Dua Kepala Daerah di Kaltim Dilantik

Selasa, 27 April 2021 674
KEPALA DAERAH BARU. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menghadiri pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dan Najirah, serta Bupati Kubar FX Yapan dan Wakilnya Edyanto, Senin (26/4)
SAMARINDA. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dan Najirah, serta Bupati Kubar FX Yapan dan Wakilnya Edyanto Arkan mendapat ucapan selamat dan apresiasi dari Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.

Dirinya berharap, kedua kepala daerah yang telah resmi dilantik pada Senin (26/4/2021) di Odah Etam, menjalankan tugas dengan baik. “Pastinya, janji – janji politik saat kampanye juga menjadi harapan masyarakat, segera inventarisasi untuk direalisasikan, dan dituangkan dalam program kerja kepala daerah,” terang Makmur.

Mantan Bupati Berau ini juga mendorong, pemerintah kota (pemkot) maupun pemerintah kabupaten (pemkab) yang ada di Kaltim, harus menjalin koordinasi yang intens dengan Pemprov Kaltim. Khususnya yang berkaitan dengan pembangunan yang ada di daerah.

“Sinkronisasi pembangunan dengan Provinsi Kaltim sangatlah penting. Karena yang kerap menjadi persoalan di Kaltim, menyangkut masalah infrastruktur. Kekuatannya disitu, sinkronisasi, dan harus dijalankan sebaik-baiknya. Karena masyarakat Kaltim ini membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur,” bebernya.

Meski demikian, Makmur mengaku bersyukur, karena sejak tahun lalu, gerakan kebersamaan antara pemerintah dengan DPRD untuk membenahi infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Ini terlihat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kubar dan Bontang.

”Di Kubar ini, sudah ada masuk pembangunan infrastruktur dengan pola pembiayaan MYC. Sementara jalan menuju Bontang, saat ini dalam tahap perbaikan,” sebut dia.

Untuk itu, disampaikan Makmur, pembangunan harus bersinergi dari bawah sampai ke atas. Tak hanya itu, ia juga berharap, pembangunan IKN yang baru, harus sejalan dengan kesejahteraan di Kaltim secara menyeluruh. “Jangan sampai, konsentrasi hanya terpusat pada pembangunan IKN, tetapi daerah yang ada di Kaltim masih ada yang tertinggal. Tentu ini tidak dibenarkan,” jelasnya

“Banyak hal-hal yang memang perlu mendapat perhatian, terutama persoalan listrik, air bersih, jalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Itu yang tidak bisa kita abaikan,” tandas Makmur. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.