Hasil Pencarian ""
BALIKPAPAN. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, Kamis (8/5/2025) lalu, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan Melalui Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah di Provinsi Kalimantan Timur bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Acara yang digelar di Auditorium Markas Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Balikpapan, dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Polda Kaltim, Forkompinda Kaltim, Perangkat Daerah terkait, Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se Kaltim, serta sejumlah pejabat daerah se Kaltim. Kedatangan Mentan RI ke Kaltim yakni atas arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Amran ditugaskan untuk meningkatkan pangan di Indonesia. “Maka, dilakukan akselerasi menuju swasembada pangan, dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Salah satunya ialah program cetak sawah yang ada di Kaltim,” kata Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Hasan, sapaan akrabnya, pun menegaskan, bahwa DPRD Kaltim mendukung penuh dan siap menyukseskan program swasembada pangan di Kaltim. Bahkan, Mentan RI siap mengucurkan anggaran Rp 500 miliar untuk pertanian di Kaltim. “Alhamdulillah hari ini pak menteri memberikan bantuan dana sebesar Rp 500 Miliar untuk percepatan atau akselerasi menuju swasembada pangan di Kaltim. Mudah-mudahan, dalam enam bulan ke depan ada hasilnya,” kata Hasan. Bantuan yang disampaikan Mentan ini pun dipastikan Hasan, akan dikawal DPRD Kaltim hingga target dan harapan swasembada tercapai seperti yang diharapkan Presiden RI. Meskipun, saat ini kewenangan terkait bantuan pertanian telah diambil alih oleh pemerintah pusat. “Urusan pertanian, Mentan melakukan pertemuan seperti ini, Pak Mentan langsung turun tangan, dan membantu secara langsung,” sebutnya. Mentan kata Hasan, telah menghitung kebutuhan di Kaltim. Untuk swasembada pangan, dibutuhkan anggaran kurang lebih 700 miliar. “Nah, Pak Mentan tadi langsung menyatakan siap membantu anggaran sebesar Rp 500 miliar,” sebut dia. Karena keterbatasan kewenangan lanjut dia, pemerintah daerah hanya diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan. Seperti pengawasan pada distribusi pupuk subsidi, maupun pengawasan distribusi bantuan alat pertanian dari pemerintah pusat. “Jadi memang tidak ada lagi pengadaan yang dilakukan oleh APBD kita. Langsung diambil alih pemerintah pusat dalam bentuk bantuan langsung. Baik berupa dana tunai, maupun bantuan alat-alat pertanian,” jelas Hasan. Sementara itu, Mentan RI Andi Amran Sulaiman menegaskan, pihaknya siap membantu Kaltim mengejar target swasembada pangan melalui alokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar. Dana tersebut akan difokuskan pada tiga sektor utama pencetakan sawah baru, pemenuhan pupuk, dan perbaikan saluran irigasi. “Langkah pertama adalah cetak sawah kita percepat. Kemudian pupuk harus cukup, dan irigasi harus kita perbaiki,” sebutnya. Ia menilai Kaltim memiliki potensi besar dari sisi ketersediaan lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, strategi perluasan lahan tanam serta adopsi teknologi tinggi menjadi kunci keberhasilan menuju swasembada. Beberapa inovasi yang disoroti antara lain penggunaan varietas unggul, mekanisasi pertanian, hingga teknologi pesawat nirawak atau drone untuk menabur benih. “Dengan teknologi modern seperti pesawat nirawak, proses penanaman bisa jauh lebih efisien. Yang biasanya membutuhkan waktu berhari-hari, kini penanaman 25 hektare bisa selesai dalam satu hari,” jelas Amran. Ia juga menekankan, pentingnya menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Menurutnya, modernisasi sektor ini bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang menjanjikan bagi kaum milenial. “Anak muda harus didorong. Dengan pertanian yang semakin modern dan penghasilan yang lebih baik, saya yakin mereka akan tertarik,” sebutnya. (adv/hms6)
Selengkapnya
Ananda Emira Moeis Jadi Narasumber Dialog Publika Ingatkan Semua Pihak Untuk Saling Sinergi Turunkan Tingkat Kemiskinan
Berita Utama 8 Mei 2025
0
SAMARINDA. Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis secara langsung menghadiri undangan sebagai narasumber dalam acara Dialog Publika persembahan dari TVRI Kaltim yang membahas tema “Antara Statistik Kemiskinan dan Realita Kesenjangan”. Dialog yang direkam di Studio I TVRI Kaltim, Kamis (8/5) tersebut dipandu oleh pembawa acara Elma Pratiwi yang juga menghadirkan narasumber lain yaitu Kristiningsih selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kaltim, Ely Uswatun selaku Statistisi Ahli Madya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dan Muhammad Arifin selaku pengamat sosial Universitas Mulawarman. Politisi PDI Perjuangan yang biasa disapa Nanda ini menyatakan, menurut BPS bahwa tingkat kemiskinan di Kaltim setiap tahun cenderung menurun. “Dibahas, apakah program-program penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan itu sudah tepat sasaran atau belum,” ujar Ananda ketika diwawancara usai acara dialog. Sementara dari sisi lembaga DPRD, lanjut Nanda, dikatakan bahwa DPRD selalu siap menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap program-program yang dijalankan pemerintah. “Kami (DPRD) selalu siap untuk menjadi pengawas. Agar program-program penurunan tingkat kemiskinan itu bisa berjalan tepat sasaran, efektif dan juga efisien,” sebutnya. Apalagi pemerintah pusat memberikan target kepada Kaltim untuk menurunkan tingkat kemiskinan lumayan tinggi yaitu 1 persen. “Nah, 1 persen itu untuk menurunkan tingkat kemiskinan itu tinggi loh, karena memang setiap tahunnya penurunan kita itu selalu terlihat. Jadi diberikan target seperti itu,” jelasnya. Ia mengingatkan agar semua pihak terkait untuk saling mengawasi dan mengingatkan. “Harus selalu monitor dan satu visi, apakah program-program terkait penurunan tingkat kemiskinan kita itu sudah berjalan dengan tepat dan benar,” pungkasnya. (hms8)