Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tinjau Permasalahan Penggantian Jalan Provinsi Kalimantan Timur Yang Ditambang dan Diganti Jalan Provinsi yang Baru oleh PT. GAM dan Pembangunan Jembatan Sei Nibung Pelawan Sangkulirang

Rabu, 7 Mei 2025 214
Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Tinjau Permasalahan Penggantian Jalan Provinsi dan Pembangunan Jembatan Sei Nibung Pelawan Sangkulirang. Rabu, (07/05/2025)
KUTAI TIMUR. Melanjutkan kunjungan lapangan di wilayah utara, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2024 kali ini meninjau Permasalahan Penggantian Jalan Provinsi Kalimantan Timur Yang Ditambang dan Diganti Jalan Provinsi yang Baru oleh PT. GAM di Wilayah Jalan Ke Sangkulirang Kab. Kutai Timur.

Di lokasi tersebut, Tim Pansus yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus LKPJ Agus Aras bersama Anggota Pansus yakni Baharuddin Demmu, Firnandi Ikhsan, Apansyah dan Abdul Giaz, Tenaga Ahli dan Staf Pansus serta perwakilan dari PUPR-PERA Prov.Kaltim.

Agus Aras mengatakan bahwa peninjauan Peramsalahan Pengantian Jalan Provinsi Kalimantan Timur Yang Ditambang dan Diganti Jalan Provinsi yang Baru oleh PT. GAM

“terkait hal ini kan sudah terjadi ya, tentu kami berharap bahwa dengan pengalihan jalan itu tentu lebih dapat dimanfaatkan maksimal bagi masyarakat penggunanya yang selama ini memang menggunakan jalan itu sesuai kekenyamanan darat. Nah kemudian,Ya memang kondisi jalan itu hari ini cukup baik. Tetapi kami sangat berharap sekali supaya itu lebih ditingkatkan. Berharap sekali bahwa pihak PT GAM dapat meningkatkan tidak hanya mungkin pekerjaan agregat yang hari ini seperti apa yang kita lihat kondisinya. Kita dorong supaya itu ditingkatkan dan semeakin memudahkan masyarakat”. ujar Agus Aras.

Dan terkait Pembangunan Akses Jembatan Sei Nibung Pelawan Sangkulirang Agus Aras juga mengatakan “Yang pertama tentu Kita berharap bahwa pembangunan Jembatan Sei Nibung ini yang sudah memakan waktu cukup lama, berharap sekali bahwa penyelesaian pekerjaan konstruksinya sampai pemasangan bantangannya dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan walaupun sudah dilakukan adendum yang ketiga. Mudah-mudahan di akhir Juli sudah bisa terkoneksi antara sisi satu dengan dua. Sehingga tahun ini juga atau akhir tahun 2025 ini melalui Dinas Pekerjaan Umum juga bisa mengejar target bahwa di akhir tahun itu pekerjaan jalan penghubungnya baik di sisi satunya maupun di sisi duanya juga bisa diselesaikan tahun ini”. Harapannya. (hms)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi I Dorong Solusi Transisi Honorer
Berita Utama 26 September 2025
0
SAMARINDA — Komisi I DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi Setdaprov Kaltim, Biro Hukum serta perwakilan tenaga honorer, Jumat (26/9) di Gedung E lantai I Kantor DPRD Kaltim. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas masa depan tenaga honorer di tengah dinamika reformasi sistem kepegawaian nasional.   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehudin, menyampaikan bahwa RDP digelar untuk menampung aspirasi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II. Meskipun regulasi nasional telah menghapus status honorer, banyak dari mereka memiliki masa kerja panjang dan kontribusi signifikan yang layak diperjuangkan.   Salehuddin menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan keberlangsungan kerja para tenaga honorer. Ia menyampaikan bahwa meskipun proses penyesuaian status dan regulasi membutuhkan waktu, DPRD akan terus mendorong agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba.   “Kami meminta pemerintah provinsi, terlebih dengan adanya komitmen dari Gubernur, agar menyiapkan mekanisme transisi yang jelas. Jangan sampai teman-teman honorer kehilangan pekerjaan di tengah proses reformasi PPPK,” ujar Salehudin dalam rapat tersebut.   Komisi I juga meminta agar pemerintah provinsi segera mengambil tindakan konkret dalam merespons dinamika yang berkembang di Kementerian PAN-RB.   “Kami di Komisi I akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, dan kami percaya pemerintah tidak tinggal diam,” tambahnya.   Salehudin mengajak seluruh tenaga honorer untuk tetap percaya bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal proses ini secara aktif dan berkelanjutan.(hms4)