DPRD Kalimantan Timur Pemerintahan

55 Anggota Dewan 4 Komisi 7 Fraksi Partai

Evaluasi Hasil Kinerja Pemprov Kaltim 2024

25 Maret 2025

Sejumlah Anggota DPRD Kaltim Berikan Masukan pada Acara Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD Kaltim

25 Maret 2025

Ekti Imanuel Hadiri Pembukaan Retreat Pekerja GKII Kaltim

24 Maret 2025

Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa Di Depan Gedung Dewan

21 Maret 2025

Anggota DPRD Kaltim Dapil VI Dampingi Wagub Kaltim Seno Aji Ke Kutim

20 Maret 2025

Anggota DPRD Kaltim mendampingi Wakil Gubernur Kaltim melakukan rangkaian safari ramadhan di kabupaten berau

19 Maret 2025

Komisi II DPRD Kaltim Minta Dua BUMD Proaktif Genjot PAD

19 Maret 2025

Anggota DPRD Kaltim Dapil Berau Makmur HAPK dan Syarifatul Sya'diah Mengikuti Rangkaian Safari Ramadhan dengan Sholat Subuh Berjamaah bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Mesjid Agung Baitul Hikmah Berau

19 Maret 2025

Komisi II DPRD Kaltim Minta Dua BUMD Proaktif Genjot PAD

17 Maret 2025

Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut., M.E

Ketua

Ananda Emira Moeis, S. Sn

Wakil Ketua

Hj. Yenni Eviliana, SE

Wakil Ketua

Ekti Imanuel, S.H., M.M.

Wakil Ketua

Dra. Hj. Norhayati Usman,M.Si

Sekretaris Dewan

Berita Terbaru

Berita Utama

Sejumlah Anggota DPRD Kaltim Berikan Masukan pada Acara Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD Kaltim

6 25 Maret 2025

Berita Utama

Evaluasi Hasil Kinerja Pemprov Kaltim 2024

BALIKPAPAN. Guna mengevaluasi capaian kinerja Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2024, Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim, melakukan rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (25/03/2025). Rapat ini dipimpin Ketua Pansus LKPj Agus Suwandy, dengan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana, Wakil Ketua Pansus Agus Aras, dan Anggota Pansus LKPJ Baharuddin Demmu, Apansyah, Abdul Giaz, Damayanti, Firnadi Ikhsan, Hartono Basuki, Baharuddin Muin, dan Fadly Imawan. Pada RDP ini, pansus menghadirkan Asisten I, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim. Disampaikan Agus Suwandy, bahwa pertemuan antara pansus dengan perangkat daerah untuk menggali informasi terhadap capaian dan kendala yang dialami pemerintah. Kami meminta pihak Pemprov Kaltim untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait angka-angka capaian dan dampak nyata di masyarakat,” ujarnya. Selain itu, pansus minta kepada dinas terkait meningkatkan pengawasan dan jumlah pengawas terhadap masalah ketenagakerjaan terutama peneyediaan tenaga kerja pada sektor tambang dan kebun sawit. Sementara, pada sektor kesehatan, dikatakan Agus Suwandy, pansus merekomendasikan masalah pelayanan di rumah sakit untuk ditindaklanjuti dalam rapat bersama direktur RS. “Termasuk investasi dari APBD, tetapi warga masih harus bayar mahal saat berobat,” beber Politisi Gerindra ini. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini juga menambahkan, pada agenda RDP selanjutnya, pansus meminta pemaparan dari perangkat daerah terkait realisasi program kerja pada 2024, dan kendala serta saran rekomendasi untuk program kerja 2025 dan 2026. “Nantinya, pansus akan melaksanakan uji petik lapangan, guna melihat potret hasil laporan LKPJ Gubernur Kaltim secara rill dan faktual di lapangan. Pembuktiannya akan terlihat, apakah laporan yang disampaikan, sesuai dengan fakta lapangan,” jelas Agus Suwandy. (adv/hms6)

12
25 Maret 2025

Berita Utama

Ekti Imanuel Hadiri Pembukaan Retreat Pekerja GKII Kaltim

BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menghadiri acara pembukaan Retreat Pekerja Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah Kaltim di Ruang Borneo Hotel Novotel Balikpapan, Senin (24/3) malam. Acara yang dihadiri sebanyak 449 peserta dari 10 kabupaten kota tersebut diisi dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan pelaksanaan retreat yang diawali dari tanggal 24 hingga 26 Maret 2025, nyanyian puji-pujian dan kebaktian kebangunan rohani (KKR). Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan retreat merupakan kegiatan yang sangat baik untuk kembali berhimpun dan berpikir terhadap proses-proses yang sudah dilakukan. “Kami juga biasanya dari partai politik dan anggota DPRD setiap periode berjalan, kami melakukan kegiatan retreat. Partai Gerindra itu ada kegiatan khusus seperti yang diikuti kepala daerah kemarin,” ujar politisi Partai Gerindra ini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan organisasi GKII se-Kaltim yang selalu memberi dukungan atas perjuangannya di legislatif. “Saya diberikan jabatan sebagai wakil ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tentu ini kebanggaan bagi kita GKII semua. Dan harapan saya, apa yang bisa kita karyakan bersama, apa yang bisa kita kerjakan bersama. Saya menunggu saudara-saudara semua untuk bertemu di DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” tuturnya. Ekti juga menjelaskan bahwa yang dilakukan selama ini adalah membantu atau membangun tempat ibadah seperti gereja dan masjid. “Periode pertama ada 225 gereja yang kita bantu, periode kedua ini target saya 500 gereja. Tidak mudah, tetapi kita selalu bersyukur bahwa Tuhan akan berpihak pada kita,” ucap Ekti.(hms8)

4
24 Maret 2025

Berita Utama

Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa Di Depan Gedung Dewan

SAMARINDA. Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Jumat (21/3). Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang sudah disahkan oleh DPR RI. Aliansi mahasiswa menilai bahwa revisi tersebut berpotensi mengancam supremasi sipil dan demokrasi serta akan mengembalikan pemerintahan yang otoritarianisme. Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo disela aksi unjuk rasa mengatakan bahwa aksi mahasiswa kali ini menginginkan agar RUU TNI tidak disahkan, namun diketahui bahwa RUU tersebut telah disahkan oleh DPR RI. Dalam aksinya, lanjut Selamat, mahasiswa yang semula ingin bertemu anggota dewan belakangan hanya ingin berorasi saja. “Mereka hanya berorasi saja, karena targetnya hanya ingin diliput media dan menuntut supaya undang-undang itu dicabut,” jelas Selamat. Ia juga menjelaskan, DPRD Kaltim sebagai perwakilan dari rakyat selalu menerima aspirasi yang ingin disampaikan rakyat dalam hal ini adalah para mahasiswa. Hanya saja, undang-undang yang dimaksud, kewenangannya ada di pusat dan sudah disahkan dan beberapa partai juga sudah setuju atas undang-undang tersebut dengan berbagai sarat. “Salah satunya adalah bahwa militer yang menempati jabatan sipil itu harua tunduk pada supremasi hukum pemerintahan sipil. Artinya, mereka tidak boleh menggunakan keistimewaan yang mereka miliki untuk melawan pemerintahan sipil,” jelas wakil rakyat dari Fraksi PKB ini. Walaupun sempat terjadi pembakaran pada pintu gerbang oleh mahasiswa, namun upaya itu berhasil dipadamkan oleh pihak sekretariat dibantu oleh pihak kepolisian. Dan secara umum aksi unjuk rasa berlangsung aman dengan pengawalan dari Polres Samarinda. (hms8)