Tes Urine, Solusi Baru Deteksi Kanker Serviks Tanpa Ganggu Privasi

Kamis, 15 Mei 2025 223
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dr. Andi Satya Adi Saputra.
SAMARINDA. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dr. Andi Satya Adi Saputra, menyoroti tingginya angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia dan mendorong penerapan inovasi metode skrining yang lebih ramah terhadap privasi perempuan.

Salah satu terobosan yang ia dorong adalah Dinas Kesehatan Kaltim penggunaan tes urine sebagai metode deteksi dini terhadap Human Papilloma Virus (HPV), penyebab utama kanker serviks.

“Angka kematian untuk kanker serviks ini mencapai hampir 50 persen. Dari 36.633 penderita tiap tahun, sekitar 18 ribu meninggal. Ini angka yang sangat memprihatinkan,” ujar Andi Satya.

Menurut politisi muda yang juga dokter spesialis kandungan ini, salah satu akar persoalan rendahnya angka deteksi dini kanker serviks adalah metode pemeriksaan konvensional yang masih dianggap tidak nyaman bagi banyak perempuan.

Metode tersebut biasanya dilakukan dengan alat spekulum atau cocor bebek untuk mengambil sampel langsung dari leher rahim. Prosedur ini kerap dianggap mengganggu privasi, terutama bagi perempuan yang belum menikah.

“Banyak perempuan, apalagi yang belum menikah, merasa malu atau tidak nyaman diperiksa dengan metode lama. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak melakukan skrining sama sekali,” jelasnya.

Sebagai solusi, Andi mendorong adopsi metode deteksi melalui urine yang kini mulai diperkenalkan sebagai opsi yang lebih praktis, tidak invasif, dan bisa dilakukan sendiri di rumah.

“Tes urine ini tergolong mudah dan praktis. Perempuan hanya perlu buang air kecil, tampung urinenya dalam botol khusus, lalu diperiksa dengan alat yang bisa mendeteksi HPV. Tidak perlu tenaga medis, tidak mengganggu privasi, dan hasilnya cepat keluar,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan berbasis urine ini juga dapat memperluas cakupan skrining nasional, karena tidak membutuhkan infrastruktur klinis yang rumit. Dengan demikian, upaya deteksi dini bisa menjangkau lebih banyak perempuan, termasuk di daerah pedesaan dan pelosok yang minim fasilitas kesehatan.

“Pemeriksaan ini sangat potensial untuk diterapkan secara massal, terutama dalam program kesehatan berbasis komunitas. Ini revolusioner, dan bisa menyelamatkan banyak nyawa jika diadopsi secara luas,” tegasnya.

Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif, Andi berharap stigma terhadap pemeriksaan kanker serviks bisa berkurang. Karena, seperti yang ia tekankan.

“Kesehatan perempuan adalah fondasi kesehatan keluarga. Jika kita ingin masyarakat yang kuat, maka perempuannya harus sehat terlebih dulu.,” paparnya. (hms/7)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.