Kunker Lapangan Ekti Imanuel, Tinjau Progres Pembangunan Jalan Tering-Ujoh Bilang

Kamis, 25 Desember 2025 31
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, melakukan kunjungan lapangan dalam rangka peninjauan progres pembangunan jalan penghubung Tering, Kutai Barat - Ujoh Bilang, Mahakam Ulu, Rabu (24/12/2025).
KUTAI BARAT - Didampingi perwakilan Dinas PUPR PERA Kaltim, Ekti menyampaikan pembangunan jalan berstatus milik provinsi tersebut sepanjang 28 kilometer yang dibagi empat sekmen dengan total anggaran Rp 225 miliar, dengan rincian Rp 49 miliar sekmen 1, Rp 49 miliar sekmen 2, Rp 45 miliar sekmen 3, dan Rp 47 miliar sekmen 4.

Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, masih ada pembangunan jalan yang belum rampung sehingga diminta kepada kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan sesuai target. 

"Sekmen 1 dan sekmen 3 sudah selesai, yang belum clear sekmen 2 dan sekmen 4 yang kurang lebih progresnya masing-masing sisa sepuluh persen," jelasnya. 

Hanya menyisakan waktu beberapa hari kedepan, Ekti menyampaikan optimistisme kontraktor untuk mengebut pengerjaan agar mampu selesai 31 Desember 2025. Kendati demikian, pihaknya mengingatkan agar kontraktor lebuh realistis. "Sepuluh persen fisik dan keuangan yang belum terealisasikan bukanlah hal yang sederhana. Sepuluh persen dari anggaran yang mereka dapat itu senilai kurang lebih Rp 2 miliar," terangnya. 

Politikus Gerindra itu juga mengingatkan agar pengerjaan harus tetap maksimal dengan memperhatikan kualitas, kendati kendala faktor cuaca pengerjaan tidak boleh asal-asalan. 

"Realistis saja, saya menawarkan dua opsi, pertama harus selesai akhir tahun ini, atau opsi kedua dengan adendum penambahan waktu, tentu harapan kita yang terbaik untuk jalan ini,"tegas Ekti. (hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)