Berita Utama
SAMARINDA. Sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Timur akhir-akhir ini sering diguyur hujan ditambah dengan pasang air laut yang akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa daerah. Misalnya saja seperti banjir bandang yang melanda Kota Balikpapan maupun Kutai Timur. Banjir ini dikatakan anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menjadi salah satu bencana yang seharusnya ditindaklanjuti. “Banjir ditambah perubahan iklim yang terjadi ini menjadi ancaman bagi masyarakat Kaltim,” ungkapnya. Semua ini terjadi karena selama ini pemerintah hanya berfokus dan mementingkan aspek ekonomi saja tanpa mempedulikan aspek ekologinya. Seharusnya kata dia, pembangunan Kaltim harus mengarah pada yang sifatnya rehabilitasi. “Selama ini kan kita mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) secara jor-joran, sementara aspek lingkungannya terkalahkan. Sehingga orientasinya lebih banyak ke ekonomi dan ekologinya tidak terperhatikan,” bebernya. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah maupun semua pihak terkait lainnya bisa segera sadar untuk menciptakan pembangunan yang juga memperhatikan aspek ekologinya. “Kalau tidak sadar mulai sekarang, situasinya bisa terlambat,” tegasnya. Saat ini kata dia, daya resapan air di beberapa wilayah terus berkurang, bahkan saluran airnya saja dangkal. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah provinsi (Pemprov) berkoordinasi dengan kabupaten/kota membuat desain besar pengendalian banjir. “Kalau bicara soal anggaran tidak mungkin provinsi bisa memenuhi semuanya, makanya kita imbau kabupaten/kota supaya pembangunannya mengarah kepada pembangunan rehabilitasi dan pro terhadap lingkungan,” ujarnya. Pria kelahiran Malang tersebut menegaskan jika hal ini diabaikan begitu saja oleh pemerintah kabupaten/kota, maka bisa menjadi ancaman besar bagi Kaltim. “Kan apabila desain itu sudah dibuat kabupaten/kota, provinsi pasti akan mengikuti saja. Kita yang akan mem-backup,” terangnya. (adv/hms7)  
Berita Utama
Pengurus Yarsi Samarinda Minta Dukungan DPRD Kaltim
Satya Nugraha 23 Maret 2022
87
Berita Utama
DPRD Kaltim Berharap Mekanisme Pasar Bisa Tekan Harga Minyak Goreng
Satya Nugraha 22 Maret 2022
53
Berita Utama
Ketua Pansus P4GN Ikut Musnahkan Narkoba
Satya Nugraha 22 Maret 2022
47
Berita Utama
Komisi II Minta Biro Hukum dan BPKAD Proses Putusan MA
Satya Nugraha 21 Maret 2022
71
Berita Utama
Sempurnakan Draf Raperda, Pansus Ketenagalistrikan Gelar RDP
Satya Nugraha 21 Maret 2022
72
Berita Utama
Komisi IV Bersama Dinas Kesehatan Bahas Program Kerja
Deny 17 Maret 2022
136
Berita Utama
Bahas Program Kerja dan Review Pekerjaan
Deny 16 Maret 2022
120
Berita Utama
Pemerintah Diminta Buat Desain Besar Pengendalian Banjir
admin 23 Maret 2022
0
SAMARINDA. Sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Timur akhir-akhir ini sering diguyur hujan ditambah dengan pasang air laut yang akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa daerah. Misalnya saja seperti banjir bandang yang melanda Kota Balikpapan maupun Kutai Timur. Banjir ini dikatakan anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menjadi salah satu bencana yang seharusnya ditindaklanjuti. “Banjir ditambah perubahan iklim yang terjadi ini menjadi ancaman bagi masyarakat Kaltim,” ungkapnya. Semua ini terjadi karena selama ini pemerintah hanya berfokus dan mementingkan aspek ekonomi saja tanpa mempedulikan aspek ekologinya. Seharusnya kata dia, pembangunan Kaltim harus mengarah pada yang sifatnya rehabilitasi. “Selama ini kan kita mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) secara jor-joran, sementara aspek lingkungannya terkalahkan. Sehingga orientasinya lebih banyak ke ekonomi dan ekologinya tidak terperhatikan,” bebernya. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah maupun semua pihak terkait lainnya bisa segera sadar untuk menciptakan pembangunan yang juga memperhatikan aspek ekologinya. “Kalau tidak sadar mulai sekarang, situasinya bisa terlambat,” tegasnya. Saat ini kata dia, daya resapan air di beberapa wilayah terus berkurang, bahkan saluran airnya saja dangkal. Oleh sebab itu, ia meminta agar pemerintah provinsi (Pemprov) berkoordinasi dengan kabupaten/kota membuat desain besar pengendalian banjir. “Kalau bicara soal anggaran tidak mungkin provinsi bisa memenuhi semuanya, makanya kita imbau kabupaten/kota supaya pembangunannya mengarah kepada pembangunan rehabilitasi dan pro terhadap lingkungan,” ujarnya. Pria kelahiran Malang tersebut menegaskan jika hal ini diabaikan begitu saja oleh pemerintah kabupaten/kota, maka bisa menjadi ancaman besar bagi Kaltim. “Kan apabila desain itu sudah dibuat kabupaten/kota, provinsi pasti akan mengikuti saja. Kita yang akan mem-backup,” terangnya. (adv/hms7)