DPRD Kalimantan Timur Pemerintahan
55 Anggota Dewan 4 Komisi 7 Fraksi Partai
Dr.Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E
Ketua
Ekti Imanuel, S.H., M.M.
Wakil Ketua
Ananda Emira Moeis, S. Sn
Wakil Ketua
Hj. Yenni Eviliana, SE
Wakil Ketua
Dra. Hj. Norhayati Usman,M.Si
Sekretaris Dewan
---Salin.jpg "Ekti Imanuel, S.H., M.M.")
Hadiri Musrenbang RKPD 2027, DPRD Kaltim Perkuat Sinergi Pembangunan Sungai Kunjang
9 4 Februari 2026
Wakil Ketua III DPRD Kaltim Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026
BOGOR - Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026). Rakornas tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia. Kegiatan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional, sekaligus menyelaraskan kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yenni Eviliana menyampaikan bahwa kehadiran unsur legislatif daerah dalam forum nasional ini sangat penting untuk memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal di daerah, termasuk di Kalimantan Timur. “Rakornas ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentu mendukung langkah-langkah pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan, sekaligus mengawal agar kebijakan yang dihasilkan tetap selaras dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” ujar Yenni Eviliana. Ia menambahkan, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program nasional, serta mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang.
DPRD Kaltim Turun ke Samboja, Soroti Dampak Tambang Batubar
KUKAR. Keluhan warga yang selama ini terpendam akhirnya mendapat perhatian serius. Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan peninjauan lapangan ke lokasi tambang batubara PT Singlurus Pratama di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (2/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat terkait persoalan ganti rugi lahan serta dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai belum sepenuhnya diselesaikan. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, bersama pimpinan dan anggota Komisi III lainnya. Agenda tersebut merupakan bagian dari tugas khusus kedewanan yang berlangsung selama 2 hingga 4 Februari 2026, dengan fokus utama pada pengawasan aktivitas pertambangan dan perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah tambang. Abdulloh menjelaskan bahwa kunjungan ke Samboja didasari laporan warga Anggosari yang mengaku lahannya terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Sejumlah lahan warga disebut dilalui bahkan terkepung area tambang, sementara proses ganti rugi belum tuntas hingga saat ini. Kondisi tersebut memicu keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat. “Kunjungan hari ini berdasarkan laporan masyarakat Samboja, khususnya warga Anggosari. Ada beberapa warga yang tanahnya dilalui dan dikepung tambang Singlurus, namun haknya belum diselesaikan sampai sekarang,” ujarnya. Dalam peninjauan tersebut, Komisi III DPRD Kaltim mempertemukan kedua belah pihak, yakni perwakilan masyarakat dan manajemen PT Singlurus Pratama. Abdulloh menegaskan bahwa baik kuasa hukum masyarakat maupun kuasa hukum perusahaan telah hadir dan menyatakan komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang ada. DPRD, kata dia, akan terus memantau proses tersebut hingga ada kepastian ganti rugi bagi warga terdampak. “Saya bersyukur hari ini kedua belah pihak hadir. Proses sudah berjalan, tinggal kita kawal bersama sampai ada titik temu dan masyarakat mendapatkan haknya,” tegasnya. Terkait dampak aktivitas tambang, Abdulloh mengakui bahwa kegiatan pertambangan selalu memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, keberadaan tambang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun di sisi lain, apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, longsor, dan gangguan terhadap pemukiman warga menjadi persoalan serius. “Kalau perusahaan tidak menjalankan aturan dengan benar, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Inilah yang harus kita benahi,” katanya. Ia juga menyoroti persoalan jarak aman tambang dengan pemukiman warga. Berdasarkan ketentuan, aktivitas pertambangan seharusnya memiliki jarak minimal 500 meter dari pemukiman. Namun dari temuan lapangan, jarak tersebut diduga tidak terpenuhi, sehingga memicu dampak lingkungan seperti longsor dan pencemaran. “Faktanya, belum sampai 500 meter sudah ada dampak ke masyarakat. Ini yang perlu menjadi perhatian serius perusahaan,” ungkap Abdulloh. Ke depan, Komisi III DPRD Kaltim akan memprioritaskan penyelesaian ganti rugi lahan warga secara bertahap. Selain itu, perusahaan juga diminta segera memperbaiki dampak fisik yang ditimbulkan, seperti kerusakan tanah dan potensi longsor, agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman. “Kita fokuskan dulu penyelesaian ganti rugi satu per satu. Yang terdampak harus diganti, yang longsor diperbaiki. Setelah itu baru kita bicara tahapan berikutnya,” pungkasnya. Melalui peninjauan lapangan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Timur berharap tercipta keadilan bagi masyarakat terdampak sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terjaga. (hms7)
Abdul Giaz: Kick Off Piala Dunia 2026 TVRI Jadi Pemantik Sepak Bola Rakyat
SAMARINDA. Kick Off Bola Gembira Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar TVRI Kalimantan Timur resmi berlangsung di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Minggu (01/02/26). Kegiatan ini menjadi tanda dimulainya rangkaian sosialisasi Piala Dunia 2026 kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menilai penayangan Piala Dunia 2026 oleh TVRI Kaltim sebagai sebuah capaian strategis yang patut dibanggakan. Ia menyebut TVRI memiliki peran istimewa sebagai satu-satunya lembaga penyiaran di Indonesia yang dipercaya menayangkan ajang sepak bola dunia tersebut. “TVRI sebagai official broadcaster satu-satunya di Republik ini merupakan suatu hal yang sangat membanggakan. Hak siar ini adalah prestasi bagi sebuah lembaga penyiaran,” ujar Seno. Menurutnya, hak siar Piala Dunia 2026 yang dimiliki TVRI memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. TVRI dinilai menjadi akses utama masyarakat untuk menikmati tayangan televisi, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh stasiun televisi lain. “Dengan adanya hak siar ini, kita dapat memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Kaltim, dari ujung selatan hingga ujung utara,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji juga menyampaikan apresiasi kepada Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, atas keberhasilan membangun komunikasi dengan berbagai pihak hingga TVRI dipercaya menjadi penyiar resmi Piala Dunia 2026. “Sekali lagi, salut dan terima kasih juga untuk Pak Direktur Utama TVRI, Pak Iman Brotoseno, yang telah berhasil membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Indonesia dan juga FIFA, sehingga TVRI dipercaya menjadi penyiar resmi,” ujarnya. Sementara itu, mewakili Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz menyampaikan bahwa kegiatan Kick Off Piala Dunia 2026 yang diinisiasi TVRI dapat menjadi pemicu bangkitnya kembali gairah sepak bola rakyat di tengah masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. Giaz menuturkan, sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di berbagai lapisan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, kick off penayangan Piala Dunia melalui TVRI dinilai sebagai momentum strategis untuk menghidupkan kembali semangat sepak bola rakyat. “Sepak bola itu olahraga yang sangat merakyat. Tidak hanya di kota, sampai pelosok desa pun sepak bola dikenal semua orang,” ujarnya. Melalui kegiatan kick off tersebut, Giaz berharap penayangan Piala Dunia di TVRI dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, sehingga seluruh kalangan dapat menikmati pertandingan tanpa hambatan akses, sekaligus menumbuhkan kembali kecintaan terhadap olahraga sepak bola. “Mudah-mudahan Piala Dunia broadcast-nya dipegang TVRI sehingga jangkauannya luas dan masyarakat bisa menikmati. Yang terpenting, kita ingin menghidupkan kembali kegemaran masyarakat terhadap sepak bola,” katanya. Lebih lanjut, Giaz menambahkan bahwa momentum kick off Piala Dunia ini juga diharapkan mampu mendorong aktivitas pembinaan sepak bola, termasuk menjadi ajang penjaringan bibit atlet sejak usia dini. “Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya menjaring atlet agar suatu saat Indonesia bisa tampil di Piala Dunia dan berprestasi,” ucapnya. (hms7)
Rapat Paripurna Ke-49 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-48 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-46 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
Rapat Paripurna Ke-46 DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kalimantan Timur
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
