BALIKPAPAN. Minimnya sekolah negeri, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Balikpapan Tengah membuat banyak calon siswa di kecamatan ini tidak tertampung saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan syarat zonasi. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Damayanti, saat melakukan reses di Balikpapan, belum lama ini.
Damayanti mendorong penambahan sekolah negeri di Kecamatan Balikpapan Tengah harus menjadi prioritas. Khususnya untuk jenjang SMA dan SMK. “Apalagi SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Ini harus diperjuangkan,” ujarnya.
Dirinya berharap, Pemprov Kaltim tidak menutup mata terkait kebutuhan SMA dan SMK di Balikpapan Tengah. “Di Balikpapan Tengah ini harus ada sekolah menengah dibangunkan. Karena informasinya, di sana belum ada SMA dan SMK Negeri. Hanya ada swasta,” bebernya.
Ia menjelaskan, walaupun terdapat SMA dan SMK Swasta di Balikpapan Tengah, namun mahalnya biaya sekolah menjadi salah satu faktor yang memberatkan orang tua murid untuk mengantarkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan. “Kalau di swasta kan, biaya yang harus keluar lebih besar daripada sekolah di Negeri,” sebut Damayanti.
Selain itu, persoalan kelangkaan BBM juga menjadi salah satu aspirasi yang diterima Damayanti saat melakukan reses di daerah Balikpapan Utara. Antrean panjang kendaraan di SPBU, hampir setiap hari terlihat. “Artinya bagaimana pemerintah provinsi menyikapi hal ini. Setiap hari, antrean semakin banyak,” terang Damayanti.
Tak hanya soal pendidikan, dan kelangkaan BBM, persoalan kelangkaan gas elpiji menjadi salah satu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Balikpapan. Termasuk pemenuhan air bersih yang belum juga terselesaikan. “Aspirasi ini akan kita tampung, dan nantinya akan disampaikan kepada Pemprov Kaltim sebagai bahan evaluasi,” bebernya.(adv/hms6/hms9)
Damayanti mendorong penambahan sekolah negeri di Kecamatan Balikpapan Tengah harus menjadi prioritas. Khususnya untuk jenjang SMA dan SMK. “Apalagi SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Ini harus diperjuangkan,” ujarnya.
Dirinya berharap, Pemprov Kaltim tidak menutup mata terkait kebutuhan SMA dan SMK di Balikpapan Tengah. “Di Balikpapan Tengah ini harus ada sekolah menengah dibangunkan. Karena informasinya, di sana belum ada SMA dan SMK Negeri. Hanya ada swasta,” bebernya.
Ia menjelaskan, walaupun terdapat SMA dan SMK Swasta di Balikpapan Tengah, namun mahalnya biaya sekolah menjadi salah satu faktor yang memberatkan orang tua murid untuk mengantarkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan. “Kalau di swasta kan, biaya yang harus keluar lebih besar daripada sekolah di Negeri,” sebut Damayanti.
Selain itu, persoalan kelangkaan BBM juga menjadi salah satu aspirasi yang diterima Damayanti saat melakukan reses di daerah Balikpapan Utara. Antrean panjang kendaraan di SPBU, hampir setiap hari terlihat. “Artinya bagaimana pemerintah provinsi menyikapi hal ini. Setiap hari, antrean semakin banyak,” terang Damayanti.
Tak hanya soal pendidikan, dan kelangkaan BBM, persoalan kelangkaan gas elpiji menjadi salah satu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Balikpapan. Termasuk pemenuhan air bersih yang belum juga terselesaikan. “Aspirasi ini akan kita tampung, dan nantinya akan disampaikan kepada Pemprov Kaltim sebagai bahan evaluasi,” bebernya.(adv/hms6/hms9)
