Nidya Listiyono ungkap tantangan & penyelesaiaan samarinda menuju kota penyanggah IKN

Minggu, 21 April 2024 717
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono

SAMARINDA. Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menyatakan bahwa pertumbuhan populasi menjadi tantangan serius bagi perkembangan Kota Samarinda. Terutama, setelah ditetapkan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
 

Nidya menekankan perlunya persiapan menyeluruh di berbagai sektor, termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) penduduk. “Dalam hal ini perlu persiapan dalam berbagai sektor, salah satunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) penduduk,” kata Nidya.

 

Menurutnya, sebagai penduduk asli Samarinda, ia memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi Kota Tepian. Salah satu isu utama yang perlu segera ditangani adalah banjir. Nidya memandang bahwa permasalahan banjir merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus terus diperhatikan. Hal ini termasuk peningkatan sistem drainase, pendalaman parit, dan pengecekan berkala. “Permasalahan banjir menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang harus terus dibenahi, mulai dari sistem drainase, pendalaman parit, hingga pengecekan secara berkala,” ungkapnya.

 

Nidya juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor pariwisata, terutama dengan kehadiran IKN di wilayah Kaltim. “Dalam bidang pariwisata perlu dilakukan pengembangan eco-wisata, penguatan whole of government, kerja sama dengan pengusaha untuk pengembangan dan promosi, partisipasi publik dalam eco-wisata, serta mendorong unit usaha strategis eco- wisata,” jelas politikus Partai Golkar ini.

 

Selain itu, infrastruktur jalan juga menjadi fokus perhatian Nidya, terutama peningkatan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan perbaikan jalan. “Dengan pertambahan jumlah penduduk, serta kuantitas kendaraan yang meningkat. Hal itu harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan,” tegasnya.

 

Nidya yang baru saja ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Samarinda juga menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia untuk masa depan Samarinda. “Peningkatan sumber daya manusia juga menjadi pilar penting untuk masa depan Samarinda, sebab SDM lah yang nanti akan mengelola berikutnya,” katanya.

 

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi internasional bagi warga Samarinda melalui program beasiswa dan pertukaran pelajar ke negara- negara seperti China atau Jepang. “Dengan beasiswa atau dengan pertukaran pelajar misal ke negara seperti China atau Jepang. Jadi, nilai kompetensi kita tidak hanya lagi taraf nasional tapi internasional,” imbuhnya. (hms7)

TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)