Berita

Berita Utama
Bapemperda DPRD Kaltim Pelajari Tata Kelola Pertambangan di Jawa Tengah
Satya Nugraha 14 Januari 2026
36
Berita Utama
BAPEMPERDA Menerima Mahasiswa S1 Pisipol
Rizal 12 Januari 2026
19
Lainnya
Banmus dan Banggar Lakukan Studi Komparasi ke DPRD DKI Jakarta, Bahas Agenda Kegiatan dan Dana Transfer 2026
Berita Utama 14 Januari 2026
0
Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/1/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi terkait penyusunan serta penetapan agenda kegiatan DPRD untuk tahun anggaran baru, agar sinkronisasi antara fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan optimal sesuai kebutuhan daerah.   Kunker dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua II, Ananda Emira Moeis. Adapun sejumlah Anggota Banmus dan Banggar yang hadir, yakni Apansyah, Fuad Fakhruddin, Sigit Wibowo, Abdul Rakhman Bolong, Agus Aras, Didik Agung Eko Wahono, Akhmed Reza Fachlevi, Abdulloh,  Yusuf Mustafa, M Husni Fahruddin, Safuad, Henry Pailan TP, dan Husin Djufri. Rombongan diterima Anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng.  Dalam sambutannya, Ekti Imanuel menekankan pentingnya memperoleh pemahaman komprehensif mengenai mekanisme penyusunan jadwal kegiatan Tahun 2026. Hal ini diharapkan menjadi masukan berharga bagi DPRD Kaltim dalam menyusun agenda kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antara alat kelengkapan dewan (AKD), panitia khusus (Pansus), maupun kegiatan anggota DPRD seperti reses, sosialisasi perda, hingga program penguatan demokrasi daerah.   “Sinkronisasi jadwal kegiatan menjadi hal krusial. DPRD DKI Jakarta telah lebih dulu melakukan rapat penentuan jadwal kegiatan Tahun 2026, sehingga pengalaman tersebut bisa menjadi referensi bagi kami,” jelas Ekti Selain membahas agenda kegiatan, DPRD Kaltim juga menggali informasi mengenai besaran dana transfer yang diterima daerah pada Tahun Anggaran 2026, termasuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Diskusi turut menyoroti dampak pemangkasan dana transfer terhadap struktur dan alokasi belanja APBD, serta strategi pemerintah daerah dalam menutup defisit anggaran.   “Yang terpenting, efisiensi belanja jangan sampai menyentuh program-program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Ekti.(hms4) 
Indeks