Pansus LKPj Panggil OPD Terkait Program Prioritas Daerah

Senin, 19 April 2021 679
CROSS CHECK : Pansus LKPj Gubernur Kaltim ketika rapat dengar pendapat membahas program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dengan sejumlah OPD, (15 – 16/4/2021).
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim Tahun Anggaran Tahun 2020 melakukan rapat dengar pendapat membahas program dan kegiatan prioritas perangkat daerah, (15 – 16/4/2021).

Rapat tersebut berlangsung di Balikpapan dengan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Disperindagkop, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun anggota Pansus yang hadir pada pertemuan tersebut, Andi Harahap (ketua), Rusman Ya’qub (wakil ketua), Salehuddin, Syafruddin, Sutomo Jabir, Saefuddin Zuhri, Bagus Susetyo, Edy Sunardi, Hasanuddin Mas’ud, Baba, dan Agiel Suwarno, Ekti Emanuel, serta Harun Al Rasyid.

Andi Harahap mengatakan pertemuan tersebut digelar agar pansus memiliki gambaran tentang anggaran yang didapat masing-masing OPD di Tahun 2020 serta untuk mengetahui daya serapnya juga berbagai kendala yang dialami.

Menurutnya, melalui pemaparan dan data yang di berikan OPD menjadi bahan pansus dalam melakukan perbandingan, kajian dan evaluasi antara dokumen LKPj, data OPD dengan fakta di lapangan. Ini merupakan prosedur standar guna mencapai hasil yang maksimal.

“Pertemuan ini juga momen bagi anggota DPRD untuk membrikan masukan dan usulan kepada OPD terhadap program kerjanya. Setelah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan kemudian pansus cross check,” sebutnya.

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad menyampaikan dampak dari pandemi covid-19 cukup berpengaruh terhadap program kerja namun, tidak mengurangi subtansi tetapi hanya kuantiasnya saja.

Ia mencontohkan seperti pengadaan bibit dan benih tadinya 500 buah menjadi 200 buah saja. Hal ini di sebabkan berkurangnya daya beli masyarakat akibat lesunya perekonomian daerah. Sedangkan untuk alokasi APBD untuk Dinas Perkebunan Tahun 2020 sebesar Rp 40 miliar.

“Rp 65 miliar kemudian karena pandemi covid-19 direkofusing menjadi Rp 40 miliar. Untuk realisasi fisinya seratus persen,” jelasnya.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi III DPRD Kaltim Agendakan Kembali RDP Sengketa Lahan Masyarakat Ambarawang Darat dan PT Singlurus Pratama
Berita Utama 18 Mei 2026
0
SAMARINDA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa lahan antara masyarakat Ambarawang Darat dan PT Singlurus Pratama. Keputusan tersebut diambil karena Direktur Utama PT Singlurus Pratama selaku pengambil kebijakan perusahaan tidak hadir dalam rapat yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (18/05). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi dan dihadiri anggota Komisi III, di antaranya Jahidin, Abdul Rahman Agus, Husin Djufri, Abdul Rakhman Bolong, dan Sayid Muziburrachman. Hadir pula kuasa hukum masyarakat dari Law Firm Pulinus Dugis, perwakilan PT Singlurus Pratama, serta Dinas ESDM Provinsi Kaltim yang diwakili Deavrie Zulkany. Dalam pembukaan rapat, Akhmed Reza Fachlevi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait sengketa lahan yang sebelumnya telah dibahas dan ditinjau langsung ke lapangan oleh Komisi III DPRD Kaltim. “Kami ingin rapat hari ini lebih fokus untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan,” ujarnya. Kuasa hukum masyarakat, Pulinus Dugis, menyampaikan keberatan apabila rapat tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Direktur Utama PT Singlurus Pratama. Menurutnya, persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. “Kami keberatan apabila rapat ini diteruskan sementara yang hadir bukan pengambil kebijakan dari perusahaan. Kalau memang Direktur Utama tidak hadir, kami memohon agar rapat dijadwalkan ulang,” tegasnya. Pulinus juga mengungkapkan bahwa sengketa tersebut tidak hanya berdampak pada persoalan lahan dan tanam tumbuh, tetapi turut memengaruhi kondisi psikologis serta ekonomi masyarakat. Ia menyebut sejumlah warga bahkan terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menyewa tempat tinggal lain akibat dampak sengketa yang terjadi. Menanggapi hal itu, perwakilan manajemen PT Singlurus Pratama, Cheppy Gumilang, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Direktur Utama perusahaan. Ia menegaskan bahwa kehadiran manajemen dalam rapat merupakan bentuk itikad baik perusahaan, namun pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis. “Sebagai bentuk itikad baik, kami dari manajemen tetap hadir memenuhi undangan. Namun karena kami tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, maka kelanjutan rapat kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan rapat,” ujarnya. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, turut meminta agar pertemuan berikutnya menghadirkan pimpinan perusahaan secara langsung agar pembahasan dapat menghasilkan keputusan yang konkret. Menutup rapat, Akhmed Reza Fachlevi menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Kaltim sepakat menjadwalkan kembali RDP pada 26 Mei 2026 dengan harapan Direktur Utama PT Singlurus Pratama dapat hadir secara langsung. “Kami berharap pada pertemuan berikutnya pihak perusahaan dapat menghadirkan pimpinan tertinggi agar proses penyelesaian persoalan ini bisa berjalan lebih maksimal,” pungkasnya.(hms9)
Indeks