Hasil Pencarian ""
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud hadiri dialog bersama delegasi Negara Taiwan , Taipe Economic and Trade Office (TETO) in Bumi Etam, Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (16/5/2025). Kedatangan delegasi Negara Taiwan itu bertujuan untuk bertukar pandangan memajukan upaya kolaboratif dalam promosi investigasi dan eksplorasi kerjasama bilateral yang bermakna. Hasanuddin Mas'ud dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada delegasi Negara Taiwan yang secara aktif membangun hubungan internasional yang konstruktif dan dinamis. Selain itu, pihkanya juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena kedatangan delegasi dari negara luar merupakan tanda Kaltim memiliki nilai, potensi dan kemajuan. "Dipilihnya Kaltim tentu saja menjadi kebanggan bersama karena secara tidak langsung mereka mau bertukar pandangan sebab ada yang dilihat, terutama perekonomian"ujarnya. Menurut Hamas sapaan Hasanuddin Mas'ud, ini hendaknya dimanfaatkan dengan baik bagi Kaltim untuk membangun hubungan bilateral jangka panjang khususnya dibidang perekonomian. "Kesempatan bagaimana menawarkan segala potensi yang dimiliki Kaltim agar para investor dapat menanamkan modalnya di Kaltim. Termasuk bagaimana memperkenalkan produk-produk UMKM sehingga dapat berimbas pada perekonomian kerakyatan"harapnya. (hms)
Selengkapnya
Berita Utama
Komisi III Sambangi PT Berau Coal, Bahas CSR Dan PPM
admin 20 Mei 2025
0
Berita Utama
Sharing Program Kerja Optimalkan Kinerja
admin 15 Mei 2025
0
Susun Draft Rekomandasi, Pansus LKPj Gelar Rapat Internal
Berita Utama 20 Mei 2025
0
JAKARTA. Usai melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2024 melaksanakan rapat internal, di Ruang Rapat Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta, Jumat (16/5/2025). Rapat ini dipimpin Anggota Pansus LKPJ Muhammad Husni Fahruddin, bersama koleganya di pansus Damayanti, dan didampingi oleh sejumlah Tenaga Ahli dan Staf Pansus LKPj. Dalam kesempatan ini, Pansus pembahasan LKPJ mendalami hasil konsultasi dengan Kemendagri sebelumnya. Khususnya terkait tindaklanjut rekomendasi dan sanksi tegas bagi OPD yang tidak mengindahkan rekomendasi pansus. Dikatakan Ayub, sapaan akrabnya Muhammad Husni Fahruddin rapat ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tindak lanjut rekomendasi Pansus LKPj sebelumnya dan BPK oleh OPD di Pemprov Kaltim. “Ini menjadi catatan kami di Pansus, bahwa ada beberapa rekomendasi yang semestinya ditindaklanjuti, tetapi saat melihat data dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan persoalan yang sama,” sebut Ayub. Sehingga menurut dia, gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala pemerintahan harus mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada instansi yang mendapat rekomendasi tapi tidak diindahkan. “Jadi ini sedih kita melihat. Pansus sudah capek-capek turun ke lapangan untuk uji petik di 10 kabupaten dan kota untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan, tapi rekomendasi pansus malah diabaikan,” sebutnya. Ayub juga menegaskan, bawah legislatif punya hak untuk mengusulkan kepada kepala daerah agar kepala OPD diganti, apabila rekomendasi-rekomendasi DPRD tidak dijalankan, salah satunya terkait rekomendasi dari Pansus LKPj. “Ini sesuai dengan arahan dari Kemendagri, DPRD punya hak itu,” sebutnya. (adv/hmas6)