Ekti Imanuel Hadir Pada Penutupan Kejurnas Baveti XI Tahun 2024
Wakil Ketua Sementara DPRD Kaltim Ekti Imanuel Hadiri Upacara HUT TNI Ke 79
Rakor Pokja Eksternal DPRD Kaltim Bersama Mitra Kerja, Bahas Tahapan dan Mekanisme Hasil Reses Serta Rancangan Awal Kamus Usulan Aspirasi
Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-22
-thumb.jpg)
Ekti Imanuel Hadir Pada Penutupan Kejurnas Baveti XI Tahun 2024
BALIKPAPAN. Wakil Ketua Sementara DPRD Kaltim Ekti Imanuel menghadiri acara penutupan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia (Baveti) XI Tahun 2024. Acara tersebut digelar di Lapangan Tenis Town House Bukit Damai Indah (BDI) Balikpapan, Sabtu (5/10/2024). Tampak hadir Ketua Umum Pengurus Pusat Baveti Theo L Sambuaga, Ketua Pelaksana Zairin Zain, Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto yang mewakili Pangdam VI Mulawarman, serta segenap pengurus dan atlet Baveti. Ekti Imanuel pada kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat atas terselengaranya kejurnas Baveti yang ke sebelas dari awal hingga pada penutupan bisa berjalan dengan lancar. Ia juga memberikan support kepada para atlet agar tetap memiliki semangat yang tinggi untuk terus berprestasi walau dalam usia yang sudah tidak muda lagi. “Tetap semangat, terus berprestasi,” serunya. Ia juga mendorong agar turnamen semacan ini dapat terus di adakan untuk memberikan ruang bagi para atlet veteran untuk bisa memberikan suatu prestasi dan kebanggaan bagi daerahnya. “Saya harap turnamen-turnamen semacam ini dapat terus di adakan, hingga bisa memberikan ruang dan kesempatan bagi para atlet veteran untuk terus berprestasi,” ujar wakil rakyat kelahiran Melapeh ini. Selanjutnya, Ekti Imanuel diberikan kehormatan untuk mengalungkan medali serta memberikan hadiah uang tunai secara simbolis kepada para juara dari kelas ganda putri usia 40 tahun keatas. Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto memberikan apresiasi kepada para atlet yang telah mengikuti seluruh rangkaian turnamen dengan semangat bertanding dan sportivitas yang tinggi. Menurutnya, kejurnas Baveti yang telah dilaksanakan merupakan suatu wahana bagi para atlet untuk berbagi pengalaman dalam konteks pembangunan prestasi khususnya cabor tenis lapangan. “Kejuaraan ini dijadikan sebagai wahana untuk melihat sejauh mana perkembangan kualitas dan kemampuan para atlet,” kata Brigjen TNI Eventius Teddy Danarto saat menyampaikan sambutan Pangdam VI Mulawarman. (hms8)
-thumb.jpg)
Wakil Ketua Sementara DPRD Kaltim Ekti Imanuel Hadiri Upacara HUT TNI Ke 79
SAMARINDA. Wakil Ketua Sementara DPRD Kaltim Ekti Imanuel menghadiri Upacara Parade dan Defile serta Syukuran dalam rangka Peringatan HUT TNI Ke 79 Tahun 2024 di GOR Kadrie Oening Sempaja Samarinda, Sabtu (5/10/2024). Pada upacara HUT TNI yang mengambil tema “TNI Modern Bersama Rakyat, Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju”, bertindak selaku Inspektur Upacara Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo. Kegiatan tersebut melibatkan 2.163 personel TNI yang terdiri dari prajurit gabungan angkatan darat, laut dan udara. Sebanyak 1.183 personel terlibat langsung dalam upacara di lapangan, dan 980 personel lainnya mendukung jalannya acara. Dalam kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang rutin dilakukan setiap tahun oleh TNI. Ia mengharapkan agar kedepannya TNI tetap solid dan kuat untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemudian ia juga berharap agar sinergitas TNI dan DPRD tetap terjaga dan tetap harmonis. “Sinergitas kita (DPRD) dengan TNI tetap terjaga. Sinergi kita terkait apa-apa, nanti kita bisa bantu,” ujar politisi Partai Gerindra ini. Sementara, dalam amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto yang disampaikan oleh Mayjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan bahwa TNI akan selalu berdiri di garis terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mendukung setiap langkah pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. “Tidak boleh ada yang memisahkan kita, karena sinergi antara TNI, rakyat dan lembaga lain sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan bangsa ini,” tegasnya. Upacara dirangkai dengan aktraksi terjun payung oleh 10 orang prajurit TNI. Usai upacara, acara dilanjutkan dengan defile pasukan TNI dan Polri, alutsista serta kendaraan tempur. Tampak hadir Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, jajaran forkopimda Kaltim, dan pejabat utama serta perwira tinggi TNI-Polri. (hms8)
Rakor Pokja Eksternal DPRD Kaltim Bersama Mitra Kerja, Bahas Tahapan dan Mekanisme Hasil Reses Serta Rancangan Awal Kamus Usulan Aspirasi
BALIKPAPAN – Kelompok kerja (Pokja) Eksternal DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Mitra Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya Bappeda Prov.Kaltim, Inspektorat Prov.Kaltim, BPKAD Prov.Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim dan Biro Kesra Setda Prov.Kaltim, Selasa (1/10/24). Bertempat di Ruang Meeting Hotel Grand Jatra Balikpapan, rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Pokja Eksternal DPRD Kaltim Salehuddin didampingi Wakilnya Ananda Emira Moeis dan Anggota diantaranya Apansyah, Budianto Bulang, Akhmed Reza Fachlevi, Andi Muh.Afif Rayhan Harun, Safuad, Abdurahman, Muhammad Darlis, Firnandi Ikhsan, dan Husin Djufrie. Pertemuan guna membahas perencanaan program kerja DPRD Kaltim sesuai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kaltim. Agenda rakor difokuskan untuk mengkoordinasikan mengenai tahapan dan mekanisme membahas hasil Reses Anggota DPRD Kaltim yang meliputi Belanja Langsung (BL), Benkeu (Bantuan Keuangan), dan Hibah atau Bansos (Bantuan Sosial) serta menyusun Rancangan Awal Kamus Usulan Aspirasi (Pokok-Pokok Pikiran DPRD) ke SIPD-RI. “Perlu kami sampaikan secara umum sebelum kita membahas terkait dengan beberapa daftar identifikasi masalah, bahwa Pokja Eksternal DPRD Kaltim ini sudah melakukan Benchmarking Best Practices ke DPRD DIY. Kami juga sudah melakukan beberapa diskusi terkait aplikasi E-pokir ke DPRD DIY yang tentunya itu menjadi salah satu informan yang bisa kita contoh dari beberapa modifikasi-modifikasi sesuai dengan local wisdom kita. Kemudian proses sinkronisasi antara E-pokir ini dengan SIPD-RI itu yang kami dapatkan informasinya. Iya mudah-mudahan informasi yang kami dapati nantinya bisa menjawab permasalahan yang ada untuk Kaltim,” ucap Ketua Pokja Eksternal DPRD Kaltim Salehuddin mengawali diskusi. Salehuddin kemudian menyampaikan kepada mitra kerjanya dalam forum rapat yang dipimpinnya itu agar pihaknya dapat memberikan gambaran terkait dengan bahasan waktu penyampaian Pokir. Permintaan tersebut diutarakan Legislator Fraksi Golkar ini bukan tanpa alasan, selama ini anggota DPRD dikejar-kejar waktu untuk melakukan input langsung ke SIPD dengan waktu yang singkat dan kemudian ditutup. Inilah yang menyebabkan Kabupaten/Kota tidak betul-betul bisa prepare dan kegiatan yang telah disusun pun gagal terealisasi. “Sinkronisasi tanggal perencanaan ini juga perlu, kita minta gambaran secara umum dari Bappeda Kaltim terkait hasil evaluasi program kegiatan yang selama ini berjalan. Evaluasinya apa saja sehingga ini akan menjadi hal-hal yang krusial kita akan dorong pada saat penyusunan RKPD Tahun 2026. Termasuk didalamnya ada bagaimana mekanisme perencanaan yang kira-kira ideal bagi kawan-kawan OPD terkait dengan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang di entry melalui aspirasi, dana hibah, BL, ataupun bantuan keuangan yang lainnya,” sebutnya menambahkan. Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Pokja Eksternal DPRD Kaltim nantinya juga akan mengundang masing-masing SKPD. Guna membangun kesepahaman terkait kamus usulan aspirasi, serta apa saja persyaratannya dan tak kalah pentingnya juga konsolidasi usulan kegiatan aspirasi di Renja SKPD. (hms11)
-(1)-thumb.jpg)
Ananda Emira Moeis Hadiri South South Exchange (SSE) 2024
BALIKPAPAN. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menghadiri acara pembukaan South South Exchange (SSE) 2024 pada Proyek GCF Indonesia REDD+ RBP di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (30/09). Kegiatan ini dalam rangka Penguatan kerjasama Selatan-Selatan terkait dengan Implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest Carbon Stocks in Developing Countries (REDD+). Akmal Malik dalam sambutannya mengatakan, Saat ini hutan-hutan yang ada di Kalimantan Timur luasnya kurang lebih 6,5 juta hektar. Deforestasi dan degradasi hutan yang berlangsung cukup besar dalam 5 dekade sejak tahun 70an yang lalu untuk membangun ekonomi di daerah telah menimbulkan cukup banyak dampak negatif yang cukup signifikan. Mengelola hutan dengan cara mengurangi emisi yang terjadi akibat deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan serapan karbon dari hutan-hutan yang sudah terlanjur rusak melalui kegiatan rehabilitasi hutan, penanaman kembali serta restorasi ekosistem. “Sebagai contoh, kami tahun ini bersama dengan DPRD Prov. Kaltim sedang menyiapkan regulasi mengajak seluruh siswa sekolah menengah dan sekolah tinggi yang ada di Kaltim untuk wajib menanam pohon satu siswa satu pohon dan regulasinya masih proses bersama dengan DPRD.” Tuturnya “Ini sebagai wujud komitmen Pemprov Kaltim untuk mendorong penanaman kembali, khususnya lahan-lahan kritis yang diakibatkan oleh pengelolaan tambang yang tidak baik”, lanjut Akmal. Keberhasilan Kaltim mengimplementasikan FCPF Carbon Fund telah berkontribusi terhadap pencapaian kontribusi nasional, disamping itu juga menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang dapat dikelola secara berkesinambungan Program REDD+ di Kalimantan Timur. “Dengan adanya Program SSC ini, kami mempercayai bahwa tujuan kita untuk menyatukan hutan dan lahan akan mampu meningkatkan pendanaan implementasi dan capaian NDC di masing-masing Negara pada masa yang akan datang,” kata Akmal menutup sambutannya serta membuka Kegiatan South South Exchange (SSE) 2024. Dalam kesempatan ini, Ananda Emira Moeis menyampaikan, Kegiatan hari ini mengenai pertemuan South South Exchange membahas Program emisi karbon yang diikuti oleh 6 Negara antara lain, Brazil, Kamboja, Kosta Rika, Kongo, Ekuador dan Gabon. "SEE berkolaborasi agar lebih kuat untuk melindungi dunia dalam rangka reduksi emisi karbon," tuturnya. Ia mengatakan, Indonesia telah mendapatkan sejumlah dana insentif untuk pengurangan emisi karbon. Untuk itu, rekan-rekan dari berbagai negara datang untuk berdiskusi dan belajar untuk dunia yang lebih hijau dan lebih baik di masa yang akan datang. "Kegiatan ini menurut saya sangat baik sekali karena bagaimanapun bumi pertiwi ini harus selalu dirawat, dijaga dan dilindungi. Karena, tidak hanya hari ini kita hidup di sini tetapi masih ada anak, cucu, cicit kita juga harus merasakan dunia yang hijau yang segar, terawat, aman, nyaman dan damai" tuturnya. Ananda Emira Moeis menambahkan, mengenai regulasi mengajak seluruh siswa menanam pohon, “Sebetulnya sudah lama kami bicarakan hal tersebut dengan Pak Akmal Malik,” ujarnya. “Hanya saja, kami sedang memperdalami secara komprehensif agar bagaimana tidak hanya sekedar menanam pohon saja tetapi juga merawatnya. Karena kalau sekedar menanam saja gampang, tinggal bagaimana cara merawat agar menjadi pohon yang indah dan menyegarkan dunia,” tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini, Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto, Head of Environment Unit UNDP Indonesia Aretha Aprilia, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Laksmi Dhewanthi.(hms9)
-thumb.jpg)
Sekwan Hadiri Rakor Tindaklanjut LHR APIP Terhadap Perubahan RKA-SKP 2024 dan RKA-SKPD 2025
SAMARINDA. Sekretaris DPRD Provinsi Kaltim Norhayati Usman, beserta sejumlah Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim menghadiri Rapat Koordinasi bersama Sekretaris Daerah Sri Wahyuni dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kaltim, di Hotel Senyiur, Samarinda Kamis (26/9/2024). Rapat koordinasi tersebut terkait Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Review (LHR) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Perubahan RKA-SKP Tahun 2024 dan RKA-SKPD Tahun 2025. Rapat yang dipimpin oleh Sekda Prov Kaltim, Sri Wahyuni tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kaltim bersama dengan unsur Sekretaris, Seluruh Kepala Bidang/Kepala Bagian, serta Kasubbag/Pejabat Fungsional yang menangani perencanaan Perangkat Daerah dan staf operator yang menangani entry RKA-SKPD pada aplikasi SKPD RI. Dalam kegiatan tersebut, Sekda Sri Wahyuni mengharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama dengan seluruh jajaran untuk dapat memastikan kesesuaian Perubahan RKA-SKP Tahun 2024 dan RKA-SKPD Tahun 2025, khususnya terkait dengan LHR. Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan detail secara teknis dari APIP yang disampaikan oleh Inspektur Prov. Kaltim, Irfan Prananta perihal LHR terhadap Perubahan RKA-SKP Tahun 2024 dan RKA-SKPD Tahun 2025. Sementara itu, Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando menyampaikan upaya tindak lanjut LHR melalui pendekatan tipologi, yang meliputi catatan LHR terkait belanja modal, belanja barang jasa, dan beberapa kategori lainnya yang dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah dan seluruh peserta yang hadir. (hms6)
Pokja Eksternal DPRD Kaltim Study Komparatif ke DPRD Dan Bappeda DI Yogyakarta
YOGYAKARTA. Kelompok Kerja Eksternal DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan ”benchmarking for best practice” ke DPRD dan pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta, Kamis (26/9/2024). Kunjungan dengan agenda yakni Study Komparatif terkait tahapan dan mekanisme pembahasan hasil Reses dan pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD System E-Pokir dengan DPRD Provinsi D.I.Yogyakarta dan proses penyusunan Pokok-Pokok pikiran DPRD untuk konsolidasikan ke RKPD (Kamus Usulan, Belanja langsung, Bantuan Keuangan dan Hibah/Bansos) di Provinsi D.I.Yogyakarta. Kegiatan kunjungan Benchmarking Pokja Eksternal DPRD Kaltim mendapatkan manfaat informasi mengenai cara yang sistematik juga sistemik meliputi proses identifkasi, pemahaman dan adaptasi best practices dalam penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD dan pemerintah D.I.Yogyakarta dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan proses penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim yang sinergis dengan proses perencanaan yang dijalankan di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Kelompok Kerja Eksternal Salehuddin bersama Anggota Kelompok Kerja Eksternal Ananda Emira Moies, Abdurahman KA, Budianto Bulang, Firnadi Ikhsan, Husin Djufrie, Akhmed Reza Fachlevi, Safuad, Sayid Muziburrachman dan Muhammad Darlis. Dalam Kesempatan itu Salehuddin menanyakan, mekanisme atau tahapan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD D.I. Yogyakarta, serta bagaimana memadukan system E-Pokir dengan aplikasi SIPD RI. ”Yang pasti ini kunjungan pertama Pokja, pasca dilakukan penunjukan Pokja membahas terkait Reses dan Pokok-pokok pikiran, dan Alhamdulillah Pokja melakukan Benchmarking di DIY yang memang mereka sudah mempunyai semacam instrumen terkait dengan penyusunan Pokir-pokir DPRD, jadi kita juga sudah melakukan diskusi panjang lebar terkait satu instrumen E-Pokir yang disinkronkan dengan sytem SIPD yang di data provinsi,”pungkasnya saat diwawancarai usai rapat Harapannya, DPRD provinsi Kalimantan Timur mempunyai instrumen E-Pokir yang sama kita akan modifikasi dari beberapa masukan teman-teman Anggota agar proses penyampaian Pokir-pokir yang didapatkan olehb Anggota DPRD dari Reses maupun RDP itu bisa terfasilitasi oleh E-Pokir yang tersinkronisasi oleh sytem SIPD pemerintah Provinsi Yang Insyaallah akan menjadi langkah awal versi DPRD Kalimantan Timur,” harapnya (hms10)
Pokja Tatib DPRD Kaltim Kunjungi Pemprov DKI Jakarta Guna Perdalam Tatib Dan Pokir
JAKARTA. Kelompok Kerja (Pokja) Tata Tertib (Tatib) DPRD Kaltim melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (25/9/2024). Kunker yang dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta itu bertujuan untuk berkonsultasi dalam rangka studi komparasi terkait rancangan peraturan DPRD tentang tatib DPRD Kaltim. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat II Graha Ali Sadikin Gedung Balai Kota Jakarta tersebut diterima langsung oleh Perencana Ahli Madya Muis Sudarmadi. Ketua Pokja Tatib DPRD Kaltim Sarkowy V Zahry hadir bersama anggota pokja diantaranya yakni Sigit Wibowo, Subandi, Guntur, Hartono, Shemmy Permata Sari, Muhammad Husni Fahruddin, Damayanti, Selamat Ari Wibowo, Abdulloh, serta tim ahli pokja yaitu Dadang Imam Ghozali dan Adam Muhammad. Dalam kesempataan itu Sarkowi V Zahry mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut untuk mempelajari lebih jauh dan mencari informasi terkait pokir DPRD. “Yang seringkali menjadi bahan pemeriksaan kemudian bahan perdebatan itu soal pokir. Meskipun legal, diatur dalam aturan tetapi masih senantiasa dinamis,” ungkap Sarkowi. Kemudian lanjutnya, berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang juga menjadi persoalan. “Sering kalau tidak masuk SIPD, maka otomatis ditolak, muncullah kemudian disusun namanya kamus usulan,” sebutnya. Menanggapi hal tersebut, Muis Sudarmadi mengatakan bahwa dalam nomenklatur tidak mengenal adanya kamus usulan. “Kalau SIPD kan diatur oleh nomenklatur program dan kegiatan, kalau di sini kan walaupun kita sama analog mengacu dengan program dan kegiatannya permendagri tapi lebih fleksibel,” kata Muis Sudarmadi. (hms8)
Pokja Tatib DPRD Kaltim Lakukan Studi Komparasi Ke DPRD DKI Jakarta
JAKARTA. Dalam rangka melakukan studi komparasi, Kelompok Kerja (pokja) Tata Tertib (tatib) DPRD Kaltim kunjungi DPRD DKI Jakarta. Memimpin rombongan, Ketua Pokja Tatib DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry bersama anggota pokja antara lain yaitu Subandi, Guntur, Selamat Ari Wibowo, Shemmy Permata Sari, Muhammad Husni Fahruddin, Hartono Basuki, Damayanti, Abdulloh, Sigit Wibowo serta tim ahli yakni Dadang Imam Ghozali dan Adam Muhammad. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang protokol, Rabu (25/9/2024) tersebut diterima langsung oleh Sugin dari Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Sarkowi V Zahry mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk memperdalam dari aspek perencanaan pembangunan yang hubungannya penyerapan hasil reses dan pokir. “Jadi kita ingin mengetahui bagaimana pola penyusunan kemudian inputnya, kontrolnya dan sampai masuk kepada RKPD,” kata Sarkowi. Dari hasil kunjungan, ia berharap dapat mengkombinasikan pola dari pokir agar bisa menjadi sinkron dengan SKPD. “Harapannya dari sini, itu akan kita kombinasi, bagaimana pola pokok-pokok pikiran ini akan bisa sinkron dengan SKPD,” jelasnya. Menurut politisi partai Golkar ini, selama ini SKPD menolak karena belum ada cantolannya. Sementara, di Kaltim itu ada yang namanya kamus usulan, namun di DKI Jakarta bukan kamus usulan yang dipergunakan melainkan E-Reses dan E-Musrenbang. “Nanti kita pelajari, dari studi ini, apa yang bisa kita lakukan, inovasi-inovasi yang tetap tidak melanggar aturan. Sehingga nanti, pokok-pokok pikiran itu bisa masuk, bisa terakomodir dengan baik, di satu sisi tidak melanggar aturan,” jelasnya. (hms8)
Wakil Ketua Sementara DPRD Kaltim dan Anggota DPRD Kaltim Hadiri Deklarasi Pemilu Damai dan Doa Bersama
BALIKPAPAN. Bertempat di BSCC Dome Balikpapan, Wakil Ketua Sementara DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Agus Suwandi mengikuti Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai dan Doa Bersama Lintas Agama yang diadakan pada Selasa, (24/09/2024). Acara yang digagas oleh Kepala Kepolisian Daerah Kaltim dan Ketua KPU Kaltim diharapkan dapat mewujudkan Pilkada Tahun 2024 yang aman dan damai. Dalam kesempatan tersebut, Ekti Imanuel berharap Pilkada di Kaltim ini dapat berjalan dengan damai, tentram dan kondusif. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pembacaan Doa oleh Ketua MUI Kaltim Muhammad Rasyid dan didampingi oleh rohaniawan dari masing-masing agama. Kegiatan acara dilanjutkan dengan pembacaan naskah deklarasi damai Pilkada serentak Kaltim yang dipimpin oleh Pj Gubernur Kaltim sekaligus Penandatanganan pernyataan deklarasi damai Pilkada serentak Kaltim. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Mochammad Afifuddin, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Nanang Avianto, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Victor Antonius Saragih Sidabutar, Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim Agus Setiawan. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam sambutannya mengatakan, "KPU Sebagai penyelenggara Pemilu tentu berkeinginan, meyakini dan dengan segala upaya akan mengupayakan agar Pilkada dapat berlangsung dengan damai dan lancar serta jujur dan adil sehingga nantinya dapat menghasilkan calon-calon yang berintegritas, calon-calon terpilih yang menyejahterakan masyarakat,". Ia juga mengingatkan dalam proses Pilkada pasti ada adu visi misi, adu gagasan, adu program, "Jangan sampai kita semua mencederai proses kampanye kita dengan cara-cara yang tidak baik karena sejatinya kita semua adalah saudara." tandasnya. PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan dalam sambutannya, konsolidasi dan deklarasi Pemilu damai ini bukan hanya wujud kesiapan teknis dari penyelenggara Pemilu atau Pilkada, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Kaltim berjalan dengan damai, jujur, adil serta bermartabat. "Kami berharap dengan dukungan dan kerjasama dengan semua pihak, Pilkada serentak 2024 di Kaltim dapat berjalan dengan Sukses, lancar dan damai. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wujud kebersamaan dan persatuan kita. Kami meyakini dengan semangat kebersamaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kedamaian, kita akan mampu menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi Kaltim," tutup Akmal. Dalam kesempatan ini, Kapolda Kaltim Nanang Avianto mengajak masyarakat Kaltim untuk menolak tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Menurutnya, Pilkada bukan sekedar ajang pertarungan menang atau kalah, Pilkada adalah ajang pesta demokrasi rakyat yang harus kita Kawal bersama untuk memilih pemimpin daerah dan mendapatkan yang terbaik.(hms9)
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Berlangsung Khidmat
SAMARINDA. Sekretariat DPRD Kaltim menggelar acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Khair Sekretariat DPRD Kaltim, Jumat (20/9/2024). Acara peringatan yang berlangsung khidmat tersebut di isi dengan pembacaan maulid Habsyi dari grup Habsyi Nusyidul Amien dan pembacaan Al Qur’an oleh Ustadz Ahmad Saputra serta tausiyah oleh KH Ahmad Fauzi dari Pamangkih Kalsel. Tampak hadir, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, pejabat struktural dan fungsional yang disetarakan, sejumlah pegawai Sekretariat DPRD Kaltim serta tokoh masyarakat dan warga sekitar masjid. Dalam sambutannya, Andi Abd. Razaq selaku Ketua Pengurus Masjid Al Khair menyampaikan bahwa peringatan maulid ini adalah bertujuan untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. “Kita ingin mengambil pelajaran dari kehidupan beliau, serta meneladani akhlak mulia baginda Nabi,” ujarnya. Dengan begitu, lanjutnya, diharapkan akan memperkuat rasa cinta umat Islam kepada Rasulullah. Dan semakin mantap dalam menjalankan ajaran-ajarannya. “Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini, kita semua dapat mengambil hikmah untuk meningkatkan kualitas kerja, mempererat kebersamaan dan menjaga semangat profesionalisme,” pungkasnya. (hms8)
-thumb.jpg)
Pokja Tatib DPRD Kaltim Lakukan Rapat Internal, Bahas Peraturan DPRD Kaltim Tentang Tatib dan Penyusunan Agenda Kegiatan
BALIKPAPAN - Kelompok Kerja (Pokja) Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan Rapat Internal pertama setelah resmi terbentuk di Hotel Grand Jatra Lantai 8 Ruang Sungkai Balikpapan pada, Kamis (19/9/24). Rapat ini dilakukan dalam rangka Pembahasan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Serta penyusunan agenda kegiatan Pokja Tatib dan hal-hal lain yang dianggap penting. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pokja Tatib DPRD Kaltim Sarkowi V. Zahry didampingi Wakil Ketua Pokja Tatib DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. Dihadiri Ketua Sementara DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Wakil Ketua Sementara DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan anggota Pokja Tatib diantaranya Shemmy Permata Sari, Fadly Imawan, Sapto Setyo Pramono, Yusuf Mustafa, Abdulloh, Baharuddin Muin, Sabaruddin Parencalle, Muhammad Samsun, Hartono Basuki, Didik Agung Eko Wahono, Baba, Guntur, Selamat Ari Wibowo, Damayanti, Yenni Eviliana, Arfan, Subandi, Agusriansyah Ridwan, Agus Aras, dan Nurhadi Saputra. “Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat kerja Pokja Tatib hari ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, untuk diketahui bersama bahwa pada tahun 2020 DPRD Kaltim sudah menyusun Tatib. Namun dalam perkembangannya pada tahun 2023 itu ada perubahan. Oleh karena itu, Tatib Pokja tahun 2020 itu adalah pokoknya, sementara Tatib Pokja tahun 2023 perubahannya dan keduanya menjadi satu kesatuan,” ucap Sarkowi mengawali rapat kerja yang dipimpinnya. Dengan mengacu pada Tatib tahun 2020 dan Tatib perubahan tahun 2023 inilah, Sarkowi menyampaikan kepada timnya agar dapat mencari refrensi kearifan lokal atau local wisdom dari provinsi-provinsi lain di Bumi Pertiwi ini yang nilai-nilainya sesuai dengan apa yang diperlukan dan dapat dimasukan pada Tatib DPRD Kaltim. “Rekan-rekan pada Pokja Tatib saya ingatkan agar benar-benar memikirkan substansinya. Kalau kita baca keseluruhan aturan yang ada dalam Tatib ini sebenarnya tidak perlu terlalu banyak perubahan. Namun yang perlu kita garis bawahi bersama ialah barangkali ada saran-saran terkait kearifan lokalnya itu yang mau kita atur sebenarnya,” tambahnya. Lebih lanjut Sarkowi mengerahkan Pokja Tatib untuk bersama-sama menyusun terlebih dahulu agenda kegiatan Pokja yang di ketuainya. Hal ini dilakukan sebutnya guna mengefisienkan masa kerja Pokja Tatib selama kurun waktu satu bulan dengan kegiatan yang terjadwalkan dengan tepat. (hms11)
-thumb.jpg)
Sekretariat DPRD Kaltim Dampingi Kafilah DI Yogyakarta Wisata Susur Sungai Mahakam
SAMARINDA. Usai melaksanakan segala kegiatan lomba dalam MTQ Nasional XXX Tahun 2024 di Provinsi Kaltim, semua kafilah melakukan wisata susur Sungai Mahakam. Tak ketinggalan kafilah dari Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta yang di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kaltim ikut pula dalam kegiatan tersebut. Kafilah DI Yogyakarta berlabuh dengan kapal wisata Pesut Mahakam dari Dermaga Mahakam Ilir Pasar Pagi Samarinda, Minggu (15/9/2024). Dalam kesempatan itu Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan susur sungai yang berjalan dengan lancar. Selain itu, sekretariat juga memberikan cederamata berupa batik kepada semua rombongan kafilah. Ia juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan MTQ kali ini mendapat tanggapan positif dari semua kafilah. “MTQ ini, saya mendengar dari beberapa kafilah, mereka sangat puas dan senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Sekwan yang biasa disapa Nunung ini. Ia menilai bahwa MTQ ke 30 yang diselenggarakan di Kaltim ini merupakan MTQ yang sukses. “Alhamdulillah kita sebagai tuan rumah bangga atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada semua kafilah dari seluruh Indonesia,” ujarnya. Lain pihak, pimpinan rombongan kafilah DI Yogyakarta Sukamto selaku Ketua LPTQ DI Yogyakarta mengatakan bahwa sebanyak 50 orang peserta dan pendamping yang ikut dalam kegiatan susur Sungai Mahakam ini. Ia mengaku senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kaltim. “Semua informasi dapat cepat dan akurat saya dapatkan, kemudian koordinasi juga lancar. Jadi saya berterima kasih kepada Pemprov Kalimantan Timur dalam hal ini Sekwan DPRD Kalimantan Timur,” sebut Sukamto. “Terima kasih bu Nunung, bu sekwan,” ucapnya. Ia juga menilai bahwa pelaksanaan MTQ di Samarinda jauh lebih baik daripada pelaksanaan MTQ pada tahun-tahun sebelumnya. “Di Kaltim ini semua bergerak, tidak hanya pemerintahnya, tapi masyarakatnya juga bergerak. Terbukti ketika saya mengunjungi pameran, baik itu di masjid atau sekitar area MTQ, itu masyarakat sangat antusias berkunjung,” kata Sukamto. (hms8)
50 Anggota DPRD Kaltim Ikuti Orientasi Tupoksi Kedewanan
JAKARTA. Sebanyak 50 Anggota DPRD Kaltim mengikuti Orientasi tugas dan fungsi DPRD yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa hingga Kamis (10-12/09/2024). Kegiatan Orientasi Anggota DPRD Provinsi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir. Selain DPRD Kaltim, sejumlah Anggota DPRD dari berbagai provinsi juga turut mengikuti Orientasi tersebut. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan harapannya kepada jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Hendaknya, mereka yang disebut sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi itu dapat melakukan perbaikan kinerja di daerah masing-masing. Perbaikan itu terutama dalam mempraktikkan terobosan ketika menjalankan tugas di daerah. “Tentunya pada pembekalan yang tidak lama ini saya sangat-sangat berharap dapat betul-betul bisa sangat berarti nantinya, karena ada banyak perubahan-perubahan yang diperlukan,” ujar Tomsi saat membuka Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi. Ia menyampaikan bahwa perubahan yang lebih baik dalam bekerja sangat diperlukan. Apalagi mereka tentu diandalkan oleh rakyat yang memilihnya. Dia mencontohkan, Kemendagri setiap waktu terus melakukan perbaikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang di dalamnya juga memuat sistem keuangan daerah. Hal ini diharapkan mampu memudahkan daerah dalam meningkatkan kinerja. Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mewanti-wanti kepada seluruh anggota DPRD provinsi untuk mengikuti pembekalan secara serius. Dirinya menegaskan, peningkatan kapasitas melalui pembekalan tersebut nantinya akan berguna bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua sementara DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud memberikan apresiasi kepada Kemendagri yang telah memberikan pembekalan bagi Anggota DPRD Kaltim Masa Bakti 2024 – 2029. Menurutnya, materi-materi yang disampaikan sangat berarti dalam menambah wawasan bagi anggota dewan. Pelaksanaan orientasi dijadwalkan hingga Kamis,12 September 2024 mendatang. Selama kegiatan, Anggota DPRD Provinsi akan menerima materi-materi yang berkaitan dengan tupoksi kedewanan, wawasan kebangsaan hingga sistem pemerintahan Indonesia. Hari pertama pelaksanaan Orientasi Anggota DPRD Provinsi diikut antusias oleh Anggota DPRD Kaltim. Diskusi mengenai materi yang disampaikan para narasumber membuat kegiatan orientasi tampak hidup. Pada hari pertama orientasi, Anggota DPRD Kaltim disuguhi materi terkait Wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh Marsda TNI Palito Sitorus. Materi tersebut mencakup kondisi atau realitas saat ini yang mengganggu kedaulatan bangsa, baik secara global, regional hingga nasional. Selain itu, materi lainnya yakni mengenai Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) disampaikan oleh Rajaner, yang memuat tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Materi penutup terkait Penguatan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan oleh Yusuf John. Hari kedua kegiatan orientasi, anggota dewan provinsi disuguhi materi terkait tugas-tugas kedewanan, mulai dari hak dan kewajiban Anggota DPRD, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), hingga Tata Tertib (Tatib) DPRD. Masing-masing materi disampaikan oleh Darmawan Purba, Hasiholan Pasaribu, dan Rita Kardinasari. Beberapa argumentasi disampaikan Anggota DPRD Kaltim sebagai bahan diskusi dan mencari solusinya. Salah satu yang menjadi bahan kajian dalam diskusi pada orientasi tersebut, yakni hubungan antara legislatif dan eksekutif dipengaruhi banyak hal. Menurut anggota dewan, kerap kali posisi legislatif berada pada posisi yang kurang diuntungkan. “Misalnya dalam konteks peran DPRD dalam hal pengawasan, yang mana selama ini pengawasan terhadap kinerja pemerintah salah satunya hasil pemeriksaan BPK. Namun faktanya, pengawasan DPRD yang disampaikan melalu rekomendasi sikap DPRD terhadap eksekutif, justru dianggap biasa saja, dan dianggap tidak melaksanakan rekomendasi DPRD pun tidak akan ada sanksi,” ujar Anggota DPRD Kaltim Sarkowi. Kegiatan orientasi ini berlangsung hingga pukul 17.30 WIB. Hari ketiga orientasi para legislator terpilih dibekali materi tentang Pokok-pokok Pikiran yang Akuntabel, Kode Etik dan Tata Beracara, Hingga Isu-isu Aktual Nasional dan Internasional. Pembekalan materi ini merupakan hari terakhir orientasi DPRD Provinsi 2024. Pada kesempatan ini, Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Syadiah menilai pembekalan materi tersebut sangat diperlukan. Lantaran, dengan adanya materi tentang Pokok-pokok Pikiran yang Akuntabel, Kode Etik dan Tata Beracara DPRD dapat meningkatkan kesadaran seluruh anggota untuk memenuhi tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Seperti yang diketahui Bersama, bahwa tujuan dari pelaksanaan orientasi ini adalah untuk membekali seluruh anggota DPRD yang terpilih di pemilu 2024 agar lebih profesional, kompeten dan mempunyai integritas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Selain itu, meningkatkan pemahaman para anggota dewan tentang tugas, fungsi, serta batasan kewenangan DPRD. Acara ini juga merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk memahami dengan baik fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kaltim. Diharapkan, orientasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggota DPRD yang baru dilantik, sehingga pada anggota dewan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
DPRD Kaltim Hadiri Pembukaan MTQN XXX Di Kaltim
SAMARINDA. Perayaan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) XXX Tahun 2024 digelar dengan meriah. Kegiatan yang dibuka Presiden RI Joko Widodo berlangsung di GOR Kadrie Oening Sempaja, Minggu (8/9/2024) malam. Ketua Sementara DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Samarinda pernah menggelar MTQ di tahun 1976. “Tahun 76 juga pernah ada MTQ, berarti 48 tahun yang lalu,” ujarnya. Namun ia mengungkapkan bahwa perhelatan ini bukan jatah Kaltim, melainkan Sulawesi Selatan (Sulsel), akan tetapi Sulsel belum siap selain faktor pandemi Covid. Hal ini menurutnya merupakan suatu ikon selain dengan adanya IKN. “Jadi di Agustus kita upacara, di September kita ditunjuk jadi tuan rumah MTQ, jadi ini tepat lah, dan bersamaan dengan pemilihan gubernur,” ungkap Hasan. Ia menambahkan, atas nama DPRD Kaltim sangat mengapresiasi atas penyelanggaran MTQN XXX ini. “Karena kita yang menganggarkan. Ini anggarannya kurang lebih habis 75 miliar,” sebutnya. “Hal-hal seperti ini sebagai ikon pemerintah kita selalu support,” tegasnya. Tampak hadir Anggota DPRD Kaltim yakni Fuad Fakhruddin, Sabaruddin Panrecalle, Abdul Rahman Agus dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Selain itu acara pembukaan turut dimeriahkan dengan penampilan dari artis Putri Ariani dan Wali Band sebagai bintang utama yang siap menghibur masyarakat yang hadir. (hms8)
55 Anggota DPRD Kaltim Resmi Dilantik, 23 Orang Kembali Dilantik, 32 Orang Wajah Baru
SAMARINDA. Sebanyak 55 orang resmi dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 2024 – 2029, Senin (2/9/2024). Dibimbing Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Nyoman Gede Wirya seluruh anggota dewan mengucapkan sumpah/janji sebagai Anggota DPRD Kaltim dibawah kitab suci sesuai agamanya masing-masing. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, serta Sekwan Norhayati US. Dari total seluruh anggota dewan, 23 orang merupakan anggota lama yang kembali dilantik, dan 32 orang lainnya merupakan anggota dewan baru yang terpilih dari hasil pemilu Tahun 2024. Setelah resmi dilantik dilakukan penyerahan penyerahan palu pimpinan secara simbolis oleh pimpinan DPRD Kaltim masa jabatan 2019 - 2024 kepada pimpinan sementara masa jabatan 2024 – 2029 yakni Hasanuddin Mas’ud (ketua) dan Ekti Emanuel (wakil ketua). Adapun Andi Satya Adi Saputra, Sayid Muziburrachman, Sapto Setyo Pramono, Abdulloh, Hasanuddin Mas’ud, Syaharia Mas’ud, Yusuf Mustafa, Fadly Imawan, Muhammad Husni Fahruddin, Salehuddin, Sarkowi V. Zahry, Syarifatul Sya'diah, Shemmy Permata Sari, Apansyah Budianto Bulang, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Agus Suwandy, Fuad Fakhruddin, Baharuddin Muin, Akhmed Reza Fachlevi, Makmur HAPK, Henry Pailan Tandi Payung, Sabaruddin Panrecalle, Ekti Emanuel. Selain itu, Ananda Emira Moeis, Safuad, J. Jahidin Siruntu, Damayanti, Yenni Eviliana, Abdurahman KA, Selamat Ari Wibowo, Sulasih, Subandi, La Ode Nasir, Firnadi Ikhsan, Agusriansyah Ridwan, M. Darlis Pattalongi, Sigit Wibowo, Baharuddin Demmu, Abdul Rahman Agus, Kamaruddin Ibrahim, Arfan, Andi Faisal Assegaf, Agus Aras, Nurhadi Saputra, Husin Djufri, Sugiyono, Baba, Hartono Basuki, Guntur, Didik Agung Eko Wahono, Muhammad Samsun, dan Yonavia. Hasanuddin Mas’ud berharap pengabdian lima tahun kedepan kepada rakyat Kaltim dapat berjalan dengan penuh kekompakan dan kerjasama yang harmonis sehingga pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi kedewanan dapat terus ditingkatkan hasilnya. “Hari ini, 55 orang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 2019 - 2024 secara resmi mengakhiri masa pengabdian mereka sebagai wakil rakyat, tidak terasa, titik awal melaksanakan amanah dan tanggung jawab yang dimulai dengan prosesi mengucapkan sumpah / janji pada tanggal 2 september 2019 silam, berakhir hari ini seiring dengan peresmian pengangkatan anggota dprd terpilih,”katanya. “Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 2019 - 2024, mengucapkan selamat kepada kawan - kawan yang terpilih kembali melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota dewan di berbagai tingkatan, baik kembali duduk sebagai anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota maupun menjadi anggota DPR RI di Senayan, Jakarta. Semoga mereka yang mendapatkan kepercayaan lagi dari rakyat, dapat mengabdi lebih baik lagi untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,”tambahnya. Ia mengakui, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan demi terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim untuk itu kepada anggota dewan terpilih masa jabatan 2024 - 2029 agar dapat meneruskan perjuangan dan harus tetap optimis, dengan semangat kerjasama dan sinergitas dengan apa yang kita cita - citakan bersama. (hms)
Ketua DPRD Kaltim Hadiri Pelantikan Anggota DPRD Samarinda Periode 2024-2029
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri Rapat Paripurna DPRD Samarinda masa persidangan II tahun 2024 di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Samarinda, Rabu (28/8/2024). Rapat digelar dengan agenda peresmian pemberhentian Anggota DPRD Samarinda masa jabatan tahun 2019-2024 dan peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Samarinda masa jabatan 2024-2029. Tampak hadir, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo serta Anggota DPRD Kaltim yakni Ananda Emira Moeis, Nidya Listiyono, Akhmed Reza Fachlevi dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan bahwa ada perubahan pimpinan, yang mana sebelumnya dari PDI Perjuangan ke partai Gerindra. Kemudian ia berharap, sinergi antara pemerintah kota dengan DPRD kota akan lebih baik lagi kedepan. “Mudah-mudahan sinerginya lebih bagus. Kita ada komunikasi sedikit dengan pak wali kota tadi, dan wali kota berkomitmen untuk membangun Samarinda kedepan lebih baik,” ungkapnya. Lain pihak, Sigit Wibowo atas nama DPRD Kaltim menyampaikan selamat kepada Anggota DPRD Samarinda yang baru dilantik. Ia juga berpesan, sebagai anggota dewan untuk memaksimalkan fungsinya yaitu fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. “Dimaksimalkan supaya masyarakat juga merasakan apa perjuangan kita sebagai anggota DPRD,” ujarnya. (hms8)
Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa Di Depan Gedung Dewan
SAMARINDA. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Kaltim Bergerak (Makara) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim, Jumat (23/8/2024). Mahasiswa menuntut untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada), serta menolak revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun pada kesempatan itu menemui mahasiswa yang berorasi di depan pintu gerbang DPRD Kaltim. Ia mengatakan, pihaknya memahami keresahan rakyat selama ini. Semua ingin mengawal dan menjaga demokrasi. “Saya atas nama DPRD Kaltim, In Sya Allah tuntutan ini akan kami bawa ke Jakarta, untuk kami sampaikan kepada pimpinan di pusat, bahwa masyarakat Kaltim menggugat terkait tuntutan teman-teman semua,” serunya di depan para mahasiswa. Unjuk rasa yang dimulai dari pukul 14.00 wita tersebut berakhir ricuh, dimana mahasiswa mencoba untuk masuk ke dalam gedung dewan dengan menggedor-gedor pintu gerbang yang terbuat dari besi. Selain itu masa mahasiswa juga membakar pintu gerbang dan mencoba masuk melalui kisi-kisi pagar. Sekitar pukul 18.20 wita akhirnya masa dapat dibubarkan oleh aparat kepolisian dengan mobil water canon. (hms8)
Komisi I Jembatani Aspirasi Tenaga Honorer Di Lingkup Pemprov Kaltim
SAMARINDA. Komisi I DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dan Forum Komunikasi Tenaga Non ASN Se-Kalimantan Timur (FKTNA – KT) diruang rapat Rujab No 2 Kantor DPRD Kaltim, Rabu (21/8/2024). Mendampingi RDP yang dipimpin Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, hadir juga Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, Kabag Umum dan Keuangan Hardiyanto, Kasubag TU dan Kepegawaian Arief Nur Iman serta sejumlah Pamdal dan satuan pengamanan di beberapa perangkat daerah Kaltim. RDP tersebut digelar dalam rangka membahas penataan non ASN (honorer) tenaga keamanan di lingkungan Pemprov Kaltim. Jahidin mengatakan, pemerintah perlu memikirkan sekaligus mengupayakan status tenaga non ASN yang belum terakomodir untuk diangkat menjadi PPPK. “Kami memegang teguh statement Gubernur Kaltim terdahulu (Isran Noor), bahwa kita perlu memperjuangkan nasib tenaga non ASN ke depannya,” ujarnya. Sebagai langkah memperjuangkan tenaga non ASN di Kaltim, Jahidin bilang pihaknya akan meminta rekomendasi kepada pimpinan DPRD Kaltim, untuk menugaskan Komisi I DPRD Kaltim melakukan audiensi ke KemenPAN-RB dan BKN di Jakarta, guna memperjuangan status tenaga non-ASN di Pemprov Kaltim yang belum terdata dalam database kepegawaian. Ia berharap, setelah melakukan audiensi bersama KemenPAN-RB dan BKN nanti, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan untuk memperjuangan nasib non-ASN di Pemprov Kaltim, terutama formasi tenaga keamanan. “Mudah-mudahan dengan perjuangan kita, Komisi I bersama BKD, dan forum komunikasi non-ASN ini, ada perubahan dan kebijakan terkait nasib non-ASN ini,” harap Jahidin. (hms8)
Komisi III DPRD Kaltim Gelar Rapat Kerja Bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim
BALIKPAPAN - Kembali duduk bersama dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas PUPR PERA Prov.Kaltim, pada Senin (19/8/24). Bertempat di Ruang Titanium 1 Hotel Platinum Balikpapan, rapat kerja yang digelar oleh Komisi III DPRD Kaltim kali ini ialah dalam rangka Membahas Program Kerja Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim Tahun Anggaran Tahun 2025. Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang memimpin langsung jalannya rapat didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin, beserta anggota Baba, Safuad dan Saefuddin Zuhri. Dalam pengantar sambutannya, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim Fitra Firnanda yang secara langsung hadir dan tidak pernah absen dalam setiap agenda rapat bersama Komisi III DPRD Kaltim. “Kami Komisi III sebagai mitra dari Bapak/Ibu (Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim) pertanggungjawaban kami terkait rumusan penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu kami ingin mendengarkan program-program yang sudah tersusun di PUPR,” ucap Veridiana. Mengacu sebagaimana tertuang pada batang tubuh anggaran yang diajukan dalam KUA PPAS, Veridiana menekankan bahwa untuk anggaran yang sangat besar itu terdapat di Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim yakni kurang lebih sebesar 3,6 triliun. Bidang Bina Marga ialah yang diketahui mengantongi anggaran terbanyak yakni sebesar 2,3 triliun. “Harapan kami mudah-mudahan anggaran yang sangat signifikan ini, nanti arahan-arahan untuk penyusunan program anggaran ini bisa lebih banyak kepada kepentingan masyarakat. Jangan sampai nanti hanya habis untuk hal-hal rutin seperti belanja publik,” pesannya. Bersamaan dengan itu, ucapan terima kasih turut disampaikannya kepada jajaran Dinas PUPR-PERA Prov.Kaltim yang sangat detil memaparkan rencana kerja daripada program-programnya di masing-masing bidang. “Terima kasih banyak karena sudah disampaikan informasi mengenai daftar perencanaan kerja dari PUPR. Terima kasih Pak Kadis dan seluruh jajarannya semuanya adalah mitra kerja terbaik dari Komisi III. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rapatkan bersama menjadi amal ibadah kita untuk masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya. (hms11)
-thumb.jpg)
Anggota DPRD Kaltim Hadiri Pelantikan Anggota DPRD Paser Masa Jabatan 2024 – 2029
TANAH GROGOT. DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD Paser masa jabatan 2024-2029 di ruang sidang paripurna Baling Seleloi Kantor DPRD Paser, Senin (19/8/2024). Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf dan Anggota DPRD Kaltim dapil Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser Yenni Eviliana tampak turut hadir dalam acara pelantikan tersebut. Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi didampingi Bupati Paser Fahmi Fadli dilakukan prosesi pelantikan yang ditandai dengan pengucapan sumpah janji dewan yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Andi Hardiansyah. Dalam kesempatan itu, Andi Faisal Assegaf mengatakan bahwa pada periode anggota dewan ini, dari 30 anggota dewan, banyak diisi dengan orang-orang muda. “Dengan banyak diisi dewan yang muda-muda, diharapkan semangat dan dedikasinya untuk melayani aspirasi masyarakat tentu akan lebih bagus lagi,” ujarnya saat ditanya usai acara. Ia menambahkan bahwa perolehan suara di Paser, PKB menempati urutan pertama kemudian partai Golkar di urutan kedua disusul partai Demokrat di urutan ketiga. Ketua DPRD Paser periode 2019-2024, Hendra Wahyudi dalam sambutannya menyampaikan permohonan maafnya. “Kami ucapkan permohonan maaf kepada semua pihak jika selama masa pengabdian kami ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dalam kesempatan yang sama, kami ucapkan selamat dan sukses kepada anggota DPRD terpilih,” kata Hendra Wahyudi. Sementara, Bupati Fahmi Fadli dalam sambutannya menyampaikan terhadap keberagaman anggota yang baru terpilih. “Pemilu tahun 2024 yang telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi. Anggota DPRD kabupaten/kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata,” ungkapnya. Sebagai informasi, pimpinan sementara DPRD Paser yaitu Hendra Wahyudi dari PKB dan untuk wakil pimpinan sementara yaitu Ikhwan Antasari dari partai Golkar. (hms8)
Peringatan Detik-Detik HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 79, Samsun : Saya Yakin Nasionalisme Bangsa Indonesia Masih Tinggi
SAMARINDA. Pada acara Peringatan Detik – Detik Proklamasi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mendapat kehormatan membacakan teks Proklamasi dalam acara Peringatan Detik-Detik HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 79. Upacara yang digelar di Stadion Utama Kaltim Kecamatan Palaran Samarinda, Sabtu (17/8/2024) tersebut dipimpin Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni selaku inspektur upacara. Muhammad Samsun mengatakan, upacara hari ini adalah dalam rangka memperingati dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia. “Ini adalah hari bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur berbondong-bondong memperingati secara meriah, baik dalam bentuk upacara maupun dalam bentuk pesta, perlombaan dan lain-lain,” ucap Samsun. Hal ini menurutnya adalah sebagai perwujudan rasa kebanggaan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia dan kecintaan serta rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. “Ini luar biasa. Saya yakin nasionalisme bangsa Indonesia masih tinggi,” ujarnya. Ia berharap, hal ini dapat tetap terus dilaksanakan dan dikembangkan. “Dan bukan hanya peringatan saja, akan tetapi semangat jiwa nasionalisme kita tetap terpatri dalam jiwa sanubari kita,” pungkasnya. Tampak hadir, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, dan Anggota DPRD Kaltim yakni Jahidin, Rusman Ya’qub, Saefuddin Zuhri, Safuad, A Komariah, Rima Hartati, Veridiana Huraq Wang, Encik Wardhani, Agiel Suwarno, Romadhony Putra Pratama, Akhmed Reza Fachlevi dan Sekwan Norhayati Usman. Selain itu, hadir pula pejabat struktural dan fungsional yang disetarakan serta ASN dan non ASN di lingkup Sekretariat DPRD Kaltim. (hms8)
Sapto : Remisi Adalah Momentum Yang Baik Bagi Narapidana
SAMARINDA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri acara penyerahan remisi umum bagi narapidana dalam rangka HUT Republik Indonesia Ke – 79. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim Muhammad Syirajudin yang mewakili Penjabat Gubernur Kaltim secara simbolis menyerahkan surat keputusan remisi bagi narapidana yang ada di Kaltim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda, Jumat (16/8/2024). Sementara, Sapto Setyo Pramono pada kesempatan itu mengatakan bahwa dengan adanya remisi, hal itu merupakan momentum yang luar biasa bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi Kaltim wajib peduli dan perhatian. “Pemerintah provinsi siap mendorong, misalkan akan membantu dalam rangka pengadaan masalah lapas. Dengan capacity kurang lebih sekitar dua belas ribu yang ada di Kaltim dan Kaltara, dan di Kota Samarinda yang over capacity, yang sudah tidak layak, itu juga kita prihatin,” ujar Sapto Ia juga menambahkan, terhadap banyaknya generasi muda yang memerlukan pembinaan. “Yang mana nantinya ketika keluar, dalam hal ini bukan menjadi dikucilkan. Maka mereka yang keluar itu bisa juga diterima di kalangan masyarakat karena mereka juga dibekali dengan keterampilan,” imbuhnya. Menurutnya, warga binaan itu dibekali keterampilan seperti melukis, handy craft, serta olahan makanan ringan. “Saya rasa itu bisa dikembangankan,” tandasnya. (hms8)
-thumb.jpg)
DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna Ke - 24
SAMARINDA. DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke – 24 dengan agenda penyampaian penjelasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 serta perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo serta Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni dan Sekwan Norhayati Usman. Rapat yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jumat (16/8/2024) malam tersebut tampak dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim yang hadir secara daring dan luring, forkopimda Kaltim, kepala dinas beserta jajaran di lingkup pemprov Kaltim. Muhammad Samsun mengatakan, proses rancangan APBD tahun anggaran 2025 berpatokan pada arah KUA dan PPAS rancangan APBD tahun anggaran 2025. “Penandatangan kesepakatannya telah dilakukan antara Gubernur Kaltim yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim dengan DPRD Kaltim pada rapat paripurna ke – 20,” ungkap Samsun. Kemudian ia juga mengatakan bahwa perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja, atau prakiraan atau rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama, antara pemerintah daerah dan DPRD Kaltim. “Proses perubahan APBD ini sendiri berpatokan pada arah KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2024,” sebutnya. Sementara, Sri Wahyuni ketika menyampaikan sambutan Pj Gubernur Kaltim mengatakan bahwa penyampaian nota keuangan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut atas nota kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD Kaltim yang tertuang dalam perubahan KUA dan PPAS APBD tahun 2024 dan KUA dan PPAS tahun 2025 yang telah ditandatangani bersama pada rapat paripurna sebelumnya. “Rancangan perubahan APBD tahun 2024 yang semula sebesar Rp 20,67 triliun menjadi sebesar Rp 22,19 triliun, atau mengalami peningkatan Rp 1,52 triliun atau naik sebesar 6,86 persen. Untuk rancangan APBD tahun 2025 sebesar Rp 21 triliun,” paparnya. (hms8)
-thumb.jpg)
Ketua DPRD Kaltim Hadiri Acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, X Tahun
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud secara langsung menghadiri acara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) XXX, XX, X Tahun di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (15/8/2024). Sebanyak 160 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim mendapatkan SLKS yang terdiri dari 30 tahun sebanyak 26 orang, SLKS 20 tahun sebanyak 40 orang dan SLKS 10 tahun sebanyak 94 orang. Penganugerahan tanda kehormatan SLKS dari Presiden Republik Indonesia itu disematkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang mewakili Penjabat Gubernur Kaltim. Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa acara penganugerahan ini merupakan agenda rutin setiap memasuki HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya hal ini merupakan suatu penghargaan kepada ASN atas pengabdiannya. “Ini semacam penghargaan, artinya ucapan dari pemerintah daerah atas pengabdiannya, saya pikir ini bagus saja,” ujarnya ketika diwawancara usai acara. Ia berharap, agar penghargaan ini tidak saja ditujukan kepada ASN saja namun bisa diberikan pula kepada instansi lain seperti DPRD. “Kalau bisa jangan ASN saja diberikan, tapi juga instansi lain, misalnya DPRD, yang sudah mengabdi 10 tahun, dua kali periode. Saya sudah ajukan tadi ke BKD, nanti jadi masukan,” jelasnya. “Jadi ada penghargaan kepada, bukan hanya ASN tetapi juga kepada instansi lain yang bekerja di pemerintah daerah. Kerjasama kemitraan, termasuk DPRD harapan saya,” pungkasnya. (hms8)
Berkunjung ke Kemendagri RI, Pansus P3TKL Lakukan Konsultasi Akhir
JAKARTA. Dalam rangka konsultasi akhir terkait hasil uji publik Ranperda Pelindungan, Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Penyelenggaraan Ketenagakerjaan), Pansus pembahas Ranperda Tentang P3TKL Prov. Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta, Kamis (14/08). Kunjungan Pansus P3TKL dipimpin oleh Ketua Pansus M. Udin didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan diterima langsung oleh Sukoco selaku Plh. Direktur Produk Hukum Daerah di Ditjen Otda Kemendagri RI. Hadir pula sejumlah Anggota Pansus antara lain, Puji Setyowati, A.Komariah, Syafruddin, Andi Faisal Assegaf, dan Safuad. Serta, turut hadir Rahmadiana selaku Perancang PUU Ahli Muda di Biro Hukum Setda Kaltim. M. Udin mengatakan, untuk pertemuan kali ini mengharapkan adanya masukan ataupun saran mengingat akan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD Kaltim Tahun 2019-2024. “Sehingga pada akhir agustus sudah bisa disahkan, dan ini menjadi produk terakhir pada masa jabatan 2019-2024,” tuturnya. Dari hasil pertemuan, politisi Golkar ini mengatakan, bahwa ada beberapa masukan berkaitan dengan perbaikan pasal-pasal. Kemudian, untuk percepatan menjadi Perda, Pansus P3TKL diminta dalam minggu ini untuk proses penginputan ke dalam aplikasi E-Perda. Aplikasi e-Perda sendiri bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan. Ia berharap bahwa Ranperda ini dapat segera disahkan sehingga bisa menjadi suatu produk untuk tenaga kerja yang ada di Kaltim. “Terutama berkaitan dengan tenaga kerja lokal, sehingga tenaga kerja lokal bisa diperdayakan dengan adanya perda ini,” tutupnya.(hms9)
Pansus P3TKL Konsultasi Ke Kementerian Ketenagakerjaan RI
Jakarta. Pansus pembahas Ranperda Tentang Pelindungan, Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) Provinsi Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (13/08). Kunjungan dilakukan pansus dalam rangka Konsultasi tentang Tindaklanjut hasil Uji Publik terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Rombongan Pansus diterima oleh Kepala Bagian Pelayanan Informasi Publik Kemnaker Subhan didampingi beberapa rekannya di Ruang Rapat Binwasnaker Lantai 7 Gedung A. Konsultasi dipimpin Ketua Pansus M. Udin didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan dihadiri anggota pansus antara lain, Puji Setyowati, A.Komariah, Syafruddin, Andi Faisal Assegaf, dan Safuad. Serta turut membersamai Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi. Berdasarkan hasil pertemuan, M. Udin menuturkan bahwa ada beberapa pasal yang perlu diperbaiki untuk kosakatanya, selain itu berkaitan dengan kata singkatan yang perlu diperjelas dan beberapa urutan dalam pasal yang perlu dibenahi. “Ada beberapa yang ditambah namun tidak ada yang dihapus,” tuturnya. Selain itu, ada beberapa daerah Kabupaten/Kota di Kaltim sudah mempunyai perda sendiri, sebelum adanya Perda dari Provinsi. “Kita berharap bahwa Ranperda provinsi yang ada nantinya, dapat menjadi tolak ukur dari 10 Kabupaten/Kota untuk membuat perda terbarukan,” tuturnya. Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan RI, Emma Earlina dan Ulfa Elwaningsih berharap, agar dapat segera menyelesaikan draft Ranperda agar bisa dikonsultasikan kembali.(hms9)
-thumb.jpg)
Pansus P3TKL Menggelar Uji Publik Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
BALIKPAPAN. Pansus Pembahas Ranperda Tentang Pelindungan, Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) Provinsi Kaltim menggelar Uji Publik tentang Penyelengaraan Ketenagakerjaan di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (10/8/2024). Hadir dalam uji publik, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo sekaligus membuka acara, Ketua Pansus P3TKL Muhammad Udin, dan narasumber yaitu Kadisnakertrans Kaltim Rozani Erawadi dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antara Lembaga Kementerian Tenaga Kerja RI Darmawansyah. Selain itu hadir Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan sejumlah Anggota DPRD Kaltim, Sekwan Norhayati Usman, Pejabat Struktural dan Fungsiaonal Sekretariat DPRD Kaltim, kepala perangkat daerah Kaltim, akademisi serta lembaga dan organisasi politik. Muhammad Udin dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pimpinan DPRD Kaltim yang telah memberikan kepercayaan pansus untuk membahas ranperda tersebut serta kepada anggota pansus yang turut memberikan sumbangan pikiran, tenaga untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab membahas ranperda ketenagakerjaan ini. Ia menerangkan bahwa ada perubahan judul dari pelindungan pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal menjadi penyelenggaraan ketenagakerjaan. “Kami berharap bahwa ranperda akan menjadi perda di Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar untuk 10 kabupaten/kota membuat undang-undang daerah tentang ketenagakerjaan jauh lebih merata dan memberdayakan tenaga kerja lokal,” jelasnya. Senada hal itu, Sigit Wibowo dalam sambutannya dengan atas nama pimpinan DPRD Kaltim mengapresiasi terhadap kinerja pansus dan perangkat daerah Kaltim yang telah membahas ranperda tersebut secara baik dan terukur berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. “Maka kegiatan uji publik hari ini merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum fasiltasi ranperda ke Kementerian Dalam Negeri dan penetapan ranperda pada rapat paripurna,” ujar Sigit. Selain itu, arah yang akan diwujudkan dari ranperda tentang penyelenggaraan tenaga kerja ini adalah memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap keberadaan serta arah tenaga kerja lokal termasuk pengelolaan aset dan sumber daya alam di wilayahnya. Ia berharap kepada semua peserta agar dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga substanti yang terkandung dalam ranperda ini dapat diterima secara jelas dan utuh. “Sehingga dengan adanya ranperda ini dapat mengatur koordinasi, kolaborasi dan sinergitas dalam rangka komitmen pemerintah daerah, dalam mendukung penyelengaraan pemerintahan khususnya terkait dengan tenaga kerja lokal yang ada di Kalimantan Timur,” terangnya. Kemudian, atas nama pimpinan DPRD Kaltim berharap, pelaksanaan uji publik ini sebagai sarana forum kegiatan akademik yang transparan terbuka untuk menyempurnakan substansi materi. “Dengan melahirkan aturan implementatif dan bersifat konstruktif, demi memberi jawaban terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya. (hms8)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
