Ananda Emira Moeis Jadi Narasumber Dialog Publika Ingatkan Semua Pihak Untuk Saling Sinergi Turunkan Tingkat Kemiskinan

Kamis, 8 Mei 2025 163
NARASUMBER : Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis ketika menjadi narasumber pada acara Dialog Publika TVRI Kaltim, Kamis (8/5).
SAMARINDA. Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis secara langsung menghadiri undangan sebagai narasumber dalam acara Dialog Publika persembahan dari TVRI Kaltim yang membahas tema “Antara Statistik Kemiskinan dan Realita Kesenjangan”.

Dialog yang direkam di Studio I TVRI Kaltim, Kamis (8/5) tersebut dipandu oleh pembawa acara Elma Pratiwi yang juga menghadirkan narasumber lain yaitu Kristiningsih selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kaltim, Ely Uswatun selaku Statistisi Ahli Madya dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim dan Muhammad Arifin selaku pengamat sosial Universitas Mulawarman.
Politisi PDI Perjuangan yang biasa disapa Nanda ini menyatakan, menurut BPS bahwa tingkat kemiskinan di Kaltim setiap tahun cenderung menurun.

“Dibahas, apakah program-program penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan itu sudah tepat sasaran atau belum,” ujar Ananda ketika diwawancara usai acara dialog.
Sementara dari sisi lembaga DPRD, lanjut Nanda, dikatakan bahwa DPRD selalu siap menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap program-program yang dijalankan pemerintah.

“Kami (DPRD) selalu siap untuk menjadi pengawas. Agar program-program penurunan tingkat kemiskinan itu bisa berjalan tepat sasaran, efektif dan juga efisien,” sebutnya.
Apalagi pemerintah pusat memberikan target kepada Kaltim untuk menurunkan tingkat kemiskinan lumayan tinggi yaitu 1 persen.

“Nah, 1 persen itu untuk menurunkan tingkat kemiskinan itu tinggi loh, karena memang setiap tahunnya penurunan kita itu selalu terlihat. Jadi diberikan target seperti itu,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar semua pihak terkait untuk saling mengawasi dan mengingatkan. “Harus selalu monitor dan satu visi, apakah program-program terkait penurunan tingkat kemiskinan kita itu sudah berjalan dengan tepat dan benar,” pungkasnya. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Perkuat Strategi Legislasi, Anggaran dan Tata Kelola Legislatif Banggar, Banmus, dan Bapemperda Studi Komparatif ke DPRD Jakarta
Berita Utama 6 Agustus 2025
0
JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jakarta, Rabu (6/8), dalam rangka studi komparatif untuk memperkuat strategi legislasi, anggaran, dan meningkatkan efektivitas tata kelola legislatif. Rombongan terdiri dari unsur Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Anggota Bapemperda Nurhadi Saputra dan Muhammad Husni Fahruddin, serta Anggota Banggar Abdulloh. Rombongan DPRD Kaltim disambut oleh Anggota DPRD Jakarta, Bun Joi Phiau. Dalam sesi diskusi, Banmus DPRD Kaltim menyoroti mekanisme penyusunan dan koordinasi jadwal kegiatan DPRD Jakarta.  Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan pentingnya referensi dari DPRD Jakarta untuk mengatasi tumpang tindih agenda antara alat kelengkapan dewan, panitia khusus, dan kegiatan anggota seperti reses serta sosialisasi peraturan daerah. “Kami ingin mengadopsi pola penyusunan jadwal yang lebih terstruktur agar kehadiran anggota di berbagai rapat bisa lebih optimal. Pengalaman DPRD Jakarta menjadi referensi penting,” ujar Hasan. Sementara itu, Banggar DPRD Kaltim mendalami teknis penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), termasuk dampaknya terhadap APBD 2026. Diskusi juga mencakup konsekuensi hukum dan administratif atas keterlambatan penyampaian KUA-PPAS, serta opsi pergeseran anggaran untuk mendukung program prioritas kepala daerah. Di sisi lain, Bapemperda DPRD Kaltim fokus pada penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), harmonisasi legislasi dengan RPJMD, serta inovasi pelibatan publik dalam proses pembentukan regulasi. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi wadah pertukaran pengetahuan antar lembaga legislatif, sekaligus memperkuat sinergi antar provinsi dalam meningkatkan kualitas kinerja DPRD secara menyeluruh. (hms)