SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampaikan pokok-pokok pikiran pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kaltim tahun 2022 pada Kamis (22/4/2021) di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim.
Makmur menyebutkan pokok-pokok pikiran dimaksud memuat sejumlah usulan prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga bisa sinergi dengan program pembangunan dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, program pembangunan Kaltim harus dilakukan evaluasi di seluruh bidang terlebih seiring dengan pandemi covid-19 yang membuat banyak perubahan dan dampak pada pembangunan dalam arti luas.
Mantan Bupati Berau itu mengingatkan tentang pentingnya singkronisasi rencana kerja pembangunan daerah antara provinsi dengan kabupaten/kota agar tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat bisa maksimal.
Ia juga menyampaikan tentang Kaltim sebagai IKN kedepannya harus mempersiapkan diri khususnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, dan daerah lain sebagai penyangga wajib mengambil peran.
Politikus Golkar itu mencontohkan seperti kesiapan tugas-tugas ketenagakerjaan yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang bersertifikasi dan memiliki daya saing. Dinaskertrans sebagai leading sector bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah.
“Pembangunan kesehatan, porsi dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan melalui program-program penyuluhan kepada masyarakat bagaimama hidup sehat,” katanya.
“Kekurangan dokter dan tenaga medis juga bidan, ini sudah kesempatan bagaimana meningkatkan kualitas dunia kesehatan, bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat seperti Puskesmas sebagai tumpuan dan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di pedesaan,” tambahnya. (adv/hms4)
Makmur menyebutkan pokok-pokok pikiran dimaksud memuat sejumlah usulan prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga bisa sinergi dengan program pembangunan dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, program pembangunan Kaltim harus dilakukan evaluasi di seluruh bidang terlebih seiring dengan pandemi covid-19 yang membuat banyak perubahan dan dampak pada pembangunan dalam arti luas.
Mantan Bupati Berau itu mengingatkan tentang pentingnya singkronisasi rencana kerja pembangunan daerah antara provinsi dengan kabupaten/kota agar tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat bisa maksimal.
Ia juga menyampaikan tentang Kaltim sebagai IKN kedepannya harus mempersiapkan diri khususnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, dan daerah lain sebagai penyangga wajib mengambil peran.
Politikus Golkar itu mencontohkan seperti kesiapan tugas-tugas ketenagakerjaan yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang bersertifikasi dan memiliki daya saing. Dinaskertrans sebagai leading sector bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah.
“Pembangunan kesehatan, porsi dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan melalui program-program penyuluhan kepada masyarakat bagaimama hidup sehat,” katanya.
“Kekurangan dokter dan tenaga medis juga bidan, ini sudah kesempatan bagaimana meningkatkan kualitas dunia kesehatan, bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat seperti Puskesmas sebagai tumpuan dan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di pedesaan,” tambahnya. (adv/hms4)
