Perlu Pendalaman, Pansus BMD Diperpanjang

14 September 2021

Ketua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah Syarkowi V Zahry ketika menyampaikan hasil laporan kerja pada rapat paripurna ke 24 DPRD Kaltim, Senin (13/9).
SAMARINDA. Masa kerja Pansus tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kaltim resmi diperpanjang. Permintaan perpanjangan tersebut disampaikan Ketua Pansus Pengelolaan BMD Syarkowi V Zahry ketika menyampaikan laporan akhir kerja pansus pada rapat paripurna ke 24 DPRD Kaltim, Senin (13/9).

Pansus telah mencermati 22 Bab dan 116 pasal dalam draft raperda dan menemukan beberapa hal yang membutuhkan diskusi dan pendalaman lebih lanjut untuk membahas isi pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah pengelolaan barang milik daerah yang ada.

Ia mencontohkan, mengusulkan dan membahas muatan lokal mengenai pembangunan sistem informasi barang milik daerah, informasi inventarisasi dan pemanfaatan barang milik daerah yang dapat diakses masyarakat.

“Direncanakan rangkaian agenda kegiatan pansus seperti rapat bersama BPKAD, Biro Hukum dan Perangkat Daerah Lainnya memperkaya muatan lokal Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Kaltim,” jelasnya.

Mengingat dan memperhatikan rangkaian agenda kegiatan pansus yang belum dilaksanakan, maka meminta perpanjangan waktu untuk menuntaskan dan menyelesaikannya tugas dan tanggungjawab pembahasan Raperda Pengelolaan BMD hingga akhir November. (adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Wakil Rakyat Kubar Berkunjung Ke Karang Paci
admin 21 Januari 2022
0
SAMARINDA. DPRD Provinsi Kaltim menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Kunjungan ini dalam rangka koordinasi terkait pembahasan bantuan keuangan (Bankeu) APBD-P tahun anggaran 2022 Kabupaten Kubar diruang rapat gedung E lantai 1, Rabu (19/1). Rombongan yang dipimpin Ridwai selaku Ketua DPRD Kubar diterima langsung Anggota DPRD Kaltim Ekti Imanuel didampingi Tenaga Ahli Eko Priyo Utomo dan beberapa pejabat struktural. Dikatakan Ridwai, banyak kegiatan yang belum terakomodir di APBD Kabupaten. Kubar masih memiliki persoalan terkait infrastruktur jalan dan ini menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun provinsi. Belum lagi dengan kelanjutan proyek pembangunan jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di kecamatan Melak yang masih terkatung-katung hingga saat ini. Padahal jembatan di sungai Mahakam yang menghubungkan Kecamatan Melak dan Mook Manaar Bulatn itu sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 miliar lebih. “Pembangunan jembatan sepanjang 100 meter lebih yang mangkrak sejak 2015 itu terus menjadi perbincangan warga Kubar,” ujar Ridwai. Menanggapi hal tesebut, Ekti Imanuel mengatakan, terkait proyek jalan Samarinda – Kubar, merupakan jalan nasional dan menjadi tanggung jawab pusat. Di tahun 2021 sebenarnya anggaran sudah masuk. Ada tiga segmen MYC yaitu dari simpang Kota Bangun – Resak, kemudian Resak – Damai dan dari simpang Kalteng dan arah perbatasan. “Dan memang yang tidak jalan samasekali ya segmen Kota bangun ini, dan ini sudah banyak disuarakan. Dan informasinya kontraktor yang mengerjakannya adalalah kontarktor dari luar pulau sehingga mereka kurang memahami medannya,” ungkap Ekti. Kemudian terkait dengan jembatan ATJ, lanjut Ekti, ada kesulitan untuk diambil alih dikarenakan dari tempat induknya di Kubar tidak dijalankan. Proses bankeu provinsi tidak mengatur apakah kewenangan provinsi, kewenangan pusat atau kewenangan daerah, namun sertifikat ada sehingga bantuan bisa masuk. “harapan kita, melalui anggota DPRD Kubar bisa mendorong pemkab Kubar menyelesaikan kasus mereka. Karena secara kepatutan kita menghargai pemkab kenapa belum dilaksanakan,” tandasnya. (adv/hms8)
Indeks