Pisah Sambut Bupati Kukar, Komitmen Melanjutkan Estafet Pembangunan

Senin, 30 Juni 2025 185
Anggota DPRD Kaltim, Guntur menghadiri pisah sambut Bupati Kutai Kartanegara
TENGGARONG — Momen pisah sambut Bupati Kutai Kartanegara menandai transisi kepemimpinan dari Edi Damansyah kepada Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin. Acara yang dilangsungkan di Masjid Agung Sultan Sulaiman, Tenggarong, Senin (30/6/2025), tersebut juga menjadi penutup dari rangkaian Safari Subuh yang telah menjadi ciri khas masa kepemimpinan Edi Damansyah.

Anggota DPRD Kaltim, Guntur, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap gaya kepemimpinan Edi yang membumi dan menyatukan, seraya menyambut optimisme terhadap kepemimpinan baru Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin. Menurut Guntur, penyelenggaraan acara yang berlangsung di Masjid Agung Sultan Sulaiman, Tenggarong, Senin (30/6/2025), bukan sekadar simbol, tetapi mencerminkan nilai-nilai kedekatan, dan kesederhanaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Edi Damansyah. 

“Beliau adalah sosok orang tua sekaligus guru bagi kami. Semua golongan dirangkul, tak ada sekat antara pemimpin dan rakyat. Kita kerap melihat beliau berdialog hangat dengan petani di sawah, sambil bergurau, itulah keistimewaannya,” ucap Guntur.

Ia juga menyoroti konsistensi Edi Damansyah dalam memberikan tauladan yang tercermin pada program Safari Subuh yang kini resmi ditutup bersamaan dengan akhir masa jabatannya. Program tersebut dipandang sebagai bentuk kepemimpinan yang menyapa dari akar rumput.

Dalam inisiatif Kukar Idaman, kata Guntur, perhatian Edi terhadap para guru ngaji, marbot masjid, hingga para juara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) menjadi bukti keberpihakan terhadap pembinaan nilai-nilai spiritual di masyarakat. “Kepemimpinan seperti ini langka. Beliau tak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial dan ruhani,” tambahnya.

Guntur menyatakan optimisme terhadap transisi kepemimpinan yang berlangsung. Ia percaya bahwa duet Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin akan mampu melanjutkan serta memperkuat capaian yang telah dirintis.

“Kami harap semangat pelayanan publik yang hangat dan menyeluruh ini terus hidup. Kepemimpinan yang berpihak pada rakyat bukan hanya harus dilanjutkan, tapi ditumbuhkan,” ujarnya menutup.

Dalam sambutannya, Bupati Aulia Rahman Basri menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dirintis oleh pendahulunya. 

“Kami akan melanjutkan pembangunan dan memastikan keberlanjutan program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Acara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar dan tokoh masyarakat lainnya yang memberikan apresiasi dan harapan untuk keberlanjutan pemerintahan yang inklusif dan bersahaja.(hms4) 
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama 10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal. Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry. Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan. "Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi. "Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan. Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026. Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014. Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya. Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif. DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)