Rapat Paripurna ke-45 Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026

Sabtu, 29 November 2025 77
Rapat Paripurna ke-45 DPRD Provinsi Kalimantan Timur digelar pada Sabtu (29/11/2025)
Rapat Paripurna ke-45 DPRD Provinsi Kalimantan Timur digelar pada Sabtu (29/11/2025) dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, serta Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati US. Hadir mewakili Gubernur Kaltim, Sekdaprov Sri Wahyuni. 

Pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan oleh para juru bicara, yakni Syahariah Mas’ud (F-Golkar), Abdul Rachman Bolong (F-Gerindra), Sugiyono (F-PDIP), Abdurahman KA (F-PKB), Abdul Giaz (PAN-Nasdem), Subandi (F-PKS), dan Nurhadi Saputra (Demokrat-PPP). Momentum ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan APBD Kaltim Tahun 2026, sekaligus menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk menghadirkan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.   Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.