Berita Utama
Gelar Rapat Koordinasi Pokir Bersama Perangkat Daerah, Rusman Ya’qub Tekankan 3 Poin Atasi Hambatan Dengan Sinkronisasi

BALIKPAPAN – Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, Kamis (22/02/24). Rapat yang terbagi menjadi dua sesi ini, berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan. Dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim Rusman Ya’qub didampingi anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin, Ekti Imanuel dan Agus Aras. Pembahasan diantaranya mengenai penyusunan dan penyelarasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025 serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat. “Pada hari ini kita akan menindaklanjuti kegiatan kita pada pertemuan bulan lalu terkait penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD. Karena kita berharap benar-benar tidak ada lagi hambatan dan sumbatan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim dalam penyusunan RKPD tahun 2025 terutama pada proses penginputannya. Oleh karena itu perlu kita lakukan sebuah sinkronisasi baik terhadap pemahaman persepsi kita maupun dalam soal sinkronisasi pelaksanaan teknis dalam penginputan dan pelaksanaannya nanti,” ujar Rusman Ya’qub saat memimpin jalannya rapat. Terdapat tiga poin yang menjadi fokus pembahasan ditekankan Rusman yang selama ini diakuinya menjadi kendala DPRD Kaltim dalam penginputan pokok-pokok pikiran. Dengan tetap mengacu dengan urusan pada masing-masing bidang perangkat daerah sesuai dengan rancangan awal yang disampaikan pada Forum Konsultasi Publik beberapa waktu lalu. Masing-masing Perangkat Daerah pun memaparkan kamus usulannya terutama pada persoalan belanja langsung, bantuan keuangan dan hibah yang mana dalam catatan DPRD Kaltim diungkapkan Rusman, terdapat 60 kamus usulan untuk Pokir, 30 kamus untuk bantuan keuangan dan 10 kamus untuk hibah. Seraya bertanya, Rusman juga menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala dalam penginputan Pokir. Menurutnya Perangkat Daerah perlu membakukan syarat-syarat untuk tahapan entry di SIPD. “Syarat-syarat entry pokir ini penting karena selama ini seringkali teman-teman anggota DPRD Kaltim kesulitan dalam melakukan entry di SIPD karena dianggap tidak memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami minta mulai dari sekarang ada kesepakatan dari syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mengentry di SIPD itu apa saja. Sehingga menjadi kesepahaman jangan sampai kita sudah punya pokok-pokok pikiran semua mental tidak bisa dimasukkan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan. Padahal tidak ada informasi sebelumnya, itu yang menjadi persoalan,” pintanya. Lebih lanjut Ia berpesan agar Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim untuk dapat menunjuk salah satu PIC yang bertanggung jawab berkomunikasi dan mengakomodir dari setiap 55 anggota yang ada di DPRD Kaltim.  “Terima kasih banyak atas kehadiran dalam pertemuan hari ini. Kita berikhtiar, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan konsolidasikan ini benar-benar kedepannya bisa kita urai yang selama ini banyak menjadi sumbatan-sumbatan. Tentu kita punya niat yang sama bahwa penyusunan RKPD 2025 itu semakin lebih baik terutama dalam aspek perencanaan. Dengan mulai banyaknya titik temu diantara kita khususnya Pokir ini, kita berharap APBD kita lebih tepat sasaran dan lebih produktif,” tutupnya. (hms11)

Berita Utama
Sekretariat DPRD Kaltim dan Kejati Kaltim Teken MoU Bantuan Hukum

SAMARINDA. Sekretaris DPRD Kaltim (Sekwan) Norhayati Usman bersama sejumlah Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim, Rabu (21/2) lalu melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi Sekretariat DPRD Kaltim sekaligus melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejati Kaltim terkait kerjasama dalam hal penyelesaian masalah hokum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedatangan Sekwan bersama pejabat Sekretariat DPRD Kaltim di sambut langsung Kepala Kejati Kaltim Hari Setiyono, dan Wakil Kepala Kejati Kaltim Roch Adi Wibowo, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kaltim Ristopo Sumedi, serta sejumlah pejabat Kejati Kaltim. Disampaikan Sekwan, bahwa kunjungan Sekretariat DPRD Kaltim ke Kantor Kejati Kaltim adalah bentuk silaturrahmi dengan Kepala Kejati Kaltim dan para jajarannya. Selain itu, pihaknya juga melakukan penandatanganan Kerjasama, terutama dibidang hokum PTUN dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim. “Pertama memang kita silaturrahmi. Kedua membicarakan soal kerjasama antara DPRD dengan Kejati. Kerjasama ini dimaksudkan untuk memperkuat kinerja Sekretariat DPRD Kaltim sesuai dengan fungsinya,” ujar perempuan yang akrab di sapa Nunung ini. “Tugas utama kita pelayanan dan memfasilitasi tugas-tugas kedewanan. Jadi, kalau kedepannya terjadi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum, sekretariat bisa mendapat masukan maupun saran dari Kejati kaltim untuk perbaikan,” tambah dia. Nunung juga menuturkan, bahwa nota kesepahaman atau MoU yang ditandangan I ini adalah lanjutan kerjasama yang selama ini telah dijalani oleh DPRD Kaltim dan Kejati Kaltim.“ Melalui kerjasama ini, Sekretariat DPRD Kaltim merasa terbantu dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya. Dirinya menegaskan, penandatangan MoU ini merupakan upaya Sekretariat DPRD Kaltim untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok masing-masing dalam memaksimalkan pembangunan di Kaltim. “Kami meyakini, kerjasama ini dapat memperkuat sinergitas kelembagaan, kemudian membawa manfaat bagi kemajuan Kaltim,” kata Nunung. Sementara itu, Kepala Kejati Kaltim, Hari Setiyono mengatakan, bagi pihak Kejaksaan perjanjian kerjasama ini adalah Implementasi dan pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. “Perjanjian kerjasama ini merupakan paying hukum dan sekaligus merupakan pintu masuk (entry point) dalam pelaksanaan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain oleh Kejati Kaltim kepada Lembaga DPRD Kaltim,” sebutnya.(hms6)

Berita Utama
Nidya Ajak Generasi Muda Melek dan Pahami Politik Secara Luas

SAMARINDA. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono mengajak generasi muda untuk melek ilmu politik. Menurutnya, pemahaman serta kesadaran politik yang mendalam dan kuat menjadi sangat penting di era demokrasi modern sekarang ini. Sebab, politik memiliki pengaruh besar dalam penentuan kebijakan publik yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Maka, pengetahuan politik tidak boleh diabaikan. Lalu, Nidya melanjutkan, melek politik sejak dini memungkinkan individu untuk memahami perannya dalam sistem politik. Kemudian, mengidentifikasi kepentingan pribadi dan sosial serta berkontribusi pada proses pembuatan keputusan.  Untuk itu, menurut Nidya, penting bagi masyarakat terutama generasi muda agar memahami secara mendalam arti politik sesungguhnya. “Anak muda, generasi-generasi muda itu harus paham politik. Harus melek politik supaya mengerti bahwa politik ini bagian dari kita sehari-hari,” ujarnya. Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap ilmu politik dapat dilakukan dengan menyosialisasikan lewat media sosial. Saat ini, generasi muda cenderung menghabiskan waktunya berselancar di dunia maya. Maka, media sosial harus dimanfaatkan sebaik mungkin menggaet perhatian mereka. Selain itu, kehadiran media-media online dan komunitas juga membantu sosialisasi. Tempat berkumpul seperti cafe, dan mal, dirasa cukup efektif. “Bagaimana cara kita mengajak mereka melalui media. Kita sosialisasi melalui musik, event, kumpul bersama anak muda di cafe, mal, bisa,” sebutnya. Nidya mengharapkan agar seluruh pihak berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait pemahaman politik. (adv/hms7)

Berita Utama
Pimpinan DPRD Kaltim Hadiri Forum Konsultasi Publik RKPD Kaltim 2025, Beri Masukan Isu Strategis IKN, Pertahanan Keamanan Hingga Lingkungan

SAMARINDA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun beserta Anggota DPRD Kaltim J.Jahidin, Ambulansi Komariah, Ekti Imanuel, Selamat Ari Wibowo, A.Jawad Sirajuddin dan Rusman Ya’qub. menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 di Crystal Ballroom Hotel Mercure, Selasa (20/02/24). Dengan mengusung tema Pembangunan Kaltim Tahun 2025 "Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing". Pada kesempatan ini Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman turut hadir beserta jajaran Sekretariat DPRD Kaltim dan Tim Ahli DPRD Kaltim. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim Sri Wahyuni. Diselenggarakan sebagai pelaksanaan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan RKPD Kaltim Tahun 2025 ialah bermaksud guna memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2024. Bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025 serta menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam hal ini memberikan saran dan masukannya. Ia menyampaikan beberapa isu strategis mengenai IKN. Sejalan dengan RPJMD, ucapnya perlu menyiapkan program khusus atau formula khusus untuk daerah penyangga IKN utamanya yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Samarinda. “PPU dan Kutai Kartanegara termasuk daerah yang minim Index Human Development (Indeks Pembangunan Manusia) nya, Balikpapan sebagai pintu masuk Kalimantan Timur, maka perlulah nanti kita programkan dan masukan ke dalam RPJMD mengacu pada RKPD kita,” ujar Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Menyangkut soal IPM, Hasan menyoroti terkait infrastruktur terutama rencana pembangunan Pelabuhan Internasional dan Bandara Internasional IKN yang mana sudah dipersiapkan dengan mebebaskan lahan ratusan hektar. “Nah ini jangan sampai terjadi overload dengan Bandara Nasional yang sudah kita bangun. Sehingga sinkron pembangunan nasional itu. Ada pun pertahanan dan keamanan ini juga akan menjadi catatan kita bahwa kebetulan IKN ini daerah yang jauh daripada laut terbuka. Sehingga perlu perencanaan yang matang agar tidak overload,” tekannya seraya mengingatkan. Selanjutnya ialah mengenai pendidikan, perubahan pendidikan yang ekstrem dengan hadirnya IKN pun tidak bisa dipungkiri nantinya akan terjadi. Mengingat masih ada daerah-daerah 3T di Kaltim. Selain itu juga pemaksimalan fasilitas Pendidikan dan tenaga pendidik sangat perlu dilakukan dan seyogyanya menjadi catatan di RPJMD dan RKPD untuk disesuaikan. “Soal kesehatan nasional,seperti kita ketahui bersama stunting masih menjadi momok, serta kualitas tenaga ahli yang rasionya sangat jauh daripada yang diharapkan. Kesempatan kerja juga sangat minim, mudah-mudahan dengan adanya sinkronisasi antara RPJMD dan RPJMN ini tidak menjadi masalah kedepan,” harapnya. Lebih lanjut Hasan menyarankan agar tata kelola pemerintahan nantinya harus memasukan isu lingkungan. Tak henti-hentinya mengingatkan agar kedepannya tidak menjadi momok dan masalah di Benua Etam. “Soal sosial juga masih banyak ketimpangan ekonomi dan seterusnya, sehingga saya berharap nanti perpindahan IKN ke Kaltim ini tidak hanya berupa perpindahan bangunan. Tetapi perubahan mindset soal melihat IKN kedepan, paradigma yang diubah dan lanskap Nusantara Mini yanga ada di IKN,” tambahnya. Pada akhir kesempatannya memaparkan, adapun catatan terakhir disampaikannya terkait kewenangan DPRD dalam membahas dan menyepakati kebijakan umum anggaran pendapatan daerah. “Jadi ada kewenangan kita DPRD melakukan penganggaran kebijakan umum anggaran pendapatan daerah prioritas dan flapon. Hanya masalahnya sampai saat ini aspirasi tidak bisa masuk ke dalam tahapan. Salah satu penyebabnya adalah karena pokok-pokok pikiran DPRD harus dimasukkan ke dalam mplanning daerah yang sudah memiliki SIPD. Sehingga kewenangan ini belum berjalan dengan maksimal,” pungkasnya. (hms11)

Berita Utama
Yusuf Mustafa Sambut Kunker Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Di Kaltim

BALIKPAPAN.Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa ikuti acara penyambutan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntakdi VVIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Selasa (20/2/2024). Kegiatan tersebut dalam rangka kunjungan kerja (kunker) Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di willayah Kodam VI/Mulawarman. Tampak hadir dalam acara tersebut, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Pangdam VI/MulawarmanMayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. Yusuf Mustafa yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim tersebutmenyampaikan ucapan selamat datang di Benua Etam kepada Kasad beserta rombongan. Ia berharap kunjungan kerja Kasad di Balikpapan selama dua hari kedepan dapat menghasilkan kesan positif bagi Kaltim. “Karena kunjungan kerja Kasad pada hari Rabu besok yaitu penanaman Mangrove di Pantai Lamaru Balikpapan. Saya kira itu adalah suatu gerakan yang positif yang berguna bagi masyarakat khususnya di daerah pesisir,” ujar wakil rakyat yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IDPRD Kaltim ini. Selain itu, kunjungan kerja Kasad di Kaltim adalah dalam rangka untuk melakukan kickoff pembangunan 89 titik air pada beberapa kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara.(hms8)

Berita Utama
Hadiri Pelantikan BAPOMI Kaltim, Sigit Wibowo : DPRD Kaltim Siap Mendukung Sepenuhnya Kegiatan Pendidikan Mahasiswa Olahraga Kaltim

BALIKPAPAN – Untuk Olahraga Mahasiswa Kalimantan Timur Semakin Memikili Daya Telanta Yang Semakin Maju Para Pengurus BAPOMI Dilantik. Pemantapan kesiapan untuk mendirikan Fakultas Olahraga yang didukung seluruh pengurus BAPOMI terus dilakukan guna memajukan Mahasiswa Olahraga Kaltim terutama Dispora Kaltim mendukung suksesnya pelaksanaan Membangun Fakultas Olahraga. Untuk itu, BAPOMI Kaltim menggelar Pelantikan Pengurus, sebagai tugas untuk membina olahraga mahasiwa dari kaltim yang dihadiri oleh diantar lain yaitu Ketua Umum Pengurus Bapomi Kaltim, Ketua Dewan Pembina dan Penasehat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim. Dengan Menata Kepengurusan demi memajukan mahasiswa olahraga di kaltim ini dibuka dan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Bapomi Kaltim Mohamad Bahzar di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Sabtu (17/2/24) malam. Pada kesempatan ini pula, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sigit Wibowo turut hadir dan menjadi Wakil Ketua I  Bapomi Kaltim menyampaikan siap membantu untuk membangun fakultas khusus olahraga dan pembinaan guna memajukan olahraga mahasiswa di Kaltim. “Pembinaan bukan hanya membina saja tapi mencari bibit olahragawan dari pendidikan dasar hingga fakultas olahraga, serta bantu mendorong mengadakan Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi, DPRD Kaltim mendukung sepenuhnya yang di adakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dari pembinaan hingga anggarannya. “ papar Wakil Ketua III DPRD Kaltim Sigit Wibowo Kemudian terkait mahasiswa yang berprestasi tersebut tidak hanya membantu universitas saja tetapi bisa menjadi atlet umum dan provinsi sehingga seluruh kepengurusan ingin memberi reward kepada mahasiswa yang berprestasi dan membantu membangkitkan olahraga kaltim. “Mendukung memberikan reward kepada mahasiswa olahraga yang berprestasi, reward secara umum di berikan dan di dukung oleh pemerintah provinsi kalimntan timur,” tutupnya. (hms12)

Berita Utama
Tim Renja Sekretariat DPRD Kaltim Gelar Rapat Sinkronisasi

BALIKPAPAN. Bertempat di Ruang Rapat Ballroom Platinum Hotel &ConventionHall Balikpapan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) DPRD Kalimantan Timur Tahun 2025 melaksanakan Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Tahun 2025 bersama seluruh Tenaga Ahli/Kelompok Pakar dan Sekretariat DPRD Kaltim pada Sabtu lalu (17/02). Tenaga Ahli Renja DPRD Kaltim Farah Silvia menjelaskan, adanya sinkronisasi dengan Tim Renja yang juga di susun di masing-masing AKD bisa disampaikan kepada Anggota Dewan agar bisa dipelajari dan ditetapkan menjadi Renja DPRD Tahun 2025. Diketahui, untuk tahun 2025, sementara melaksanakan kegiatan yang ada seperti diantaranya Reses, Sosialisasi Perda (Sosper), dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (sosbang). “Kami (Tim Renja) mengusulkan bahwa diperlukan adanya perubahan nama atau penyebutan dari Sosbang menjadi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD). Perubahan nama terjadi karena dasar hukum pelaksanaannya yang tidak kuat. Untuk komponen kegiatannya tetap, hanya saja karena judulnya berubah, otomatis materinya juga berubah," jelas Farah. Pada Rapat kali ini, Program baru yang akan dimasukkan kedalam program kerja DPRD tahun 2025 adalah Sosialisasi Rancangan Perda non Propemperda sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang isu-isu yang relevan untuk selanjutnya dijadikan dasar anggota DPRD untuk memasukkan perda inisiatif DPRD Dan, untuk program Kerja tahun 2025 yakni Diseminasi Rancangan Peraturan Daerah berbasis Panitia Khusus dilaksanakan satu kali dalam masa kerja pansus. Pelaksanaanya dilakukan perkelompok dibagi kedalam tiga cluster wilayah yakni wilayah Selatan (Balikpapan, PPU dan Paser), wilayah Tengah (Samarinda, Kukar, Kubar dan Maahulu), dan wilayah Utara (Bontang, Kutim dan Berau). Kemudian, Program Kerja selanjutnya adalah Sosialisasi Rancangan Perda non Propemperda yang dilaksanakan masing-masing anggota DPRD dengan komponen sama dengan pelaksanaan Sosialisasi Perda. Progam tersebut masih akan di kaji oleh Bagian Aspirasi dan Fasilitasi sebelum diolah dan dimasukkan kedalam program resmi DPRD tahun 2025.(hms9)

Berita Utama
Menjadi Acuan Arah Pembangunan, Data Presisi Diharapkan Menyentuh Seluruh Kaltim

BALIKPAPAN.  Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengapresiasi Data Desa Presisi yang merupakan hasil sensus yang menggabungkan teknologi dan SDM dalam proses pengumpulan data di 40 Desa dan Kelurahan di Penajam Paser Utara. Menurutnya, data desa presisi dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan arah pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Hal ini disebabkan data presisi dimaksud memberikan gambaran data secara komprehensif terhadap suatu wilayah. Berisikan data dengan akurasi tinggi yang memuat demografi, ekonomi, lingkungan, serta patologi sosial di suatu desa/kelurahan, data presisi dinilai akan membuat kebijakan pembangunan dalam arti luas akan tepat sasaran. “Misalkan pertanian dan perkebunan, akan diketahui mana saja wilayah yang cocok untuk menjadi fokus pengambangannya sehingga pemerintah dapat membuat program tepat sasaran,”ujar Hasanuddin Mas’ud saat hadiri serah terima hasil data desa dan kelurahan presisi di PPU, Jumat (16/2/2024) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan. Politikus Golkar itu mendukung sensus data presisi desa dan kelurahan dilakukan di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Dengan demikian peningkatan pembangunan yang merata dapat dilakukan dengan maksimal. “Kita ingin seluruh daerah juga di sensus. Nantinya akan terlihat mana saja sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur jalan yang perlu mendapatkan perhatian dan segera ditindaklanjuti,”tegasnya. Terkait dengan biaya sensus data desa presisi di PPU yang sepenuhnya ditanggung Bank KaltimTara, Ia berharap agar kedepannya perusahaan yang ada di Kaltim dapat memberikan bantuan melalui dana CSR. (hms4)

Berita Utama
Dukung Sekolah Internasional, Rusman Yaqub Beri Catatan

SAMARINDA. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) sedang menyiapkan proses pembangunan sekolah model atau sekolah unggulan bertaraf internasional. Sesuai rencana, pembangunan sekolah berbasis internasional terpadu itu berlokasi di kawasan SMP Negeri 16 Jalan Jakarta, Kelurahan Loa Bakung, Samarinda. Proyek di lahan seluas 2 hektare ini akan dimulai pada April mendatang. Untuk pelaksanaan proyek ini, Pemkot Samarinda menggelontorkan dana fantastis dengan nominal Rp70 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana pembangunan sekolah bertaraf internasional itu banyak didukung masyarakat. Di sisi lain juga banyak kalangan yang menyorotinya. Maka, program ini perlu diperhatikan lebih lanjut. Terutama, pemenuhan fasilitas di sekolah lain. Menyikapi hal ini, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kaltim Rusman Ya’qub menyatakan setuju dengan rencana pembangunan sekolah bertaraf internasional. Tidak serta-merta menyetujuinya, ia menegaskan agar nantinya sekolah tersebut tidak memunculkan diskriminasi baru di dunia pendidikan. Diskriminasi ini, ia ungkapkan, setelah melihat bagaimana sekolah-sekolah unggulan sebelum adanya sistem zonasi lebih diminati bagi orang tua, dan siswa. Selain itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim ini juga menekankan agar tidak terjadi “pilih kasih” kepada sekolah lain yang memerlukan bantuan dan perhatian pemerintah. “Saya setuju saja dengan sekolah internasional, yang penting jangan sampai adanya sekolah ini melahirkan diskriminasi baru,” katanya, Rabu (7/2/2024). “Jangan sampai konsentrasi kita hanya sekolah bertaraf internasional itu tidak difokuskan ke yang lain, sisanya terabaikan. Seolah skalanya hanya satu di internasional ini,” sambungnya. Di samping itu, menurut Rusman, pemerintah juga perlu mendorong dunia pendidikan di Samarinda untuk mengejar kesenjangan yang ada. Kesenjangan atau gap yang dimaksud adalah kualitas dunia pendidikan antara Kaltim dan Pulau Jawa. Dengan demikian, ke depannya sekolah-sekolah di Kaltim, termasuk di Samarinda sama berkualitasnya dengan Pulau Jawa. “Kita harus berusaha melompat tiga sampai lima kali untuk mengejar gap ini. Memang pada saat yang sama kita harus mengurangi gap dari tiga unsur ini, sarpras, guru dan tenaga kependidikan, kurikulum harus benar-benar dipikirkan,” pungkasnya.(hms7)

Berita Utama
Sukseskan Pemilu 2024, Hasanuddin Mas’ud: Sukses Pemilu Aman dan Damai Bukan Hanya Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara

BALIKPAPAN – Dua hari lagi menuju pesta demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) serentak akan dihelat lusa tepat pada 14 Februari 2024. Kini memasuki masa tenang, berbagai persiapan telah jauh hari dilakukan. Tak terkecuali persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).  Mewujudkan sukses Pemilu tentunya menjadi penting. Untuk itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud mengatakan menyukseskan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara melainkan seluruh masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama  terutama dalam mendukung terselenggaranya Pemilu yang aman dan damai. “Alhamdulillah sampai sejauh ini masih kondusif  dan baik. Cuma tanggung jawab bukan hanya pemerintah dan pihak penyelenggara, tapi semua masyarakat Kaltim tentu turut mendukung wujudkan sukses Pemilu 2024,” ujar Hasanuddin Mas’ud saat ditemui usai menghadiri Rakor Forkopimda se Kaltim ‘Pemantapan Kesiapan Daerah Mendukung Sukses Pemilu 2024’ di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (6/2/24) lalu. Lebih lanjut Ia berharap Pemilu serentak nantinya benar-benar berjalan aman dan yang terpilih merupakan sosok terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara. “Harapannya, Pemilu nanti berjalan aman dan yang terpilih adalah yang terbaik. Suaranya gak mesti bagus, tapi banyak,” tutupnya bersemangat. (hms11)

Berita Utama
Banmus dan Bapemperda DPRD Kaltim Kunker Ke DPRD Kota Balikpapan, Wujudkan Sinergitas DPRD Kaltim dan DPRD Balikpapan

BALIKPAPAN. Guna mewujudkan sinergitas antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kota Balikpapan, maka perlu dibentuk Focus Group Discussion dalam rangka menyamakan persepsi antar keduanya. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji usai  kunjungan kerja Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim ke Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (12/2/2024). Pada kunjungan kerja yang diterima Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Dian Wasesa tersebut, Seno menjelaskan bahwa dalam Focus Group Discussion itu nantinya akan membahas berbagai hal yang penting demi kemajuan Balikpapan dan Kaltim. Ia mencontohkan seperti menyinkronkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Balikpapan, termasuk pembangunan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasana pendidikan dan kesehatan, serta lainnya. “Dukungan provinsi kepada Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN sudah semestinya maksimal, tanpa mengurangi dukungan kepada daerah lainnya di Kaltim. Sebab itu, melalui sinergi antara provinsi dan Kota Balikpapan diharapkan kemajuan dalam segala bidang dapat terwujud,” ujarnya. Terlepas dari itu semua, Politikus Gerindra ini mengatakan tujuan dari kunjungan kerja ke DPRD Balikpapan terkait dengan penyusunan agenda DPRD untuk satu tahun sidang. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk membahas perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah serta menentukan jangka waktu penyelesaian rancangan perda. Hadir dalam kunker gabungan itu, seperti Rusman Ya’qub,  Kaharuddin Jafar, Andi Faisal Assegaf, Ali Hamdi ZA, Mimi Meriami,  A. Komariah, Encik Wardani, Muhammad Adam, Jawad Siradjuddin, Ely Hartati dan Rusman Yaq’ub. (hms10).

Berita Utama
DPRD Kaltim Dukung Kemajuan Kota Balikpapan Sebagai Pintu Gerbang IKN dan Kaltim

BALIKPAPAN. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) dan Ibu Kota Provinsi. Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo usai mengikuti upacara peringatan hari jadi ke-127 Kota Balikpapan di halaman BSCC Dome Balikpapan, Sabtu (10/2/2024) pagi. Hasanuddin Mas’ud mengatakan mengusung tema Balikpapan Kondusif, menuju pembangunan inklusif dan progresif. Menurutnya, merupakan tema yang ideal karena bertepatan dengan pemilu sehingga diperlukan terciptanya suasana yang kondusif. Selain itu, pembangunan inklusif dan progresif perlunya diterjemahkan ke dalam program-program kerja pemerintah daerah sehingga menciptakan kemajuan di segala bidang pembangunan dalam arti luas. “Tentu diperlukan dukungan semua pihak, baik provinsi, pemerintah kota serta seluruh warga Balikpapan dalam turut serta berkontribusi dalam tiap sendi pembangunan, serta meningkatkan kemampuan SDM dalam menyongsong IKN,”tegasnya. Sigit Wibowo meminta kepada Pemkot Balikpapan agar mempersiapkan dengan matang terkait Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah migrasi penduduk secara masif ke Balikpapan. “Orang-orang kan berdatangan ke Kaltim untuk melihat dan mengunjungi IKN baik dalam rangka rencana investasi maupun lainnya. Mereka yang ke IKN sejauh dalam proses pembangunan kan singgah saja, sedangkan menginap kemudian makan, dan lainnya di Balikpapan,” jelasnya. Ia melanjutkan, pembinaan UMKM juga harus digalakkan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat baik dalam dan luar Kaltim ke Balikpapan menjadi potensi dan peluang untuk mempromosikan produk hasil UMKM. Hal penting lainnya yang perlu disiapkan oleh Pemkot Balikpapan ialah pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan ketersediaan air bersih. “Pembangunan infrastruktur terus mengalami peningkatan karena itu perlu disiapkan tata kota yang memperhatikan aspek lingkungan, agar nantinya persoalan banjir, pencemaran udara dan lingkungan, serta lainnya dapat ditekan dan diantisipasi. Terkait air bersih, saya mengusulkan agar menggali sumber air baku seperti sumur bor di kawasan yang dinilai layak dan ideal lalu kemudian dikelola oleh PDAM,” terangnya. (hms4)

Berita Utama
Seno Aji Ikuti Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Dan Pungut Hitung Pemilu 2024

SAMARINDA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri sekaligus mengikuti Apel Siaga pengawasan masa tenang dan pemungutan suara pada pemilu serentak tahun 2024 yang digelar di halaman GOR Kadrie Oening Sempaja Samarinda, Jumat (9/2). Kegiatan yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim tersebut adalah dalam rangka pengawasan tahapan pemilu tahun 2024. Kegiatan itu mengusung tema “Pengawas Pemilu Berintegritas Untuk Pemilu Berkualitas”. Apel Siaga tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto dan diikuti unsur forkompimda Kaltim, perwakilan dari partai politik, calon anggota DPD dari dapil Kaltim, dan para peserta dari pengawas pemilu Kaltim dari setiap kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Usai pelaksanaan Apel Siaga, acara kemudian dirangkai dengan penandatangan deklarasi damai pemilu serentak 2024 oleh unsur forkopimda Kaltim, penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, caleg DPD RI, dan timses capres dan cawapres. Seno Aji mengatakan bahwa apel siaga ini adalah untuk persiapan menjelang masa tenang. Dan menurutnya, hal ini dirasa sangat tepat terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu dan Gakkumdu. “Ini tepat yang dilakukan Bawaslu dan Gakkumdu sehingga tercipta suasana yang damai yang tenang di Kaltim ini,” ujar Seno Aji ketika diwawancara usai acara. Ia menambahkan bahwa peringkat kerawanan di Kaltim telah menurun secara signifikan, dari peringkat 5 turun menjadi peringkat 27. “Saya rasa ini perlu kita gaungkan di seluruh Kalimantan Timur, sehingga para peserta pemilu juga memiliki rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan hak pilihnya. Artinya bahwa peserta pemilu bisa mengikuti arahan Bawaslu dan mengurangi atau mengeliminasi seperti money pilitic dan segala macam,” tuturnya. Sementara, Hari Dermanto dalam sambutannya menjelaskan bahwa peran pengawas pemilu pada masa terakhir kampanye dan masa tenang hingga pemungutan suara sangat penting. Pasalnya, keberadaan pengawas pemilu menjadi sorotan bagi banyak pihak terkait kualitas kontestasi pemilu. “Selama kampanye, telah tercatat 7.120 kegiatan yang telah diawasi. Dari jumlah tersebut, artinya dari 7.120 kegiatan kampanye, terdapat 22 dugaan pelanggaran pemilu. Namun, bisa dikatakan bahwa 99 persen pengawasan kampanye yang kita awasi bersama-sama berjalan dengan baik,” jelasnya. Lebih jauh ia mengungkapkan, integritas penyelenggaraan pemilu dan prosesnya akan dinilai berdasarkan tiga hal, yaitu integritas penyelenggaraan pemilu, integritas proses pemilu dan integritas hasil pemilu. “Kita berharap, sebagai pengawas pemilu dapat menjaga integritas selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung,” tegasnya. (hms8)

Berita Utama
Hadiri Paripurna HUT ke 127 Kota Balikpapan, Hasan : Akses Jalan Harus Menjadi Prioritas Pembangunan Saat Ini

Balikpapan. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah Anggota DPRD Kaltim dari Derah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Balikpapan dalam rangka Hari Jadi ke-127 tahun Kota Balikpapan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Kamis (8/2). Kegiatan ini dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh didampingi ketiga Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, Budiono dan Laisa Hamisah. Tampak hadir pula segenap anggota DPRD Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama Sekretaris Daerah Muhaimin serta unsur forkopinda turut hadir. Tampak juga Penjabat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, serta segenap pimpinan instansi vertikal dan tokoh masyarakat Kota Beriman. Peringatan hari jadi Ke-127 Kota Balikpapan pada 2024 ini mengusung tema Balikpapan Kondusif, Sinergi dan Berkelanjutan. Tema ini, disampaikan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, diusung bukan tanpa makna, melainkan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif, terus bersineri dan berkelanjutan, dalam membangun Kota Balikpapan. Makna terdalam, tentunya menjelang pesta demokrasi yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari mendatang. Diumur yang sudah tidak mudah lagi, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, Balikpapan saat ini sebagai pintu gerbang Kaltim, dan juga pintu masuk ke IKN. “Tentu harapan kita, pembenahan terhadap Kota Balikpapan seharusnya lebih ditingkatkan,” sebut dia. Selain itu, dirinya juga mendukung penuh rencana Walikota dan Gubernur Kaltim membuat monumen sebagai ikon yang menggambarkan ciri khas dari Kota Beriman. “Sejalan dengan rencana Walikota dan Gubernur Kaltim. Pemerintah setempat berencana membuat monumen yang ditempatkan di dekat Bandara Sepinggan Balikpapan. Hal ini dimaksud dalam rangka mendukung dan menyambut pembangunan IKN,” beber Hasan, sapaan akrabnya. Politisi Golkar ini berharap, Balikpapan bisa mendapatkan bantuan keuangan yang sama dengan ibu kota sebelumnya, paling tidak seperti kota-kota lain. Pasalnya, selama ini Hasan menyebut, bantuan keuangan dinilai masih kurang. Sementara itu, hal penting yang perlu ditingkatkan disampaikan Hasan, yakni infrastruktur, khususnya jalan. Karena menurutnya, jalan merupakan akses utama yang menghubungkan antar wilayah. “Bukan hanya di Balikpapan, terkhusus seluruh Kaltim. Akses jalan harus menjadi prioritas utama pembangunan untuk saat ini,” jelasnya. (adv/hms6)  

Berita Utama
Rusman Ya’qub Terima Kunjungan SMA Katholik ST. Fransiskus Asisi

SAMARINDA. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banpemperda), Rusman Ya’qub menerima kunjungan dari rombongan guru dan Siswa/I Kelas XII SMA Katholik ST. Fransiskus Asisi di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Rabu (07/02). “Selamat Datang di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur" sambut Rusman ya’qub dengan semangat. Di hadapan para siswa/i, ia menjelaskan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) Dewan serta alat-alat kelengkapan yang ada di DPRD Kaltim. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. “Fungsi utama anggota legislatif adalah membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Gubernur, penganggaran yang meliputi penyusunan APBD, kemudian melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan APBD tersebut,” ujarnya. “Pimpinan DPRD mempunyai tugas memimpin rapat DPRD khususnya Rapat Paripurna, juga mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya, secara prinsip 55 Anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Pimpinan,” ucap Rusman menjawab salah satu pertanyaan siswa. Politisi PPP itu juga mengajak rombongan untuk melihat langsung unit-unit kerja yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Kaltim, mulai dari Gedung E, Gedung D dan Gedung B yang biasa digunakan untuk menggelar Rapat Paripurna. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan Foto bersama oleh Guru dan Siswa/i SMA Katholik ST. Fransiskus Asisi bersama Rusman Ya’qub selaku Ketua Banpemperda. (hms9)

Berita Utama
Rusman Ya’qub Minta Lakukan Percepatan Dalam Pengembangan Pendidikan

SAMARINDA. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub mengatakan bahwa Kalimatan Timur (Kaltim) belum bisa berkontribusi secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IKN. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena masih ada keterbatasan dalam persiapan Skill dari tenaga kerja yang dimiliki, sementara IKN memerlukan spesifikasi tertentu. “Maka dari itu yang harus kita lakukan kedepannya ialah bagaiaman kita melakukan akselerasi, bahkan menurut saya tidak hanya sekedar akselerasi tapi harus ada lompatan yang harus kita lakukan dan segera kerjakan untuk menyiapkan anak-anak kita terutama di Kaltim yang masuk pada usia kerja,” kata Rusman, pada Rabu (07/02). Menurutnya ada dua cara, yaitu Melakukan percepatan dalam pengembangan pendidikan vokasi melalui jalur SMK yang ada. Kemudian melakukan lompatan terhadap Balai – balai latihan kerja. “Bahkan bila perlu, balai – balai yang ada di bawah naungan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, harus kita dorong untuk melahirkan kerjasama dengan lembaga swasta yang bisa memberi ruang kepada mereka untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil,” jelasnya. Kemudian menurutnya, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, harus didorong supaya prodi yang diampuhi itu sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan di IKN maupun diluar IKN. Politisi PPP ini juga mengatakan dunia pendidikan vokasi harus segera dibenahi terutama pada tiga unsur pokok, yang pertama bagaimana kita melakukan Modernisasi sarana dan prasarana proses pembelajarannya, terutama kepada tempat prakteknya harus di Modernisasi yang berbasis pemutakhiran teknologi kemajuan teknologi. Yang kedua adalah tenaga asesor dan guru harus terakreditasi secara baik dan mutakhir gitu, sehingga kompetensinya semakin bagus. Kemudian terakhir tentunya metode pembelajaran itu sendiri. “Kalau kita mampur mempercepat, saya yakin kita bisa memenuhi standarisasi itu,” tuturnya. Selanjutnya, ujar Rusman, kita harus mendorong pihak swasta serta LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dibawah naungan Provinsi Kaltim untuk ikut terlibat supaya bisa berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan keterampilan skill dari anak-anak di Kaltim. “Dengan itu saya meyakini bahwa kita akan mampu menjawab tantangan itu semua,” tutupnya.(hms9)

Berita Utama
Hadiri Rakor dan Serah Terima Anggota Satlinmas Balikpapan, Ketua DPRD Kaltim Berharap, Pemilu 2024 Berjalan Sukses dan Damai

BALIKPAPAN. Guna mendukung suksesnya penyelengaraan Pemilu Serentak pada 14 Februari mendatang, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri Rapat Koordinasi  (Rakor) Forkopimda Kota Balikpapan dan serah terima anggota Satlinmas, di Stadion Batakan Kota Balikpapan, Rabu (7/2/2024). Sedikitnya, 4.094 anggota Linmas akan diterjunkan untuk mengamankan 2.047 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Balikpapan. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Disampaikan Hasan, sapaan akrabnya, upaya Pemkot Balikpapan menciptakan pemilu damai dengan melibatkan Linmas patut diapresiasi. Pasalnya, tugas Linmas sangat penting dalam pengamanan pemilu yang akan datang. “Tugas Linmas itu sangat penting, yakni melakukan pengamanan TPS, dibawah koordinasi petugas kepolisian. Menjaga kemanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, serta pengawalan kotak suara,” kata dia. Ia juga memberikan apresiasi atas pemberian BPJS kepada anggota Linmas yang bertugas oleh Pemkot Balikpapan melalui pendanaan APBD Balikpapan. “Ini penting, mengingat lima tahun yang lalu terjadi accident adanya korban jiwa dari para petugas pengamanan pemilu. Nah, hal ini diantisipasi oleh Pemkot Balikpapan dengan melibatkan BPJS,” bebernya. Hasan berharap, pemilu tahun ini, keikutsertaan masyarakat, ketertiban, dan kemanan dapat berjalan kondusif. “Tentu, ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak. Baik pamarintah, aparat, dan masyarakat harus saling berkolaborasi dan satu tujuan, yakni pemilu sukses dan damai,” jelas Politisi Golkar ini. Penyerahan anggota Linmas dilakukan Wali Kota Balikpapam Rahmad Mas’ud kepada Kapolres Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto dalam apel gelar pasukan. Perwakilan Forkopimda, Komisioner KPU Balikpapan, Kepala perangkat daerah, serta pejabat lingkungan Polres, dan Kodim 0905 hadir dalam kesempatan itu. Dalam kesempatan itu, Rahmad Mas’ud menyampaikan, dari seluruh anggota Linmas, sebanyak empat ribu lebih personel di antaranya bertugas mengamankan TPS. “Kemudian dibantu petugas polresta Balikpapan sebanyak 341 personel,” kata dia. Ia berpesan agar tugas dilaksanakan sebaik-baiknya, dan segera laporkan jika menemui potensi konflik. “Jangan bertindak sendiri, segera laporkan dan koordinasikan kepada pihak terkait karena semua memiliki tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Rahmad didepan anggota Linmas yang hadir. Rahmad juga meminta anggota Satlinmas ikut berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, tertib, dan kondusif.  Selain itu, Polres Balikpapan mengerahkan personel untuk menjaga TPS. “Ada juga tambahan 81 BKO Polda Kaltim, mereka dikerahkan saat distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,” tuturnya. Selan itu kata dia, pemerintah juga telah menjamin semua anggota linmas dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dalam bekerja bisa merasa tenang. “Artinya ini wujud kepedulian pemerintah dalam mendukung kinerja para anggota linmas,” akunya. Sementara itu, pola pengamanan akan disesuaikan di setiap wilayah, dimana para Kapolsek akan memberikan arahan kepada para anggota Linmas bagaimana proses menjaga di TPS dari proses pemungutan hingga perhitungan suara, dan penyerahan hasilnya ke kekelurahan. Terpisah, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengatakan, setiap TPS akan dijaga dua petugas linmas, dimana satu dipintu masuk dan satu lagi di pintu keluar. “Linmas yang berada di pintu masuk ini punya peranan penting, dia orang pertama yang akan mengecek persyaratan para identitas pemilih,” ujarnya. “Mulai dari KTP, bisa fotocopy KTP, KTP digital, kecuali SIM dan KK tidak bisa digunakan,” sambung dia. Tugas dari Satlinmas ini sudah mulai disaat proses kotak suara bergerak ke kelurahan disitu mereka mulai bertugas dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas sampai bergerak ke TPS masing-masing. “Mereka betugas menjaga kotak suara dari kemungkinan bahaya kebakaran dan kebanjiran ketika berada di TPS,” jelasnya. (hms6)

Berita Utama
Samsun Hadiri Penanaman Bibit Mangrove Di Muara Jawa

MUARA JAWA. Provinsi Kalimantan Timur mengadakan penanaman 1000 bibit mangrove, hal ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lahan Basah dan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Jenderal KLHK tentang Penanaman Pohon Serentak. Agenda ini juga dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mahfudz dan dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa, Desa Muara Jawa Ilir, Rabu (7/2/2024). “Penanaman pohon serentak (seluruh Indonesia) ini merupakan upaya konkret dan strategis dalam mengatasi tiga krisis planet, yaitu perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi,” ujarnya. Acara tersebut di hadiri oleh Pj Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang  Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani, Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Ayu Dewi Utari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Samsun, dan Camat Muara Jawa Safruddin, serta pihak-pihak terkait seperti BPDAS Kaltim, Kapolsek Muara Jawa, Danramil Muara Jawa, dan kelompok tani Muara Jawa Ilir. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dalam hal ini menyambut baik kegiatan penanaman pohon yang di laksanakan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, menurutnya aktivitas seperti ini harus dilanjutkan serta dikembangkan terus untuk penghijauan dan menahan abrasi. “karna kalo tidak dilakukan pantai-pantai kita dikhawatirkan terjadi abrasi, lalu untuk menumbuhkan biota di muara jawa,” ucap Samsun. Samsun sapaan akrabnya, juga berharap agar agenda kali ini dapat meningkatkan biota laut yang berkembang seperti ikan, kepiting dan udang di daerah muara jawa. “Yang tentu saja hal ini akan membawa manfaat bagi warga, sehingga wilayah daratnya terjaga, lingkungannya terjaga dan insyaallah banyak manfaatnya,” tutup samsun. (hms7)

Berita Utama
Hadiri Rakor Forkopimda se Kaltim, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Paparkan Peningkatan Partisipsi Pemilih Pemilu 2024

BALIKPAPAN - Menuju pesta demokrasi 2024 yang kian mendekat. Pemantapan kesiapan terus dilakukan guna terjalinnya sinergitas seluruh unsur terutama Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak tepatnya pada 14 Februari 2024. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Kalimantan Timur, sebagai tugas dari Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) yang dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Bupati/Walikota se Kaltim serta Camat se Kaltim. Dengan mengusung tema "Pemantapan Kesiapan Daerah Mendukung Sukses Pemilu 2024 di Kalimantan Timur", kegiatan dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini dibuka dan dipimpin oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (6/2/24) pagi. Pada kesempatan ini pula, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud turut hadir dan menjadi narasumber menyampaikan paparan materi bertema "Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemilu 2024". "Pemantapan kesiapan DPRD (Kaltim) mendukung sukses pemilu 2024 di Kalimantan Timur, pada prinsipnya kami di DPRD sebagai lembaga sudah selesai. Fungsi legislasi, kami sudah membuat aturan bersama Pak Gubernur dan sudah dilaksanakan jauh hari sebelum pelaksanaan. Bahkan kami sudah menganggarkan lebih daripada itu, termasuk juga menganggarkan asuransi untuk panitia pelaksana," papar Ketua DPRD Kaltim Hassanudin Mas'ud Kemudian terkait fungsi anggaran dan pengawasan DPRD yang diungkapkan Hasan juga sudah jauh hari dilaksanakan. Diantaranya dalam pelaksanaan Undang-Undang, pengawasan terhadap APBD maupun pajak pendapatan daerah, indeks pembangunan manusia, baik infrastruktur, pendidikan dan kesehatan hingga kebijakan yang diambil pemerintah, menyusun program Undang-Undang daerah di Badan Bapemperda dan persetujuan program prioritas/usulan anggaran sampai dengan diadakannya penandatanganan APBD Provinsi Kalimantan Tumur serta menyerap aspirasi masyarakat Benua Etam. Lebih rinci lagi Ia memaparkan perihal partisipasi pemilih yang merujuk pada tingkat keterlibatan atau keaktifan warga negara dalam proses pemilihan umum. Terdapat tantangan yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu yaitu meliputi kurangnya kesadaran politik, keterbatasan akses informasi, hambatan logistik dan teknis hingga ketidakpercayaan terhadap sistem. Sehingga menurutnya perlu dilakukan solusi peningkatan partisipasi pemilih dengan cara meningkatkan kesadaran politik melalui pendidikan, memberikan akses informasi yang merata, meningkatkan infrastruktur dan prosedur logistik pemilu untuk mempermudah akses dan partisipasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemilihan. Peran Parpol terangnya juga sangat penting karena bertanggung jawab untuk memberikan edukasi politik, menyampaikan informasi yang jelas dan memobilisasi basis pemilih. Dengan berperan aktif, parpol dapat membangun kesadaran, memperkuat keterlibatan warga dan memastikan pemilihan umum yang demokratis dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses politik," tegasnya. "Partisipasi pemilih yang tinggi dalam pemilihan umum sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi. Suara warga menciptakan legitimasi, mencerminkan pluralitas opini dan memberdayakan masyarakat untuk membentuk masa depan politiknya," tutupnya. Hadir sebagai narasumber lainnya diantaranya Wakil Kejaksaan Tinggi Kaltim Roch Adi Wibowo, Kepala Polisi Daerah Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Rudiansyah, dan Kasdam VI Mulawarman Kaltim Brigjend TNI Bayu Permana serta Bawaslu Kaltim. (hms11)

Berita Sekretariat
Sekretariat DPRD Kaltim Siap Mengikuti Direktif Dari Pj Gubernur

TENGGARONG - Mewakili Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim Hardiyanto menghadiri Rapat Evaluasi Realisasi APBD dan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim TA. 2023, Senin (5/2/24). Bertempat  di Ballroom Hotel Grand Fatma, Tenggarong, rapat dilakukan dengan pembahasan diantaranya mengenai realisasi; (1) pendapatan 2023, (2) realisasi APBD Tahun 2023 terkait belanja dan pengeluaran pembiayaan, (3) realisasi barang dan jasa 2023 dan 2024, (4) realisasi bantuan keuangan dan FCPF 2023, (5) pekerjaan tidak selesai dan catatan penting 2023, (6) realisasi pendapatan APBD 2024, (7) realisasi APBD 2024 dan rencana anggaran kas 2024. Selanjutnya, pembahasan materi terkait penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran. Tahapan dan substansi rancangan awal RKPD 2024, persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, serta persiapan kegiatan nasional dan internasional 2024 di Kaltim. Dalam hal ini, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Hardiyanto menuturkan dengan hasil rapat ini Sekretariat DPRD siap mengikuti direktif dari Pj Gubernur.  "Dengan perencanaan triwulan pertama harus dilakukan dengan benar-benar biar bisa menjadi langkah awal untuk melaksanakan triwulan II,III dan IV" ujar Hardiyanto usai pelaksanaan Rapim di Ballroom Hotel Gran Fatma Tenggarong, Senin (5/2/2024). Lebih lanjut Ia menekankan, DPRD Kaltim akan melakukan review dan melakukan revisi yang realistis, dengan hambatan yang ada baik dari sistem maupun kemampuan atau ketersediaan anggaran yang ada, memperbaiki tata kelola barang milik daerah agar diperbaiki serta optimalisasi pendapatan dengan mendayagunakan aset Barang Milik Daerah pemerintah provinsi. (hms12)

Berita Utama
DPRD Kaltim Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024

SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Senin (5/2/2024). Rakor yang digelar Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir serta dihadiri oleh narasumber yang hadir secara langsung maupun virtual,  para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian dan lembaga, dan Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Hasanuddin Mas’ud mengatakan, ada dua persoalan yang menjadi perhatian dari rakor tersebut, yaitu persoalan disabilitas dan inflasi ketahan pangan. “Ada dua yang dibahas, yaitu soal disabilitas. Jadi disabilitasnya mau dimasukkan kedalam anggaran, mau APBN maupun APBD setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian soal persiapan ketahan pangan atau inflasi karena ada dampak el nino, seperti banjir dan lain sebagainya,” ujar Hasanuddin Mas’ud ketika mengikuti rakor di ruang Audio Visual lantai 2 Kantor DPRD Kaltim. Ia menjelaskan bahwa terkait penanganan terhadap dampak bencana tersebut, berkaitan hal ini dibagi menjadi tiga daerah diantaranya Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.  “jadi ada beberapa menurut prakiraan cuaca, tempat-tempat yang ada banjir dampak dari el nino. Nah itu yang harus segera diantisipasi. Maka itu yang dimasukkan kedalam inflasi ketahanan pangan, dan itu juga dimasukkan kedalam APBN dan APBD setiap provinsi,” jelasnya. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur bersama DPRD diminta untuk melakukan persiapan dalam menghadapi persoalan terkait ketahanan pangan atau inflasi. (hms8)

Berita Utama
RDP Komisi III DPRD Kaltim Bersama Aplikator dan Driver Online, Sepakati Patuhi Aturan Gubernur Soal Tarif

SAMARINDA–Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kaltim, perwakilan aplikator Grab Samarinda dan Kepala Cabang aplikator Maxim Samarinda beserta sejumlah perwakilan Driver Online di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, pada Jumat (2/2/24) pagi. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji memimpin jalannya rapat didampingi Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy dan Mimi Meriami BR Pane. Rapat dilakukan dengan pembahasan mengenai Penerapan dan Pelaksanaan/Realisasi SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/k.673/2023 yang mana pada Surat Keputusan tersebut mengatur tentang tariff batas bawah, tariff batas atas, dan tarif minimal untuk angkutan sewa khusus roda empat (taksi online) yang menggunakan aplikasi online.   Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menuturkan bahwa sudah seyogyanya manajemen aplikator ojek online di Kaltim menjalankan dan mentaati aturan yang telah ditentukan. Tanpa terkecuali, mengingat Surat Keputusan tersebut telah diberlakukan sejak 19 September 2023 lalu semasa kepemimpinan Gubernur Isran Noor. “Kesepakatan saja bersama, karena inikan pasar bebas jangan ada kesenjangan harga. Bagaimana driver dan manajemen aplikator benar-benar mengikuti aturan yang ada di Kalimantan Timur ini. Katakanlah jika memang SK ini dirasa terlalu berat dalam waktu 6 bulan, silahkan diskusi nanti pihak Dishub yang menjembatani. Tapi sekarang, seharusnya dan wajib kita ikuti SK itu. Rubah tariff pada aplikasi sekarang sesuai SK, kita lihat akhir Maret bagaimana dampaknya. Kalau ternyata dampaknya masyarakat dan pengemudi oke-oke saja, ya lanjutkan,” ujar Seno. Sebagaimana yang tercantum pada poin kesatu dalam SK tersebut menyebutkan bahwa tariff batas bawah adalah Rp. 5.000,00 per kilometer, tariff batas atas adalah Rp. 7.600,00 per kilometer, dan tarif minimal adalah Rp. 18.800,00  untuk jarak tempuh pertama 4 kilometer. Sementara, tarif yang tertera pada aplikasi jasa ojek online di Samarinda lebih rendah, tidak sesuai dengan ketentuan tarif dalam SK Gubernur yang ada. “Jadi kami minta segera dilakukan SK Gubernur ini, kita putuskan mulai jam 00.00 Wita malam hari ini tanggal 3 Februari 2024, pihak aplikator ojek online melapor kepada penyelenggara Pusat untuk Kalimantan Timur (tarifnya) harus sudah berubah sesuai SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/k.673/2023. Dinas Perhubungan Kaltim menindaklanjuti kegiatan ini dan kita lihat besok pelaksanaanya,” tegas Seno. Lebih lanjut Ia menekankan, DPRD Kaltim siap dan sigap melaporkan terhadap aplikator yang tidak menerapkan SK Gubernur kepada Pj Gubernur Kalimantan Timur untuk segera mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 sampai dengan pencabutan izin operasional di Provinsi Kalimantan Timur. RDP kemudian ditutup dengan penandatanganan kesepakatan penerapan SK Gubernur Nomor: 100.3.3.1/k.673/2023 oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Anggota Komisi III Agus Suwandy dan Mimi Meriami BR Pane, Kabid LLAJ Dishub Kaltim Endang Suherlan, Perwakilan Aplikator Grab Arief Lutfie, Kacab Aplikator Maxim Budi W Putra dan Perwakilan Tepian Driver Online Lukman. Bahwa skema tariff pada aplikasi jasa ojek online akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku yang mana tarif yang diberlakukan merupakan tariff bersih di luar potongan, promosi dan marketing dari aplikator. Yakni tarif 0 sampai dengan 4 km sebesar Rp. 18.800. (hms11)

Berita Utama
Muhammad Udin Hadiri Peresmian Kantor Desa Selangkau Dan Ekspor Perdana Produk UMKM Ke Singapura Dan Eropa

KUTAI TIMUR. Pada hari kedua kunjungan Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik di Kutai Timur (Kutim), Anggota DPRD Kaltim Muhammad Udin turut serta dalam peresmian kantor Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang, Kamis (1/2/24). Acara tersebut di isi dengan pelepasan ekspor perdana produk UMKM frutiboks dan kalbana ke Singapura dan Eropa. Kemudian dirangkai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan pita dan kue songkolo. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, jajaran pejabat dilingkup Pemprov Kaltim, forkopimda Kutim. Selanjutnya rombongan menyempatkan untuk meninjau langsung rumah produksi UMKM Desa Selangkau. Dalam kesempatan itu, Muhammad Udin mengatakan, budidaya pisang kepok grecek yang menjadi andalan Desa Kaliorang seperti yang disampaikan oleh Pj. Gubernur bahwa ada solusi yang dikemukakannya. “Ada sedikit solusi yang terbaik yang disampaikan pak gubernur berkaitan dengan bagaimana kita mengelola hasil perkebunan kita, bukan hanya menjual mentah tetapi menjual dari segi bahan olahan atau UMKM,” ucapnya. Dalam sambutannya, Akmal Malik atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim mengucapkan selamat kepada masyarakat dan jajaran Pemerintah Desa Selangkau yang telah memiliki kantor desa. “Tentu saja kantor ini akan semakin menberikan kemudahan melayani keperluan administrasi masyarakat Desa Selangkau,” kata Akmal Malik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Kutim yang ikut terlibat membangun kantor desa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). “Terimakasih Indexim dan Kobexindo, juga PT KPC yang sudah duluan membuka jalan yang bisa kami lewati,” ujarnya. Dilain pihak, Camat Kaliorang Rusmono dalam laporannya menjelaskan bahwa Kantor Desa Selangkau merupakan bantuan CSR dari PT Indexim Coal dan PT Kobexindo Cement. “Alhamdulillah, akhirnya kami memiliki gedung kantor desa yang megah, ini berkat CSR perusahaan di desa kami,” ungkapnya. Rusmono juga menyebutkan potensi desanya, seperti pengembangan pariwisata, pertanian dan tanaman holtikultura, baik tanaman padi sawah 700 hektar, tenaman buah pisang, dan sektor perikanan dan kelautan. “Taglinenya desa kami awalnya desa wisata, Dewa AIR atau Desa Wisata Aman Indah Ramah,” tandasnya. (hms8)

Berita Utama
Sambangi DPRD Kaltim, Manajemen PT. Garuda Indonesia Balikpapan Sosialisasikan Penawaran Spesial Penerbangan

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji didampingi Anggota DPRD Kaltim Harun Ar Rasyid, J. Jahidin, dan Sutomo Jabir berserta Pejabat Fungsional, Tim Ahli dan Staf Sekretariat DPRD menerima kunjungan manajemen PT. Garuda Indonesia di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1, pada Kamis (1/2/24). Kedatangan manajemen PT. Garuda Indonesia ke DPRD Kaltim kali ini ialah ingin mensosialisasikan penawaran harga spesial penerbangan kepada jajaran Anggota Dewan maupun Sekretariat DPRD Kaltim. Mengacu pada pagu skema harga NKRI sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI, penawaran harga spesial penerbangan untuk perjalanan dinas dari  PT. Garuda Indonesia yang diajukan kepada DPRD Kaltim ialah dengan selisih 12% untuk kelas ekonomi dan  40% untuk kelas bisnis dari harga normal atau yang di publish. Selain itu, Anggota Dewan maupun Sekretariat DPRD Kaltim yang ingin melakukan penerbangan perjalananan dinas juga diberi kemudahan dalam melakukan pemesanan tiket.  Tanpa harus datang dan cukup melakukan pemesanan melalui komunikasi online atau via telepon ke nomor Ticketing Office PT.Garuda Indonesia. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dalam hal ini menyambut baik penawaran tersebut karena menurutnya harga penerbangan yang diberikan sangat baik dan cukup terjangkau. “Dari pertemuan ini, kita mendapatkan benefit yang bagus karena saat ini kita sudah menggunakan Perpres 53 Tahun 2023 dengan komposisi lumpsum untuk penerbangannya. Alhamdulillah Garuda merespon dengan baik, mereka datang kesini dengan beberapa alternatif atau tawaran benefit yang sangat bagus bagi anggota dewan maupun buat Sekretariat,” ucap Seno Aji saat ditemui usai menerima kunjungan Manajemen PT. Garuda Indonesia. Atas penawaran spesial yang disuguhkan, Seno percaya anggota dewan bakal menyambut baik, dan tawaran ini segera ditindaklanjuti dengan Maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta itu. “Tentu saja akan kita tindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan Garuda, supaya para anggota dewan bisa menggunakan airlines tersebut. Kemudahan ada keuntungannya ada, kemudian diskonnya juga banyak. Saya rasa sangat bagus benefit yang ditawarkan oleh Garuda,” katanya penuh semangat. Lebih lanjut Ia menegaskan, setelah adanya kerja sama atau MoU dengan pihak PT Garuda Indonesia, selanjtunya pada pelaksanaannya, akan dilakukan pendataan lebih lanjut. “Sementara ini masih pada tahap diskusi awal. Selanjutnya, akan ada pola kerjasama yang lebih detail dibahas antara DPRD Kaltim dengan PT Garuda Indonesia,” jelas Seno. (hms6)

Berita Utama
Bapemperda Terima Usulan Pemprov Kaltim tentangRanperda RPJP Daerah

SAMARINDA. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menerima usulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Ketua Bapemperda Rusman Ya’qub menjelaskan usulan agar dimasukannya tambahan satu ranperda di luar program legislasi daerah 2024 yang telah ditetapkan tersebut disampaikan Biro Hukum Pemprov Kaltim. Untuk itu, sesuai mekanisme Propemperda akan melaporkan pada rapat paripurna DPRD Kaltim untuk diketahui dan disepakati. “Pada rapat Banmus nanti akan dimasukan dalam agenda rapat paripurna dalam waktu terdekat,”kata Rusman usai pimpin rapat kerja Bapemperda dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim, Kamis (1/2/2024). Seperti diketahui, RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup periode 20 tahun. RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang berisikan RPJP Nasional untuk Tahun 2005-2025. Pada rapat kerja Bapemperda dan Biro Hukum tersebut, Rusman menjelaskan pihaknya juga membahas tentang penjadwalan pembahasan ranperda. Dari total sebelas ranperda yang ditetapkan akan dibahas di tahun ini, kemudian dibagi dalam tiga triwulan. Untuk triwulan pertama 2024 ada empat ranperda, dua inisiatif DPRD dan dua inisiatif Pemprov Kaltim. Ia menjelaskan bahwa guna memaksimalkan pembahasan maka Bapemperda membuat trobosan berupa satu pansus membahas tiga rancangan peraturan daerah. Seperti Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah, yakni Mandiri Migas Pratama, Jamkrida, dan Kehutanan. “Pembahasan tiga Ranperda oleh satu pansus dikarenakan secara substantif sama yaitu tentang perubahan badan hukum. Sehingga apabila dipisah atau dibahas masing-masing pansus menjadi kurang efesien dari segi waktu dan lainnya,”terangnya.(hms4)

Berita Utama
Muhammad Udin Dampingi Pj. Gubernur Kaltim Meninjau KEK MBTK

KUTAI TIMUR. Dalam lawatannya di Kutai Timur (Kutim), Anggota DPRD Kaltim Muhammad Udin bersama rombongan Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang berada di Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutim. Dalam kunjungan tersebut, tampak hadir Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Asisten Administrasi dan Perekonomian Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad, sejumlah pejabat Pemprov Kaltim, Dirut Perusda MBS Aji Muhammad Abidharta Wardhana dan jajaran Pemkab Kutim. Kunjungan itu untuk membahas beberapa kendala akibat dari lemahnya pergerakan KEK MBTK seperti persoalan kelembagaan, insfratruktur yang kurang memadai dan minat investor yang rendah. Meskipun sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi sejak 1 April 2019, namun total investasi yang masuk KEK MBTK hingga 2023, hanya sekitar Rp 100 miliar. Padahal investasi di kawasan ekonomi khusus lainnya sudah mencapai triliunan rupiah. Dengan sebab itu, pemerintah pusat mengultimatum akan mencabut kawasan ekonomi khusus di Maloy apabila tidak memenuhi beberapa persyaratan. Beberapa persoalan infrastruktur yang dipertanyakan oleh investor seperti contoh Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) kemudian terkait pengelolaan sampah. Dalam pertemuan di kantor KEK MBTK, Kamis, (1/2/2024), Muhammad Udin mengatakan bahwa DPRD Kaltim menunggu untuk berdiskusi kepada pihak MBTK terkait titik permasalahan. “Kalau kita bicara investor, ya memang ribet dan susah,” sebut politisi partai Golkar ini. Ia meminta pihak MBTK untuk bersikap terbuka dan bersedia menyampaikan dengan jujur apa yang menjadi kendalanya. “Sampaikan datanya secara terang benderang, nanti kalau pak Pj. Gubernur kalau menghadap ke presiden atau kementerian terkait itu tidak malu. Permasalahannya ada di diri kita, dan kita belum pernah mengevaluasi,” ujarnya. Ia mengharap kepada pemerintah provinsi agar dapat berdiskusi terkait hal tersebut, khususnya pada Komisi III. “Kami di Komisi III selalu terbuka. Kami akan mendukung pembangunan khususnya yang ada di Maloy ini,” kata anggota Komisi III di DPRD Kaltim ini. Dilain pihak, Akmal Malik berharap, semua kekurangan persyaratan KEK MBTK agar bisa selesai dalam waktu kurang dari satu tahun. “Makanya kita harus selesaikan dalam waktu kurang dari lima bulan. Mudah-mudahan bukan karena hal non teknis,” sebutnya. Akmal Malik sangat berharap, bahwa pusat tidak menghapus KEK MBTK, apalagi kawasan ini akan menjadi kawasan super hub Ibu Kota Nusantara. Usai pertemuan, Muhammad Udin bersama rombongan Pj. Gubernur menyempatkan untuk meninjau kondisi pelabuhan Maloy dan lanjut ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) di KEK MBTK. (hms8)

Berita Utama
Komisi II Gelar RDP Bersama DPTPH, Bahas Program Kerja Strategis Sektor Pertanian Tahun 2024

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Kamis (01/02/2024). Rapat ini digelar dalam rangka membahas Program Kerja Strategis Sektor Pertanian Tahun 2024. RDP ini dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Sapto Setyo Pramono dan dihadiri Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim Rini Susilawati, beserta staf dan jajarannya. Sapto Setyo Pramono mengatakan, pihaknya merasa perlu melakukan sinkronisasidata terutama persoalanturunnya hasil produksi pertanian di Kaltim. Menurut Sapto, jika terjadi penurunan produksi dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan kurangnya pasokan air bagi lahan pertanian maka harus dicarikan solusi.Misalnya, sumur bor yang menjadi sarana air baku untuk lahan pertanian. Kemudian lanjutnya, kebiasaan masyarakat yang tidak mengacu pada tata kelola sektor pertanian yang benar membuat produksi menjadi terbatas.Selain itu, dikarenakan sosialisasi ke masyarakat yang kurang membuat mereka terus menerus memakai budaya pengelolaan pertanian secara tradisional. “Kemudian banyak hal lain, termasuk masalah pendataan, dan luasan cakupan. Maka tadi saya minta mengusulkan dari pihak pertanian untuk membuat single data identity.Nanti saya membuat kajian dan itu harus segera mungkin dilaksanakan,” ujar Politikus Golkar itu. Ia juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan revitalisasi masalah irigasi lahanpertanian karena masalah lahan bukan hanya pertanian saja akan tetapi ada pula hubungannya dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).“Kedepannya, akan ada rapat koordinasi melibatkan Badan Pusat Statistik, Dinas PU dan dinas terkait lainnya” tandasnya.(hms9)

Youtube DPRD Provinsi Kalimantan Timur