Berita Utama
Sempurnakan Ranperda, Pansus P3TKL DPRD Kaltim Gelar Rakor Serap Saran dan Masukan Disnakertrans Kabupaten/Kota se-Kaltim

BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (P3TKL) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim.   Pertemuan sebagai langkah Percepatan Pembahasan Pansus Ranperda Provinsi Kaltim tentang P3TKL ini terbagi menjadi dua sesi dan berlangsung selama dua hari. Sesi pertama pada 25 Mei dan Sesi kedua pada 26 Mei 2024, keduanya dilaksanakan di Astara Hotel Balikpapan Lantai 6 Magnolia Room Meeting.      Ketua Pansus P3TKL DPRD Kaltim Muhammad Udin membuka dan memimpin jalannya rapat, didampingi Anggota Pansus diantaranya Andi Faisal Assegaf, Syafruddin, Puji Setyowati, Rima Hartati, dan A. Komariah. Hadir diantaranya dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi serta Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara (PPU),  Paser, Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.    “Tujuan dan maksud dari rapat pada hari ini adalah berkoordinasi terkait substansi Ranperda P3TKL. Ranperda P3TKL ini merupakan inisiatif DPRD Kaltim yang dimana tujuan dan sasaran Perdanya tentu saja untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal terutama putra putri daerah terbaik Kaltim,” ucap Muhammad Udin saat memberi pengantar membuka acara pada Sabtu (25/05/24).   Perlindungan yang dimaksud legislator fraksi Golkar ini dijelaskannya sangatlah berkaitan erat dengan dampak besar dari pindahnya Ibu Kota Negara ke Benua Etam. Mengingat akan banyaknya investasi-investasi yang nantinya masuk. Oleh karena itu penting tegasnya untuk menyempurnakan Ranperda guna melindungi hak-hak atas ketenagakerjaan lokal Kaltim.    “Misi kami berkaitan dengan Pansus pembuatan Ranperda P3TKL ini yang pertama dilandasi oleh karena adanya IKN atau Ibu Kota Negara yang pindah di Kalimantan Timur. Nah tentu saja banyak sekali investasi-investasi yang masuk ke Kalimantan Timur baik itu industri maupun yang lain-lain, baik itu dilakukan swasta atau pun pemerintah nantinya. Otomatis ada kepanikan dari masyarakat khususnya kita perwakilan daerah yang ada di Kaltim, jangan sampai Sumber Daya Manusia (SDM) kita ini kalah bersaing dengan SDM yang akan datang,” terangnya.   Selanjutnya Ia turut menginformasikan mengenai hasil kunjungan kegiatan Pansus Ranperda P3TKL beberapa waktu lalu ke Kanwil Kemenkumhan. Setelah melalui proses harmonisasi   pada draft awal Ranperda P3TKL disarankanlah untuk perubahan judul menjadi Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.    “Namun hal ini perlu kita pertimbangkan kembali dengan maksud agar tujuan utama dari pembuatan Perda ini yakni perlindungan terhadap tenaga kerja lokal tetap tidak terabaikan. Dalam pasal-pasal yang ada itu nanti ada penekanan berkaitan dengan ketenagakerjaan lokal atau tenaga kerja lokal. Terutama berkaitan dengan spesifikasi dan berapa persentase tenaga kerja lokal yang wajib direkrut oleh perusahaan,” imbuhnya.   Inilah yang mendasari Pansus P3TKL DPRD Kaltim semangat untuk mengupayakan perlindungan masyarakat tenaga kerja lokal. Kesempatan emas bagi seluruh anggota pansus untuk menyerap segala saran dan masukan pada pertemuan ini khususnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se-Kaltim yang hadir.   “Kami minta masukannya, saran, kendalanya. Kalau bicara yang baik-baik ya baik semua Perdanya, cuman pengimplementasian atau pada kenyataannya pasti terdapat berbagai macam kendala-kendala. Masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian menjadi pedoman kita atau dasar kita untuk memperbaharui Ranperda tersebut,” seruannya.   Perda ini diperjuangkan Pansus P3TKL DPRD Kaltim juga agar bagaimana kedepannya kaitannya dengan ketenagakerjaan,  putra putri terbaik daerah Kaltim hendaknya dapat didahulukan. Itulah sebabnya tambahnya menerangkan bahwa di dalam Ranperda ini juga ada disebutkan lebih spesifik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengalaman dan pengetahuan masyaraat dalam dunia kerja.   “Kami berharap Ranperda yang kita buat ini sempurna walaupun belum 100%, kami sangat berharap Ranperda ini bisa mengayomi 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Selain itu juga semoga Ranperda ini bisa kami sempurnakan secepat mungkin, kami berharapnya tidak ada perpanjangan tetapi coba kita lihat barangkali ada perpanjangan. Karena nanti kami akan mengundang perusahaan-perusahaan besar penyumbang tenaga kerja yang besar, kita rapatkan dan kita coba undang di Kabupaten/Kota sesuai dengan perusahaan yang ada. Jadi saling koordinasi,” pungkasnya. (hms11)

Berita Utama
Pansus Karhutla Gelar Raker Bersama Akademisi dan Organisasi

BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menggelar rapat kerja pada Rabu (22/05/2024).    Rapat kerja dipimpin Ketua Pansus Sarkowi V Zahry didampingi Wakil Ketua Pansus Agiel Suwarno menghadirkan para Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat terkait.   Raker ini berlangsung di Platinum Hotel Balikpapan di hadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Wakil Ketua Muhammad Samsun serta Wakil Ketua Seno Aji. Adapun Anggota Pansus Lainnya seperti, Yusuf Mustafa, Salehuddin, H. Baba, Eddy Sunardi Darmawan, Jawad Sirajuddin, Selamat Ari Wibowo, Muhammad Adam, Mimi Meriami Br Pane, Encik Wardani.    Ketua Pansus Sarkowi mengungkapkan, bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang sering terjadi setiap tahun di Kalimantan Timur.   “Kita tentu saja mengharapkan adanya regulasi sebagai payung hukum yang bisa menaungi bencana Karhutla agar dapat dikendalikan,” ujar Sarkowi.   Menurut Politisi Golkar ini, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sudah cukup lama dan kurang relevan sehingga perlu dilakukan revisi.    “Setelah mendapat banyak masukan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab/Kota Se-Kaltim dan BPBD Kab/Kota Se-Kaltim yang disampaikan kepada kami, terutama tentang pola koordinasi, sarana dan prasarana serta kelembagaan,” papar Sarkowi.   Ia juga mengatakan bahwa minimnya kesadaran masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan. Mengingat Masyarakat lokal biasanya untuk membuka lahan pertanian salah satu caranya dengan membakar lahan dan bahkan di beberapa suku, membakar lahan dianggap sebagai tradisi turun menurun.   “Kami di satu sisi ingin aturan, tidak boleh adanya pembakaran karna memang beresiko dan selama ini rata rata kebakaran hutan dan lahan penyebabnya karna pembukaan untuk persiapan lahan pertanian,” papar Sarkowi.   Sebab itu, hendaknya perihal peran serta Masyarakat perlu dirumuskan secara maksimal dalam klausul Ranperda Karhutla.   “Jika selama ini di Indonesia tidak boleh ada pembakaran, kira-kira apakah mungkin kita dibolehkan membakar tapi terkendali? Jadi ada Standard Operasional Prosedure (SOP) yang kita rumuskan mengacu kepada Perda ini nantinya.” Jelas Sarkowi.    Oleh karena itu, hendaknya terdapat solusi-solusi lain dalam hal pengganti pembakaran untuk pembukaan lahan atau kawasan bagi Masyarakat lokal.(hms9)

Berita Utama
Komitmen BAKOHUMAS Kaltim Bersinergi Sukseskan Pilkada dan MTQ NASIONAL XXX 2024

SAMARINDA -  Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) dengan tema “Komitmen Kehumasan Dalam Menyukseskan Pilkada dan MTQ Nasional ke XXX di Kalimantan Timur”, Selasa (21/05/24).   Bertempat di Hotel Fugo Samarinda, Forum BAKOHUMAS Tahun 2024 se Kaltim ini diikuti 107 orang peserta yang terdiri dari Humas di lingkup Pemprov Kaltim , Pemkab, Pemkot, Instansi maupun Lembaga Vertikal hingga BUMN dan BUMD.  Tak kecuali Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini dihadiri Pranata Humas Ahli Muda Vidi Gatot Setiadi.   Kegiatan dalam rangka meningkatkan peran BAKOHUMAS di Kalimantan Timur guna menyambut Pilkada dan MTQ Nasional ke XXX Tahun 2024 ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mewakili Pj Gubernur Kaltim.   Pada sambutannya, Faisal menyampaikan pentingnya peranan Humas, terutama dalam mendiseminasikan informasi mulai dari kebijakan pemerintah hingga berbagai kegiatan yang ada di Indonesia, khususnya pula Kaltim.   “Tahun 2024 ini kita akan hadapi dua agenda besar di Kaltim. Pertama, gelaran nasional MTQN ke 30 yang berpusat di Kaltim dan IKN Nusantara. Kedua, yaitu Pilkada Serentak. Nah, disini peran humas dibutuhkan untuk menggaungkan lebih luas tentang dua kegiatanan besar ini” ucap Muhammad Faisal.   Ia meminta kepada seluruh peserta agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya serta mengingatkan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi menyukseskan kedua event besar yang akan ada dalam waktu dekat ini. Tentu dengan optimalisasi sosialisasi hingga terciptanya multiplier effect dalam penyebarluasan informasi.   “Dua agenda ini butuh bantuan bapak ibu semua, dan mudahan pertemuan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan bapak ibu semua tentang hal ini. Mari kita terus saling berkoordinasi, berkolaborasi, dan tak lupa saling bersinergi” tutupnya penuh semangat.   Hadir narasumber diantaranya Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim yang juga menjabat Sekretaris MTQN XXX 2024 yaitu Dasmiah dan Wakil Dekan I FISIP Unmul Rina Juwita. (hms11)

Berita Utama
Pansus Ranperda P3TKL Laksanakan Konsultasi di Kemnaker RI

JAKARTA. Panitia Khusus Pembahas Ranperda tentang Pelindungan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bersama Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur dan Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (21/5/2024) Siang.   Bertempat di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Kunjungan Kerja dipimpin Wakil Ketua III Sigit Wibowo dan di dampingi Wakil Ketua Pansus P3TKL Akhkmed Reza Fachlevi, Puji Setyowati, Andi Faisal Assegaf, Jahidin dan Rima Hartati, Ananda Emira Moeis, Nidya Listiyono, Safuad serta turut hadir Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Kaltim Suparmi serta hadir Kepala Dinas Pengembangan Disnakertrans Prov. Kaltim Rozani Erawadi.   Diterima langsung oleh Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Biro Humas Kementerian Ketanagakerjaan, Subhan Bersama Tim lainnya.   Kunjungan tersebut membahas dalam rangka Konsultasi tentang Kebijakan dan Kewenangan Pengelolaan Tenaga Kerja Lokal Provinsi serta Mengetahui Provinsi mana yang sudah memiliki Perda P3TKL.   “Kami perlu masukan dan saran untuk kami bisa melindungi tenaga kerja kami, karna di IKN selalu membutuhkan yang namanya sertifikat untuk bekerja mau tidak mau kalimantan timur harus membuat pelatihan untuk mengeluarkan sertifikasi tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit. Mengharapkan Masukan dan Saran dari Kemnaker RI, Sigit Wibowo mengatakan bahwa adanya kendala untuk mengajak masyarakat mengikuti pelatihan ketenagakerjaan.(hms12)

Berita Utama
Serap Masukan, Saran dan Pendapat, Pansus Karhutla Gelar Rapat Kerja

BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kalimantan Timur tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menggelar rapat kerja dengan Biro Hukum Pemprov Kaltim, BPBD Kaltim, UPTD KPH/Tahura Kaltim, Dinas Kehutanan Kaltim, BPBD Kab/Kota Se-Kaltim dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab/Kota Se-Kaltim pada Selasa (21/05/2024).   Raker yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Pansus Karhutla Sarkowi V Zahry didampingi Wakil Ketua Pansus Agiel Suwarno.   Dalam Raker tersebut, Sarkowi mengungkapkan, bahwa Ranperda Sistem Penanggulangan Karhutla ini merupakan Ranperda inisiatif Pemerintah Provinsi sebagai turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dimana memandatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk Menyusun Ranperda Karhutla.    Selain itu, Pansus Karhutla juga sudah melakukan konsultasi ke beberapa pihak dalam rangka pengayaan Ranperda. Oleh karena itu, sebagai Ketua Pansus, Sarkowi mengharapkan banyak masukan, saran dan pendapat dari berbagai pihak untuk mendapatkan masukan terkait penyempurnaan draft Ranperda Karhutla.   “Banyak hal yang sudah disampaikan, bagaimana perlu penguatan pola koordinasi, peralatan, dan kelembagaan,” ujar Sarkowi saat ditemui seusai rapat.   Hal yang menjadi perhatian bagi Ketua Pansus Karhutla tersebut ialah bagaimana merumuskan titik temu antara aturan hukum positif di satu sisi dengan kearifan lokal supaya bertemu, “Lalu kaitannya juga dengan partisipasi masyarakat dan juga penegakan hukum,” lanjutnya.   Sarkowi menilai perlunya memasukkan Kearifan Lokal dalam Ranperda Karhutla, mengingat banyaknya masyarakat yang masih membuka lahan pertanian dengan cara membakar lahan.    Selain itu, diperlukannya membuat Standard Operasional Prosedure (SOP) tentang Pembakaran Lahan untuk Pertanian Tradisional yang terkendali dan mengakomodir kearifan lokal masyarakat adat.   “Jadi Perda ini perlu mengatur penegakan hukum yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan,” tutupnya.(hms9)

Berita Utama
Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman Ikuti Upacara Peringatan Harkitnas Ke 116

SAMARINDA - Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Norhayati Usman mengikuti Upacara dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 116, Senin (20/05/24). Meskipun gerimis namun tak menyurutkan semangat pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non- ASN yang mengikuti pelaksanaan upacara pagi ini, di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada Kota Samarinda. Dengan mengusung tema "Bangkit Untuk Indonesia Emas", upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-116 Tahun 2024 di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur ini berjalan lancar dan khidmat. Bertindak sebagai inspektur upacara dalam hal ini ialah Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Pada kesempatannya Sri Wahyuni membacakan naskah pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI. “Hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang yakni, kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut-serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua,” ucap Sri Wahyuni. Dalam naskah pidato tersebut disampaikan mengenai apa yang telah digagas oleh Boedi Oetomo, Kartini dan para embrio bangsa yang kemudian dirumuskan oleh Bung Karno sebagai "jembatan emas". Kemerdekaan yang dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah "jembatan emas" inilah yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Bung Karno juga menekankan bahwa di ujung "jembatan emas" akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan ataupun sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno "bahagia bersama atau menangis bersama".  “Di sinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya momen agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita pada jalan yang mengarah kepada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya. Memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 116 ini lebih kepada menyelaraskan paham bahwa kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi bangsa Indonesia saat ini. Bagaimana bangsa Indonesia harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini sudah seyogyanya ditangkap agar langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. “Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju ‘Indonesia Emas 2045’. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas!,” tutupnya penuh semangat. (hms11)

Berita Utama
Tambah Wawasan, Pansus Kelembagaan Desa Adat Belajar ke Provinsi Banten

BANTEN. Panitia Khusus (Pansus) pembahas Pembentukan Kelembagaan Desa Adat (PKDA) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Banten, Senin (20/5/2024).   Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus Pembentukan Kelembagaan Desa Adat Harun Al Rasyid, didampingi sejumlah anggota pansus Saefudin Zuhri, Kaharuddin Jafar, Amiruddin, dan Andi Harahap serta Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh.   Harun Al Rasyid menjelaskan tujuan dari kunjungan kerja tersebut adalah dalam rangka belajar dan menggali informasi tentang masyarakat adat yang ada di Provinsi Banten guna memperkaya rancangan draf ranperda.   Ia mengatakan dipilihnya Provinsi Banten dikarenakan telah sejak dulu memiliki masyarakat adat dengan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia. Hal ini yang penting untuk kemudian digali sehingga memperkaya wawasan bagi pansus.   Politikus PKS itu menjelaskan berdasarkan informasi dari Pemerintah Provinsi Banten, masyarakat adat total sebanyak 14 kelompok dan yang paling terkenal adalah suku badui. Badui terbagi dua yakni badui dalam dan badui luar.    “Keunikan dari Suku Badui dalam ini dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan cara tradisional yang terikat dalam aturan-aturan hukum adat.  Uniknya lagi mereka menolak sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah seperti listrik, PDAM, dan lainya,”jelasnya.   “Apakah pemerintah kemudian membiarkan saja karena adanya sarana dan prasarana publik itu bertujuan memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apakah penerapan hukum adatnya juga dapat bersinergi dengan hukum formal. Ini yang perlu digali,”tambahnya.   Ia menambahkan seperti pendidikan misalnya, pemerintah berkewajiban dalam memenuhi pemerataan pendidikan di seluruh daerah karena hal ini berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan bangsa di masa depan. “Kalau tidak boleh mengakses pendidikan kemudian bagaimana, apakah kemudian ada alternatif lain,”tanya pria yang juga seorang tokoh agama ini.   Tak hanya itu, teknologi seperti kendaraan bermotor sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari karena mempermudah jarak dan waktu dalam menempuh suatu tempat. Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan cara konvensional.    Menurutnya, Budaya dan teknologi bukanlah suatu hal yang bertentangan melainkan sebaliknya satu kesatuan dalam rangka mempermudah mencapai tujuan dari esensi budaya itu sendiri. “Istilahnya ada kearifan lokal ini sedang di kaji untuk kemudian digali dan disesuaikan.Bagaimana agar budaya dapat berkembang dan menjaga regenerasi, jadi kedepan perlu menjaga SDM generasi muda untuk agar budaya tidak punah,”pungkasnya.(hms7)

Berita Utama
Pansus LKPj Lakukan Uji Petik di Bontang Evaluasi Pembangunan Jalan, Jembatan, Terminal, dan Dermaga PPI

BONTANG. Uji Petik Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2023 di sejumlah pembangunan di Kota Bontang belum lama ini mendapat banyak catatan.   Hal ini disampaikan Ketua Pansus LKPj Sapto Setyo Pramono, didampingi Wakil Ketua Pansus Baharuddin Demmu, dan sejumlah Anggota Pansus yakni Rusman Yaqub, Sutomo Jabir, M Udin, Ely Hartati, dan Qomariyah, usai melakukan peninjauan pembangunan jalan, jembatan dan terminal.   “Pembangunannya itu semua dari APBD Kaltim 2023, baik belanja langsung maupun melalui bantuan keuangan Pemprov Kaltim. Semua yang bisa kami datangi, kami tinjau. Karena kami ingin memastikan, anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan fakta pembangunan di lapangan,” ujar Sapto, Senin (20/5).   Titik pertama yang ditinjau pansus yakni, Rekonstruksi Jalan Letjen Urip Sumoharjo, Kelurahan Bontang Lestari, dan Rekonstruksi Jalan Soekarno Hatta, Bontang. Dari data Alokasi Belanja Bantuan Keuangan APBD 2023, rekonstruksi jalan tersebut dianggarkan sebesar Rp 38,25 Miliar. “Untuk Jalan Urip Sumoharjo anggarannya mencapai Rp 30 Miliar, dengan panjang jalan mencapai 6,4 kilometer. Sedangkan Jalan Soekarno Hatta, anggarannya Rp 8,25 Miliar,” sebut dia.   Disampaikan Sapto, Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Soekarno Hatta yang sudah berstatus sebagai jalan provinsi, harus ada serah terima aset disertai kondisi penanganan yang dibutuhkan. Termasuk kondisi jalan yang tampak retakan di badan jalan.   Dirinya meminta pihak pelaksana wajib melakukan pemeliharaan terhadap badan jalan yang mengalami keretakan. “Penyebab retak harus segera diatasi oleh pihak terkait dalam hal ini UPTD PUPR, supaya kondisi badan jalan tidak semakin parah,” tegasnya.   Lokasi lainnya yang ditinjau pansus yakni Pembangunan Jembatan Pontianak di Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Bontang. Pembangunan ini mendapat bantuan keuangan Prov. Kaltim sebesar Rp 7,75 Miliar.   Titik lainnya yang dikunjungi pansus yakni pembangunan yang masuk dalam penganggaran belanja langsung menggunakan APBD Kaltim 2023, yakni Pembangunan Terminal Tipe B Bontang dan Pembangunan Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau Bontang.   Pengerjaan Pembangunan Terminal Tipe B Bontang, langsung diambil alih pihak Dinas Perhubungan Kaltim dengan Pagu Anggaran mencapai Rp16,12 Miliar dan Nilai Kontrak Rp 13,03 Miliar. Hal penting yang menjadi catatan pansus ialah belum rampungnya pembangunan terminal secara menyeluruh. “Banyak catatan, seperti ada temuan BPK, ditambah sudah lima kali addendum. Yang artinya, ada masalah dalam pembanguna gedung terminal ini,” ujar Sapto.   Persoalan mendasar kata dia, yakni perencanaan pembangunan yang tidak optimal. Sehingga, proses pengerjaan banyak terjadi persoalan, baik teknis maupun non teknis. “Harusnya itu, perencanaan harus komprehensive dan menyeluruh sekaligus, tidak parsial, sehingga fasilitas yang dibangun segera berfungsi dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” harapnya. Hal serupa juga terjadi pada pekerjaan pembangunan Dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Bontang. Pansus juga menilai banyak kekurangan dalam proses pembangunan PPI. Misalnya, atap spandek lengkung tidak memanjang, dan terdapat sambungan ditengah atap. “Termasuk bangunan pile dermaga perlu dilapis dengan cat khusus bangunan menyesuaikan kebeberadaan di lingkungan pantai atau terendam air laut,” tandasnya. (hms6)

Berita Utama
Sambangi Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Pansus P3TKL Sharing Aturan Hukum dan Mekanisme Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

JAKARTA. Panitia Khusus Pembahas Ranperda tentang Pelindungan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bersama Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Kalimantan Timur dan Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur. Senin (20/5/2024) Siang.   Bertempat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta Kunjungan Kerja dipimpin Wakil Ketua Pansus P3TKL Akhkmed Reza Fachlevi, didampingi Wakil Ketua III Sigit Wibowo, Puji Setyowati, Andi Faisal Assegaf, Jahidin dan Rima Hartati. turut hadir Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Kaltim Suparmi serta hadir Kepala Dinas Pengembangan Disnakertrans Prov. Kaltim Rozani Erawadi.   Diterima langsung oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Taufik.   Kunjungan tersebut membahas Sharing Aturan Hukum dan Mekanisme Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Bersama Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta serta lainnya. Akhmed Reza Fachlevi sebagai Wakil Ketua Pansus P3TKL menuturkan meminta masukan dan saran dari Disnakertransgi DKI Jakarta untuk di masukan dalam Ranperda.   "Ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tentunya nanti banyak pekerja dari luar daerah yang akan bekerja di Kalimantan Timur, ini artinya perbandingan antara Kaltim dengan Provinsi DKI Jakarta," ujar Reza.   Tidak hanya meminta masukan dan saran, Akhmed Reza Fachlevi mengharapkan hasil dari pertemuan ini membuahkan hasil sehingga mendapatkan manfaat saran untuk diterapkan di Ranperda.    "Dengan berbagi saran atau masukan terkait hal hal lainnya untuk kesuksesan perda ini, karna kita melihat ini perda jangan sampai hanya membuat formalitasnya saja tapi nanti kedepan bisa di implementasikan untuk masyarakat yang ada di kalimantan timur", ujarnya.(hms12)

Berita Utama
Nidya Listiyono Dan Sekwan Norhayati Hadiri Acara Kirab Drumband Latsitardanus XLIV

SAMARINDA. Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono menghadiri acara Kirab Drumband Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLIV Tahun 2024 di halaman depan Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (19/5). Kegiatan kirab yang turut dihadiri Sekretaris DPRD Kaltim (Sekwan) Norhayati Usman tersebut dimulai dari Kantor BPKAD Kaltim dan finish di halaman depan Odah Etam. Tampak hadir Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, kepala perangkat daerah Kaltim, serta pejabat di jajaran TNI dan Polri. Dalam kesempatan itu Nidya Listiyono mengatakan bahwa kegiatan kirab ini merupakan kegiatan yang dari dulu sudah pernah dilakukan. “Dulu zaman saya kecil, kegiatan-kegiatan begini sering dilaksanakan, seperti 17 Agustus. Masyarakat terutama jadi terhibur,” ujar pria yang akrab disapa Tio ini. Tio yang hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim ini juga menyampaikan apresiasi kepada angkatan bersenjata yang memiliki sekolah-sekolah pemula dari SMA dan SMK kemudian akpol. “Ini tentu menjadi stimulus positif bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan akademi militer,” ucap wakil rakyat yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Kaltim ini. “Dan tadi saya melihat, wah luar biasa, mereka punya skil punya kemapuan. Tentu ini melatih mental untuk bisa tampil untuk bisa berbuat lebih banyak untuk nusa, bangsa dan negara,” imbuhnya. Ia berharap masyarakat Kaltim agar lebih banyak ikut berpartisipasi dalan pendidikan di akademi militer baik angkatan darat, laut dan udara.  “Mudah-mudahan banyak taruna-taruna kita yang berasal dari Kalimantan Timur dan punya prestasi tentunya,” pungkasnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah peserta Latsitardanus bersama Sekda Sri Wahyuni di  Gedung Odah Etam. (hms8)

Berita Utama
Mengawal Ibadah Haji 2024, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi Harapkan Pemerintah Tingkatkan Persiapan dan Fasilitas Pelayanan

SAMARINDA - Pelaksanaan Ibadah Haji 1445 Hijriah akan segera dimulai. Beberapa tahapan pelaksanaan ibadah haji ini pun telah dilaksanakan, seperti halnya pemberangkatan calon jamaah tak terkecuali calon jamaah haji asal Kalimantan Timur. Mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menyampaikan selain memperhatikan persiapan, sangat penting bagi Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan jamaah haji. Mengingat peran penting Pemerintah terkait layanan kebutuhan calon jemaah haji, baik saat akan berangkat, selama di tanah suci Makkah hingga tiba kembali ke tanah air.  "Tentunya kita tidak boleh lengah dalam pelaksanaan ini, memang secara aturan sudah ada ditetapkan. Namun dari tahun ke tahun tentu masih banyak kekurangan dari kesiapan. Pertama transportasi, akomodasi dan penginapannya. Kemudian catering, ini juga banyak permasalahannya. Ada yang makanannya tidak sesuai, dingin dan lainnya," ucap Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi saat hadir sebagai narasumber pada Program Siar TVRI Kaltim Dialog Publika, Jumat (19/05/24). Hal tersebut diterangkan Reza tentunya merupakan bagian daripada bentuk perhatian Pemerintah dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada jamaah haji. Mengingat mereka sudah membayar mahal bahkan rela menabung bertahun-tahun. Sangat disayangkan apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal dari pemerintah.  "Ini yang menjadi prioritas, Pemerintah bisa melihat bagaimana keadaan disana. Artinya ini memberikan sedikit pengingatan kepada kita sebagai pelaksana ibadah haji baik itu dari pemerintah maupun juga dari swasta yaitu travel-travel haji. Kita soroti selama ini cukup baik, saya pun yakin pemerintah provinsi dan kanwil kemenag sudah menyiapkan dengan baik untuk ibadah haji tahun ini.  Namun tentunya perlu ada perubahan. Terus membenahi, terkait permasalahan transportasi, pemondokan dan catering," tekannya lagi seraya berpesan. Lebih lanjut ia berharap komunikasi baik antara jamaah, pemerintah dan kementerian agama terkait  pelaksanaan ibadah haji kedepan bisa lebih baik lagi. Apabila terdapat larangan-larangan dalam pelaksanaan ibadah haji hendaknya diperhatikan.  Fasilitas pelayanan pun harus lebih baik. Ini kunci daripada kenyamanan untuk jamaah haji Kaltim kedepannya.  "Kita berharap kementerian agama juga bisa lebih aktif lagi dalam koordinasi terhadap pemerintah provinsi khususnya dengan DPRD Provinsi. Karena hingga saat ini kita DPRD hanya mendengar laporan, tetapi tidak dilibatkan secara langsung oleh Kementerian Agama. Harapannya kedepan kita bisa ikut andil dan sinergi kedepan agar pelaksanaan ibadah haji bisa lebih baik. Misal ada rapat khusus, sehingga kita bisa mensupport pelaksanaannya lebih baik lagi," pungkasnya.  Sebagai informasi, terdata oleh Kanwil Kemenag Kaltim  Provinsi Kalimantan Timur memiliki  9 kloter dari total 19 kloter. Dengan keberangkatan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Pemberangkatan calon jamaah haji kelompok terbang atau kloter pertama dari Embarkasih Balikpapan telah dilakukan pada 14 Mei 2024 pukul 19.55 Wita. Total jamaah haji Kaltim ialah sebanyak 2.723 dari seluruh kabupaten/kota. 4 provinsi berangkat lewat Embarkasih haji Balikpapan diantaranya Kaltim Kaltara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sementara Kaltim sudah memberangkatkan 3 kloter, diantaranya Kota Balikpapan, Kabupten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Total rombongan jamaah haji Kaltim ialah berjumlah 319 orang ditambah petugas 5 orang. Dinyatakan full dan tidak ada yang tertinggal. (hms11)

Berita Utama
Seno Aji Harap Kinerja ASN Sebanding dengan Besaran Gaji dan Tunjangan

SAMARINDA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji berharap para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bisa mengoptimalkan kinerjanya.   Bukan tanpa alasan, menurutnya kinerja abdi negara harus terus ditingkatkan seiring dengan gaji dan tunjangan yang dialokasikan kepada mereka mengalami peningkatan secara berkala.   “Kita melihat pendapatan ASN kan cukup tinggi, harusnya hal tersebut diimbangi dengan kinerja yang baik dan optimal untuk masyarakat,” ucap Seno.   Untuk diketahui, belakangan ini dalam kegiatan sidak yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mendapati sejumlah pejabat OPD tidak berda di tempat saat jam kerja.   Politisi Gerindra itu menilai, sidak yang dilakukan Pj. Gubernur Kaltim tentu menjadi cambuk bagi Pemprov untuk memperbaiki kinerja semua OPD, termasuk Sekretariat DPRD Kaltim.   Seno berharap agar kedepannya tidak ada lagi para Kepala Dinas dan pejabat struktural OPD beserta jajarannya yang mengesampingkan tugas dan tanggung jawab saat jam kerja.   “Kami harap kedepannya tidak ada lagi yang begini, Pemprov harus intensif mengevaluasi kinerja ASN agar memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” tutupnya.(hms7)

Berita Utama
Sapto Dukung Wacana Relokasi Pelabuhan Samarinda

SAMARINDA. Wacana pemindahan Pelabuhan Samarinda ke pelabuhan baru di Palaran menuai dukungan berbagai pihak, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono.   Sapto menilai pemindahan Pelabuhan Samarinda ke Palaran merupakan ide yang bagus. Dengan berpindahnya pelabuhan ke lokasi baru, menurutnya akan membuat Kota Samarinda sebagai kota perdagangan lebih tertata.   “Saya rasa itu bagus, agar semua bisa terkontrol, kalau Palaran menjadi lokasi pelabuhan barang, maka arus lalu lintas ke kota akan lebih terkendali,” ucap Sapto.   Tak hanya itu, Politisi Partai Golkar ini menuturkan bahwa pemindahan pelabuhan juga akan berdampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan yang baru bagi penduduk Kota Tepian.   “Itu pasti akan memerlukan tenaga kerja yang baru, seperti tenaga kerja kasar, admin, transport, karena akan ada beberapa alat transportasi, dan akan menjadi sebab terjadinya multiplier effect dalam pembangunan,” jelas Sapto.   Untuk diketahui, wacana pemindahan Pelabuhan Samarinda sendiri merupakan program Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menguranhi titik kemacetan di tengah kota sekaligus guna menciptakan tata ruang kota yang lebih nyaman.   Terakhir, Sapto beraharap program yang dicanangkan Pemkot Samarinda mampu menciptakan dampak ekonomi yang positif terjadap kesejahteraan masyarakat.(hms7)

Berita Utama
Pansus LKPj Temukan Aktivitas Ilegal di Pelabuhan KKT, Jalan Umum Digunakan Bongkar Muat Batu Bara

BALIKPAPAN. Menindaklanjuti dugaan aktivitas ilegal di kawasan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) Non Peti Kemas, Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun Anggaran 2023 melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT KKT, Kamis (16/5/2024). Pansus yang dipimpin Sapto Setyo Pramono ini melakukan kunjungan lapangan guna memastikan dugaan aktivitas ilegal pertambangan di kawasan Pelabuhan Bongkar Muat. “Hasil dari Uji Petik Pansus LKPj yang meliputi Balikpapan, Paser dan PPU, yang sangat mengejutkan adalah Pelabuhan KKT,” ucapnya. Saat pansus melakukan kunjungan ke KKT, pansus menemukan beberapa tumpukan batu bara di kawasan jalan menuju Pelabuhan Kariangau. Dan salah satu tumpukan batu bara tersebut sudah dijadikan barang bukti olek pihak kepolisian. “Artinya, terjadi pelanggaran, dan ini tidak boleh dilakukan pembiaran. Harus segera ditindak tegas,” ujar Sapto. Padahal kata dia, sebelum pansus melakukan peninjauan, pansus telah meminta konfirmasi kepada pihak Perusda PT Melati Bhakti Sejahtera (MBS) selaku induk PT KKT, terkait apakah benar ada aktivitas bongkar muat batu bara di kawasan KKT. “Waktu rapat, saya sempat menanyakan. Apa benar ada bongkar muat batu bara di KKT. Pihak MBS menjawab, akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Hasilnya, sampai kita ke lapangan, belum ada menerima konfirmasi,” jelas Politis Golkar ini. Alhasil, pada saat pansus melakukan peninjauan, pansus menemukan bukti tumpukan batu bara di pinggir jalan masuk Pelabuhan KKT. “Ternyata apa yang saya pikirkan benar adanya, di situ ada barang bukti Bareskrim, yaitu batu bara ilegal,” bebernya. Tak hanya itu, pansus juga meminta kegiatan bongkar muat batu bara di luar dari barang bukti kepolisian, untuk segera dihentikan. “Tumpukan batu bara selain dari barang bukti kepolisian ini, menjadi barang bukti pansus yang tidak boleh dilakukan proses pengapalan,” sebut Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini. Penghentian ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, tumpukan batu bara tersebut belum diketahui asal usulnya, dan diduga kuat pengangkutan batu bara tersebut menggunakan jalan umum sebagai jalan pengganti hauling. Selain itu, tumpukan batu bara yang ditemukan Pansus LKPj, disinyalir atau diduga dari sumber-sumber batu bara ilegal, yang berkedok menggunakan dokumen IUP resmi. Meski belum diketahui pasti batu bara tersebut legal atau tidak, Sapto menegaskan, aktivitas bongkar muat batu bara yang terjadi di KKT itu merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. “Jelas melanggar kalau bongkar muatnya di kawasan KKT,” sebutnya. Oleh karena itu, pansus merasa, perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut, antara pemerintah provinsi dengan seluruh pemangku kepentingan. Terutama dalam proses pemberantasan ilegal mining yang berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. “Sebagai tindaklanjutnya, pansus meminta Pemprov Kaltim segera melakukan evaluasi kinerja Perusda PT MBS terhadap anak perusahaannya yakni PT KKT. Jangan sampai ada keterlibatan perusda dalam kasus ini. Ini tentu akan mencoreng nama baik Perusda Kaltim,” pungkas Sapto. (adv/hms6)

Berita Utama
Dalami Materi Ranperda, Pansus PKDA Lakukan Raker Bersama Perangkat Daerah

BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kaltim tentang Pembentukan Kelembagaan Desa Adat (PKDA) melakukan rapat kerja (raker) bersama perangkat daerah Kaltim.   Raker yang digelar di Blue Sky Hotel Balikpapan, Rabu (15/5) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus PKDA Rusman Ya’qub didampingi Wakil Ketua Pansus PKDA Veridiana Huraq Wang.   Dalam raker yang membahas pendalaman serta pengayaan materi draft ranperda tentang Pembentukan Kelembagaan Desa Adat itu dihadiri oleh Dinas Kehutanan Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Dinas Perkebunan Kaltim, ATR/BPN Wilayah Kaltim, dan Biro Hukum Setdaprov Kaltim.   Dikatakan Rusman Ya’qub bahwa rapat kerja dilakukan dalam rangka untuk menyerap dan menerima masukan-masukan dari lintas sektor yang terkait dengan desa adat.   Menurut politisi PPP ini, berbicara soal desa adat maka akan berkaitan dengan kawasan dan wilayah atau teritorial.   “Meskipun sebetulnya pansus ini tidak spesifik dalam soal pembentukan desa adatnya, karena itu kewenangannya kabupaten/kota. Tetapi yang kita ingin ramu disini adalah bagaiman pemerintah provinsi dengan lahirnya atau ending dari perda ini adalah mempunyai ruang atau bisa memberikan fasilitasi kepada kabupaten/kota yang memang punya desa adat di wilayahnya sehingga punya mekanisme dan panduan dalam pembentukannya termasuk juga lembaga desa adat itu,” urainya.   Ia juga menambahkan, kewenangan dari pemerintah provinsi hanya membuatkan rambu dalam rangka pembentukan lembaganya. “Desa adatnya bukan kita, tapi kewenangan kabupaten/kota, tapi sebelum pembentukan lembaga itu tentu ada berbagai kriteria berbagai karakteristik dan lain sebagainya termasuk pengelolaan kawasan desa,” ujar wakil rakyat yang juga menjabat sebagai ketua Bapemperda DPRD Kaltim ini.   Ia berharap dari hasil pertemuan ini akan menjadi pengayaan dalam proses pembahasan tentang perda tersebut. “Dan dalam pertemuan selanjutnya, kami akan undang kembali semua pihak yang terkait termasuk seluruh kabupaten/kota se Kaltim, dengan harapan pasti ada masukan-masukan yang terhubung mereka hadapi langsung di lapangan,” ujarnya.   Sementara Veridiana Huraq Wang menilai tujuan dari narasi ranperda tersebut adalah untuk penguatan kelembagaan desa adat. Kemudian, lanjutnya, bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat (MHA) dan ditetapkan menjadi desa adat. “Kita perlu fokus tentang pengaturan. Misalnya pengaturan tentang sistem memilih ketua atau kepala adat, apa saja syarat-syaratnya, apa tupoksinya, kemudian struktur atau sistematika organisasinya seperti apa, mungkin arahnya kesana. Jadi bukan berarti kita mengarahkan ke pembentukan desa adatnya, bukan kesitu,” tegasnya. (hms8)

Berita Utama
Bangunan Unit Sekolah Baru dan Samsat di Paser Mengecewakan, Pansus LKPj Minta Pemprov Kaltim Evaluasi Kinerja OPD

PASER. Pansus LKPj kecewa terhadap pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Gedung SMK Negeri 3 Tanah Grogot dan Gedung Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wilayah Paser. Hal ini disampaikan Ketua Pansus LKPj Sapto Setyo Pramono usai melakukan Uji Petik pembangunan di Wilayah Kabupaten Paser bersama Anggota Pansus Ekty Imanuel dan M Udin, Rabu (15/5/2024) lalu. Dalam keterangannya, Sapto mengatakan, pekerjaan pembangunan gedung dengan dana miliaran, jauh dari ekspektasi pansus. “Banyaknya kegiatan atau pekerjaan yang belum selesai. Mulai dari kerapian, kiri kanan bangunan yang rawan longsor, hingga fasilitas gedung seperti WC, belum layak digunakan,” ujarnya Menurut dia, kesalahan ini bukan hanya terletak pada pelaksanaan. Melainkan, kesalahan terjadi karena perencanaan yang asal-asalan. Termasuk proses pemilihan penyedia jasa, dan terjadinya banting harga atau penawaran dengan harga terendah. “Jangan sampai jadi tolak ukur pemenangan, karena nawar harga terendah. Namun kombinasi antara harga dan kualitas harus imbang. Jadi penawaran harga harus bisa mencerminkan kualitas yang baik,” jelas Sapto. Dirinya juga menekankan kepada ULP dan Biro Barang dan Jasa (Barjas) Provinsi Kaltim, yang bertanggung jawab terhadap lelang pekerjaan, untuk tidak serta merta memenangkan kontraktor yang melakukan penawaran harga terendah. “Jika ini terjadi, dampaknya pada kualitas pembangunan, serta banyaknya pekerjaan yang mangkrak dan tidak fungsional,” sebutnya Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini juga meragukan sistem Evaluasi Kewajaran Harga (EKH) terhadap pembangunan gedung. “Kecuali untuk pembangunan jalan, yang memungkinkan kontraktor melakukan stok material seperti koral dan bahan lainnya,” bebernya. Seharusnya kata dia, pihak ULP melakukan validasi secara menyeluruh kontraktor yang ikut lelang pekerjaan pembangunan. “Seyogyanya ULP mengecek secara administrasi, apakah personil (kontrkator) yang dipakai itu benar adanya, atau hanya sekedar memenuhi syarat administrasi. Namun, setelah kontrak berjalan, ternyata ada proses pergantian personil. Ini tentu akan berdampak buruk terhadap pengerjaan pembangunan kita,” terang Sapto. Tak hanya itu, kekecewaan pansus juga disampaikan Sapto saat meninjau Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPRD Bapenda Wilayah Paser alias Samsat. Tampak kondisi bangunan belum layak pakai. Ditambah, sisi belakang gedung terjadi longsor yang berdampak pada rusaknya lantai bangunan. “Bapenda parah juga ini. Dari yang kita lihat, pekerjaannya banyak yang tidak beres dan amburadul.  Begini kok bilangnya serapannya bagus,” sebut dia. Karenanya, Pansus LKPj mendorong, Pemprov Kaltim dalam hal ini Gubernur mengevaluasi kinerja OPD. Pansus juga meminta, pembangunan fisik yang selama ini ditangani oleh OPD, dikembalikan ke dinas teknis terkait, yakni Dinas PUPR. “Penting untuk dibenahi adalah, proses perencanaan yang valid. Termasuk proses lelang pekerjaan di ULP. Tidak boleh ada istilah banting-bantingan harga. Dampaknya apa? Pembangunan jadi mangkrak, hingga bangunan yang tidak fungsional,” tegas Sapto. (adv/hms6)

Berita Utama
Terima Kunjungan Studi Lapangan, Encik Wardani Beri Pemahaman Pelajar SD Muhammadiyah 1 Samarinda Tentang Tugas dan Fungsi DPRD Kaltim

SAMARINDA – Memasuki kegiatan minggu kedua bulan Mei, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Encik Wardani didampingi Pranata Humas Ahli Muda Vidi Gatot Setiadi dan Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat DPRD Kaltim Azhari menerima kunjungan studi lapangan pelajar SD Muhammadiyah 1 Samarinda, Rabu (8/5/24) pagi. Bertempat di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, dengan penuh suka cita rombongan pelajar kelas 6 SD Muhammadiyah 1 Samarinda yang dalam hal ini didampingi langsung oleh Kepala Sekolah, Wakil serta guru selaku Wali Kelas dan Waka Kurikulum khidmat menyimak dengan seksama mulai dari pemutaran video profil DPRD Kaltim hingga pemaparan. Selaras dengan sebagaimana tujuan daripada kunjungan studi lapangan yang dilakukan ialah dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa mengenai profil dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. “Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana ini adalah Gedung yang sangat bersejarah karena Gedung ini merupakan tempat berkumpulnya wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih dalam proses pemilu 5 tahunan,” ucap Encik Wardani saat mengawali sambutannya. Dengan penuh wibawa, Legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kemudian menjelaskan tiga tugas dan fungsi DPRD Kaltim diantaranya mulai dari penganggaran, membuat peraturan daerah hingga pengawasan. Tak hanya itu Ia juga turut memberi semangat kepada para pelajar untuk giat belajar agar tercapai apa yang dicita-citakan. Terlebih cita-cita tersebut adalah sebagai Wakil Rakyat Kalimantan Timur. “Menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi tidaklah mudah, sebagaimana 3 tugas dan peranan DPRD Kaltim yang telah saya sampaikan. Adik-adik yang bercita-cita menjadi anggota DPRD Kalimantan Timur harus banyakin teman. Banyak kenalan itu adalah modal,” tekannya sembari tersenyum riang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Seperti kunjungan studi lapangan yang seringkali diterima DPRD Kaltim, tak kalah pelajar SD Muhammadiyah 1 Samarinda pun sangat antusias dan tampak aktif mengajukan sejumlah pertanyaan. “Mudah-mudahan adik-adik kedepannya nanti mengerti dan memahami bagaimana fungsi dan peranan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga punya cita-cita bagaimana untuk duduk sebagai anggota DPRD dan menjadi bagian dari proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” tutup Encik seraya berharap. (hms11)

Berita Utama
Siti Rizky Amalia Apresiasi Acara Sosialisasi Terkait KEK MBTK

SAMARINDA. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Siti Rizky Amalia menghadiri acara Sosialisasi Hasil Kajian Tentang Kemungkinan Porsi Kepemilikan Modal Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Dalam Pendirian BUMD Baru Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).    Acara yang digelar di Ruang Rapat Tepian 1, Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (8/5), dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan didampingi Ketua DPRD Kutim Joni. Tampak hadir Dirut PT MBS Aji Abidharta, manajemen PT MBTK, jajaran perangkat daerah Kaltim dan pemkab Kutim serta Wulan dari Tim Kajian LPPM Unmul.   Dalam kesempatan itu, Siti Rizky Amalia yang mewakili Ketua Komisi II DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi atas digelarnya acara sosialisasi tersebut. “Ternyata di rapat ini diketahui bahwa Maloy diawasi oleh pusat, cuma sayangnya tidak di biayai oleh APBN,” ujar politisi PPP ini.   Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah bekerja untuk peningkatan KEK MBTK serta Tim Kajian LPPM Unmul. “Saya juga terima kasih kepada ibu Wulan yang telah meneliti dan mengkaji, bahwa MBTK ini juga sebenarnya masih bisa untuk diselamatkan. Kalau kita mau cara lain, atau alternatif lain misalnya kerjasama dengan perusahaan lain atau perusahaan dari luar negeri misalnya dari Sabah atau Serawak yang betul-betul masih dalam kawasan Asia Timur,” paparnya. (hms8)

Berita Utama
Kaltim Kembali Raih WTP Ke 11

SAMARINDA. Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.   Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang kepada Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Samsun dan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik serta didampingi Wakil Ketua II  Seno Aji dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo pada Rapat Paripurna Ke 10 DPRD Kaltim, Rabu (8/5) malam.   Atas diraihnya WTP tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memyampaikan apresiasinya terhadap capaian WTP yang berhasil diraih oleh Kaltim 11 kali berturut-turut.    “Atas capaian ini sepatutnya untuk disyukuri. Semuanya itu tidak terlepas dari sinergitas pemerintah provinsi dan DPRD serta kerja keras jajaran perangkat daerah,” katanya. Kendati demikian pihaknya meminta agar pemerintah provinsi beserta jajarannya untuk segera menindaklanjuti atas rekomendasi-rekomendasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Kaltim dimaksud. (hms4)

Berita Utama
Dukung Persiapan MTQ Nasional, Setwan Ikuti Rakorda

SAMARINDA. Mewakili Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Kepala Bagian Umum dan Keuangan Hardiyanto mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk mempersiapkan MTQ Tingkat Nasional XXX pada Bulan September 2024 mendatang. Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Odah Etam Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (7/5/24).    Didampingi Analis Kebijakan Ahli Muda Muhammad Irsan Arisadikin, Staf Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Vivi Hariyani, Hardiyanto turut aktif dalam diskusi rakorda yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni tersebut.   Pada acara yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu, Hardiyanto mengaku bahwa Setwan mendukung penuh kegiatan berskala nasional tersebut.   “Kita (Setwan) mendengarkan dan mengikuti bagaimana arahan dari Ibu Sekda terkait apa dan seperti apa persiapannya. Yang jelas, Setwan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik,” katanya.   “Dari penyampaian masing-masing OPD juga menunjukkan semangat yang sama. Kita yakin melalui kerjasama yang baik dari seluruh perangkat daerah yang terlibat maka pelaksanaan MTQ Nasional itu akan lancar dan sukses. Sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi,” tambahnya.   Mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Cinta Al-Quran untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Nusantara”, pihaknya berharap akan lahir banyak generasi yang mencintai Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat seluruh alam.   Sekdaprov Kaltim Sri Mulyani menjelaskan bahwa persiapan yang matang sangat dibutuhkan dalam menyambut penyelenggaraan MTQ Nasional XXX berbagai sektor seperti protokol kesehatan, kesiapan venue, akomodasi, transportasi, logistik, dan keamanan. “Progres kesiapan Provinsi Kaltim dalam menyambut kegiatan MTQ Nasional XXX. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini telah menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana utama maupun penunjang yang dibutuhkan saat kegiatan MTQ Nasional tersebut diselenggarakan. Namun demikian Lanjutnya, dukungan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk memastikan kelancaran kegiatan ini,”pungkasnya.(hms10)

Berita Utama
Pansus LKPj Gelar Rapat Kerja Bersama Asisten I, Dinkes Kaltim dan Rumah Sakit, Bahas Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

BALIKPAPAN. Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2023 kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama sejumlah perangkat daerah Provinsi Kaltim, di Hotel Jatra Balikpapan, Selasa (7/5/2024). Rapat kali ini pansus menghadirkan Asisten I, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Kanujoso Djatiwibowo, RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam Samarinda, RSUD KORPRI, dan RS Mata Kaltim. Berdasarkan hasil laporan capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 pada bidang kesehatan, Ketua Pansus LKPj Sapto Setyo Pramono menyampaikan, guna meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Masyarakat, regulasi yang sudah tidak relevan perlu diperbaharui. Seperti Perda Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. “Kok bisa, perda yang sudah tidak sesuai dengan era zaman sekarang, tidak diperbaharui. Harusnya diusulkan dari awal, naskah akademiknya seperti apa. Jangan sampai perda yang ada saat ini membelenggu kinerja pemerintah, sehingga tidak bisa berinovasi,” ujarnya. “Semestinya, sejak awal perda ini sudah diusulkan penyesuaian dengan undang-undang yang baru. Perubahan regulasi ini akan kita rekomendasikan agar usulan perda melalu Inisiatif DPRD,” tambah sapto. Selain itu, Pansus juga meminta Dinkes Kaltim melakukan inventarisir seluruh rumah sakit dan klinik yang ada di kabupaten dan kota, menyangkut masalah pelayanan ke masyarakat, baik milik provinsi maupun milik kabupaten kota.  “Termasuk permasalahan-permasalahannya. Kira-kira saran solusinya apa. Jadi ketika berbicara aspek kewenangan provinsi, kita bisa mengintervensi kewenangan kabupaten kota. Apa yang perlu dibantu dan sebagainya,” terang Sapto. Demikian halnya persoalan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah kerap kali kesulitan melakukan pergeseran atau proses penempatan. Karena itu, Sapto menyarankan agar dilakukan proses kajian klasterisasi wilayah kerja. Termasuk pemenuhan fasilitas dan insentif bagi SDM yang bertugas.  Demikian halnya dengan RSUD Kanujoso dan RSUD AWS. Berdasarkan hasil laporan pihak rumah sakit, Sapto meminta rincian data alokasi BLUD RSUD Kanujoso sebesar Rp 733 Miliar dan BLUD RSUD AWS sebesar Rp 867 Miliar.  “Sehingga pansus dapat menganalisa capaian apa saja, selama 2023. Sehingga, apa saja yang perlu didorong pansus, dan solusi dari kendala yang dihadapi rumah sakit dapat dimasukkan dalam rekomendasi pansus,” bebernya. Yang paling penting, utama dan sakral juga kata dia, perihal pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat. Dirinya menegaskan, jangan sampai pihak rumah sakit mempersulit masyarakat yang sedang berobat. “Jangan sampai menolak ketika ada masyarakat yang hendak berobat. Apalagi ditanya dulu, ini menggunakan BPJS atau biaya pribadi. Kita harus mengutamakan kemanusiaan. Ditangani terlebih dahulu. Masalah pembiayaan, itu urusan belakang. Pelayanan yang utama,” sambung Sapto. Dirinya juga menekankan kepada seluruh rumah sakit untuk berbenah dalam memberikan pelayanan. “Silakan menyampaikan apa saja yang menjadi kendala dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Sehingga, pada 2025 nanti, tidak ada lagi persoalan yang sama terulang kembali,” beber Politis Golkar ini. Teruntuk RSJD Atma Husada, Sapto meminta pihak terkait membuat resume kebutuhan rumah sakit. Terkhusus pemenuhan SDM dan kebutuhan dokter spesialis. Pansus kata dia akan mengumpulkan seluruh OPD yang kekurangan SDM, kemudian akan disampaikan ke Sekda. “Ini kesempatan yang baik untuk disuarakan, mengingat Pj Gubernur Kaltim adalah orang dari pemerintah pusat. Sehingga, saya yakin, beliau mampu mengurai kebuntuan terkait kebutuhan SDM yang ada di Kaltim,” sebutnya. Hal ini juga berlaku untuk RS Korpri. Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini berharap, rumah sakit ini mempertahankan sejarah awal berdirinya Klinik Korpri yang awalnya diperuntukkan bagi PNS. Setelah berkembangnya zaman, klinik ini akhirnya meningkat menjadi rumah sakit. “Meski demikian, dalam pelaksanaannya, rumah sakit ini juga bisa digunakan untuk melayani masyarakat umum. Terpenting, fasilitas dan kenyamanan rumah sakit harus dilengkapi,” katanya. “Kalau untuk perubahan nama, pansus akan berkoordinasi dengan Biro Hukum agar ini dikaji ulang. Tapi, untuk sebutan Korpri, jangan sampai dihilangkan, karena sejarah awalnya rumah sakit ini harus dipertahankan,” urainya. Selanjutnya RS Mata, pansus juga mendorong rumah sakit ini diperuntukkan khusus pengobatan mata. Sehingga, kebutuhan SDM, infrastruktur, saran dan prasarananya harus lengkap. “Miris sebenarnya, kalau rumah sakit ini hanya ada satu dokter sepesialisnya. Untuk itu, pihak rumah sakit segera membuat telaahan kebutuhan standarisasi RS mata, untuk kemudian dijadikan rekomendasi pansus,” jelas Sapto. (adv/hms6)

Berita Utama
Pansus LKPj Hadirkan OPD, Konsultan dan Kontraktor Dalam Raker, Evaluasi Pembangunan Gedung Poli Jantung RSUD Kanujoso dan Gedung Pandurata RSUD AWS

BALIKPAPAN. Tindaklanjut persoalan Pembangunan Gedung Poli Jantung RSUD Kanujoso Djatiwibowo dan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2023 menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan pihak terkait, Selasa (7/5/2024). Pada rapat kali ini, Pansus yang diketuai Sapto Setyo Pramono menghadirkan Asisten I Setda Prov Kaltim Dinkes, Dinas PUPR-PERA, dan Inspektorat Kaltim, serta Direktur RSUD AWS, dan Direktur RSUD Kanujoso. Tak hanya itu, pansus juga menghadirkan konsultan perencana, konsultan pengawas, serta kontraktor yang bertanggungjawab dan berkontrak dalam proses pembangunan Gedung Poli Jantung RSUD Kanujoso dan pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS). Disampaikan Sapto, dari hasil rapat kerja, ditemukan beberapa masalah yang semestinya tidak terjadi. Dari keterlambatan progres pembangunan, hingga terjadinya sengketa lahan dengan masyarakat.  “Terjadinya keterlambatan pembangunan gedung yang ada di RSUD Kanujoso dan AWS dikarenakan kurangnya koordinasi antar pihak rumah sakit dengan OPD terkait. Seolah-olah rumah sakit itu bisa menjalankan kegiatan itu dengan sendirinya” ujarnya. Untuk itu, Sapto dengan tegas mengatakan, hal ini sebagai bahan evaluasi ke depan, dan pansus akan merekomendasikan agar seluruh pembangunan fisik yang nilainya melebih Rp 2,5 Miliar, wajib di serahkan ke dinas teknis terkait. “Dalam artian, tanggung jawab pembangunan seluruhnya diserahkan ke dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas PU. Sehingga, dari proses perencanaan, sampai proses pelaksanaan tidak terjadi kesalahan,” jelas Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini. Sementara, manajemen rumah sakit kata dia, cukup mengurusi tentang hal-hal yang menyangkut pelayanan kesehatan. “Kalau pembangunan fisik, serahkan pada ahlinya. Masa dokter ngurusin pembangunan dan lelang, gak nyambung jadinya. Disiplin ilmunya saja berbeda,” sindir Sapto. Dirinya berharap, pembangunan gedung penunjang rumah sakit harus melibatkan Dinkes, yang notabenenya bahwa, Dinkes selaku pengguna anggaran. “Jangan sampai Dinas Kesehatan itu tidak dilibatkan. Karena semua BLUD rumah sakit itu, nyantolnya di Dinkes,” sebutnya. Karena itu lanjut dia, seluruh rumah sakit wajib memberikan perencanaan yang matang atau roadmap. “Sehingga pemerintah tahu, kebutuhan apa saja yang akan dibangun, dan yang harus dibeli. Karena ini menyangkut masalah nyawa manusia,” jelas Sapto. Menyangkut masalah sengketa lahan yang berimbas pada keterlambatan pembangunan Gedung Poli Jantung RSUD Kanujoso, Sapto menganggap bahwa, perihal ini terjadi dikarenakan proses perencanaan tidak benar. “Imbasnya apa, terjadi overlap atau tumpang tindih dengan tanah warga,” kata dia. “Itu pun, pihak rumah sakit tidak pernah koordinasi, diskusi, dan konsultasi terhadap BPKAD selaku pemilik dan pemegang aset milik Pemprov Kaltim. Seyogyanya, pihak rumah sakit, Dinkes, BPKAD, dan Asisten II, berkoordinasi. Bukan jalan sendiri,” jelas Sapto. Dirinya juga berharap, semua direktur berkoordinasi. Pasalnya, direktur utama rumah sakit kata dia, hanya sebatas KPA. “Pengguna  anggaran itu semuanya di Dinas Kesehatan. Jadi harus saling sinkron,” urai Politisi Golkar ini. Sapto menekankan, bahwa menyangkut masalah pembangunan fisik, harus diserahkan kepada instansi teknis terkait. Sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. “Tidak dibenarkan ada direksi rumah sakit melakukan proses pembangunan. Karena itu bukan jobdesk-nya,” tandas Sapto. (adv/hms6)

Berita Utama
Rapat Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2023 dengan Perangkat Daerah, Soroti Mitigasi Bencana, Minimnya SDM, Hingga Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2023, kembali menggelar rapat kerja dengan Asisten I, BP3A, Dinaskertrans, dan BPBD Kaltim, di Hotel Astara Balikpapan, Sabtu (4/5/2024). Ketua Pansus LKPJ Sapto Setyo Pramono menuturkan sejumlah perangkat daerah yang hadir pada pertemuan ini masing-masing menyampaikan tentang capaian kinerja atas pelaksanaan program kerja di Tahun 2023. Karena itu ia mengingatkan tentang pentingnya kehadiran pemangku kebijakan dari tiap perangkat daerah sebab pertemuan ini tidak hanya melaporkan hasil capaian saja tetapi mencari solusi bersama terhadap berbagai problematika yang dihadapi. Pansus, sebut Sapto memberikan sejumlah masukan dan catatan dalam rangka evaluasi kepada tiap perangkat daerah. Ia mencontohkan, seperti kepada BPBD Kaltim agar tidak hanya mitigasi bencana alam akan tetapi juga mitigasi di luar bencana alam yakni bencana industri. “Ini juga harus dipikirkan bagaimana penanganannya, jangan sampai saat ada masalah baru kebingungan, jadi harus diantisipasi sejak dini,”ujarnya. Selain itu, persoalan yang menjadi keluhan dari BPBD adalah tidak memiliki kantor permanen. Sebab sampai saat ini masih menyewa, hal ini juga memberikan pengaruh terutama membatasi ruang gerak dalam bekerja. “2025 diharapkan masalah ini bisa clear,”ucapnya. Persoalan belum adanya gedung kantor yang memadai juga dialami oleh DPK3A. Oleh sebab itu Pansus mendorong agar proses pembangunan dipercepat sehingga diharapkan tahun depan sudah dapat dikerjakan. Hal lain yang menjadi sorotan pansus terkait ketersediaan lapangan pekerjaan idealnya harus berbanding lurus dengan kesiapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, persoalan ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan hal serius sebab berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. “Bagaimana kesiapan dalam menghadapi lonjakan penduduk saat IKN. Satu bulan terakhir saja menurut laporan tiket penerbangan Jakarta-Balikpapan semakin sulit didapat, ini sebagai tanda bahwa keberadaan lonjakan penduduk di IKN nantinya benar adanya,”sebutnya. “Silahkan dirumuskan programnya seperti apa, misalkan usulan nanti agar dibuatkan perda yang mengatur tentang kependudukan di Kaltim. Contoh orang luar Kaltim selama dua tahun apabila tidak ada pekerjaan bisa dipulangkan. Semua ini bertujuan agar jangan sampai mengganggu perekonomian Kaltim. Salah satu sisi fokus pada pengurangan jumlah pengangguran dan kemiskinan, tetapi disisi lain penduduk terus datang,”tegasnya. Terkait keterbatasan SDM di lingkungan Pemprov Kaltim. Seperti di Biro Kesra,  petugas yang mengurusi hibah seluruh Kaltim hanya satu orang. Oleh sebab pansus nantinya akan merekomendasikan agar dilakukan penambahan SDM pada bidang-bidang yang dinilai kurang karena mempengaruhi percepatan pencapaian kinerja. Masalah miskin yang rentan, misalkan ayah berusia 60 tahun bekerja serabutan kemudian anaknya penderita ODGJ. Hal semacam ini menurut Sapto tidak bisa hanya dibantu dengan pola keuangan yang bersifat tentatif tetapi harus dengan pola asuh. Oleh karena itu diperlukan pendataan, validasi, terverifikasi sehingga benar-benar jelas. Keterbatasan tempat untuk mewadahi para lansia hingga kategori harapan remaja yang dialami oleh Dinas Sosial maka pansus mendorong agar dapat dibuat program kerjasama antara Dinsos dengan swasta.(adv/hms7)

Berita Utama
DPRD Kaltim Minta Program Beasiswa Kaltim Tuntas Dievaluasi Menyeluruh

SAMARINDA. DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta agar pelaksanaan program beasiswa Kaltim tuntas untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh mulai dari proses pendaftaran, verifikasi, hingga proses pencairan. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menuturkan dari hasil jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota dewan di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim masih banyak warga yang mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan beasiswa. Minimnya informasi juga menjadi salah satu penyebab utama dari banyaknya para orang tua yang mempertanyakan soal beasiswa. Ia mengarapkan agar mekanisme beasiswa bisa dipermudah mulai dari administrasi hingga persyaratan lainnya. “Kami mengapresiasi pak Pj Gubernur yang menginisiasi pertemuan dengan DPRD guna membahas persoalan beasiswa secara tuntas sehingga diharapkan ke depannya beasiswa dapat tepat sasaran dan tepat guna,”ujar Hasanuddin Mas’ud disela-sela memimpin Rapat kerja DPRD Kaltim dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Gedung E Lantai I Kantor DPRD Kaltim, Sabtu (4/5/2024). Menurutnya, ada tidak jelasan tentang perjanjian antara pemberi dan penerima beasiswa. Tidak jelasan dimaksud apakah beasiswa diberikan untuk hanya membiayai uang semester, atau dapat digunakan untuk membiayai makan, atau tempat tinggal.  Pihaknya juga menyoroti tentang penerima beasiswa sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah telah memenuhi seluruh kategori yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar beasiswa benar-benar diterima oleh mereka yang layak. Politikus Golkar itu menjelaskan ada beberapa kategori beasiswa yang harus dipenuhi yakni tidak mampu, anak berkebutuhan khusus, berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Selain itu, anak dan cucu veteran, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, penghapal Al-Quran, dan terakhir berdasarkan pertimbangan. “Untuk kategori berdasarkan pertimbangan ini kita masih belum ketahui apa yang menjadi pertimbangannya. Ini kami minta agar diperjelas dan dibuka informasinya untuk umum sehingga masyarakat semuanya mengetahuinya,”kata Hasanuddin Mas’ud pada rapat yang dihadiri Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono, Rusman Ya'qub, Encik Wardani, Jawad Sirajuddin, Baharuddin Demmu, dan Akhmed Reza Pahlevi.  Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyoroti sektor lapangan pekerjaan yang hanya menyerap tenaga kerja lokal 10 – 25 persen, dan itupun hanya untuk mengisi posisi menengah dan bawah, belum mampu menempati posisi pimpinan.  Padahal, apabila merujuk pada IPM dan jumlah beasiswa Kaltim sudah cukup besar dalam rentan waktu beberapa tahun terakhir. Sebab itu penyebabnya harus digali untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat. “Kenapa perusahaan yang bergerak di Kaltim lebih menerima tenaga kerja luar Kaltim. Apakah karena tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan tenaga kerja luar Kaltim,” tanya Akmal Malik. Perlu adanya korelasi antara pendidikan dengan kebutuhan industri, sebab itu lanjut dia pendidikan vokasi atau pendidikan yang berorientasi pada keterampilan, kecakapan, dan sikap dunia usaha harus menjadi fokus di Kaltim. (hms4)

Berita Utama
Komisi IV Serahkan Penyelesaian Polemik Sekolah Berasrama Ke Disdikbud Kaltim

SAMARINDA. Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat  (RDP) untuk membahas polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah berasrama khususnya yang terjadi di SMAN 10 Samarinda.  Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo serta Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub. RDP tersebut turut dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbub) Kaltim, dewan pendidikan Kaltim, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, komite sekolah dan kepala SMAN 10 Samarinda. Akhmed Reza Fachlevi menerangkan bahwa tujuan dari RDP ini adalah untuk mendengarkan keluhan dari pada komite sekolah terhadap kedudukan dan posisi yang ada di SMAN 10 Samarinda. “Kita sudah memberikan masukan kepada dinas pendidikan yaitu adanya proses yang jelas terkait kedudukan dari SMAN 10 Samarinda ini, apakah menerima berasrama secara penuh atau kembali kepada zonasi umum. Namun semua kita serahkan kepada dinas pendidikan,” ujarnya usai memimpin rapat yang digelar di Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Sabtu (4/5). Ia berharap agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan kenyamanan para siswa dalam proses belajar mengajar agar lebih diutamakan. Ia juga menambahkan bahwa hal ini merupakan peralihan dari SMAN 10 Plus menjadi yang seperti sekarang ini. “Tentunya nanti kita meminta kajian. Dan informasi dari dinas pendidikan bahwa sudah akan dibuat kajian dan masukan yang lebih baik lagi untuk SMAN 10 kedepan,” sebut wakil rakyat dari partai Gerindra ini. “Intinya adalah bagaimana ini apakah akan berasrama secara penuh atau zonasi. Kalau berasrama tentu fasilitasnya harus memadai, sedangkan fasilitas yang ada dengan daya tampung yang ada di SMAN 10 ini kan masih banyak yang belum memadai. Nah diharapkan kedepannya bisa lebih baik lagi. Tentunya kita serahkan kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan,” pungkasnya. Sementara, Rusman Ya’qub menegaskan bahwa Komisi IV siap membuat aturan jika memang diinginkan untuk SMAN 10 Samarinda berkedudukan boarding school murni. “Kita sarankan tetapkan dulu secara aturan, buatkan SK nya juika ingin boarding school murni. Jangan dibuat setengah-setengah yakni reguler dan boarding school. Kami DPRD Kaltim siap memfasilitasi. Intinya harus ada aturan baru yang menjadi payung hukum,” kata politisi PPP ini. Ia mencontohkan seperti di SMAN 16 Samarinda, bahwa sekolah tersebut memfokuskan untuk menampung anak-anak yatim dan yang kurang mampu. “Kami meminta SMAN 10 ke depan agar kembali sebagai SMA plus, spesifik tapi harus dibuatkan aturan dan payung hukumnya. (hms8) 

Berita Utama
Minim Inovasi, OPD Bekerja Sebatas Rutinitas, Rapat Kerja Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2023 dengan Perangkat Daerah

BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) pembahasa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2023 menggelar rapat kerja dengan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Astara Balikpapan, Jumat (3/5/2024). Pertemuan dibagi menjadi dua bagian, sesi pertama pansus melakukan pertemuan dengan Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Badan Penghubung Kaltim. Pada sesi kedua pansus melakukan pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Dinas Linkungan, Dinas Peternakan, dan PT Sylva Kalitm Sejahtera, serta Dinas ESDM. Ketua Pansus LKPJ Sapto Setyo Pramono menjelaskan adapun kesimpulan dari pertemuan dengan sejumlah perangkat daerah tersebut masih banyak OPD yang menjalankan program kerja masih sebatas rutinitas saja. Hal ini berdasarkan hasil laporan capaian kinerja Tahun 2023 dari tiap masing-masing OPD. Kendati tidak semua OPD, tetapi pihaknya meminta agar seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan untuk kemudian dapat melakukan inisiatif dan inovasi baru yang dapat memberikan manfaat besar kepada daerah dan masyarakat Kaltim. “Bappenda menyajikan capaian 2023, memang kebanyakan surplus dan kita apresiasi. Kendati demikian ada potensi-potensi yang perlu digali salah satunya belum masuknya pajak alat berat karena nilai jual alat berat (NJAB) belum keluar dari Mendagri. Termasuk kemungkinan lain yang dapat menambah potensi pendapatan daerah,”jelasnya. Demikian halnya dengan Dinas Perhubungan yang dinilai sejauh ini mengerjakan program sebatas rutinitas. Oleh sebab itu pihaknya mendorong agar Dishub mampu membuat program-program kerja yang kreatif dan inovatif guna menambah pundi-pundi rupiah bagi Kaltim. Ia mencontohkan seperti menyelesaikan masalah pelabuhan dan dermaga. “Termasuk terkait penyeberangan ke PPU, terminal, dan lainnya. Harus ada kerja nyata jangan hanya rutinitas. Makanya pembangunan harus jelas dalam konteks DED jelas, mana aset yang sudah diserahkan kabupaten/kota dan mana yang belum segera koordinasi dengan BPKAD untuk menertibkan itu untuk dilakukan pembangunan,”terangnya. Tak hanya itu, persoalan yang tidak kalah penting untuk diseriusi adalah dari ratusan kendaraan angkutan umum hanya lima yang patuh menaati ketentuan, Padahal, kendaraan angkutan umum harus mengantongi sejumlah persyaratan karena menyangkut kenyamanan dan kemanan masyarakat selaku pengguna jasa angkutan umum. “Badan Penghubung meminta peningkatan fasilitas pelayanan kemudian kerjasama-kerjasama, apa yang menghasilkan pendapat daerah. Tentu sejauh itu untuk dalam rangka meningkatan PAD akan kami dukung,”sebutnya. Wakil Ketua Pansus LKPJ Baharuddin Demmu menuturkan penelitian-penelitian dari hasil riset Brida itu hendaknya menjadi bagian yang digunakan pemerintah provinsi dalam membuat program skala prioritas untuk rakyat. Jadi program berbasis penelitian sehingga diharapkan lebih tepat sasaran. “Brida harus mampu berkontribusi terhadap program-program pemerintah provinsi untuk skala prioritas. Seperti Bappeda sudah bekerjasama dengan Brida ini penting karena memiliki dasar yang jelas,”tuturnya. Terkait pemenuhan kebutuhan daging Kaltim yang saat ini sebanyak 70 persen masih, OPD terkait akan menerapkan program baru yang diberi nama program ternak desa. Adapun program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daging merah yang tidak hanya lokal Kaltim saja tetapi bisa di ekspor luar daerah. Untuk polanya, Politikus PAN ini menjelaskan bahwa bagi kelompok yang sudah dibantu pada saat ingin menjual harus satu pintu melalui koperasi, ini bertujuan guna mengontrol jumlah populasi. “Keanggotaan koperasi itu dari kelompok ternak di wilayahnya masing-masing,”tegasnya. Ia menyoroti persoalan lingkungan di Kaltim yang makin tahun makin rusak, seperti lubang-lubang tambang yang pemilik tambangnya adalah pemegang ijin resmi agar tergambar tanggungjawabnya terhadap reklamasi pasca tambang. “Lubang tambangya berapa luas, dan mana saja yang sudah dilaksanakan kewajiban di tutup dan mana saja yang dibiarkan atau tidak ditutup karena memang ada aturan yang membolehkan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi mana yang masuk kriteria wajib menutup lubang tambang dan mana yang tidak, dan itu harus sesuai dengan aturan,”terangnya. Selain itu, pansus juga diakuinya juga menyoroti kinerja PT SKS. Berdiri sejak Tahun 2000, penyertaan modal dasar awalnya sebesar Rp5 miliar. Namun sayangnya, menurut laporan setelah beroperasi selama 24 tahun hanya mampu berkontribusi kepada APBD Kaltim sebanyak Rp 300 juta.  Diakui Demmu, Perusda ini sempat bermasalah atas persoalan utang piutang atau kredit macet. Namun demikian, sampai saat ini jumlahnya berkurang menjadi Rp 900 juta utang orang yang belum di tagih dan saat ini masih dalam upaya pengembalian. “Sebelumnya, persoalan utang piutang ini cukup besar namun karena sebagian ada yang sudah mengembalikan termasuk ada yang berbentuk tanah maka terjadi penurunan utang belum terbayar,”katanya. Atas dasar terus pulih ini, PT SKS meminta penyertaan modal untuk melakukan bisnis salah satunya bidang karbon. Atas keinginan ini, pansus menilai perlu adanya evaluasi agar jangan sampai setelah dibantu penyertaan modal justru usahanya berjalan ditempat. (adv/hms7)

Berita Utama
Ketua DPRD Kaltim Hasauddin Mas’ud Sambut Kontingen Peserta Latsitardanus XLIV/2024 Di Kaltim

BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud secara langsung mengikuti acara penyambutan Taruna Akademi TNI, Akpol, Praja IPDN, Kadet Unhan pada Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLIV/2024 di Provinsi Kaltim. Sebanyak 1.840 taruna dan taruni yang tiba di Dermaga Pelabuhan Semayang Balikpapan, Jumat (3/5/2024) disambut hangat oleh Hasanuddin Mas’ud bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto. Para taruna dan taruni dari berbagai matra, IPDN serta Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) selanjutnya akan melakukan pelatihan integrasi di empat daerah yaitu Balikpapan, Kutai Kartanegara, Paser dan Penajam Paser Utara. Latsitardanus merupakan kegiatan rutin yang diikuti para taruna dan taruni akademi tingkat akhir sebelum akhirnya mereka dinyatakan lulus dan dilantik sebagai perwira TNI dan Polri oleh Presiden RI. Pada kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud meyampaikan ucapan selamat datang bagi para taruana dan taruni yang tiba dengan menggunakan tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), yakni KRI Banda Aceh, KRI Banjarmasin dan KRI Makassar. “Selamat datang taruna dan taruni di Kaltim. Saya harap kedatangan di Kaltim dapat menjadi momentum yang baik untuk menimba ilmu serta menambah pengalaman untuk bekal kedepan,” ucap pria yang akrab disapa Hamas ini. Lebih lanjut, politisi dari partai Golkar ini berpesan kepada para taruna dan taruni agar bersungguh-sungguh dan tetap semangat dalam mengikuti latihan yang baru pertama di Provinsi Kaltim ini. “Tetap jaga kekompakan, tetap jaga soliditas dan sinergitas. Semoga di kemudian hari dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat memajukan negara menjadi lebih baik lagi,” harapnya. Sementara, Pj Gubernur Akmal Malik menerangkan bahwa program ini sangat baik sebagai wadah generasi muda untuk mengasah bakat kepemimpinan. “Kami di Kaltim dengan bangga menyambut seluruh kontingen Latsitardanus. Ini merupakan media penting untuk mengajarkan generasi kita untuk bersatu. Bagaimana bersinergi demi bangsa dan tanah air,” ujarnya. (hms8)

Youtube DPRD Provinsi Kalimantan Timur