendaraan-kendaraan ke Kaltim. “Tim terpadu ini karena bersifat teknis maka kami (pansus, red) minta kepada pak gubernur untuk nantinya setelah ranperda ini disahkan agar dimasukan kedalam pergub yang mengatur secara teknis,”katanya. Hal ini disebabkan keluar masuknya kendaraan ke Kaltim khususnya plat luar Kaltim tidak diketahui kejelasan tujuannya sehingga membuat sulit dalam pengawasannya oleh sebab itu maka dinilai penting untuk membentuk tim pengawas. “Tujuannya agar jelas data manifesnya apakah kendaraan masuk ke Kaltim untuk mengangkut logistik, atau milik pejabat Kaltim yang berasal dari luar Kaltim yang sifatnya temporer, atau milik orang lain sehingga nantinya bisa untuk kemudian balik nama menjadi plat Kaltim. (adv/hms4)
Hamas Serahkan Bantuan Mobil Ambulance ke Pesantren Bairuha
BALIKPAPAN. Guna memberikan kemudahan dalam mengakses kesehatan bagi para santri dan pengurus Ponpes, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyerahkan bantuan berupa satu unit mobil ambulans kepada Pondok Pesantren Bairuha Balikpapan, Minggu (24/9). Bantuan itu diserahkan disela-sela Hamas sapaan Hasanuddin Mas’ud memberikan pembekalan pada pengajian umum DPD LDII Kota Balikpapan yang dihadiri MUI Kota Balikpapan KH Habib Mahdar Abu Bakar Al Qadri, Ketua DPW LDII Kaltim Krishna Purnawan Chandra, serta ratusan jamaah LDII se-Balikpapan. Ia mengatakan keberadaan pondok pesantren sangat penting dan vital dalam membentuk sumber daya manusia yang mandiri, terampil, dan berkarakter serta religius yang diharapkan berkontribusi pada negara dan terkhususnya daerah. Sebagaimana tema pengajian umum yakni membina SDM profesional religious menyambut Balikpapan sebagai kota penyangga IKN Nusantara, maka menurutnya perlunya persiapan yang matang sedini mungkin. “Keberadaan IKN harus didukung. Kendari demikian semua warga Kaltim terutama generasi muda harus mempersiapkan diri salah satunya dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan agar memiliki SDM yang berkualitas,”sebutnya. “Persaingan dunia kerja kedepan tentu samakin ketat karena akan ada banyak penduduk yang pindah ke IKN. Pertanyaannya sekarang, sudah siap kah kita? Sebab itu ini harus dipersiakan dari sekarang,”tambahnya. Pada kesempatan tersebut Politikus Golkar itu didaulat untuk menandatangi prasasti peresmian Kampung Santri Bairuha dan disambut tepuk tangan dan rasa haru dari jajaran pengurus dan jamaah LDII yang hadir saat itu.(adv/hms4)
Sapto Setyo Pramono Hadiri Upacara Hantaru ke-63
SAMARINDA. Mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Ke- 63, di Halaman Kantor Wilayah BPN Kaltim, Senin (25/09). Kegiatan yang mengusung tema “Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju” tersebut dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, jajaran Forkopimda. Isran Noor dalam sambutannya mewakili Menteri Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR-BPN selama ini berhasil berkat dukungan dan kolaborasi yang baik antara pihak yang terlibat. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini sudah terdapat 10 kabupaten/kota di Indonesia sebagai kabupaten/kota lengkap, salah satunya Kota Bontang di Kaltim. “Dalam menyukseskan program PTSL, saya mengajak Kepala Daerah untuk membantu masyarakat membebaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)”. Selain itu Kementerian ATR/BPN mendorong pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf dan rumah ibadah tanpa terkecuali dan diskriminasi agar umat beragama dapat beribadah dengan tenang sesuai dengan konstitusi. Kementerian ATR/BPN juga terus memberikan dukungan terhadap IKN, “Dari 12 paket pengadaan tanah yang harus di selesaikan, Kementerian ATR/BPN sudah menyelesaikan 7 paket pengadaan tanah,” imbuhnya. Setelah melakukan Upacara Peringatan Hantaru ke 63, Gubernur Isran Noor menyerahkan sertifikat Badan Milik Negara (BMN), penyematan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya serta menyematkan pin emas kepada pegawai yang memasuki masa purna tugas.(hms9)
Jumlah Guru SLB Terbatas, Ini Ungkapan Waket Komisi IV DPRD Kaltim
SAMARINDA. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Puji Setyowati mengungkap kekakhawatirannya terhadap keberlangsungan pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kaltim. Penyebabnya, keberadaan guru untuk lembaga pendidikan tersebut dinilai masih terbatas. Oleh karena itu, ia mendorong dibukanya jurusan pendidikan luar biasa di universitas yang ada di Kaltim. Hal ini untuk mendukung keberadaan guru bagi para siswa berkebutuhan khusus. Adapun jumlah guru SLB yang dibutuhkan masih akan dikaji lebih lanjut di internal DPRD. Ke depan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan beberapa pihak terkait yang lain seperti lembaga pendidikan tinggi. Tujuannya, agar jurusan Pendidikan Luar Biasa dibuka untuk dapat mencukupi kebutuhan tenaga pengajar bagi siswa penyandang disabilitas di Kaltim. “Kami harapkan dinas pendidikan bekerja sama dengan universitas negeri untuk membuka jurusan bagi SLB,” kata dia saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Senin (25/9/2023). Nantinya, dalam koordinasi juga akan diajukan tentang perluasan sekolah inklusi di seluruh wilayah Kaltim. “Kami harapkan dengan adanya jurusan khusus itu (kebutuhan guru SLB) bisa tercukupi. Untuk sementara kami belum menyarankan kepada dinas. Kami akan mengkaji lebih dulu terkait berapa kebutuhannya,” tambahnya. Selain itu, Puji juga menyoroti pentingnya pengembangan guru-guru SLB. Juga, tentang penambahan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kaltim yang diharapkan dapat dipenuhi dari APBD provinsi tahun 2024. “Kami akan melihat lagi apa yang telah tertuang dalam RKPD (rencana kerja pemerintah daerah). Sehingga kami akan mendukung jika itu berhubungan dengan pengembangan guru-guru khususnya untuk SLB dan juga pengembangan serta penyediaan sarana dan prasarana untuk sekolah SMA/SMK, SLB, laboratorium, dan sarana bermain anak,” ungkapnya. Puji Setyowati juga menekankan pentingnya pendidikan inklusif yang merangkul semua anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. “Karena pendidikan SLB ini sangat penting sekali. Sekarang ini, anak-anak berkebutuhan khusus dan yang mempunyai multitalenta seperti fenomena gunung es. Banyak orang tua yang belum berani dan tidak percaya diri untuk menunjukkan bahwa anaknya perlu stimulus dan pendidikan yang tepat,” jelasnya. (adv/hms7)
Pansus Ponpes Minta 5 Point Prioritas Yang Akan Dimasukkan Di Dalam Perda
SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pimpinan pondok pesantren terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren di ruang rapat gedung E lantai 1 kantor DPRD Kaltim. Senin (25/09/2023). Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Mimi Meriami BR Pane mengatakan, banyak hal yang dibahas serta masukan dan aspirasi yang diterima oleh pansus tentang tenaga pengajar/pendidik, pengasuh pesantren, pengelolah pesantren, santri-santri, fasilitas serta bagaimana cara mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Berbicara soal ponpes di Kaltim ada yang memang sudah mapan, ada juga yang kondisinya masih memprihatinkan makanya kita rampung semua mudah-mudahan targetnya kita selesai tepat waktu” Kata Mimi Melalui Ranperda Fasilitas Pesantren ini, pihaknya mengakui akan berusaha untuk bisa mensinkronisasikan aspirasi yang disampaikan para pimpinan pesantren dengan perda yang akan disahkan. “Kami tadi juga minta dari semua perwakilan mengirimkan kembali secara tertulis 5 poin prioritas yang mereka anggap penting untuk dimasukkan di dalam Perda” Ungkapnya Dijelaskan, ada tambahan masukan pada Ranperda ini yaitu pasal ramah perempuan dan ramah anak serta kekerasan seksual, sebab melihat dari apa yang marak terjadi tidak terkecuali di lingkungan pesantren adalah pelecehan seksual. “Mudah-mudahan ini juga bisa terealisasi karena masuk point penting sebab sangat miris pesantren yang harusnya kita belajar agama dan moral tapi di situ terjadi hal-hal yang tidak pantas,” Pungkasnya. (adv/hms7)
DPRD Kaltim perpanjang masa kerja Pansus pajak dan retribusi daerah
SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur memperpanjang masa kerja Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) pajak dan retribusi daerah, dengan tambahan waktu 30 hari. “Kami meminta penambahan waktu karena masih ada beberapa hal yang perlu dibahas secara teknis, terutama terkait dengan sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” kata Ketua Badan Pembentukan Raperda (Bapemperda) DPRD Kaltim Rusman Ya’qub saat Rapat Paripurna ke-35 di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Senin. Menurutnya, jika Raperda tersebut tidak selesai tahun ini, maka akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim yang tidak dapat melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2024. “Oleh karena itu, kami berharap pansus dapat memanfaatkan waktu satu bulan ini dengan sebaik-baiknya dan harus selesai sebelum pekan kedua bulan November, sesuai dengan batas akhir fasilitasi Perda dari Kemendagri,” ujarnya. Rusman menambahkan, Raperda inisiatif Pemprov Kaltim tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan PAD Kaltim di tengah kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19. “Raperda ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi,” tuturnya. (adv/hms7)
-thumb.jpg)
Pansus Trantibum Linmas Konsultasi Awal ke Kemendagri
JAKARTA. Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Pol PP dan Linmas, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, Rabu (20/9) lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi awal terkait dengan Draft Ranperda Trantibum Linmas yang melputi judul perda dan dasar hukumnya. “Alhamdulillah, kita sudah ketemu dengan pihak Direktorat Pol PP dan Linmas, Kemendagri. Banyak hal dan masukan yang disampaikan, termasuk judul, dasar hukum, dan subtansi perda,” kata Harun usai melakukan konsultasi. Selain masukan yang disampaika pihak Direktorat Pol PP dan Linma, ia juga mengaku hasil pertemuan tersebut juga memperkaya pembahasan pansus kedepannya. “Memang masih ada hal-hal yang mesti diperdalam dengan instansi terkait, seperti dengan Satpol PP, Biro Hukum, dan pihak terkait lainnya,” terang Politis PKS ini. Senada, Anggota Pansus Puji Setyowati menjelaskan , bahwa Kaltim kedepannya merupakan arus urbanisasi yang begitu pesat dengan hadirnya IKN. “Tentu perlu adanya regulasi yang mengatur secara global terkait ketentraman dan ketertiban umum,” sebutnya. Untuk itu, ia mendorong agar pembahasan Ranperda Tentang Trantibum dan linmas dapat segara diselesaikan sesaui dengan waktu yang telah ditentukan. “Kita ingin perda ini nantinya dapat berjalan dengan maksimal. Meski waktu pembahasan terbatas, kami yakni regulasi ini dapat selesai sebelum 2024,” sebut Puji Selain itu, ia juga menginginkan regulasi ini tidak tumpang tindih dengan perda yang ada di kabupaten dan kota, dan mengharapkan dalam batang tubuh ranperda mengatur terkait kewenangan Pemprov Kaltim dan kewenangan kabupaten dan kota. Untuk diketahui, kunjungan pansus ke Direktorat Pol PP dan Linmas, Kemendagri, dipimpin Ketua Pansus Harun Al Rasyid, didampingi Anggota Pansus yakni Marthinus, Abdul Kadir Tappa, dan Puji Setyowati, serta dihadir Biro Hukum dan Pol PP Prov. Kaltim. Sementara kedatangan pansus diterima langsung Kepala Subdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Direktorat Pol PP dan Linmas, Beny M. Pakpahan bersama sejumlah staf Subdit Tata Operasional dan Standardisasi Pol PP Direktorat Pol PP dan Linmas. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
Komitmen Jaga Tradisi Adat Budaya di Tanah Kutai Kartanegara, Salehuddin dan Rima Hartati Hadiri Pembukaan Erau Adat Pelas Benua 2023
KUKAR. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Salehuddin bersama Rima Hartati turut menghadiri rangkaian acara Pembukaan Erau Adat Pelas Benua di Keraton Kesultanan dan Stadion Rondong Demang Tenggarong, Kabupatan Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (24/9). Pelaksanaan Erau ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga tradisi adat dan budaya yang ada di Kukar. Demikian disampaikan Salehuddin usai menghadiri acara Pembukaan Erau di Keraton Kesultanan dan Stadion Rondong Demang Tenggarong. “Apa yang sudah dilaksanakan hari ini, yaitu Erau Pelas Benua, yang memang ini eventnya tiap tahun diadakan di Kabupaten Kukar, di samping memang itu agenda khusus dari Kesultanan, juga bagian dari agenda pariwisata di Kukar,” kata Salehuddin. Dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, Salehuddin menilai pelaksanaan Erau Pelas Benua terlihat cukup bagus karena melibatkan partisipasi masyarakat, kecamatan, hingga Kelurahan. “Saya pikir itu yang utama, agar tradisi budaya yang memang menjadi ciri khas Kukar ini, betul-betul bisa dilakukan proses duplikasi sekaligus pelestarian budaya,” ujarnya Karena selama ini kata dia, sedikit sekali entitas budaya lokal yang ada di Kukar dilibatkan. Tapi pada event ini, semua dilibatkan tanpa terkecuali. “Dari birokrasi, sekolah, seluruh kecamatan yang ada di Kukar tampil. Bahkan nanti, seminggu kedepan tiap-tiap Kecamatan menampilkan beberapa pesta rakyat, bazar dan segala macam,” sebut Politisi Golkar ini. “Ini betul-betul kesultanan dengan rakyat menyatu. Kemudian, pemerintah daerah juga menyatu dalam satu event yang namanya Erau,” sambungnya. Tak hanya itu, secara instrumen dan secara formal, kegiatan Erau ini menurut Salehuddin bagian dari salah satu Trigger bagaimana entitas budaya tradisional, tradisi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara secara khusus, itu tetap dipertahankan. “Apalagi proses akulturasi ketika IKN itu berjalan, otomatis budaya itu akan banyak yang masuk. Tapi saya pikir dengan tradisi Erau yang semakin bagus, Ini juga menjadi salah satu instrumen untuk bagaimana mempertahankan tradisi-tradisi budaya lokal yang ada di Kaltim,” jelas mantan Ketua DPRD Kukar ini. Hadirnya IKN juga kata dia, justru menjadi tantangan ke depan bagaimana adat dan budaya di daerah lebih direkatkan lagi. Bukan hanya di Erau, tapi juga disisi pendidikan muatan lokal, dan bagaimana menghimpun kembali, merefitalisasi kesenian daerah di masing-masing darah. “Itu juga perlu dihidupkan kembali, termasuk sanggar sanggar seni,” sebutnya. Berbarengan dengan itu lanjut dia, bagaimana memaksimalkan UMKM. Dari sisi adat budaya jalan, tetapi juga dari sisi ekonomi juga berjalan. “Karena tiap daerah itu punya punya potensi masing-masing yang bisa kita kembangkan,” tandasnya. (hms6)
Rakerprov KONI 2023, Diharapkan Lahirkan Program yang Terintegratif
SAMARINDA. Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq wang dan Anggota DPRD Kaltim Rusman Ya’qub hadiri Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2023, Selasa (19/9). Pada acara yang dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor itu, Rusman Ya’qub berharap agar hasil dari Rakerprov ini bisa menghasilkan program-program yang terintegratif dari seluruh pihak terkait sampai kepada para atlet. Menurut Rusman, salah satu hal yang penting dalam pembinaan olahraga adalah pembibitan atlet sebab berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia sehingga mampu lebih maksimal dalam bertanding. “Yang terpenting saat ini seluruh institusi keolahragaan di Kalimantan Timur memiliki program yang saling terintegratif satu sama lain sehingga pembinaan prestasi sejak usia dini sampai pada atlet profesional bisa terlaksana dengan baik,” tuturnya. Terkait pendanaan, Politikus PPP ini mengatakan gubernur telah menjanjikan bahwa akan mendapatkan perhatian pemerintah. Artinya, tinggal bagaimana berfokus kepada program peningkatan prestasi para atlet. Veridiana Huraq Wang berharap dengan terselenggaranya rakor ini bisa membuat seluruh elemen keolahragaan di Kaltim lebih solit dan dilakukan berkosolidasi baik secara organisasi maupun kepada atlet-atlet terutama mereka yang telah lolos pra PON agar lebih efektif lagi dilakukan pembinaan-pembinaan agar bisa berlatih secara maksimal karena di fasilitasi oleh KONI Kaltim sehingga diharapkan bisa meraih banyak mendali. Ia menambahkan DPRD Kaltim akan terus melakukan pemantauan agar anggaran terkait dengan olahraga bisa sesuai dan memadai guna melahirkan atlet berprestasi dan profesional tidak hanya tingkat nasional melainkan dunia. “Sesuai janji pak gubernur, APBD Kaltim mulai membaik jadi kemungkinan besar soal anggaran itu kalau memang sistem organisasinya baik tentu tidak ada masalah. Kita (DPRD Kaltim, red) akan membantu,” tegasnya. (adv/hms4)
Pabrik Smelter Nikel Diresmikan, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Kaltim
SANGA-SANGA. Smelter nikel di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) milik PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) diresmikan Gubernur Kaltim, Isran Noor pada Selasa (19/9/2023). Terkait keberadaan smelter tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan, pihaknya akan mengawasi capaian tenaga kerja lokal sebesar 60 persen agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut. Untuk diketahui, sebelum peresmian ini, PT KFI sempat mendapatkan keluhan khususnya dari warga sekitar karena dianggap terlalu banyak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Persoalan itu juga pernah disikapi langsung oleh DPRD Kaltim melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang tujuannya memastikan dokumen milik para TKA sesuai dengan aturan yang berlaku. Usai peresmian, Seno mengatakan dengan tegas pihaknya akan menekankan tenaga kerja lokal wajib diberdayakan dengan maksimal. Berdasarkan informasi yang ia terima, saat ini tenaga kerja lokal belum menyentuh angka 30 persen, sehingga ia meminta kepada Direksi PT KFI dapat melakukan penyerapan tenaga kerja lokal hingga mencapai 60 persen. "Memang bukan untuk sekarang, tapi lama-lama setelah perusahaan ini mulai produksi rutin maka akan sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan maka kita harapkan 60 persen tenaga kerja lokal dapat dipenuhi," ucap Seno. Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menuturkan, hal ini adalah salah satu bukti yang kuat tentang kepercayaan investor asing, terutama dari China untuk melibatkan diri dalam investasi di Benua Etam. Kehadiran Pabrik Smelter Nikel, dijelaskan Samsun, sangat membutuhkan pasokan listrik yang signifikan. Sedangkan perusahaan tersebut tidak memproduksi listrik mandiri seperti kebanyakan di tempat lain, melainkan memanfaatkan kelistrikan di daerah, dalam hal ini PT PLN Persero. Berangkat dari itu, sehingga telah terjalin kerja sama yang menguntungkan bagi PT PLN Persero. "Kerja sama ini memiliki dampak positif yang tidak terbantahkan, yang mana menjadi pendapatan baru bagi perekonomian daerah Kaltim," kata Samsun. Lebih lanjut Samsun mengatakan, Smelter dalam konteks ini, merupakan fasilitas pengolahan hasil Tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam seperti Nikel. Hal ini bertujuan, agar hasil Tambang tersebut mencapai standar yang diperlukan sebagai bahan baku untuk produk akhir. Artinya, Nikel tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, melainkan juga setelah melalui proses peleburan yang meningkatkan nilainya secara signifikan. "Semoga proyek ini terus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan." harap Samsun. (adv/hms7)
Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim Hadiri Pelantikan Penjabat Bupati PPU
SAMARINDA. Bertempat di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud didampingi Wakil Ketua Seno Aji, Sekretaris Dewan Norhayati Usman dan Anggota DPRD Kaltim Rima Hartati, J. Jahidin, Sapto Setyo Pramono, Nidya Listiyono serta Andi Harahap menghadiri kegiatan pelantikan Penjabat Bupati, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda dan Bunda PAUD Kabupaten Penajam Paser Utara pada Selasa (19/09/2023). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3720 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dilantik menggantikan Hamdam Bupati PPU periode 2022-2023. “Terimakasih kepada Hamdam dan Istri yang sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya sekarang tugas akan diambil alih oleh Makmur Marbun” ucap Isran Noor dalam sambutannya. Seno Aji berharap Makmur Marbun yang baru saja dilantik bisa mengawal Ibu Kota Negara karena berdampingan langsung dengan PPU. “Kami berharap beliau bisa membuat Penajam Paser Utara menjadi kondusif, apalagi sudah masuk tahun politik dan beliau akan memimpin saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden berlangsung” tuturnya. Seno Aji optimis dan yakin akan kemampuan Makmur Marbun dalam memimpin PPU kedepannya.(hms9)
Sepakat, Gubernur dan DPRD Tandatangani Raperda Perubahan APBD Kaltim 2023
SAMARINDA. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim menandantangi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kaltim Tahun 2023 pada rapat paripurna ke-34 DPRD Kaltim, Senin (18/9) malam. Penandatanganan persetujuan perubahan P-APBD Kaltim Tahun 2023 tersebut dilakukan Gubernur Kaltim Isran Noor, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo. Hasanuddin Mas’ud menuturkan persetujuan dilakukan setelah melewati proses pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadi perubahan APBD 2023, salah satunya karena terjadinya peningkatan pendapatan daerah yang cukup siknifikan sehingga diperlukan evaluasi diseluruh bidang khususnya pembangunan dalam arti luas. “Kenaikan pendapatan yang diterima daerah tentu diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap seluruh sektor terlebih yang bersentuhan langsung kepada masyarakat,” tuturnya. Adapun agenda rapat paripurna ke-34 tersebut yakni pengesahan revisi agenda kegiatan DPRD, penyampaian laporan akhir Banggar terhadap Ranperda P-APBD 2023, persetujuan DPRD terhadap Ranperda P-APBD 2023, penandatangan persetujuan bersama, Ranperda P-APBD 2023 dan pendapat akhir gubernur. (adv/hms4)
Pansus DPRD Kaltim Minta Pemprov Juga Beri Perhatian Pesantren
SAMARINDA. Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren Mimi Meriami BR Pane memaparkan perlunya fasilitasi penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren di Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur ini mengungkapkan pihaknya berkeinginan agar pemerintah provinsi dapat berperan aktif dalam mendukung pengembangan pondok pesantren di Kaltim. “Intinya sih kita ingin agar pemprov bisa memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren,” kata Mimi Meriami usai rapat pembahasan ranperda di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim, Senin (18/9/2023). Saat ini, pondok pesantren berada di bawah Kementerian Agama dan cenderung bergantung pada alokasi pemerintah pusat dalam hal anggaran. “Selama ini pesantren itu di bawah Kementerian Agama langsung vertikal ke pusat. Jadi kita harapkan ada peran dari pemerintah provinsi agar pondok-pondok pesantren di Kaltim itu bisa mendapatkan sentuhan anggaran,” ungkapnya. Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kaltim ini juga menyampaikan aspirasi dari pengelola pesantren yang menghadapi kendala terkait penghasilan yang belum jelas. “Banyak sekali aspirasi yang kita dapatkan dari pengelola pesantren, baik ustaz ustazah itu memang kasihan sekali, karena mereka dari sisi penghasilannya masih belum ada ketetapannya yang jelas,” tuturnya. Pihaknya menginginkan agar santri juga mendapatkan Beasiswa Kaltim, juga perusahaan swasta dapat berperan dalam mendukung keberadaan pondok pesantren dengan alokasi corporate social responsibility (CSR). Ia berharap adanya rancangan peraturan daerah (ranperda) yang dapat memberikan perhatian dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk pesantren. “Kita harapkan dengan ada ranperda yang nantinya disahkan menjadi perda bisa jadi fasilitas agar pesantren, khususnya pengelola maupun pendidik dan siswa-siswanya bisa mendapatkan perhatian dan anggaran dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (adv/hms7)
APBD Kaltim Naik Rp8 Triliun, Seno Aji Minta Tiga Perusda Beri Deviden Besar
SAMARINDA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023 naik drastis menjadi Rp25,32 triliun. Padahal, sebelumnya anggaran hanya Rp17,2 triliun. Kenaikan ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji setelah meneken nota kesepahaman dengan pemerintah daerah tentang perubahan APBD 2023. Penandatanganan itu dilakukan di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda. “Alhamdulillah, malam ini kita sudah setujui anggaran perubahan 2023,” katanya, Senin (18/9/2023). Seno Aji mengaku bersyukur dengan kenaikan APBD 2023. Dia berharap, anggaran tambahan sebesar Rp8,12 triliun itu bisa berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim. “Kita syukuri ada peningkatan anggaran 2023, pasti akan berdampak pada pembangunan Kaltim secara umum,” ujarnya. Salah satu hal yang menjadi sorotan Seno Aji adalah penambahan penyertaan modal untuk tiga Perusahaan Daerah (Perusda) di Kaltim. Ketiga Perusda itu adalah Melati Bakti Setya (MBS), PT. Jamkrida, dan PT. Bank KaltimTara. Total anggaran yang diberikan untuk ketiga Perusda itu adalah Rp3,670 triliun. Seno Aji menekankan, penambahan penyertaan modal itu harus diimbangi dengan deviden yang besar bagi Kaltim. “Kita bisa berikan penyertaan modal untuk Bank KaltimTara sebesar Rp3,5 triliun dan dua Perusda lainnya. Saya minta, ini harus diawasi bersama tentang penggunaan anggaran yang sudah diberikan. Baik ke Bank KaltimTara dan dua Perusda lainnya,” tegasnya. (adv/hms7)
Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Kukar
KUKAR. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Pemkab Kukar menyerahkan bantuan berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Petani di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang dan Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman, Kukar, Senin (18/09/2023). Bantuan alat-alat pertanian yang diberikan kepada petani ini merupakan salah satu wujud perhatian pemda kepada para petani di Kukar. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat menghadiri Kunjungan Lapangan dan Penyerahan bantuan Alsintan oleh Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, beberapa waktu lalu. “Upaya ini patut diapresiasi. Alhamdulillah bantuan sudah turun, mudah-mudahan bermanfaat untuk Petani kita” ujar Samsun. Dijelaskan dia, bantuan Alsintan ini merupakan bagian dari Upaya Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Edi Damansyah-Rendi Solihin untuk pembangunan pertanian berbasis kawasan dan hilirisasi pertanian. "Pemkab Kukar menyerahkan 27 unit Hand Traktor kepada 16 Gabungan Kelompok Pertanian (Gapoktan) se- Kecamatan Tenggarong Seberang," ujarnya. “Semoga program pengembangan pertanian akan terus di lanjutkan. Kami akan kawal terus agar petani kita bisa mendapatkan fasilitas untuk mendukung aktivitas pertanian mereka dan meningkatkan kesejahteraan petani," tandasnya. (hms)
Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila
JAKARTA. Bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kaltim dengan tema Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila di Jakarta, Kamis (14/9). Bimtek yang berlangsung (14-17/9) tersebut diselenggarakan kerjasama DPRD Kaltim dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Respati Indonesia. Adapun narasumber yang dihadirkan merupakan profesional dibidangnya seperti Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP RI Dr Antonius Benny SusetyoSusetyo, Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Wawasan Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, dan Dewan Pakar BPIP RI Dr Jarmansjah Djumala, Ketua Dewan Pembina Revolusi Mental KPKBI Prof DR Drs Ermaya Suradinata. Rapat dibuka Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bimtek merupakan agenda tahunan dalam rangka menambah sumber pengetahuan guna memperkuat fungsi dan tugas DPRD. Terkait dengan tema bimtek sesuai dengan semangat pemerintah pusat dalam menyebarkan persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air. Ia menambahkan DPRD Kaltim saat ini telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bentuk konsen dan kepedulian terhadap penanaman nilai-nilai luhur Pancasila khususnya kepada generasi muda. "Pelajaran tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan masih minim sebab itu perlu peran seluruh pihak termasuk DPRD untuk mengambil peran dalam melakukan pembinaan dan penyebarluasannya"jelasnya. Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi menyebutkan berbagai tantangan dalam upaya baik disadari maupun tidak disadari dapat memecah belah persatuan yaitu egoisme. "Birokrasi menjadi panjang karena tidak mau mengalahkan ego sendiri. Dalam satu instansi saja antar bagian masih saling ego"imbuhnya. Selain itu, politik identitas terlebih menjelang pemilu merupakan bagian dari upaya memecah persatuan sesama anak bangsa. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kedisiplinan yang termasuk didalamnya taat terhadap aturan hukum yang bersifat mengikat. (adv/hms4)
-thumb.jpg)
Ketua DPRD dan Ketua Komisi III Dampingi Gubernur Kunjungan Kerja
KUBAR. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana H Wang belum lama ini turut mendampingi Kunjungan Kerja Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, ke wilayah barat Kaltim yakni Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Hulu (Mahulu) Menempuh perjalanan kurang lebih 10 Jam dengan jarak tempuh kurang lebih 296 Km, rombongan memulai perjalanan dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim pada pukul 09.45 WITA dan tiba di Kabupaten Kutai Barat sekitar pukul 18.00 WITA. Saat peninjaun akses jalan dari Samarinda menuju Kabupaten Kubar bersama rombongan Gubernur Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengaku, akses dari Kecamatan Tenggarong hingga Kota Bangun dirasa masih minim perbaikan jalan. Termasuk jalan poros arteri dari Kukar menuju Kubar yang masih perlu perbaikan. “Banyak ya (koreksinya), termasuk infrastuktur jalan, tidak dipungkiri bahwa bukan semua tanggung jawab Provinsi, lebih banyak jalan negara,” kata dia. Namun demikian kata dia, seharusnya Pemprov Kaltim bisa mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah pusat, meski jalan tersebut berstatus jalan nasional. Pasalnya, persoalan jalan rusak ini bukan tahun ini saja, meski ada yang telah mendapat perbaikan rigid maupun cor beton. “Nah ini sebenarnya komunikasi antara provinsi dan pusat harus dibangun, karena ini terlalu lambat menurut saya ya, karena ini berjalan bukan 1-2 tahun"tegasnya. Legislator Partai Golkar ini juga ingin, ke depan Pemprov melalui OPD terkait bisa memberi atensi. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bisa ditempuh melalui jalur alternatif di Kecamatan Jonggon, Kukar, tentu harus ditunjang infrastruktur mumpuni. Agar tiap daerah di Kaltim bisa menjadi mitra yang dapat senantiasa bersinergi dan melibatkan diri dalam pembangunan ibu kota baru ini. “Apalagi ini kan sudah masuk IKN, jalan kan termasuk infrastruktur sangat krusial untuk penunjang pembangunan. Kita hampir menempuh perjalanan 10 jam, banyak yang mesti kita perbaiki,” jelas pria yang akrab disapa hamas ini. “Jalan ini kan penghubung antar daerah ya, tentu menjadi sangat penting, jalan arteri harus mulus,” sambungnya. Senada Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana H Wang mengaku bangga bisa membawa Gubernur Kaltim melihat langsung kondisi jalan di Kubar dan Mahakam Hulu. “Karena memang, setiap rapat dengan Pemprov Kaltim, selalu saya cerewet mengenai jalan yang ada di Kubar dan Mahulu. Ini tolong diperhatikan saya bilang. Akhirnya, melalui kunjungan kerja gubernur, Pak Isran bisa merasakan langsung bagaimana kondisi jalan menuju Kubar,” sebutnya. Meski demikian, perempuan yang akrab disapa Veri ini mengapresiasi kepada Pemprov Kaltim yang terus berupaya meningkatkan pembangunan khususnya akses jalan menuju Kubar dan Mahulu. “Saya bersyukur, pemerintah tidak tinggal diam. Saat perjalan, beberapa akses jalan sudah tampak ada perbaikian jalan rigit dan beton semen,” ujarnya. Memang kata dia, kondisi jalan menuju Kubar dan Mahulu selama ini cukup memperihatinkan. Apalgi saat hujan turun. Kondisi jalan bahkan sulit untuk dilalui kendaraan. “Semoga ini menjadi titik terang perbaikan jalan Kubar dan Mahulu,” harapnya. Untuk diketahui, Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah barat Kaltim yakni Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu). Kunjungan dilakukan selama 4 hari, Rabu-Sabtu 13-16 September 2023. Hari pertama kunjungan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi melakukan peninjauan kondisi ruas jalan nasional mulai dari Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat hingga Mahakam Ulu. Rabu malam, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi akan bersilaturahmi dengan masyarakat Kutai Barat di Lapangan Itho, Barong Tongkok, Kutai Barat. Kamis, Gubernur dan Wagub melanjutkan perjalanan menuju Mahakam Ulu di Lapangan Ujoh Bilang. Kunjungan ke wilayah barat ini, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi datang bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi III Veridiana Huraq Wang, Anggota DPD RI Nanang Sulaiman, dan Ketua TGUP3 Kaltim Adi Buchari Muslim, serta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Ditetapkan Menjadi Perda
SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke 33 masa sidang 2023 dengan agenda yaitu jawaban dan penjelasan pemerintah atas pandangan umum Fraksi - Fraksi DPRD Kaltim terhadap nota penjelasan keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024, kemudian penyampaian laporan akhir hasil kerja pansus pembahas Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan persetujuan DPRD Kaltim terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kemudian, agenda yang selanjutnya adalah pendapat akhir kepala daerah terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Perda, serta penyampaian nota penjelasan Ranperda inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim tentang perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Rapat yang digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Rabu (13/9) tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Asisten III Setda Kaltim Riza Indra Riadi yang mewakili Gubernur Kaltim serta Kabag Umum dan Keuangan Hardiyanto yang mewakili Sekretaris DPRD Kaltim. Salah satu agenda yang dikemukakan dalam rapat paripurna tersebut yaitu penyampaian laporan akhir hasil kerja Pansus pembahas Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibacakan oleh Nidya Listiyono selaku ketua pansus. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim yang terus menjaga kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan DPRD. “Dengan menjaga dan meningkatkan atmosfir kerjasama yang harmonis ini, Insya Allah, hambatan dan tantangan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur dapat diatasi dan berjalan lancar sesuai Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian diharapkan hasil pembangunan dapat mewujudkan dampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa dengan disampaikannya laporan akhir Pansus Pembahas Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Rapat Paripurna hari ini, menandai bahwa proses pembahasan memasuki penghujung akhir pembahasan tahap dua. “Yakni proses persetujuan atas Ranperda menjadi Perda, yang akan diputuskan pada rapat paripurna hari ini,” sebut wakil rakyat yang akrab disapa Tio ini. Selanjutnya, menanggapi laporan akhir hasil kerja Pansus Pembahas Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tadi, Seno Aji mengatakan bahwa dapat disimpulkan, laporan akhir hasil kerja pansus yang disampaikan pada rapat paripurna ini telah selesai dan sesuai dengan tata tertib dewan. “Sesuai dengan tahapan dalam tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan agenda kita selanjutnya pada rapat paripurna hari ini, saya selaku pimpinan rapat menyampaikan kepada para anggota dewan yang terhormat apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?,” tanya Seno Aji. “Setuju..!,” jawab para anggota dewan secara aklamasi. Dalam rapat paripurna tersebut, tampak hadir Asisten I Setda Kaltim Muhammad Syirajudin, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, Kepala BPKAD Kaltim Fahmi Prima Laksana, unsur Forkopimda Kaltim dan sejumlah Anggota DPRD Kaltim. (hms8)
.jpeg)
