Syafruddin Reses di Sepinggan, Warga Ingin Vaksinasi Massal
Reses Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji
Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk
Kunker Ombudsman RI ke DPRD Kaltim
Peserta Unjuk Rasa yang mengatasnamakan Aliansi Kaltim Bersatu “Kaltim Selamatkan KPK”
Kunjungan Kerja Komisi II ke Anjungan
-thumb.jpg)
Syafruddin Reses di Sepinggan, Warga Ingin Vaksinasi Massal
SAMARINDA. Serap aspirasi masyarakat (Reses) oleh anggota dewan di daerah pemilihannya menjadi hal yang wajib dilakukan seluruh anggota DPRD. Itulah yang disampaikan Syafruddin, anggota DPRD Kaltim saat menyambangi warga yang ada di Dapilnya, di RT 25 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan. Bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, banyak aspirasi yang diterima oleh legislatif dari Fraksi PKB ini. “Anggota DPRD berkewenangan untuk memperjuangkan, menganggarkan apa yang diusulkan oleh masyarakat. Kalau di DPRD Kaltim ada Badan Anggaran (Banggar), sedangkan di pemerintahan ada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), mereka akan menyusun pendapatan,” ucapnya. Berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat, kata Syafruddin, mereka berharap adanya program vaksinasi massal yang dilakukan secara masif. Ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan membantu mencegah penularan COVID-19. Termasuk juga perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas air bersih yang dinilai masih minim, menjadi keluhan warga. “Vaksin adalah proses di dalam tubuh dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar, maka tidak akan menimbulkan gejala berat. Aspirasi masyarakat lainnya, mereka berharap mendapatkan perbaikan jalan dan air bersih,” terang Syafruddin. Dia mengatakan, hasil usulan dari serap aspirasi masyarakat yang diterimanya, akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ke depan. “Melalui reses ini, kami berharap masyarakat dapat memberikan masukkan serta kritik, solusi yang sifatnya membangun,” pungkasnya (adv/hms7).
Reses Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji
KUKAR. Melaksanakan Reses atau Jaring Aspirasi di daerah pemilihannya, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menyebut beberapa hal yang penting berkaitan dengan covid saat menemui warga. Ia mengungkap, ada sejumlah warga yang mengharapkan bantuan di masa pandemi ini terutama warga yang terpapar covid-19. "Seperti bantuan sembako, yang diharapkan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan ini diharapkan oleh warga di Handil karena bantuan dari kabupaten/kota tidak banyak sehingga sangat terbatas," kata Seno. Sementara warga di Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang mengharapkan bantuan dibidang pertanian. Di desa tersebut terdapat lahan sekitar 2.000 hektar yang membutuhkan pengairan memadai. Sementara itu terdapat bendungan milik Pemprov Kaltim yang mangkrak, maka diharapkan ada perbaikan embung tersebut sehingga dengan perbaikan harapannya bisa digunakan masyarakat untuk aktivitas pertanian. Lebih lanjut, aspirasi lain yang ia dapat selama reses masih sama seperti reses pada umumnya yaitu jika berbicara masalah infrastruktur warga mengapresiasi berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Provinsi Kaltim seperti jalan yang telah dilaksanakan serta dalam proses pelaksanaan. "Perbaikan jalan sudah mereka terima, dan tahun ini pun ada sejumlah perbaikan jalan yang akan dilakukan. Artinya persoalan jalan sudah diapresiasi oleh warga, hanya untuk bibit, pupuk dan peralatan Alsintan (alat dan mesin pertanian) itu yang mereka perlukan saat ini," ungkap Seno. Masih terkait hasil Reses, Seno juga menerangkan bahwa warga khususnya anak-anak sekolah lulusan SMP di kelurahan Jahab dan Desa Bangunrejo kesulitan dalam melanjutkan sekolah karena tidak tersedianya sekolah SMA negeri di wilayah mereka. "Wilayah ini posisinya diarah utara Tenggarong, siswa lulusan SMP kesulitan melanjutkan ke Jenjang SMA karena tidak adanya sekolah negeri di daerah mereka. Padahal ada tiga SMP di daerah tersebut, kalaupun mendaftar di zonasi lain juga banyak yang tidak diterima karena persoalan zonasi," terang Seno. Seno mengaku prihatin karena mereka saat ini kebingungan untuk melanjutkan sekolah. Sementara jika melanjutkan ke sekolah swasta tentu tidak semua warga mampu karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Sehingga dirinya berharap pemerintah bisa menindaklanjuti persoalan ini agar jangan sampai ada anak-anak yang putus sekolah. (adv/hms5)
Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Safuad kembali melakukan serap aspirasi di beberapa daerah pemilihan (dapil ) Bontang, Kutai timur, dan Berrau belum lama ini. Persoalan utama yang terjadi saat ini, khsusnya di Kecamatan Bungalon, KabupatenKutai Timur, yakni kelangkaan pupuk, di laur dari permintaan perbaikan infrastruktur. Dalam keterangannya, Safuad mengatakan, mayoritas masyarakatn yang tinggal di Kecamatan Bengalon berprofesi sebagai petani, dan kebutuhan mendasar pertanian saat ini ialah pupuk. Sehingga, sangat disayangkan bahwa kondisi ketersiadan pupuk di daerah tersebut sangat langka. “Dari keterangan masyarakat setempat, sudah beberapa bulan ini ketersediaan pupuk di sana tidak ada. Baik yang subsidi maupun yang non subsidi. Sehingga, para petani meminta, agar aspirasi ini segera disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah harus segera mencari terobosan agar pupuk bersubsidi mudah didapat oleh petani. Hal ini dimaksud agar meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia, khususnya di Kaltim. “Pemerintah harus memastikan tidak terjadinya kelangkaan pupuk dan mengupayakan pupuk sudah didapat petani dengan harga murah tanpa banyak aturan, dan kebijakan pupuk bersubsidi harus berpihak kepada petani kecil,” sebut dia. Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini sangat prihatin dengan banyaknya keluhan petani terkait pupuk ini. Pasalnya, Pupuk sangat langka di berbagai daerah di Kutai timur, dan kalau pun ada harganya sangat mahal. “Pada masa pandemi ini, saya meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada petani dengan cara mengalokasikan anggaran subsidi pupuk yang signifikan sebagai insentif untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita,” jelas Safuad. Selain keluhan mengenai kelangkaan pupuk, sejumlah warga yang ia kunjungi meminta pembangunan infrastruktur segera di laksanakan. Seperti pembangunan drainase, jalan fasilitas kesehatan hingga pembangunan rumah ibadah. “Semua aspirasi yang disampaikan sudah kami tampung. Nantinya, aspirasi ini segera kami teruskan kepada pemerintah daerah dan juga tentu akan segera dibahas dalam rapat DPRD Kaltim. Tentu ini akan menjadi catatan serius bagi kami di DPRD Kaltim,” pungkas Safuad. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
Dewan Imbau Taati Prokes Saat Rayakan Idul Adha
SAMARINDA. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah, Anggota DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa menaati protokol kesehatan (prokes) saat melaksanaan sholat Ied maupun saat pemotongan hewan kurban. “Prokes wajib diterapkan baik saat sholat maupun saat pemotongan hewan kurban, apalagi masih dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,” ujarnya. Ia mengatakan, Idul Adha esensinya adalah pada bagaimana kita melaksanakan ibadah kurban, semakin bertaqwa kepada Allah SWT, dan terus meningkatkan ketaqwaan kita dengan berbagai bentuk ibadah. Aktivitas seperti memasak bersama, berkunjung satu sama lain, ataupun menyaksikan kurban secara langsung bukanlah hal yang wajib dilakukan. Tanpa hal tersebut, Hari Raya Idul Adha masih tetap bisa kita rasakan. “Hari Raya Idul Adha ini harus menjadi momentum untuk kita berdisiplin dan patuh dalam menjalankan prokes. Saya ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa selama pandemi masih berlangsung maka pelaksanaan prokes adalah wajib,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa perjuangan masyarakat Indonesia mengatasi pandemi belum berakhir. Oleh karena itu, masyarakat untuk benar-benar berdisiplin untuk menjaga diri, keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta tempat kerja agar tidak menjadi klaster-klaster baru. Dalam hal ini, dia mengingatkan agar masyarakat dengan usia rentan dan bagi yang memiliki penyakit penyerta agar tidak melaksanakan ibadah. “Semangat keikhlasan, kepatuhan dan berbagi sangat dibutuhkan dalam mengatasi krisis di masa pandemi Covid 19 ini. Bagi usia rentan mulai dari balita, orang lanjut usia serta bagi yang memiliki penyakit komorbid agar tidak perlu menunaikan ibadah,” ucap politisi Partai Golkar ini. Selanjutnya, Abdul Kadir Tappa mengajak umat muslim untuk berkurban bagi sesama. Ia mengatakan pandemi ini telah berdampak pada pemutusan hubungan kerja sebagian masyarakat. “Momentum Idul Adha atau Idul Kurban sangat tepat untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan saling berbagi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini berpotensi tidak mendapat asupan makanan yang sehat dan bergizi,” pungkasnya. (adv/hms8)
Tio Serap Aspirasi, Warga Mugirejo Minta Gedung SMA
SAMARINDA. Seluruh Anggota DPRD Kaltim turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing, tak terkecuali Nidya Listiyono. Politikus Golkar Dapil Samarinda ini menjalankan reses masa persidangan II di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, tepatnya di RT 09, 10 dan 12. Sarminto warga RT 12 mengatakan bahwa keluhan masyarakat Mugirejo fokus di bidang pendidikan. “Kami menginginkan pendidikan yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat terutama untuk jenjang SMA di daerah Mugirejo,” ungkapnya, Senin (12/7/2021) malam. Lanjut Minto sapaan akrab Sarminto, masyarakat berharap agar pemerintah dapat mendirikan gedung SMA di wilayah Mugirejo. “Kita ingin pemerintah mendirikan gedung SMA di sini, tepatnya di tanah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, mengingat Mugirejo untuk zonasi tingkat SMA lepas,” bebernya. Permintaan pembangunan SMA ini ditegaskan Minto, sebab pada saat adanya penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA, anak-anak di wilayah Mugirejo banyak yang tidak diterima meskipun jalur zonasi. “Jadi banyak anak Mugirejo yang tidak dapat diterima dengan alasan zonasi,” ulasnya. Selain permintaan dibangunkan gedung SMA, Minto juga menegaskan jika warga Mugirejo kesulitan mengakses Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) tuntas karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. “Masih banyak masyarakat yang belum tahu cara mengakses BKT, perlu adanya sosialisasi. Masyarakat kecil kurang mampu sulit mengaksesnya,” jelasnya. Menanggapi keluhan itu, Tio langsung menghubungi Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait pendidikan. “Akan saya sampaikan kepada komisi yang membidangi masalah pendidikan, semoga ada tindak lanjut dan solusi dari pemerintah untuk masyarakat kita di daerah Mugirejo,” katanya (adv/hms7).
Dewan Dorong Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan
Samarinda. Percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman harus menjadi prioritas pemerintah agar tidak ada kesenjangan pembangunan antar daerah. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Ekti Emanuel. Dikatakan dia, untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan antar daerah di Kaltim yang sering kali dikeluhkan masyarakat. Pemerintah mesti memberikan perhatian serius. “untuk itu, kami mengingatkan dan mendorong pemerintah provinsi agar selalu meningkatkan upaya dan keseriusan dalam rangka perbaikan dan penambahan infrastruktur jalan di perbatasan dan pedalaman,” kata Ekti, sapaan akrabnya. Guna mengatasi persoalan tersebut, sambungnya, diperlukan sinergitas program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. “Pemerintah pusat berkomitmen untuk fokus terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, pedalaman dan pesisir. Ini tinggal disinergikan dengan program pembangunan jangka menengah daerah,”ujarnya. Ia menjelaskan kondisi seperti ini menjadi tantangan bagi kepala daerah Kaltim dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dalam arti luas sebagai penjabaran dari visi dan misi Kaltim. Pasalnya, melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur publik yang memadai, seperti jalan, jembatan, pasar dan pusat kesehatan serta sekolah dinilai akan meningkatkan perekonomian daerah. “Agar semua itu mampu terlaksana dengan baik maka pemerintah provinsi bisa memaksimalkan sejumlah peraturan daerah yang ada, bahkan apabila perlu dilakukan revisi guna sesuai dengan kondisi terkini Kaltim,” jelas Politisi Gerindra ini. (adv/hms6)
Tekan Kasus COVID-19, Dukung Gubernur Kaltim Terapkan PPKM Mikro Diperketat
SAMARINDA. Ditetapkannya Balikpapan, Bontang dan Berau sebagai daerah berstatus PPKM Darurat dan 7 kabupaten/kota di Kaltim berstatus PPKM Mikro Diperketat mendapat dukungan dari DPRD Kaltim. “Mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah kabupaten/kota menerapkan itu karena itu bagian dari memastikan warganya dan meminimalisir terpapar COVID-19,” ucap Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin baru-baru ini usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polnes Samarinda. Dikatakannya, kebijakan tersebut dinilai wajar dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kaltim. Mengingat sejak sepekan terakhir, kasus penularan COVID-19 mengalami lonjakan yang sangat drastis. Hingga banyak rumah sakit yang mengalami over kapasitas pelayanan pasien, lantaran jumlah pasien yang terus meningkat, sementara jumlah ruang perawatan minim. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi penularan virus yang kian masif dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat lagi, demi menekan angka penularan. “Saya kira wajar, apa yang disampaikan pak Gubernur yang kaitannya dengan PPKM Mikro Diperketat. Dan kabupaten/kota masing-masing mengeluarkan kebijakan terkait PPKM Mikro ini adalah bagian dari langkah antisipatif dari menghadapi lonjakan COVID-19, yang luar biasa terjadi seminggu ini. Dan tidak menutup juga dilaksanakan PPKM Darurat seperti di pulau Jawa Bali,” katanya. Untuk itu, dirinya meminta kepada masyarakat untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Mari bersama-sama kita semua menjalankan protokol kesehatan. Jaga dan lindungi keluarga, lingkungan dari penularan virus COVID-19,” pesannya (adv/hms7).
Andi Faisyal Assegaf Evaluasi Pembangunan di PPU dan Paser, Reses Anggota DPRD Kaltim di Daerah Pemilihan
SAMARINDA. Melaksanakan Jaring aspirasi atau Reses dengan mengedepankan protokol kesehatan, Anggota DPRD Kaltim Andi Faisyal Assegaf tak hanya mendapat masukan dari warga yang ia kunjungi. Namun kegiatan tersebut sekaligus menjadi momen dirinya dalam mengevaluasi pembangunan di daerah pemilihannya. “Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat luas pada umumnya dan konstituen pada khususnya. Selain itu secara langsung mengetahui lebih jauh kondisi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan telah dilaksanakan,” urai Andi Faisyal usai melaksanakan reses. Lebih lanjut, Politisi asal Dapil III Kalimantan Timur ini menambahkan, dalam reses kedua tahun 2021 ini Infrastruktur di Desa Adang Jaya, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser masih sangat memprihatinkan. “Dalam kesempatan reses kali ini masyarakat mengharapkan adanya bantuan pemerintah berupa semenisasi jalan poros Desa Adang Jaya sepanjang 7 Km, Semenisasi Jalan RT 01 sampai RT 11 sepanjang 5 Km dan Peningkatan Jalan Usaha Tani RT 01 sampai RT 11 sepanjang 8,8 Km,” ungkap Andi Faisyal. Sementara diperlukan juga pembangunan Jembatan Desa Adang Jaya sebanyak 4 buah karena kondisi jembatan saat ini sudah rapuh dan membahayakan masyarakat yang melewati. Masyarakat juga memohon rehabilitasi rumah layak huni sebanyak 20 unit. “Memang hal ini sangat diperlukan mengingat infrastruktur yang baik merupakan langkah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Adang Jaya tersebut,” sebutnya. Tak hanya itu, Masyarakat Adang Jaya juga berharap adanya bantuan pemerintah berupa LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) sebanyak 15 buah, bantuan dana dari pemerintah untuk rehabilitasi rumah ibadah serta bidang Pendidikan masyarakat berharap adanya bantuan pemerintah berupa rehabilitasi ruang kelas dan toilet SD Desa Adang Jaya serta pembangunan Gedung TPA. “Warga Adang Jaya juga memerlukan perhatian bidang pertanian, pemenuhan sarana air bersih pedesaan seperti pipanisasi air bersih serta peningkatan jaringan perpipaan untuk menyalurkan air bersih ke rumah warga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,” pungkasnya. Untuk diketahui, Selama reses sejak 7 Juli hingga 14 Juli, Andi Fasiyal juga melaksanakan reses di Desa Teluk Waru, Kecamatan Long, Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis, Desa Atang Pait, Kecamatan Long Ikis, Desa Bukit Seloka, Kecamatan Long Ikis, Desa Olung, Kecamatan Long Ikis, Desa Samuntai, Kecamatan Long Ikis, Desa Krayan Jaya, Kecamatan Long Kali dan Desa Damit dan Desa Suatan Keteban Kecamatan Paser Belengkong. (adv/hms5)
Hilangkan Paradigma Kesenjangan Antar Daerah
SAMARINDA – Akses informasi berhak didapatkan seluruh masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa bahkan daerah yang tertinggal, demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Yusuf Mustafa. Hal ini sejalan dengan tugas pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan kota sebagai salah satu bentuk pelayanan publik bagi masyarakat. Selaku pengontrol kebijakan, DPRD kata dia, tentu akan terus memantau perkembangan informasi tersebut. Apalagi yang sifatnya sangat penting seperti sosialisasi mengenai peraturan. Karena kebutuhan akan informasi sangat penting, terutama yang berhubungan sosialisasi peraturan yang telah dibuat. “Masyarakat Kaltim secara keseluruhan dapat mengetahui jika ada peraturan yang telah disahkan, terutama yang berhubungan dengan kondisi social. Misalkan seperti perda pajak, bantuan hukum dan lainnya. Masyarakat wajib mengetahui informasi tersebut karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari,” ucapnya. Politisi Partai Golkar tersebut juga menilai masih ada beberapa kekurangan yang dialami pemerintah dalam penyebaran informasi, terutama kurang optimalnya pemanfaatan teknologi. Sehingga masyarakat kurang mengetahui perkembangannya, apalagi yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Selanjutnya ia mengatakan akses informasi juga sangat membantu masyarakat dalam memperlancar berputarnya roda ekonomi. Seperti informasi harga bahan pokok makanan serta informasi-informasi yang sifatnya pemberitahuan publik. Seperti perencanaan pembangunan dan informasi mengenai sektor jaminan kesehatan. “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi telah mengamanatkan masyarakat berhak memperoleh informasi secara transparan serta menjamin masyarakat dapat secara bebas mengakses informasi publik yang diinginkan. Namun, undang-undang tersebut juga mengatur informasi publik yang dapat diakses dan yang tidak dapat diakses oleh masyarakat secara bebas,” jelas Yusuf sapaan akrabnya. Diharapkan ke depannya akan terciptanya satu proses yang dapat menghilangkan paradigma kesenjangan antarkota dan desa mengenai keterbukaan informasi. Agar masyarakat tidak tertinggal mendapatkan informasi yang aktual serta menjamin kualitas sember daya manusia (SDM) secara menyeluruh. (adv/hms6)
Juli Ini Timsel KPID Kaltim Dibentuk, Penyampaian Seleksi Akan Segera Diumumkan
SAMARINDA. DPRD Kaltim menargetkan pembentukan Tim Seleksi (Timsel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim pada Juli 2021 ini. Mengingat mekanisme batas minimal pembentukan Timsel KPID Kaltim 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan komisioner pada 23 Januari 2021. Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin sebagai bagian dari penyusun teknis seleksi itu, mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu surat dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim atas pembentukan Timsel Komisioner KPID Kaltim selanjutnya. “Pembentukan Timsel KPID tinggal menunggu surat Diskominfo ke DPRD Kaltim. Juli ini sudah harus dibentuk karena masa jabatan ketua KPID Kaltim akan berakhir 23 Januari tahun depan. Jabatan itu tidak boleh kosong,” terang Jahidin. Sedangkan mengenai rincian persyaratan dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai seleksi komisioner KPID Kaltim, akan dilakukan oleh timsel yang akan dibentuk. Dalam hal ini DPRD Kaltim memiliki wewenang dalam fit and proper test. “Nanti panitia seleksi yang akan mengumumkan tahapan-tahapan dan mekanismenya. DPRD Kaltim hanya melakukan fit and proper test,” tuturnya. Timsel ini nantinya akan berisikan unsur akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan salah satu anggota yang pernah menjadi komisioner KPID Kaltim untuk memberikan masukan. “Semua unsur tersebut dilibatkan agar saling mengisi,” kata dia. Terpisah, anggota Komisi I DPRD Kaltim M Udin menuturkan, dalam prosesnya kelak timsel harus melakukan seleksi secara netral tanpa dipengaruhi unsur titip menitip. “Sehingga yang dihasilkan dari para komisioner nantinya merupakan mereka yang berkualitas,” ucapnya. Setelah timsel terbentuk, kemudian akan dilanjutkan dengan pembukaan seleksi calon komisioner baru. Pengumuman itu pun akan disebarkan melalui media sosial, cetak, maupun online. “Mengenai tahapan dan materi sudah dipersiapkan dari sekarang. Kemungkinan pembukaan pendaftaran calon komisioner KPID Agustus mendatang,” ungkapnya. Sebab yang terpenting persiapan tahapan seleksi sudah harus dilakukan 6 bulan sebelum masa jabatan habis. “Persiapan seleksi harus dilakukan 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir,” tukasnya (adv/hms7).
Komisi II Inginkan Adanya Perda Jasa Usaha untuk Pemanfaatan Retribusi HGB
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyikapi permasalahan kawasan pergudangan Hak Pengelolaan (HPL) 04 Jalan I.R Sutami milik Pemerintah Provinsi Kaltim (Pemprov) dan Perhimpunan Usaha Perdagangan (PUP). Untuk mengetahui duduk permasalahannya, Komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (06/07/2021) di Gedung E Lantai I Kantor DPRD Kaltim. Secara gamblang, Ketua Komisi II Veridiana Huraq Wang menjelaskan hasil RDP tersebut. Ia mengatakan, Pemprov Kaltim melayangkan surat instruksi kepada PUP yang agar mengirim data terkait pengelolaan lahan pergudangan HPL 04 dan masalah perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB). "Dari pemprov menyatakan, apabila tidak memenuhi data, meminta pengusaha untuk mengosongkan pergudangan di HPL 04. Mereka merasa keberatan," jata Veri. Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memeriksa aset pergudangan HPL 04 dan memberikan rekomendasi agar lahan tersebut harus mempunyai asas pemanfaatan agar ada kontribusi ke daerah melalui pembayaran. Sedangkan, HGB pergudangan HPL 04 telah selesai masa berlakunya, sehingga pihak PUP tidak bisa membayar kontribusi dengan HGB. Veri menerangkan, Pemprov Kaltim belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang jasa usaha penarikan retribusi pemanfaatan HGB. Dengan tidak ada Perda tersebut dan masa HGB usai, solusi yang ditawarkan pada tahun 2016 ialah menyewakan pergudangan tersebut sesuai regulasi Pemendagri Nomor 11 tahun 2016. "Pemprov menerapkan sewa kepada 42 pengusaha. Dari 42 tersebut, ternyata hanya 2 saja yang setor ke Pemprov. Padahal mereka sudah tinggal selama 5 tahun tapi belum bayar sewa," terang politisi PDIP ini. 42 penyewa tersebut seharusnya membayar biaya sewa senilai 3.3 persen dikali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tiap tahun selama sewa berjalan. Apabila dinominalkan, berkisar kurang lebih Rp 800 juta per tahun. Diakui oleh Ketua Komisi II, PUP tidak mampu membayar sewa karena diduga kesulitan finansial. "Mereka menuntut terap menggunakan HGB. Karena dengan HGB, mereka busa meminjam ke bank," ucap Veri. Dari permasalahan ini, komisi II akan mencoba melakukan pendekatan kepada pengusaha pergudangan untuk kooperatif dengan Pemprov Kaltim dan melakukan pembayaran sewa secara cicil. Komisi II juga meminta Pemprov untuk segera menyelesaikan proses pembenahan dengan mendata ulang. "Mereka meminta data itu ialah upaya jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Veri. Selain itu, Veri juga meminta Biro Hukum Pemprov Kaltim untuk segera melakukan penambahan Perda tentang jasa usaha agar melindungi retribusi menggunakan HGB.
Rumah Sakit Penuh, Salehuddin: Ini Alarm Bagi Kita Lakukan Pengetatan Keluar Masuk Kaltim
SAMARINDA. Meningkatnya pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kaltim dari hari ke hari menyebabkan ruang perawatan di rumah sakit penuh dan tenaga medis kewalahan. Bahkan di beberapa rumah sakit over load pasien hingga memanfaatkan lorong sebagai ruang perawatan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin angkat suara terkait kondisi tersebut. Ia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemerintah Kota/kabupaten untuk mengambil langkah cepat mengantisipasi hal tersebut. Dirinya pun mengingatkan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk segera melakukan proses pengetatan jalur keluar masuk Kaltim, guna menghindari penularan yang lebih banyak lagi. “Provinsi harus segera lakukan antisipasi pengembangan ruangan rumah sakit. Contohnya RSUD Kanujuso Balikpapan, sekarang sudah full, sampai ada yang dirawat di lorong. Saya pikir, Pemprov harus mencari alternatif. Ini juga termasuk di Kukar. Rumah sakit rujukan COVID-19, RS Parikesit sudah full, bahkan ICU sudah full. Ini jadi alarm bagi kita untuk melakukan proses pengetatan (Prokes),” ucapnya saat usai mengikuti pertemuan dengan Fraksi Golkar DPRD Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Senin (5/7/2021). Dikatakan Legislatif dari Fraksi Golkar ini, beberapa kabupaten/kota di Kaltim telah mengambil langkah cepat untuk mengeluarkan kebijakan pengetatan. Salah satu diantaranya Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Serta upaya lain untuk melakukan pemeriksaan PCR mobile. “Di Kutim itu langsung melakukan penyekatan. Artinya ini bagian dari upaya kita, bagaimanapun untuk menekan positif rate. Di Kukar sendiri, melakukan PCR Mobile di beberapa tempat kerumuman. Karena bagaimanapun kasus yang ada di Jawa dan sekitarnya bisa saja terjadi di Kaltim. Dan Kaltim akhir-akhir ini terjadi penaikan angka positif tinggi di atas 500. Ini jadi warning Pemprov untuk melakukan hal strategis menekan laju positif rate,” pungkasnya (adv/hms7).
Pembatasan Kegiatan di Kaltim Diberlakukan, Jawad Minta : PPKM Tak Susahkan Masyarakat
SAMARINDA. Sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikor ditengah kasus terkonfirmasi Covid-19 terus melonjak. Selain Ibu Kota Provinsi Kaltim, Samarinda, kota lain seperti Balikpapan juga menerapkan pembatasan kegiatan. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim Jawad Sirajuddin memberikan apresiasi kepada pemerintah setempat yang cepat merespon kondisi peningkatan kasus covid beberapa pekan terakhir. Selain memberikan apresiasi, dirinya juga meminta kepada pemerintah tak melupakan kewajibannya selama PPKM diberlakukan. Menurutnya, selama pembatasan kegiatan berlaku, harus ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang mengarah pada bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. “Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah. Oleh karena itu perlu adanya bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat kecil saat PPKM ini diberlakukan, harus juga dipikirkan,” kata dia Politisi PAN ini juga berharap agar PPKM kali ini diterapkan pemerintah dengan konsisten, dan mendukung penuh kebijakan PPKM oleh pemerintah untuk menekan tingginya kasus Covid-19 khususnya di Kaltim. "Kami sangat setuju PPKM ini dilakukan, namun perlu dipikirkan pula para buruh harian atau penjual yang ada di pinggir jalan, jangan sampai tidak diperhatikan.” pinta pria yang akrab disapa Jawad ini. Sementara itu, para pengusaha diharapkan ikut membantu dan memperhatikan kesejahteraan karyawannya selain tidak hanya memikirkan keuntungan. “Dalam situasi seperti ini, tak bisa hanya pemerintah yang bergerak sendiri, harus ada campur tangan dari semua pihak, termasuk perusahaan maupun pihak swasta,” beber Jawad Selain itu lanjut Jawad, salah satu faktor tingginya kasus Covid-19 saat ini adalah masih sedikit masyarakat yang mengikuti imbauan untuk melakukan vaksin. “Untuk itu pemerintah kembali perlu menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
BEM FEB Unmul Sambangi Komisi IV
SAMARINDA. Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul) terkait kegiatan “Visiting” oleh BEM FEB Unmul Periode 2021 di gedung E lantai 1, Selasa (6/7). Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid mengatakan, sebagai senior dan alumni Unmul sangat mengapresiasi kegiatan visiting dan keinginan mahasiswa untuk berdiskusi dan berdialog kepada wakil rakyat. “Esensinya bahwa lembaga DPRD juga termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan, karena disini bisa belajar secara langsung praktek berdemokrasi,” ujar politisi yang juga Ketua Fraksi PPP ini. Pimpinan rombongan Andi Indra Kurniawan selaku Gubernur BEM FEB Unmul menyampaikan bahwa kedatangan mereka ingin bersilaturahmi juga berdiskusi pada bidang kesejahteraan masyarakat. Ia melanjutkan, diskusi ini terkait permasalahan atau isu-isu di Kaltim tentang kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi Covid 19. “Mengenai hal itu, apa solusi yang bisa ditawarkan Komisi IV yang menaungi bidang tersebut, untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat Kaltim,” katanya. Selanjutnya, menanggapi hal tersebut, Rusman Ya’qub mengatakan bahwa saat ini penanganan Covid 19 adalah dengan realokasi dan recofusing anggaran. Pada tahun anggaran 2020 khusus untuk Kaltim dalam menangani Covid 19 adalah sebesar 536 miliar. “Dana tersebut diperuntukkan untuk jaring pengaman sosial, untuk pemulihan ekonomi dan untuk penanganan kesehatan. Yang paling banyak dalam penggunaan alokasi anggaran ini adalah bidang kesehatan,” ungkapnya. (adv/hms8)
-thumb.jpg)
Komisi IV Dukung Rintisan ISBI Kaltim Dapatkan Izin Kemenristek Dikti
SAMARINDA. Komisi IV DPRD Kaltim mendukung rencana berdirinya Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim yang selama ini masih berstatus rintisan agar mendapat izin dari Kemenristek Dikti. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub ketika memimpin rapat dengar pendapat dengan Asisten I Pemprov Kaltim, Disdikbud Kaltim, dan pengurus rintisan ISBI Kaltim, Selasa (8/7). Rusman mengatakan pertemuan ini digelar karena adanya laporan bahwa Rintisan ISBI Kaltim sudah tidak menerima mahasiswa baru dikarenakan terkendala tidak adanya kejelasan bantuan sarana dan prasarana dan gedung perkuliahan. “Jadi kami siap bersama-sama dengan pemerintah untuk memperjuangkannya ke pemerintah pusat. Karena pandemi mungkin bisa dilakukan zoom meeting dengan sejumlah pihak terkait,”jelas Rusman didampingi Ely Hartati Rasyid, Salehuddin, dan Jawad Sirajuddin. Pihaknya berharap tahun ini sudah ada kejelasan khususnya izin dari kementerian bisa keluar sehingga tahun depan sudah bisa dimulai. "Tahun ini seharusnya sudah bisa clear. Jadi Tahun 2022 penerimaan mahasiswa baru sudah bisa dilakukan karena ini memang kebutuhan masyarakat Kaltim,"tuturnya. Koordinator Rintisan ISBI Kaltim I Wayan Dhana menjelaskan ISBI Kaltim masih berbentuk rintisan dan berjalan sejak 2013 yang pelaksanaan perkuliahannya dilakukan di ISBI Yogjakarta yang terbagi dalam empat program studi. “Sudah berjalan dan sebanyak 98 persen mahasiswa sudah lulus dan tersebar di Kaltim dan bahkan di Kaltara,” jelas Wayan yang mengikuti rapat melalui daring. Selain di Yogjakarta lanjut dia perkuliahan juga dilakukan Di Museum Mulawarman Kutai Kartanegara dan sudah meluluskan 60 orang mahasiswa, dan Agustus Tahun ini 30 orang mahasiswa. Ada amdal yang hampir seluruhnya sudah selesai hingga susunan kurikulum dan beberapa persyaratan dan telah disampaikan ke Biro Kesra Kaltim, hanya terkendala soal tanah atau lahan di Kukar dengan status sertifikat. “Dalam perjalananya oleh kementerian meminta pembangunan gedung sebagai bentuk keseriusan Pemprov Kaltim. Pemprov Kaltim bersurat yang isinya tidak mampu membiayai operasional perkuliahan dan meminta dihentikan sementara. Ini membuat 2020-2021 tidak lagi menerima mahasiswa baru,” katanya. (adv/hms4)
-thumb.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.JPG)
.JPG){kind=link}