Pabrik Smelter Nikel Diresmikan, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Kaltim

Rabu, 20 September 2023 6924
Wakil Ketua DPRD Kaltim saat menghadiri Peresmian Smelter nikel di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) milik PT Kalimantan Ferro Industri (KFI)
SANGA-SANGA. Smelter nikel di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) milik PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) diresmikan Gubernur Kaltim, Isran Noor pada Selasa (19/9/2023).

Terkait keberadaan smelter tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan, pihaknya akan mengawasi capaian tenaga kerja lokal sebesar 60 persen agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut.

Untuk diketahui, sebelum peresmian ini, PT KFI sempat mendapatkan keluhan khususnya dari warga sekitar karena dianggap terlalu banyak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. Persoalan itu juga pernah disikapi langsung oleh DPRD Kaltim melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang tujuannya memastikan dokumen milik para TKA sesuai dengan aturan yang berlaku.

Usai peresmian, Seno mengatakan dengan tegas pihaknya akan menekankan tenaga kerja lokal wajib diberdayakan dengan maksimal. Berdasarkan informasi yang ia terima, saat ini tenaga kerja lokal belum menyentuh angka 30 persen, sehingga ia meminta kepada Direksi PT KFI dapat melakukan penyerapan tenaga kerja lokal hingga mencapai 60 persen. "Memang bukan untuk sekarang, tapi lama-lama setelah perusahaan ini mulai produksi rutin maka akan sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan maka kita harapkan 60 persen tenaga kerja lokal dapat dipenuhi," ucap Seno.

Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menuturkan, hal ini adalah salah satu bukti yang kuat tentang kepercayaan investor asing, terutama dari China untuk melibatkan diri dalam investasi di Benua Etam.

Kehadiran Pabrik Smelter Nikel, dijelaskan Samsun, sangat membutuhkan pasokan listrik yang signifikan. Sedangkan perusahaan tersebut tidak memproduksi listrik mandiri seperti kebanyakan di tempat lain, melainkan memanfaatkan kelistrikan di daerah, dalam hal ini PT PLN Persero.

Berangkat dari itu, sehingga telah terjalin kerja sama yang menguntungkan bagi PT PLN Persero. "Kerja sama ini memiliki dampak positif yang tidak terbantahkan, yang mana menjadi pendapatan baru bagi perekonomian daerah Kaltim," kata Samsun.

Lebih lanjut Samsun mengatakan, Smelter dalam konteks ini, merupakan fasilitas pengolahan hasil Tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan logam seperti Nikel. Hal ini bertujuan, agar hasil Tambang tersebut mencapai standar yang diperlukan sebagai bahan baku untuk produk akhir.

Artinya, Nikel tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, melainkan juga setelah melalui proses peleburan yang meningkatkan nilainya secara signifikan. "Semoga proyek ini terus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan." harap Samsun. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)