Hasil Pencarian ""
BALIKPAPAN.  Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK dalam arahannya mengatakan siap mendukung upaya pengamanan Idul Fitri dimasa pandemic covid-19.  Hal itu disampaikan Politisi Golkar ini saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Forkompinda Kaltim Jelang Idul Fitri 1442 H Tahun 2021, Rabu (21/4) di Ruang Mahakam POLDA Kaltim, Balikpapan. “DPRD Kaltim siap mendukung soal penganggaran. Covid-19 ini harus dipahami bersama khususnya masyarakat bahwa pandemi ini belum berakhir. Untuk mengatasinya diperlukan juga upaya pendekatan dan edukasi ke masyarakat mengenai ketahanan pribadi,” ungkap Makmur. Ia menjelaskan, ketahanan yang dimaksud yaitu bagaimana masyarakat memahami pentingnya kebersihan. Selain itu, harus pula didukung dengan lingkungan yang bersih. Makmur mencontohkan seperti jangan ada lagi tempat buang air atau kakus di pinggir sungai. “Dimulai dari hal ini maka akan sangat membantu mengatasi penularan covid 19, kebersihan yang harus dijaga. Sehingga tidak harus menunggu sampai masuk rumah sakit,” kata Makmur. Makmur juga mengimbau agar masyarakat tidak lengah terhadap covid-19, dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun. Begitupun pemerintah juga diminta agar tetap siaga mengantisipasi setiap potensi yang memungkinkan adanya perkumpulan masyarakat dalam jumlah besar. Selain Rakor Forkompinda Kaltim, sebelumnya juga digelar Rapat Koordinasi  Lintas Sektoral  Bidang Operasional  2021 dalam Rangka pengamanan Idul Fitri 1442 H Dimasa pandemic melalui virtual bersama Kapolri, Sejumlah Menteri, Panglima TNI dan Pimpinan Lembaga. Selain itu hadir pula Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, Pangdam VI Mulawarman Mayor Jenderal Heri Wiranto dan Gubernur Kaltim Isran Noor. (adv/hms5)
Selengkapnya
Berita Utama
Pansus Akan Panggil Dinas Terkait
admin 26 April 2021
0
Berita Utama
Dua Kepala Daerah di Kaltim Dilantik
admin 27 April 2021
0
Berita Utama
Jembatan Dondang Kembali Ditabrak
admin 27 April 2021
0
Berita Utama
Konsultasi BK Kukar ke BK Kaltim
admin 8 Maret 2021
0
Kerja Cepat, Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2020 RDP Dengan OPD Pemprov Kaltim
Berita Utama 26 April 2021
0
TENGGARONG. Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2020 melakukan kerja cepat dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kaltim untuk rapat dengar pendapat, Tenggarong, (22-23/4/2021). Hearing itu merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya rapat dengan sejumlah OPD dilakukan di Balikpapan, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2020 Rusman Ya’qub mengatakan pertemuan dengan instansi pemerintah dilakukan dalam rangka untuk mengetahui capaian dan kendala pada pelaksanaan program kerja di Tahun 2020. “Jadi hearing dengan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara bergilirian, kemarin di Balikpapan dengan Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan lainnya. Kemudian pada kesempatan kali ini dengan BPKAD, Bappenda, Dinas Perhubungan, ESDM serta lainnya,” ujar Rusman Ya’qub pada rapat kerja yang dihadiri Bagus Susetyo, Salehuddin, Sutomo Jabir, Agiel Suwarno, Harun Al Rasyid, dan Ekti Imanuel. Penggalian informasi terkait capaian kinerja masing-masing OPD sebut dia nantinya tentu akan menjadi catatan pada hasil rekomendasi di akhir kerja pansus setelah sebelumnya juga dilakukan cross check pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Badan Pendapatan Daerah Kaltim Ismiati di Tahun 2020 dan 2021 pihaknya masih fokus kepada meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat bayar pajak kendaraan bermotor. Pasalnya, pandemi covid-19 menjadi kendala karena berdampak luas pada perekonomian masyarakat. “Pelayanan terus kami tingkatkan dan terus memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin membayar pajak. Fokus kami juga kepada warga yang tinggal di pedesaan dan wilayah yang jauh dari Samsat Induk agar bagaimana bisa memberikan pelayanan maksimal sebab jarak jangkauan yang cukup jauh antara domisili dengan Samsat Induk menjadi salah satu sebab keengganan warga bayar pajak,” tuturnya. Ia menjelaskan pandemi covid-19 menyebabkan pelemahan ekonomi yang berimbas pada sumber-sumber pendapatan daerah. Tahun 2020 pendapatan asli daerah dari sektor pajak mencapai Rp 4,3 triliun atau 50 persen dari pendapatan daerah. (adv/hms4)