DPRD Kaltim Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Daerah Terpencil, Yonavia Sampaikan Tantangan dan Kebutuhan Mendesak di Kubar dan Mahulu---sub

Senin, 7 Juli 2025 41
Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kubar dan Mahulu, Yonavia
SAMARINDA — DPRD Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Salah satu anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kubar dan Mahulu, Yonavia, menyampaikan pandangannya terkait tantangan dan kebutuhan mendesak di kedua wilayah tersebut.

Dalam keterangannya, Yonavia menyampaikan, bahwa kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan layanan digital masih memerlukan perhatian serius. Ia menyebut bahwa pemerataan pembangunan merupakan bagian dari amanat konstitusi yang harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya. Yonavia mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah berjalan, sembari berharap sinergi antara berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat. Menurutnya, sinergi tersebut sangat penting untuk mengatasi tantangan geografis serta memperluas jangkauan layanan dasar hingga ke pelosok.

“Kami di DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal anggaran dan program pembangunan, khususnya di daerah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses
dan fasilitas,” tambahnya.

Dengan dukungan lintas komisi dan fraksi, DPRD Kaltim akan terus berperan aktif dalam mendorong alokasi dana pembangunan melalui mekanisme APBD dan koordinasi dengan
pemerintah pusat. Yonavia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan. (hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Lambannya Sertifikasi Aset Picu Kekhawatiran Konflik Agraria di Kaltim
Berita Utama 8 Agustus 2025
0
SAMARINDA. Keterlambatan proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah maupun lahan masyarakat di Kalimantan Timur menimbulkan keresahan baru di tengah upaya membangun kepastian hukum dan tata kelola agraria yang adil. DPRD Kalimantan Timur memperingatkan kondisi ini berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani secara serius. Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, menyoroti persoalan ini sebagai hal yang krusial karena menyangkut hak masyarakat atas tanah serta keamanan hukum atas aset pemerintah. Ia menilai, lambannya proses legalisasi aset dapat memicu konflik pertanahan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. “Keterlambatan sertifikasi bukan hanya memperlemah kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah, tetapi juga membuka ruang terjadinya persoalan pertanahan yang bisa berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini mempertegas urgensi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta instansi terkait agar segera mempercepat proses sertifikasi aset yang belum tersentuh administrasi hukum. Tak hanya aset pemerintah, masyarakat pun kerap terjebak pada birokrasi berbelit ketika mengurus sertifikat tanah. Menurutnya, warga seringkali terhambat prosedur yang rumit, biaya tinggi, hingga maraknya pungutan liar. “Pemerintah semestinya hadir secara aktif dalam memberikan pendampingan dan kemudahan layanan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan harus dilakukan secara masif dan konsisten,” tegasnya. Ia menekankan, penyelesaian konflik agraria harus dijalankan dengan pendekatan kemanusiaan yang adil. Tak hanya lewat kebijakan formal, tetapi juga pendampingan hukum dan penyederhanaan prosedur administratif. “Tidak adil apabila masyarakat dibiarkan bergumul sendiri dalam menghadapi ketidakpastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Jika kita menginginkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka penyelesaian sengketa pertanahan harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara serius dan bermartabat,” tutupnya. Kondisi ini menunjukkan, tanpa intervensi konkret dari pemerintah, risiko terjadinya konflik agraria masih membayangi. DPRD Kaltim berharap semua pihak bergerak cepat sebelum keterlambatan ini menjelma menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. (hms7)  
Indeks