DPRD Kalimantan Timur Pemerintahan
55 Anggota Dewan 4 Komisi 7 Fraksi Partai
Komisi I Tegaskan Komitmen Non-Litigasi dalam Sengketa HGU PTPN
Ekti Imanuel Hadiri Malam Puncak HUT Ke 26 Kabupaten Kutai Barat
Dr.Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E
Ketua
Ekti Imanuel, S.H., M.M.
Wakil Ketua
Ananda Emira Moeis, S. Sn
Wakil Ketua
Hj. Yenni Eviliana, SE
Wakil Ketua
Dra. Hj. Norhayati Usman,M.Si
Sekretaris Dewan
---Salin.jpg "Ekti Imanuel, S.H., M.M.")
-cover.jpg)
DPRD Kaltim Dukung Kepemimpinan Rudy Mas’ud di APPSI, Perkuat Sinergi Daerah dan Pusat
17 13 November 2025
Dorong Percepatan Sertifikasi Seluruh Aset Tanah Milik Pemprov Kaltim
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan sertifikasi seluruh aset tanah milik Pemprov Kaltim. Hal ini menjadi perhatian utama dalam kegiatan sosialisasi Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 04 Tahun 2025 tentang percepatan pelaksanaan sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah, serta mekanisme tahapan persertifikatan dan kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan Kanwil ATR/BPN dan Kantah ATR/BPN, Senin (10/11/2025). Bertempat di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan bahwa legalitas aset tanah harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Komisi II juga menyoroti sejumlah permasalahan mendasar dalam pengelolaan BMD, antara lain belum tersertifikatnya sebagian besar aset tanah, belum optimalnya pemutakhiran pembukuan aset, tidak jelasnya status hukum aset, serta rendahnya akurasi penilaian dan pemanfaatan aset. Selain itu, masih terdapat aset yang belum diserahkan sesuai dengan pembagian kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. DPRD menilai bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Dalam rangka memperkuat tata kelola aset, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan DPRD bersama Pemprov Kaltim telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda ini bertujuan menciptakan pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan akuntabel. DPRD juga aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat, pembentukan pansus, penggunaan hak interpelasi, serta tinjauan lapangan. “Pengawasan ini penting untuk mencegah penelantaran aset dan memastikan seluruh aset daerah tercatat dan termanfaatkan secara optimal,”tegasnya. Komisi II turut menyoroti sejumlah kasus pengelolaan aset yang bermasalah, seperti sengketa pengelolaan Hotel Royal Suite Balikpapan yang sedang diperkarakan oleh PT Timur Borneo Indonesia, aset eks Jamin Indah di Jalan Bhayangkara Samarinda, kerja sama pengelolaan Mall Lembuswana Samarinda oleh PT CSIS, pemanfaatan lahan HGB PT Nityasa Prima di Sanga-Sanga untuk smelter nikel, serta ketidakjelasan tindak lanjut lahan eks PUSKIB Balikpapan dan lahan di Perumahan KORPRI Loa Bakung Samarinda. Sebagai langkah konkret, Komisi II merekomendasikan agar seluruh aset tanah segera disertifikatkan, data BMD diperbarui secara berkala dua kali setahun, dan aktivitas Hotel Royal Suite disegel hingga ada keputusan hukum tetap. Selain itu, pemanfaatan aset eks Jamin Indah perlu dimaksimalkan, pengelolaan Mall Lembuswana harus melalui uji tuntas dan uji kelayakan sebelum HGU berakhir pada Tahun 2026, serta penyelesaian segera terhadap lahan eks PUSKIB dan lahan di Loa Bakung. Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzzakir, menjelaskan berdasarkan hasil audit SKPD per 23 Juli 2025, tercatat 831 aset tanah milik Pemprov Kaltim, dengan 429 aset telah terverifikasi dan 402 belum bersertifikat. Validasi lanjutan pada September 2025 menunjukkan total aset tanah menjadi 718 bidang, setelah ditemukan 107 bidang duplikat dan 6 bidang hibah keluar. “Aset-aset ini tersebar di 76 SKPD, namun masih banyak yang belum diketahui keberadaannya oleh OPD terkait,”ujarnya. Ahmad Muzzakir. menyatakan kesiapannya menyediakan ruang khusus untuk inventarisasi dan konsultasi guna mempercepat pelaksanaan tugas ini. Dengan langkah-langkah strategis ini, ia berharap pengelolaan aset daerah dapat menjadi lebih tertib, legal, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (hms4)
Dorong Percepatan Sertifikasi Seluruh Aset Tanah Milik Pemprov Kaltim
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan sertifikasi seluruh aset tanah milik Pemprov Kaltim. Hal ini menjadi perhatian utama dalam kegiatan sosialisasi Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 04 Tahun 2025 tentang percepatan pelaksanaan sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah, serta mekanisme tahapan persertifikatan dan kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan Kanwil ATR/BPN dan Kantah ATR/BPN, Senin (10/11/2025). Bertempat di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan bahwa legalitas aset tanah harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Komisi II juga menyoroti sejumlah permasalahan mendasar dalam pengelolaan BMD, antara lain belum tersertifikatnya sebagian besar aset tanah, belum optimalnya pemutakhiran pembukuan aset, tidak jelasnya status hukum aset, serta rendahnya akurasi penilaian dan pemanfaatan aset. Selain itu, masih terdapat aset yang belum diserahkan sesuai dengan pembagian kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. DPRD menilai bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Dalam rangka memperkuat tata kelola aset, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan DPRD bersama Pemprov Kaltim telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda ini bertujuan menciptakan pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan akuntabel. DPRD juga aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat, pembentukan pansus, penggunaan hak interpelasi, serta tinjauan lapangan. “Pengawasan ini penting untuk mencegah penelantaran aset dan memastikan seluruh aset daerah tercatat dan termanfaatkan secara optimal,”tegasnya. Komisi II turut menyoroti sejumlah kasus pengelolaan aset yang bermasalah, seperti sengketa pengelolaan Hotel Royal Suite Balikpapan yang sedang diperkarakan oleh PT Timur Borneo Indonesia, aset eks Jamin Indah di Jalan Bhayangkara Samarinda, kerja sama pengelolaan Mall Lembuswana Samarinda oleh PT CSIS, pemanfaatan lahan HGB PT Nityasa Prima di Sanga-Sanga untuk smelter nikel, serta ketidakjelasan tindak lanjut lahan eks PUSKIB Balikpapan dan lahan di Perumahan KORPRI Loa Bakung Samarinda. Sebagai langkah konkret, Komisi II merekomendasikan agar seluruh aset tanah segera disertifikatkan, data BMD diperbarui secara berkala dua kali setahun, dan aktivitas Hotel Royal Suite disegel hingga ada keputusan hukum tetap. Selain itu, pemanfaatan aset eks Jamin Indah perlu dimaksimalkan, pengelolaan Mall Lembuswana harus melalui uji tuntas dan uji kelayakan sebelum HGU berakhir pada Tahun 2026, serta penyelesaian segera terhadap lahan eks PUSKIB dan lahan di Loa Bakung. Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzzakir, menjelaskan berdasarkan hasil audit SKPD per 23 Juli 2025, tercatat 831 aset tanah milik Pemprov Kaltim, dengan 429 aset telah terverifikasi dan 402 belum bersertifikat. Validasi lanjutan pada September 2025 menunjukkan total aset tanah menjadi 718 bidang, setelah ditemukan 107 bidang duplikat dan 6 bidang hibah keluar. “Aset-aset ini tersebar di 76 SKPD, namun masih banyak yang belum diketahui keberadaannya oleh OPD terkait,”ujarnya. Ahmad Muzzakir. menyatakan kesiapannya menyediakan ruang khusus untuk inventarisasi dan konsultasi guna mempercepat pelaksanaan tugas ini. Dengan langkah-langkah strategis ini, ia berharap pengelolaan aset daerah dapat menjadi lebih tertib, legal, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (hms4)
Komisi I Tegaskan Komitmen Non-Litigasi dalam Sengketa HGU PTPN
Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional V Kalimantan oleh Masyarakat Adat Paser “Awa Kain Naket Bolum”. Rapat berlangsung di Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Senin (10/11/2025). Dalam forum tersebut, Komisi I menegaskan komitmen non-litigasi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa HGU PTPN, demi menjaga kondusivitas dan menjamin perlindungan hak masyarakat adat. RDP dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, didampingi Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana. Hadir Anggota Komisi I, Baharuddin Demmu dan Yusuf Mustafa, serta perwakilan masyarakat adat dari empat desa terdampak di Kabupaten Paser, yakni Desa Lombok, Desa Pait, Desa Sawit Jaya, dan Desa Pasir Mayang. Salehuddin, menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan secara non-litigasi. Ia menambahkan, upaya penyelesaian tanpa jalur hukum dinilai sebagai langkah terbaik untuk menjaga kondusivitas wilayah dan menghindari konflik berkepanjangan. “Kami berharap seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan dialog demi tercapainya solusi yang adil,” ujarnya. Sementara itu, Yenni Eviliana, menyampaikan keberpihakannya terhadap masyarakat terdampak. Ia mengatakan, persoalan ini bukan hal baru karena telah lama didengarnya langsung dari masyarakat di daerah pemilihannya. “Permasalahan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat Paser. Saya berharap hasil RDP hari ini bisa memberikan titik terang dan berpihak kepada keadilan masyarakat,” ungkapnya. Baharuddin Demmu, menyoroti aspek hukum yang tengah dihadapi masyarakat. Ia meminta pihak PTPN untuk mencabut laporan pidana terhadap warga yang kini berstatus tersangka. Menurutnya, langkah itu penting sebagai wujud itikad baik perusahaan dalam menyelesaikan konflik secara damai. “Sesuai ketentuan Kementerian ATR/BPN, perpanjangan HGU tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat sengketa dengan pihak lain. Jadi, mestinya masalah hukum ini diselesaikan lebih dulu,” tegas Baharuddin. Hal serupa disampaikan,Yusuf Mustafa, yang menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang terbuka antara perusahaan dan masyarakat. Ia menilai akar permasalahan sebenarnya terletak pada tidak adanya kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat dari aktivitas usaha PTPN. “Masyarakat tidak merasakan manfaat ekonomi, sementara lahan mereka digunakan perusahaan. Apalagi masa HGU sudah berakhir dan belum diperpanjang secara sah, artinya PTPN tidak lagi memiliki dasar hukum atas lahan tersebut,” jelasnya. Komisi I DPRD Kaltim menyimpulkan sejumlah rekomendasi penting, yakni mendesak PTPN IV Regional V mencabut laporan pidana terhadap masyarakat adat. Meminta Pemkab Paser melakukan komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Merencanakan kunjungan konsultasi ke Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN untuk mencari solusi yang berkeadilan. RDP ditutup dengan komitmen kuat dari Komisi I DPRD Kaltim untuk terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tercapai penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Rapat Paripurna Ke-38 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-37 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-36 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-35 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
