Cenderung Kondusif, Kaltim Peringkat 5 Provinsi Rawan Gangguan Pemilu
Rapat Internal Pansus Pokir DPRD Kaltim, Bahas Kerangka Acuan Kerja
Sayid Muziburrachman Hadiri Lounching Gugus Tugas Polri: Dukung Misi Asta Cita Presiden RI, dan Ketahanan Pangan Nasional
DPRD Kaltim Hadiri Pembukaan Kemilau Kaltim Fest 2024
Rapat Internal Sekretaris DPRD Kaltim bersama Pejabat Struktrural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim
Sekretaris DPRD Kaltim Pimpin Apel Pagi di Halaman Gedung B Kantor DPRD Kaltim
-thumb.jpg)
Rapat Internal Pansus Pokir DPRD Kaltim, Bahas Kerangka Acuan Kerja
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim menggelar rapat internal di Ruang Edelwies Hotel Astara Balikpapan, Rabu (20/11). Rapat tersebut dalam rangka membahas kerangka acuan kerja Pansus Pokir tahun 2026. Memimpin rapat, Ketua Pansus Pokir Baharuddin Demmu didampingi Wakil Ketua Pansus Pokir Muhammad Samsun dan Anggota Pansus Pokir diantaranya Selamat Ari Wibowo, Baba, Apansyah, Damayanti, Firnadi Ikhsan, Salehuddin, Agus Aras dan Sapto Setyo Pramono. Hadir pula Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, dan Tim Ahli Pansus yaitu Eko Priyo Utomo, Surahman, Kahar A Bahri dan Adam Muhammad. Dikatakan Baharuddin Demmu, rapat kali ini adalah rapat pertama Pansus Pokir dalam kaitannya untuk menyusun acuan kerja, draft jadwal kegiatan dan usulan pokir. “Mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan satu atau sebelum lah, karena ditunggu juga oleh pemerintah,” ujar politisi PAN ini. Ia menegaskan bahwa, dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini sekda sudah mengeluarkan peringatan kepada DPRD agar seluruh usulan harus masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). “Tidak boleh lagi ada usulan yang tidak masuk dalam SIPD,” jelasnya. Kemudian ia mengajak agar bersama-sama membuat jadwal dan tahapan-tahapan pada saat berdiskusi bersama pemerintah. “Dan kepada Tim Ahli,kita bikin surat, nanti kepada individu, kepada fraksi mengenai kalau ada usulan-usulan yang nanti direkap sehingga itu juga dibawa dalam rapat-rapat,” ujar pria yang biasa disapa Bahar ini. (hms8)
-thumb.jpg)
Cenderung Kondusif, Kaltim Peringkat 5 Provinsi Rawan Gangguan Pemilu
SAMARINDA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilu dan pemilihan serentak 2024. Hasilnya, Kaltim menduduki peringkat lima besar sebagai provinsi rawan gangguan pemilu Tahun 2024. Diatas Kaltim, Provinsi Jawa Barat yang menduduki posisi ke empat, Maluku Utara dan Sulawesi Utara posisi tiga dan dua, sedangkan Provinsi DKI Jakarta posisi pertama. Padahal, sepanjang pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Kaltim tergolong cukup kondusif baik pemilihan umum, legislatif, presiden, hingga pemilihan kepala daerah. Lalu apa yang menjadi indikator IKP tersebut ?. Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menjelaskan yang menjadi dasar penilai dimaksud besar kemungkinan karena di Kaltim calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi politik Pilkada Tahun 2024 hanya dua pasangan calon. “Dinilai rawan, kalau menurut saya itu karena calonnya hanya dua, dan keduanya berkompetisi dengan baik dan semaksimal mungkin. Sedangkan Jakarta kenapa peringkat pertama karena calonnya (kepala daerah) ada tiga dan juga berjuang dengan maksimal,” jelas Sigit Wibowo saat hadiri Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kedua dalam rangka Persiapan dan Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Rabu (20/11/2024). Selain itu, penduduk Kaltim yang heterogen juga menjadi salah satu indikator yang mendasari Kaltim menjadi provinsi rawan gangguan pemilu. “Semua suku ada di Kaltim, semuanya hidup dengan damai,”tuturnya. Kendati demikian, menurutnya seluruh warga Kaltim harus optimis bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 akan berjalan lancar, tertib, dan kondusif sebab berdasarkan pelaksanaan pemilu di Kaltim cenderung aman. Politikus PAN itu menghimbau seluruh pihak agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, mengedepankan kepentingan Kaltim secara umum karena menjaga kondusifitas kemanan Pilkada bukan hanya tanggungjawab pihak kemanan dan penyelenggara pemilu saja tetapi semua orang. Terlepas dari itu semua, Ia mengaku memberikan apresiasi kepada KPU Kaltim dan Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu atas pelaksanaan kegiatan pada Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kedua dalam rangka Persiapan dan Pasca Pemilihan Tahun 2024. Menurutnya, kegiatan yang dihadiri ratusan orang tersebut bertujuan guna meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Hal ini didasarkan pada angka partisipasi pemilih yang masih rendah untuk pilkada, sehingga diharapkan 27 November mendatang angka partisipasi pemilih di Kaltim ditarget mencapai 77,5 persen.(hms4)
-thumb.jpg)
Sayid Muziburrachman Hadiri Lounching Gugus Tugas Polri: Dukung Misi Asta Cita Presiden RI, dan Ketahanan Pangan Nasional
BALIKPAPAN. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman menghadiri Launching Gugus Tugas Polri dalam Mendukung Ketahanan Pangan, di Batalyon C Satbrimob, KM 13 Karang Joang, Balikpapan, Rabu (20/11/2024). Kegiatan ini dilakukan acara nasional, dan serentak di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Adapun Gugus Tugas Polri ini diluncurkan guna mendukung misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan. Muzib, sapaan akrabnya, mengatakan, pembentukan gugus nasional ini merupakan gerakan nasional seluruh Indonesia yang diadakan oleh Kapolri dan Panglima TNI demi menyukseskan ketahanan pangan. “Ketahanan pangan ini kita harus gotong royong. Bukan hanya Polri-TNI, ataupun kelompok tani dan peternak maupun nelayan,” ujarnya. Kesuksesan misi Asta Cita Presiden RI mengenai swasembada pangan ini harus melibatkan seluruh elemen. Termasuk pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi sehingga ketahanan pangan ini bisa terwujud. “Semoga kegiatan seperti ini berkelanjutan. Tak hanya itu, bagi masyarakat yang punya lahan tidur, lebih baik lahan tersebut dimanfaatkan jadi lahan produktif, yang mana nanti hasilnya bisa jadi supply makanan bergizi,” terang muzib. Apalagi lanjut dia, Swasembada pangan ini merupakan bagian dari skala prioritas pemerintah saat ini “Terima kasih juga kepada Polri-TNI yang sudah bekerja keras dengan melakukan konsolidasi sampai tingkat bawah. Ayo berkebun, ayo bertani dan ayo beternak.” seru Politisi Golkar ini. Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, menyampaikan Launching Ketahanan Pangan dilakukan di lahan seluas 1.5 hektar di Mako Satbrimob Polda Kaltim KM. 13 Balikpapan. Launching gugus tugas ini disebut sebagai langkah awal menjalankan program Presiden. “Hari ini (kemarin) melakukan Launching Gugus Tugas Program Ketahanan Pangan menindaklanjuti program Asta Cita bapak Presiden. Program itu di follow up dengan cepat oleh Bapak Kapolri dengan melakukan konsolidasi program yang salah satunya adalah ketahanan pangan,” kata Kapolda Kaltim. Launching dilakukan di lahan seluas 1.5 hektar, ditanami beberapa jenis palawija, semangka, singkong, kacang tanah, kangkung, dan jagung. “Hari ini kita launching ketahanan pangan di lahan seluas 1.5 dan ditanami berbagai jenis bibit,” kata Kapolda. Jenderal bintang 2 itu menilai, program itu dijalankan dengan semangat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi, ketahanan pangan sangat penting demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan kemajuan dari segala aspek. “Program ini semangatnya yaitu semangat kolaboratif, kolektif dengan kerjasama semua pihak,” ujarnya. Kapolda Kaltim juga menyebut langkah Polda Kaltim sebagai komitmen kuat mendukung program presiden. Salah satunya dengan menjalankan program ketahanan pangan di Mako Brimob Polda Kaltim KM. 13 Balikpapan. “Ketahanan pangan tidak hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat bergizi. Ini sangat penting untuk mencegah stunting, yang hingga kini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup signifikan di daerah kita,” tutup Kapolda. (adv/hms6)
Ananda Emira Moeis: Peningkatan Kualitas SDM Lokal Kunci Menghadapi Tantangan IKN
SAMARINDA. Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan yang datang seiring pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim. Menurutnya, peluang yang hadir dengan adanya IKN harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat lokal yang memiliki keterampilan yang memadai. “IKN membuka banyak peluang, tetapi yang lebih penting adalah apakah masyarakat lokal memiliki keterampilan yang cukup? Tanggung jawab ini ada di tangan kita untuk mempersiapkannya,” ujar Ananda. Ia mengungkapkan bahwa peningkatan keterampilan masyarakat Kaltim sangat dibutuhkan agar mereka tidak hanya menjadi penonton dalam proyek besar ini, tetapi juga dapat berperan aktif. Politikus PDIP ini mendorong pemerintah untuk memberikan solusi nyata melalui pelatihan teknis dan pengembangan kemampuan, termasuk kemampuan bahasa asing, bagi masyarakat Kaltim yang belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. “Pemerintah harus mengambil langkah nyata dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan masyarakat,” tambahnya. Menurutnya, kebijakan proaktif dari pemerintah dalam pengembangan SDM lokal akan membuka peluang bagi warga Kaltim untuk berkompetisi dalam proyek besar tersebut. Ananda juga menekankan pentingnya persaingan yang sehat antara warga lokal dan pekerja luar, namun ia berharap warga Kaltim dapat menjadi pemain utama di daerahnya sendiri. “Saya tidak ingin menutup kesempatan bagi pekerja luar, tetapi warga Kaltim harus memiliki keunggulan dan kemampuan untuk bersaing di daerahnya sendiri,” pungkas Ananda. (Adv/hms7)
-thumb.jpg)
Pansus Renja Gelar Rapat Internal, Bahas Rencana Kegiatan Tahun 2026
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 menggelar rapat internal guna menyusun rencana kegiatan tim Renja DPRD Kaltim tahun 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Renja Sarkowi V Zahry didampingi Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua Pansus Renja Muhammad Darlis Pattalongi serta Anggota Pansus Renja yakni Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Andi Satya Adi Saputra dan La Ode Nasir. Rapat yang digelar di Ruang Daffodil Lavender lantai 6 Astara Hotel Balikpapan, Selasa (19/11) tersebut juga dihadiri Tim Ahli Pansus Renja yaitu Dadang Imam Ghozali, Farah Silvia, Masrul dan Sutarno Wijaya. Ananda Emira Moeis mengatakan, pada rapat perdana Pansus Renja ini, sesuai dengan jadwal perlu kiranya membahas sedetail mungkin dan secara komprehensif. “Rencana kerja apa saja yang sudah kita sempurnakan dan yang belum kita masukkan. Asas kebersamaan, asas semuanya harus bisa terpayungi semua,” jelas politisi PDI Perjuangan ini. Pasalnya, hasil dari Pansus Renja nantinya akan masuk pada pembahasan rancangan awal (ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026. Selanjutnya, Sarkowi V Zahry mengatakan pada dasarnya dalam rapat perdana Pansus Renja ini, ada dua hal yang menjadi topik pembahasan. Pertama, yaitu menyusun tema karena pansus memiliki masa kerja tiga bulan dan sejauh mana pansus bisa menyusunnya, apakah satu bulan atau sampai tiga bulan. Yang kedua, lanjut Sarkowi, yaitu pengkajian masalah berdasarkan pengalaman dari para anggota, semisal kegiatan reses dan lainnya. “Intinya, renja ini seperti kita ketahui menjadi pedoman kegiatan kita. Dan tidak hanya kita, tapi juga sekretariat sebagai suporrting kegiatan kita,”ujar Sarkowi. (hms8)
-thumb.jpg)
Lakukan Pengecekan Kesiapan Pilkada di Kukar, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud : Tidak Ada Kendala yang Berarti
TENGGARONG. Setelah melakukan pengecekan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur di Wilayah Kota Bontang, Selasa (19/11/2024), dihari yang sama rombongan yang terdiri dari Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avian, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto, melanjutkan pengecekan di Gudang KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjelaskan dari hasil keterangan KPU dan Bawaslu Kutai Kartanegara persiapan pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024 berjalan cukup baik sesuai jadwal tahapan yang ditentukan. Walaupun demikian, menurutnya, terkait validasi DPT pemilih pemula mencapai mendekati seribu orang. “Jumlah ini tidak sedikit, harus benar-benar dipastikan, terutama saat pemilihan sudah usia 17 tahun harus segera dibuatkan KTP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya,”sebutnya. Selain itu, yang menjadi perhatian Politikus Golkar itu pada pengecekan di KPU terkait distribusi logistik. Hal ini dikarenakan dilihat dari tipologi Kutai Kartanegara teradapat wilayah yang sulit bahkan tidak dapat dijangkau jalur darat dan harus menggunakan transportasi kapal atau perahu. “Untuk alat angkut perairan pada pertemuan tadi penyelenggara pemilu dibantu oleh Forkopimda termasuk Pol air di bawah naungan Polda Kaltim. Jadi tadi informasinya tidak ada kendala yang berarti,” terang Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud. Hamas menambahkan untuk surat suara rusak atau kurang cetak pihak KPU Kukar telah melakukan koordinasi dengan pihak percetakan dan segera diselesaikan sesegera mungkin sehingga semua surat suara sudah siap didistribusikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. (adv/hms7)
-thumb.jpg)
Pengecekkan Kesiapan Pilkada di Bontang, DPRD Kaltim Berikan Apresiasi Pada Penyelenggara Pemilu
BONTANG. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud serta Anggota DPRD Kaltim Sulasih dan Agus Aras ikuti kegiatan pengecekan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur di Wilayah Kota Bontang, Selasa (19/11/2024). Rombongan dipimpin Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Pj Walikota Bontang Munawwar, dan Forkopimda Kaltim. Tiba di Bandara PT Badak LNG Bontang pukul 09.13 Wita dengan menggunakan helikopter, rombongan bertolak ke Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang guna mendapatkan informasi tentang pengawasan pemilu. Ketua Bawaslu Bontang Aldy Artrian menjelaskan pengawasan kampanye yang telah dilakukan Bawaslu sebanyak 707. Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 134.567 pemilih yang tersebar di 277 TPS. “Ada lima laporan dan sudah dilakukan penanganan. Terkait penyelesaian sengketa waktu tahapan pencalonan perseorangan Pilkada akan tetapi diselesaikan dengan mediasi,” jelasnya. Ia menambahkan sosialisasi pengawasan partisipatif Panwascam guna meningkatkan jumlah penggunaan hak pilih masyarakat sudah seratus persen dilaksanakan. “Terkait informasi yang berkembang terkait oknum ASN yang terlibat dukungan politik kepada salah satu calon kepala daerah dalam proses pengumpulan data dan informasi,” tuturnya. Setelah Bawaslu, rombongan bertolak menuju Kantor dan gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang untuk melihat langsung proses pelipatan surat suara dan pengepakan kedalam kotak suara. Ketua KPU Bontang Muzarroby Renfly menuturkan kegiatan sortir lipat dan memasukkan kedalam kotak suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 Wita. Dalam pelaksanaanya diawasi petugas KPU, petugas kemanan dan Bawaslu. “Petugas selain mendapatkan upah juga mendapatkan suplemen dan vitamin untuk menjaga kebugaran,” terangnya. Usai mengecek gudang KPU, rombongan melanjutkan melakukan kunjungan dan pengecekan kesiapan pasukan sekaligus peralatan pengamanan Pilkada serentak 2024 di Mapolres Bontang. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengapresiasi kinerja penyelenggara Pilkada yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pihaknya berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan lancar dan kondusif. Menurutnya, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk terus mengajak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya pada pemilih pemula agar peduli dan menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak Tahun 2024. “Kerja siang hingga malam hari terutama pada pengawasan kampanye, hingga seminar dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta OKP dan ormas agar pelaksanaan pemilu berjalan maksimal,”imbuhnya. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan dari hasil informasi dari KPU Bontang terdapat kurang suara sebanyak 123 surat suara akan tetapi segera ditangani. Namun, secara umum pihaknya juga memberikan apresiasinya terhadap kinerja KPU, Bawaslu, Polri/TNI, serta lainnya dalam penyelenggaraan Pilkada. “Saya memberikan apresiasi terhadap kinerja yang baik ini. Tolong pemerintah Kota Bontang berkolaborasi dengan Forkopimdanya. Pemerintah provinsi siap memberikan dukungan apabila ada hal-hal apabila diperlukan,”ujarnya. Terkait alat dan sarana distribusi logistik juga disiapkan dengan baik sehingga sampai saat ini belum ada kendala. Kendati demikian, pihaknya menyoroti seribu lebih pemilih pemula di daerah berjuluk Kota Minyak tersebut. “Pemilih pemula ini rawan kalau tidak difasilitasi. Kami meminta 27 September ada Tim Terpadu yang akan membuatkan KTP mereka-mereka yang pada hari itu atau sebelum hari itu ulang tahun atau pas batas usia berhak memiliki KTP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada hari itu juga. Pemerintah tidak menginginkan satupun warga tidak menyulurkan hak pilihnya,”tegasnya. Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Novian mengatakan sejauh ini untuk kemanan di Kota Bontang terkait jelang pelaksanaan pilkada cukup kondusif. Untuk anggota polisi yang diterjunkan kelapangan sudah mendapatkan bekal mulai dari diteksi dini titik rawan, antisipasi, penanganan, dan lainnya. “Saya berharap Kaltim secara umum dan Bontang khususnya pada hari H pelaksanaan berjalan kondusif. Saya kira teman-teman Forkopimda dan semua stakeholder mendukung pelaksaan pemilu berjalan dengan aman,”pungkasnya. Setelah melaksanakan kunjungan kerja, rombongan akan lepas landas di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dengan estimasi waktu selesai pukul 15.00 Wita. Dalam kunjungan tersebut, tampak hadir Kasrem Kol Inf Priyanto Eko Widodo, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Utama Pratama Kejati Kaltim Ristopo Sumedi, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto.(hms9/hms4)
-thumb.jpg)
Peningkatan Kualitas SDM, Kunci Perkembangan Jasa Konstruksi di Kaltim: Sapto Hadiri FGD Percepatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah
SAMARINDA – Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka sarana memberikan masukan dan saran, dalam percepatan penyusunan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah, di Hotel Grand Verona, Samarinda, Selasa (19/11/2024) Disampaikan Sapto, FGD tersebut membicarakan tentang kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim, pada bidang jasa konstruksi pelaksana maupun jasa konsultan atau jasa teknis yang lain. “Hal ini sejalan dengan adanya Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah,” sebut dia. Adanya pergub ini kata dia, harus dibarengi dengan peraturan daerah (perda) yang mengatur lebih spesifik terkait peningkatan keterlibatan secara langsung, khususnya jasa konstruksi Kaltim yang profesional. “Perda ini lebih rinci mengatur bagaimana meningkatkan dan menjaga kearifan lokal, dengan cara meningkatkan kualitas SDM kita,” jelas Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Kalimantan Timur ini. Peningkatan SDM disampaikan Sapto bukan tanpa alasan. Pasalnya, kesiapan SDM akan berdampak pada baik buruknya pekerjaan konstruksi yang ada di Kaltim. “Kita juga harus sadar diri bahwa kita belum siap semuanya, maka kita juga harus membuka diri dengan upgrade SDM, dan mempersiapkan perusahaan-perusahaan jasa konstruksi untuk berkiprah di Kalimantan Timur,” bebernya. Hal ini juga kata dia, sejalan dengan jumlah perputaran uang yang ada di Kaltim, yang mencapai 70 triliun, yang berasal dari APBN, APBD, maupun Swasta. Karenanya, peluang ini harus dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan perekonomian di daerah. “Maka, kita harus siap. Jangan sampai nanti bahasanya kenapa banyak yang dari luar, sedangkan yang di daerah saja banyak (jasa konstruksi),” ujarnya. Kuncinya, lanjut Sapto, ada pada peningkatan kapasitas SDM. Sebagai Ketua PII Kaltim, yang menaungi asosiasi profesi jasa konstruksi, PII kata dia wajib mempersiapkan dan memberikan pembinaan. “Tujuannya apa, untuk menambah dan memperbanyak asosiasi profesi agar siap bersaing dan berkompetisi secara sehat dan memiliki daya saing yang tinggi. Jadi, upgrade skil itu hukumnya wajib. Tunjukkan kemampuan SDM kita, bahwa Kaltim khususnya untuk jasa konstruksi bisa bersaing dengan daerah lain,” pungkasnya. (adv/hms6)
Apel Pagi Sekretariat DPRD Kaltim, Sekwan Serahkan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Kepada 15 ASN
SAMARINDA - Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali melaksanakan Apel Pagi, di Halaman Gedung B Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin (18/11/24). Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman sebagai pembina apel dan amanat apel disampaikan oleh Kepala Bagin Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Set. DPRD Kaltim Andi Razaq. Dalam kesempatannya, Andi menyampaikan amanat mengingat sudah mendekati akhir tahun 2024, Sekretariat DPRD Kaltim agar lebih memperhatikan dan menindaklanjuti serapan anggaran dengan baik. "Karena apapun bentuknya kita Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator dalam hal tugas dan fungsi DPRD Kaltim kita harus pro aktif. Kita harus menyerap anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai kegiatan-kegiatan kedewanan sesuai perencanaan awal," ucap Andi. Andi juga mengingatkan terkait pengadministrasian kegiatan reses Anggota Dewan. Ia berharap administrasi tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. "Ini masa sidang I dan reses pertama Anggota Dewan sudah sepatutnya untyk bisa dipercepat administrasinya. Karena reses 55 anggota dewan dilaksanakan di 10 Kabupten/Kota guna menyerap aspirasi untuk perencanaan APBD anggaran Tahun 2026 dan perubahan tahun 2025. Kemudian disusul dengan pansus-pansus serta kegiatan dewan yang ada. Sementara ini sudah mendekati akhir tahun, mohon kiranya untuk lebih menjadi perhatian bersama terkait administrasi," tambahnya. Lebih lanjut Ia mengimbau kepada seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim agar tidak terlibat politik praktis. "Terlebih kita tengah mendekati pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024 mendatang, ASN maupun Non ASN harus menjaga netralitasnya," pungkasnya. Kemudian apel diisi dengan pembacaan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik dan dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala kepada 15 ASN diantaranya Supriyanto, Gatot Yuwono, Suroto, Ismi Azli, Rodi Hartono, Abdul Wahid, Rustam, Syamsudin, Herryyanto, Helpiansyah, Supiansyah, Agus Sinar Lina, Nanang Rudy, Hendra Gunawan dan Syarkawi yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, Kebag Umum dan Keuangan Hardiyanto dan Kabag FPP Andi Razaq. Lalu ditutup dengan pembacaan doa. (hms11)
-thumb.jpg)
Dialog Percepatan SBS Dalam Rangka Penurunan Stunting, Sarkowi Dorong Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
SAMARINDA. Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry turut menghadiri Dialog dan Penandatanganan Komitmen Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarang (SBS), serta pemberian penghargaan Kinerja Penurunan Stunting, di Ruang Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (18/11/2024). Disampaikan Sarkowi, sapaan akrabnya, bahwa penandatanganan komitmen percepatan SBS, serta pemberian penghargaan kinerja penurunan stunting merupakan program yang sangat penting. Karena muaranya dalam penurunan angka stunting di Kaltim. “Sehingga memang kita mendorong supaya ada kolaborasi dan integrasi program dari pemerintah, baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Tentu dengan adanya komitmen yang telah ditandatangani itu, diharapkan ada rencana aksi yang nyata, tidak hanya di level formalitas, tapi harus sampai ke bawah,” sebut Sarkowi Tidak kalah pentingnya juga kata dia, adalah bagaimana pelibatan tokoh-tokoh masyarakat di level bawah. Karena ini menyangkut kaitannya dengan kultur. “Kaitan dengan jamban ini, sangat erat kaitannya dengan kultur. Masyarakat kita selama ini sudah akrab dengan kehidupan di sungai. Sehingga bagaimana penyadarannya dilakukan dengan melibatkan berbagai macam tokoh masyarakat,” jelas Sarkowi. Rencana aksi ini lanjut dia, juga harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Apalagi ini merupakan program bersama, sehingga harus ada kolaborasi dan identifikasi wilayah yang diprioritaskan. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi dilaksanakannya kegiatan Dialog dan Penandatanganan Komitmen Percepatan SBS di Provinsi Kalimantan Timur 2024. "Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dan secara bertahap perlahan mendapatkan komitmen dari 10 kabupaten kota, kegiatan stop buang air juga sembarangan ini menjadi salah satu indikator untuk menurunkan stunting, jadi hulu penyebab dan permasalahan stunting ini adalah persoalan sanitasi," kata dia. Kalau program stop buang air besar sembarangan ini bisa dilakukan dengan baik di kabupaten kota, maka dapat meningkatkan percepatan penurunan angka stunting di Kaltim. “Pemerintah berupaya untuk berkomitmen mencapai 100 persen untuk akses sanitasi yang layak, termasuk menghentikan praktik buang air besar sembarangan,” tandasnya. (adv/hms6)
Atlet Kaltim Siap Bertanding di Pra Popnas 2024, Afif Rayhan Harun Dukung Penuh Keberangkatan Mereka
SAMARINDA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, memberikan dukungan penuh kepada atlet-atlet Kaltim yang akan berkompetisi di ajang Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2024 di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang akan dimulai pada 17 November 2024. Afif, menyampaikan rasa optimisnya terhadap para atlet yang akan bertanding. Menurutnya, keberhasilan di ajang Pra Popnas sangat penting sebagai langkah awal untuk mencapai prestasi lebih tinggi di tingkat nasional. “Semoga teman-teman atlet Kaltim yang akan bertanding di Kendari dapat tampil maksimal dan meraih hasil terbaik. Saya percaya mereka telah berlatih keras dan siap untuk bersaing dengan atlet dari provinsi lain,” ujar Afif (17/11/2024). Afif juga mengungkapkan bahwa keberangkatan atlet Kaltim ke Pra Popnas 2024 ini tidak hanya sebagai ajang untuk meraih medali, tetapi juga untuk memperlihatkan kualitas dan semangat juang yang tinggi. Sehingga, prestasi yang dicapai di Pra Popnas akan menjadi motivasi bagi atlet lainnya di Kaltim untuk terus berlatih dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi.“Semoga dengan dukungan yang terus diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, para atlet dapat terus berkembang dan mengharumkan nama Kaltim di ajang olahraga nasional,” tambahnya. Afif berharap, meski persaingan di Pra Popnas akan sangat ketat, para atlet Kaltim dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi provinsi Kaltim. (Adv/hms7)
-thumb.jpg)
Peringatan HUT Korpri Ke-53, Sekwan DPRD Kaltim Ikuti Jalan Sehat
SAMARINDA – Dalam Rangka Hari Korpri Tahun 2024 Bappenda berkolaborasi bersama Dinas PUPR PERA Mengadakan acara Jalan Santai dan Sepeda Santai di ikuti ribuan masyarakat, Minggu (17/11/2024) pagi. Jalan santai dan Sepeda santai ini juga tersedia Makanan dan Minuman gratis serta Cek Kesehatan gratis yang di rangkaian acara pada pagi hari ini. Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman serta jajaran ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Kaltim turut memeriahkan acara tersebut dengan mengikuti Jalan Santai Hari Ulang Tahun Korpri Ke 53 Tahun 2024 di Lapangan Ex Temindung Samarinda. DPRD Kaltim turut menyumbang hadiah doorprize banyaknya 3 buah kulkas, acara Jalan Santai dan Sepeda Santai Hari Korpri Tahun 2024 terhitung sebanyak 230 hadiah doorprize dengan banyaknya 2000 kupon yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir meramaikan acara tersebut. Pada kesempatan ini, Norhayati Usman mengatakan atas nama Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Korpri Ke 53 Tahun 2024. “Banyak sekali masyarakat yang turut meramaikan serta juga dari sekretariat dprd kaltim dari asn dan non asn yang hadir, acara yang sukses ini dengan banyaknya 230 hadiah dari sekretariat 3 buah kulkas, acaranya sukses dan berjalan lancar dengan hasil yg memuaskan untuk masyarakat hadir pada acara ini,” pungkasnya. (hms12)
Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana Hadiri MMP RUN 2024
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Yenni Eviliana menghadiri MMP Fun Run 2024 dalam rangka Hari ulang tahun PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim ke 15 Tahun, Sabtu (16/11/2024). Acara yang digelar di Gor 27 September Universitas Mulawarman ini diikuti ratusan perserta dengan doorprize jutaan rupiah untuk dibagikan kepada para pemenang dan peserta lomba. Yenni mengatakan atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat hari jadi kepada PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) yang telah berkiprah selama 15 Tahun dalam pengembagan sektor energi dan migas di Kaltim. “Terimakasih atas partisipasi seluruh runner di Samarinda mudah-mudahan kita bisa menikmati event ini dengan baik. Terimakasih juga kepada PT. MMP yang telah menyiapkan event Fun Run ini semoga bisa menjadi event tahunan karena olahraga itu penting dan apabila tubuh kita sehat maka pikiran kita juga sehat, jika pikiran sehat maka kita mampu berbuat terbaik untuk bangsa dan negara,” jelas Yenni Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan sesama runners dan mempromosikan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. “Semoga semakin sukses, kinerja nya semakin bagus, dan terus berkaloborasi bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” Harapnya.(hms10)
Yenni Eviliana Ajak Warga Gunakan Hak Suara
BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menggelar acara debat publik kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser pemilihan tahun 2024, Sabtu (16/11/2024) sore. Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana beserta Anggota DPRD Kaltim Abdurahman KA dan Fadly Imawan Menghadiri Debat Publik Kedua Calon Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 di Ballroom Maxone Hotel Balikpapan. Acara debat kedua yang menghadirkan pasangan calon nomor 1 Fahmi Fadli-Ikhwan Antasari dan paslon nomor urut 2 Syarifah Masitah Assegaf-Denni Mappa dipandu oleh moderator Bram Herlambang dan Elvira Khaerunissa. Pada kesempatan itu, Yenni Eviliana menghimbau masyarakat Kabupaten Paser memberikan hak suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati pada 27 November 2024 mendatang untuk memajukan kabupaten paser. “Apapun hasil debat pada hari ini yang pasti masyarakat kabupaten paser pada tanggal 27 november harus memberikan hak suaranya untuk kabupaten paser yang lebih maju lagi adil dan sejahtera, karena satu suara menentukan kabupaten paser 5 tahun kedepan,” ujar Yenni. Ia berharap kepada calon bupati dan wakil bupati yang terpilih kedepannya dapat membawa untuk menuntaskan semua permasalahan yang ada di kabupaten paser. “Siapapun yang akan terpilih nanti saya berharap semoga kedepannya bisa membawa masyarakat kabupaten paser lebih baik lagi serta dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada pada kabupaten saat ini dan masa yang akan datang,” harapannya. Hadir pula Abdurahman KA dengan harapan debat yang telah dilaksanaan pada hari ini dapat memberikan pesan dan hasil positif kepada masyarakat kabupaten paser agar dapat menggunakan hak suara pada pemilihan umum. “Semoga debat ini membawa kebaikan pada target-target pasangan calon bupati dan wakil bupati dan dapat membawa kabupaten paser lebih maju lagi kedepannya, sehingga apa yang di harapkan masyarakat membawa kabupaten paser yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ujarnya. Fadly Imawan menyampaikan bahwa debat publik kedua kali ini sangat berkualitas dari kedua paslon calon bupati dan wakil bupati yang telah memberikan ide dan gagasan terhadap kabupaten paser untuk menjadi sejajar pada kabupaten kota lainnya di Kalimantan timur. “apa yang menjadi ide dan gagasan berdasarkan pada hal-hal yang mereka temui selama memimpin kabupaten paser ini menjadi bahan untuk masyarakat untuk memilih pemimpin pada 27 november, kabupaten paser adalah papan menengah baik dari pembangunan, perekonomian dan pendidikan yang menjadi tantangan kedepan yakni bagaimana mensejajarkan kabupaten paser dengan kota-kota yang sudah dulu maju di kaltim, siapapun jadi bupati dan wakil bupati tentu ini tugas yang sangat berat kedepannya karena mengingat posisi kabupaten paser selama ini berada di papan tengah bahkan mungkin bawah agar bagaimana kedepan bisa membuat kabupaten paser sejajar,” pungkas Fadly.
Kawal Ganti Rugi Lahan Ring Road, DPRD Kaltim Pastikan Proses Verifikasi Terus Berjalan
SAMARINDA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jahidin mengungkapkan bahwa proses ganti rugi lahan untuk pembangunan ring road di Jalan Nusyirwan Ismail, Kota Samarinda masih menyisakan masalah. Sejumlah warga selaku pemilik lahan mengajukan tuntutan ganti rugi atas tanah mereka yang telah digunakan untuk proyek tersebut. “Pengaduannya masih dalam proses. Warga itu merasa tanahnya belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah,” ujar Jahidin (16/11/2024). Menindaklanjuti hal itu, DPRD telah menyampaikan keluhan warga terdampak ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim. Proses pemeriksaan keabsahan dokumen kepemilikan yang diajukan sebagai bukti sah atas klaim warga tengah berlangsung. “Dinas PUPR saat ini sedang memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan masyarakat. Kami semua berharap agar proses ini segera rampung,” jelas Jahidin. Selain itu, DPRD telah melangkah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi dijalankan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agraria. Tujuannya, mencari solusi terbaik bagi warga terdampak proyek jalan lingkar. “Kami sudah mengadakan koordinasi, bahkan hingga ke Kementerian Agraria/BPN. Semoga ini segera ada hasilnya dan hak masyarakat bisa segera terpenuhi,” tambah Jahidin. Jahidin menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan melaksanakan pembayaran ganti rugi apabila bukti kepemilikan warga memenuhi syarat. “Kalau memang itu hak masyarakat dan legalitasnya memenuhi syarat tanpa masalah hukum, pemerintah akan menindaklanjuti pembayarannya,” tegasnya. (Adv/hms7)
-thumb.jpg)
Tinjau Logistik Pilkada di Kabupaten Mahulu: Persiapan Pilkada Berjalan Lancar, Progres Capai 90 persen
MAHULU - Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Sekda Kaltim Sri Wahyuni, beserta Forkopimda Kaltim meninjau Logistik KPU di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) jelang Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak mendatang, Jumat (15/11/2024). Rombongan berangkat menggunakan Helikopter dari Bandara APT Pranoto, Samarinda, sejak Pukul 08.00 WITA, dan tiba di Kantor Bupati Mahulu Pukul 09.00 WITA. Sesampainya di Mahulu, kedatangan rombongan Pj Gubernru Kaltim disambut pejabat dari Pemkab dan Forkopimda Mahulu. Dalam kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan, kunjungan ke Mahulu bersama Pj Gubernur Kaltim dalam rangka meninjau persiapan logistik KPU jelang Pilkada. “Tentu kita memberikan apresiasi kepada pemerintah dan KPU Mahulu, karena persiapan logistik sudah hampir 90 persen, tinggal tadi paku pencoblos yang belum tersedia,” ujarnya. Meski demikian kata dia, hal itu tidak mengurangi hal yang sangat sensitif. Untuk ketersediaan surat suara di Mahulu sudah lengkap dan dalam waktu dekat akan didistribusikan ke daerah-daerah setempat. “Dalam waktu dekat, akan dilakukan pendistribusian ke 50 Kampung di Mahulu, di lima kecamatan,” terang Ekti. Dengan mayoritas kampung berada di pinggiran sungai, Politisi Gerindra ini berharap tidak ada kendala seperti pasang surut air yang cukup signifikan. “Mudah-mudahan tidak banjir. Kita berdoa, semoga cuacanya baik,” harapnya. Dalam kunjungan tersebut, tampak juga Sekretaris Daerah Mahulu Dr Stephanus Madang, Ketua Sementara DPRD Mahulu Devung Paran, Kapolres Mahulu AKBP Anthony Rybok, Kepala Staf Kodim 0912 / Kubar Mayor Inf Agung Pudji, Ketua KPU Mahulu Paulus Winarno Henratmukti dan Ketua Bawaslu Mahulu Saaludin. Usai melakukan peninjauan di Kabupaten Mahulu, rombongan langsung melanjutkan peninjauan Logistik Pilkada menggunakan Helikopter ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dan tiba di Kubar Pukul 11.25 WITA. (adv/hms6)
Digitalisasi Pendidikan Harus Sejalan Dengan Peningkatan Literasi dan Keamanan Jaringan
SAMARINDA. Program pengembangan digitalisasi pendidikan harus sejalan dengan peningkatan literasi dan keamanan jaringan, guna meminimalisir kejahat cyber yang semakin marak. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Yonavia belum lama ini. Menurut dia, sektor pendidikan di era digitalisasi saat ini tak luput dari transformasi. Digitalisasi pendidikan kian masif dilakukan, baik di level sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pun demikian, kelengkapan sarana digital di lembaga pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital. "Dalam proses digitalisasi pendidikan memang diperlukan keseimbangan antara kelengkapan sarana infrastruktur, keamanan jaringan dan literasi para penggunanya, yaitu peserta didik serta para pengajar," kata Politisi PDI Perjuangan ini. Ia berharap kolaborasi yang baik para pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dibangun, hal ini guna mewujudkan infrastruktur digital yang kuat untuk mendukung sepenuhnya digitalisasi pendidikan di tanah air, khususnya di Kaltim. “Karena, keberhasilan sistem pendidikan dalam beradaptasi dengan perkembangan global saat ini, sangat menentukan kualitas setiap anak bangsa di masa datang dalam menghadapi setiap tantangan,” jelas Yonavia. Sehingga, kata dia, kepedulian seluruh anak bangsa dalam proses pembangunan pendidikan nasional harus terus dibangkitkan, demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tangguh dan berkarakter kuat agar mampu berkompetisi hingga kancah internasional. Selain itu, pada era digital saat ini, keamanan cyber menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam sektor pendidikan. Pasalnya, lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menyimpan dan mengelola banyak informasi sensitif, termasuk data siswa, catatan akademik, dan informasi staf. ”Oleh karena itu, perlindungan terhadap data ini dari serangan siber menjadi sangat krusial,” bebernya. Apalagi kata Yonavia, sektor pendidikan menjadi sasaran yang menarik bagi para penjahat cyber. ”Para penjahat cyber menggunakan berbagai metode canggih untuk mencuri data atau mengganggu operasi lembaga pendidikan,” tutupnya (adv/hms6)
Pengembangan Rencana Strategis, Cara Meningkatkan Potensi Destinasi Wisata
SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Agus Aras menyampaikan, bahwa pengembangan rencana strategis untuk destinasi pariwisata sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan industri pariwisata. Menurut dia, dengan adanya rencana strategis, destinasi pariwisata dapat mengidentifikasi potensi yang berdampak positif pada pembangunan wisata, khususnya di Kaltim. Seperti menentukan target pasar yang tepat, meningkatkan kualitas layanan pariwisata, memperkuat branding destinasi, melestarikan lingkungan, meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal, dan mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif dan efisien. “Sebelum mengembangkan rencana strategis, penting untuk memahami potensi destinasi pariwisata. Ini melibatkan mengidentifikasi poin penjualan unik dari destinasi, seperti keindahan alam, warisan budaya, atau atraksi wisata yang unik,” ujarnya. Selain itu, kata Agus, Sapaan akrabnya, analisis tren dan permintaan pariwisata saat ini juga penting untuk menentukan arah pengembangan destinasi. “Misalnya, jika tren saat ini adalah pariwisata petualangan, destinasi harus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan tren saat ini,” sebut dia. Setelah memahami potensi destinasi, langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar yang tepat. Ini melibatkan riset pasar untuk mengidentifikasi segmen pasar yang memiliki minat dan kebutuhan yang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh destinasi. “Setelah target pasar ditentukan, strategi pemasaran dapat dibuat untuk menarik target pasar tersebut. Misalnya, jika target pasar adalah wisatawan muda yang mencari petualangan, strategi pemasaran dapat berfokus pada promosi kegiatan petualangan yang tersedia di destinasi,” bebernya. Tak kalah penting dalam pengembangan pariwisata dijelaskan Agus, yakni meningkatkan kualitas layanan pariwisata. “Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan bagi penyedia layanan pariwisata, seperti pemandu wisata, hotel, dan transportasi,” terang dia. “Pelatihan dan pengembangan mencakup keterampilan komunikasi, pengetahuan tentang destinasi, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, meningkatkan kualitas akomodasi, transportasi, dan layanan pariwisata lainnya juga penting untuk meningkatkan pengalaman wisatawan,” jelas Agus. Dengan mengidentifikasi potensi, destinasi pariwisata dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. “Penting bagi semua pihak terkait untuk mengambil tindakan dan mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan industri pariwisata,” pungkasnya.
Antisipasi Kendala Administratif, Sapto Setyo Dorong Program PJU Masuk RKPD Kaltim
SAMARINDA. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mendorong realisasi proyek penerangan jalan umum di wilayah provinsi tersebut. Dorongannya itu seiring mencuatnya isu proyek PJU yang kembali menjadi prioritas dalam rencana pembangunan di Benua Etam. Untuk mewujudkannya, Sapto menekankan pentingnya memasukkan program PJU dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, implementasi proyek tersebut dapat berjalan lancar dan tidak terganjal masalah administratif. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya program PJU telah diusulkan sebagai bagian dari prioritas provinsi dalam RKPD. Namun, untuk agar realisasi program optimal, dinilai perlu ada nomenklatur yang resmi dalam dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah. “PJU sebenarnya sudah sempat masuk RKPD dan dianggap sebagai program prioritas pemerintah provinsi. Kalau masuk dalam usulan resmi untuk Badan Keuangan, barulah prosesnya bisa lebih lancar,” ujar Sapto. Menurutnya, penganggaran yang terstruktur dalam RKPD akan mencegah adanya kendala administrasi dan memastikan kelancaran pembangunan PJU. Sapto juga menegaskan pentingnya mencantumkan nomenklatur resmi untuk menghindari potensi temuan dari audit pihak berwenang. “Pencairan dana untuk PJU sebaiknya didasari nomenklatur yang jelas. Tanpa itu, berpotensi menjadi temuan,” tambahnya. Sapto berharap bahwa dengan adanya regulasi yang lebih jelas, pembangunan PJU di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan infrastruktur dasar ini dapat terlaksana secara optimal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerangan di kawasan Kaltim yang membutuhkan. “Kami berharap semua usulan dalam RKPD bisa terealisasi tanpa kendala berarti ke depannya,” pungkasnya. (Adv/hms7)
-thumb.jpg)
Pimpinan DPRD Kaltim Tinjau Kesiapan Pilkada Kaltim Di Kabupaten Paser
PASER. Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel turut serta mendampingi rangkaian monitoring Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik terkait kesiapan logistik pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Kaltim pada 27 November mendatang. Turut serta mendampingi Pj Gubernur, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Wakapolda Kaltim, serta Danrem 091/ASN yang diantar menggunakan helikopter menuju Kantor Bupati Paser usai monitoring di Kubar dan Mahulu. Hadir menyambut rombongan, Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana serta Pjs Bupati Paser Muhammad Syirajudin. Rombongan kemudian bergerak melakukan monitoring di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paser yang diterima langsung oleh Ketua KPU Paser Ahyar Rosidi. Ekti Imanuel pada kesempatan itu mengatakan, monitoring kali ini untuk melihat sejauh mana persiapan logistik pilkada di Paser seperti surat suara dan lain sebagainya. “Tadi kita lihat, KPU Paser sudah hampir 100 persen ya,” sebut Ekti di sela acara yang dilaksanakan di Kantor Bupati Paser, Jumat (15/11). Ia menilai bahwa kegiatan monitoring oleh Pj gubernur adalah bagus dengan melibatkan DPRD, karena ikut bertanggung jawab terhadap hal seperti monitoring itu. Ia berharap agar pelaksanaan pilkada serentak itu berjalan dengan kondusif. “Siapapun yang terpilih yang menang dan yang kalah bersatu kembali membangun Paser,” pesan Ekti. Senada hal itu, Yenni Eviliana menyampaikan bahwa Paser paling lengkap dari tiga kabupaten yang dikunjungi. “Karena saya kebetulan orang dari Kabupaten Paser jadi merasa bangga luar biasa,” ucap Yenni. Ia berharap pelaksanaan pilkada nanti berjalan dengan lancar. Dan ia berpesan kepada masyarakat agar menggunakan hak suaranya. “Turunlah untuk memilih, jangan sampai kita kehilangan lima tahun kedepan untuk membangun baik provinsi maupun kabupaten kita masing-masing di Kaltim,” ujarnya. Sementara, Pj Gubernur Akmal Malik berharap kinerja yang baik dari KPU Paser didukung juga oleh Pemkab Paser. Dengan itu maka tahapan pilkada akan berjalan dengan baik. “Terima kasih kepada Bapak Pjs Bupati Paser serta DPRD dan forkopimda Paser yang telah memberikan dukungan luar biasa,” Kata Akmal Malik. Ia melanjutkan bahwa khusus Kabupaten Paser telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 211.299 orang terdiri dari 109.280 laki-laki dan 102.019 perempuan yang akan memberikan hak suaranya di 485 TPS. “Surat suara sudah masuk dalam kotak dan tinggal pengiriman,” sebutnya. (hms8)
-thumb.jpg)
Pastikan Kubar Tidak ada Kendala: Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim Tinjau Gudang Logistik Bersama Pj Gubernur Kaltim
KUTAI BARAT. Setelah meninjau dan monitoring di Mahakam Ulu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni dan Jajaran Forkopimda Kaltim melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kutai Barat, Jum’at (15/11). Kunjungan kerja dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kutai Barat, Pj Gubernur Kaltim bersama Rombongan disambut oleh Bupati Kubar FX Yapan bersama Anggota DPRD Kaltim Dapil Kubar dan Mahulu, Yonavia dan Abdul Rahman Agus serta Jajaran Forkopimda Kubar di Bandara Melalan Kubar dan langsung menuju gudang logistik KPU Kubar. Pj Gubenur Kaltim Akmal Malik menyampaikan apresiasinya terhadap Pemkab Kubar beserta Jajaran yang sudah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada. Ia menjelaskan tidak ada kendala dalam persiapan Pilkada di Kubar. “Dari hasil peninjauan logistik dan gudang telah tersedia, dari 18 item, tinggal 10 item lagi yang belum tersedia dan masih menunggu tahapan berikutnya. Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kab. Kubar sebanyak 128.104 pemilih yang tersebar dalam 321 TPS,” jelasnya Akmal menambahkan, sejauh ini semua berjalan dengan baik apalagi kondisi dukungan dan keamanan terjaga dengan baik. “Mudahan ini terjaga sampai tanggal 27 November nanti,” tuturnya. Anggota DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus menilai, persiapan ini sangat perlu untuk kelancaran Pilkada mendatang, ia pun turut mengapresiasi semua pihak yang terlibat. “Setelah melaksanakan monitoring persiapan Pilkada di Kubar, alhamdulillah Kubar sangat siap dan tidak ada kendala,” ujarnya. Agus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada dengan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. “Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih pemimpin pilihannya,” Dalam kesempatan yang sama, Yonavia berharap Pilkada nantinya dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Ia berharap, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(hms9)
Jadi Narasumber Bimtek, Sigit Wibowo Berikan Materi Mekanisme Usulan Aspirasi Masyarakat Melalui Pokir DPRD Kaltim
Yogyakarta - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sigit Wibowo menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan. Bimtek gagasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantana Timur ini dilaksanakan di The 101 Hotel Yogyakarta, pada Kamis (14/11/24). Sigit Wibowo selaku Narasumber menyampaikan materi tentang Mekanisme Usulan Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim Dalam Menujang Pemberdayaan Masyarakat. “Iya, alhamdulilah melalui aspirasi kita bisa melaksankan Bimtek LPM Graha Indah Kota Balikpapan yang difasilitasi oleh DPMPD Kaltim. Kegiatan ini sangat penting untuk menujang pengetahuan dan kapastitas pengurus LPM terutama dalam pemberdayaan dan mengawal usulan program pembangunan yang ada dilingkungan keluruhan,” ujar Sigit Wibowo. Sigit menyampaikan kaitannya dalam mengusulkan program harus melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan harus ada di dalam kamus usulan. “Tadi dalam materi Bimtek saya meminta kepada pengurus LPM untuk aktif mengusulkan program melalui SIPD , baik itu sifatnya Bantuan Keuangan ataupun hibah/bansos,”ungkap Sigit. Di akhir kesempatan, Sigit turut mengingatkan kepada para peserta akan pentingnya penguatan kapasitas LPM sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang berbasis pada prinsip partisipasi. Peningkatan kapasitas SDM anggota LPM, koordinasi yang lebih baik antara LPM, pemerintah , DPRD dan masyarakat, serta sinergi yang terjalin antar pihak terkait diharapkan dapat memastikan LPM menjalankan perannya secara optimal. (Hms11)
Darlis Tekankan Penambahan Faskes dan Pemberian Tunjangan yang Layak Bagi Nakes
SAMARINDA. Bidang kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari kalangan wakil rakyat. Darlis Pattalongi, salah seorang anggota DPRD Kaltim menekankan pentingnya penambahan fasilitas kesehatan (faskes) di ibu kota provinsi tersebut. Sebab, selama ini beberapa wilayah belum memiliki pusat layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan warga Kota Tepian. “Kondisi fasilitas kesehatan kita memang belum memadai. Masih ada daerah di Samarinda yang seharusnya sudah memiliki Puskesmas Mandiri, bukan hanya sekadar Puskesmas Pembantu,” ujar Darlis saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Kamis (14/11/2024). Ia juga menyoroti tentang kesejahteraan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang belum memadai. Kondisi ini tidak sebanding dengan rekrutmen yang telah dijalankan pemerintah daerah. Banyak di antara para nakes yang ditempatkan di sejumlah fasilitas layanan kesehatan sering menerima tunjangan yang belum layak. Darlis menekankan bahwa tunjangan yang layak merupakan faktor penting bagi nakes dalam meningkatkan pelayanan optimal kepada masyarakat. “Tenaga kesehatan profesional perlu mendapatkan dukungan yang manusiawi, termasuk tunjangan yang cukup, supaya mereka bisa bekerja maksimal dan merasa dihargai dalam profesinya,” katanya. Darlis juga menyoroti tantangan nakes yang bertugas di wilayah pedalaman, seperti Mahakam Ulu dan Berau dengan keterbatasan akses. Kondisi kerja para nakes di daerah pedalaman, seharusnya tidak disamakan dengan rekan seprofesi mereka yang ditugaskan di wilayah perkotaan. Menurutnya, pemberian insentif khusus bagi nakes di pedalaman sangat diperlukan. Terutama untuk meningkatkan motivasi kerja mereka dalam situasi yang kerap jauh dari kata ideal. “Tidak bisa disamakan antara tunjangan nakes di perkotaan dengan mereka yang mengabdi di pedalaman. Di Samarinda saja, kesejahteraan nakes masih sering menjadi isu yang disoroti,” tegasnya. Mengakhiri pernyataannya, Darlis mengajak pemerintah daerah agar lebih peka terhadap masalah kesejahteraan nakes, terutama yang bertugas di daerah terpencil membutuhkan perhatian khusus. (Adv/hms7)
-thumb.jpg)
Jadi Narasumber Bimtek, Sigit Wibowo Berikan Materi Mekanisme Usulan Aspirasi Masyarakat Melalui Pokir DPRD Kaltim
YOGYAKARTA - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sigit Wibowo menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan. Bimtek gagasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantana Timur ini dilaksanakan di The 101 Hotel Yogyakarta, pada Kamis (14/11/24). Sigit Wibowo selaku Narasumber menyampaikan materi tentang Mekanisme Usulan Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim Dalam Menujang Pemberdayaan Masyarakat. "Iya, alhamdulilah melalui aspirasi kita bisa melaksankan Bimtek LPM Graha Indah Kota Balikpapan yang difasilitasi oleh DPMPD Kaltim. Kegiatan ini sangat penting untuk menujang pengetahuan dan kapastitas pengurus LPM terutama dalam pemberdayaan dan mengawal usulan program pembangunan yang ada dilingkungan keluruhan," ujar Sigit Wibowo. Sigit menyampaikan kaitannya dalam mengusulkan program harus melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan harus ada di dalam kamus usulan. "Tadi dalam materi Bimtek saya meminta kepada pengurus LPM untuk aktif mengusulkan program melalui SIPD , baik itu sifatnya Bantuan Keuangan ataupun hibah/bansos,"ungkap Sigit. Di akhir kesempatan, Sigit turut mengingatkan kepada para peserta akan pentingnya penguatan kapasitas LPM sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang berbasis pada prinsip partisipasi. Peningkatan kapasitas SDM anggota LPM, koordinasi yang lebih baik antara LPM, pemerintah , DPRD dan masyarakat, serta sinergi yang terjalin antar pihak terkait diharapkan dapat memastikan LPM menjalankan perannya secara optimal. (Hms11)
-thumb.jpg)
Optimis, Target Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kaltim Capai 77 Persen
SAMARINDA. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum mampu mencapai angka sembilan puluh persen lebih. Tahun 2018 partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Kaltim hanya mencapai 61.00 persen, dibawah target saat itu 77.50 persen. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi Forkopimda se-Kaltim bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah dalam rangka persiapan Pilkada serentak 2024 di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (13/11). Ia menjelaskan, mengacu kepada pemilihan presiden Tahun 2024 terjadi kenaikan partisipasi masyarakat Kaltim sebanyak 79.82 persen, sedikit dibawah nasional mencapai 81.48 persen. Oleh sebab itu, pihaknya optimis bahwa pada Pilkada Kaltim 2024 angka partisipasi masyarakat mampu mencapai 77 persen. “Nah, sekarang dengan jumlah DPT 2.778.644 diharapkan partisipasi masyarakat Kaltim bisa mencapai 77 - 80 persen,” harapnya. Adapun strategi peningkatan partisipasi masyarakat, dikatakan Politikus Golkar itu, perlu dilakukan sosialisasi pendidikan politik terutama menyasar pada pemilih baru karena itu penting dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih. “Menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai prosedur pemilihan termasuk cara mendaftar sebagai pemilih, cara mengecek status pemilih, dan informasi tentang calon yang akan dipilih. Hal ini penting untuk mengurangi kebingungan di kalangan pemilih pemula,” terangnya. Selian itu, penting untuk berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan agama. Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan cara berpartisipasi. Konten yang menarik dan informatif dapat menjangkau generasi muda dengan lebih efektif. Mengadakan lomba atau kegiatan interaktif yang berkaitan dengan pemilu untuk menarik perhatian generasi muda. Kegiatan ini bisa berupa kuis, diskusi panel, atau kompetisi konten kreatif di media sosial yang membahas isu-isu politik. Seluruh pihak, lanjut dia, semua stake holder di Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sukses Pilkada dan berkualitasnya pilihan rakyat sangat ditentukan oleh partisipasi pemilih. “Sebagai representasi rakyat, DPRD Kalimantan Timur mengajak seluruh pihak untuk menempuh langkah-langkah taktis dan strategis demi keberhasilan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur serta 10 kabupaten/kota,” ucapnya. Adapun narasumber pada acara rakor tersebut Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Jaksa Madya Kejaksaan Tinggi Kaltim Muhandas, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi. Hadir Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Us, bupati/walikota se-Kaltim, Forkopimda, serta lainnya.(hms4)
Husin Djufri Dorong Optimalisasi Potensi Ekonomi di Wilayah Pesisir
SAMARINDA – Daerah pesisir dengan kawasan garis pantai, laut dan pantai memiliki potensi ekonomi cukup besar yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Husin Djufri belum lama ini. Menurut dia, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kaltim sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya perkembangan kawasan yang lebih cepat dengan dukungan potensi masing-masing wilayah. “wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi habitat yang beragam dan kaya akan keanekaragaman hayati yang mempunyai peran dan fungsi sosio-ekologi yang sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” kata Husin. Sumber daya alam pesisir dan pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya harus mendapat payung hukum agar pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir yang terarah dan terpadu. Tak hanya itu, dengan potensi strategis sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut dan berbagai sumber daya lainnya yang sangat kaya. Maka hal ini daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya, sehingga regulasi pemanfaatannya sangat dibutuhkan. “Dengan pengelolaan yang baik, nantinya akan terwujud suatu ekosistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi dan berkelanjutan. Keutamaan lainnya akan membuka peluang timbulnya pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah tersebut,” urainya. Politis PPP ini berharap masyarakat yang bermukim di daerah pesisir tak lagi menempati wilayah strata ekonomi yang lebih rendah dibanding masyarakat yang bermukim di darat. Sehingga paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus segera diakhiri. “Langkah awal salah satunya, mulai dari pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sehingga pengembangan pembangunan di pesisir lebih merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir,” pungkasnya. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
Susun Agenda Kedewanan, Pimpinan dan Sekretariat DPRD Kaltim Gelar Rapat Internal
SAMARINDA - Pimpinan DPRD Kaltim bersama Sekretaris DPRD Kaltim dan sejumlah Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim menggelar rapat internal, di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltim, Selasa (12/11/2024). Rapat internal tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dengan dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moesi dan Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana. Rapat juga dihadiri Ketua Fraksi Golkar Muhammad Husni Fahruddin, Ketua Fraksi PKB Damayanti, Ketua Fraksi PKS Firnadi Ikhsan, dan Ketua Fraksi PAN-Demokrat Sigit Wibowo. Sementara, pihak sekretariat DPRD Kaltim dihadir Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, Pejabat serta Tenaga Ahli di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim. Disampaikan Ekti, sapaan akrabnya, agenda DPRD perlu disusun guna memaksimalkan kinerja dewan. Salah satu agenda yang telah dijadwalkan yakni paripurna dan pembentukan pansus. “Dalam waktu dekat DPRD akan melaksanakan paripurna dan membentuk pansus,” ujarnya. Ada empat pansus yang akan dibentuk, yakni Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD, Pansus Pembahas Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Pansus Pembahas Pedoman Penyusunan Pokir DPRD, dan Pansus Pembahas Kode Etik dan Tata Beracara DPRD. “Empat pansus ini nantinya akan diisi oleh 12 sampai 13 orang anggota DPRD, dan masing-masing pansus bekerja sesuai dengan tugasnya,” sebut Ekti. Pansus Renja DPRD dikatakan Ekti, adalah pansus yang dibentuk untuk membahas rencana kerja DPRD. “Renja DPRD merupakan bagian dari sistem perencanaan pemerintah daerah yang memuat rencana strategis dan target kinerja DPRD setiap tahunnya,” jelas Politisi Gerindra ini. Sedangkan Pansus Pokir DPRD adalah pansus yang membahas usulan dari anggota DPRD yang didasarkan pada aspirasi masyarakat. Adapun Pansus Kode Etik dan Tata Beracara DPRD adalah pansus yang dibentuk untuk membahas kode etik dan tata beracara DPRD. “Ini penting mengingat kode etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD,” jelas Ekti. (adv/hms6)
-thumb.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.JPG)
.jpg){kind=link}