Husin Djufrie Serap Aspirasi Warga Berau, Infrastruktur, Pendidikan, dan Ekonomi Jadi Sorotan

Senin, 7 Juli 2025 44
SERAP ASPIRASI : Anggota DPRD Kaltim Husin Djufrie saat menggelar reses dan serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Berau belum lama ini.
BERAU — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Husin Djufrie, melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 di Kabupaten Berau. Kegiatan yang berlangsung sejak 1 hingga 8 Juli 2025 ini menyasar tiga titik strategis, yakni Kampung Sei Bebanir Bangun, Kelurahan Sambaliung, dan Kampung Pulau Derawan. Dalam setiap kunjungan, pria yang akrab disapa Husin menyerap langsung aspirasi masyarakat yang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, mulai dari persoalan konflik lahan, ketimpangan pembangunan infrastruktur, hingga dukungan terhadap pelaku UMKM lokal.

Di Kampung Sei Bebanir Bangun, warga menyampaikan keluhan terkait konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang. Aktivitas pertambangan yang belum disertai penyelesaian ganti rugi dinilai sangat merugikan warga.  Selain itu, masyarakat meminta agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Warga juga mengusulkan bantuan pakaian majelis untuk mendukung kegiatan sosial dan adat.

“Saya sangat memahami keresahan warga terkait dampak aktivitas tambang. Persoalan ini akan saya bawa ke rapat lintas komisi dan dinas terkait agar ada mediasi yang adil,” tegas Husin.  

“Soal tenaga kerja lokal, saya akan dorong perusahaan membuat komitmen tertulis dalam bentuk MoU dengan pemerintah daerah. Termasuk permintaan bantuan pakaian majelis juga akan saya usulkan melalui program pemberdayaan masyarakat” lanjutnya.  

Di Kelurahan Sambaliung, warga RT 02 menyoroti mangkraknya pembangunan trotoar dari Jembatan Sambaliung menuju Raja Alam. Proyek yang sempat digali tersebut kini terbengkalai dan mengganggu aktivitas warga. Selain itu, masyarakat mengusulkan pembangunan turap dan drainase, serta menyampaikan kebutuhan mendesak akan sekolah tingkat SMA di lingkungan mereka.

“Saya sudah mencatat proyek trotoar dan turap yang mangkrak ini. Saya akan minta Dinas PUPR Kaltim memberikan penjelasan resmi dan mendorong percepatan penyelesaiannya,” ujar Husin.  

“Terkait SMA, saya akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan agar wilayah ini masuk dalam prioritas pembangunan sekolah baru,” jelasnya.

Di titik terakhir, RT III Kampung Pulau Derawan, warga mengusulkan bantuan kontainer jualan untuk mendukung pelaku UMKM lokal. Mereka berharap fasilitas ini dapat meningkatkan daya tarik wisatawan ke wilayah mereka, sebagaimana yang telah dirasakan oleh RT I dan RT II.

“Saya sangat mengapresiasi semangat warga RT III. Saya akan perjuangkan bantuan kontainer ini melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir,” ungkap Husin.

“Kita ingin wisata Derawan tidak hanya indah di foto, tapi juga memberi manfaat nyata bagi semua RT. Saya juga akan dorong agar promosi wisata lebih merata, termasuk pengembangan spot kuliner dan UMKM lokal," lanjutnya. 

Menutup rangkaian kegiatan reses, Husin menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dan menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan hingga ke tahap pembahasan bersama dinas dan mitra kerja di tingkat provinsi.

“Saya hadir bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk memastikan bahwa suara masyarakat dari tingkat bawah benar-benar sampai dan menjadi prioritas dalam kebijakan daerah,” tegasnya.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Insya Allah, amanah ini akan saya jaga dengan kerja nyata dan keberpihakan yang konsisten pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks