Ketua DPRD Kaltim Ikuti Penyaluran Gratispol dan Jospol ke Warga Bontang, Pastikan Program Tepat Sasaran

Sabtu, 12 Juli 2025 96
PENYALURAN BANTUAN : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat meghadiri acara penyerahan program gratispol dan jospol, Sabtu (12/7/2025).
BONTANG — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim melalui dukungannya terhadap program Gratispol dan Jospol yang disalurkan kepada warga Kota Bontang, Sabtu (12/7/2025).

Dalam penyerahan simbolis yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Hasanuddin tampil tidak hanya sebagai tokoh legislatif, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang berpihak kepada hak dasar masyarakat. Ia menyebut program ini sebagai “bantuan nyata agar tidak ada anak-anak di Kaltim yang terhalang untuk menempuh pendidikan.”

Dengan latar belakang alokasi anggaran daerah sebesar Rp2,8 triliun, Hasanuddin menjelaskan bahwa DPRD Kaltim mendukung penuh kebijakan pemerintah provinsi yang mencakup pendidikan dan layanan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan sosial.

“Langkah ini tidak hanya soal bantuan, tetapi soal bagaimana kita mempersiapkan generasi masa depan Kaltim agar lebih tangguh dan berdaya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bentuk penghargaan lain berupa perjalanan ibadah Umrah dan wisata religi untuk marbot masjid, guru agama, serta penjaga rumah ibadah non-Muslim. Menurutnya, hal ini adalah bentuk pengakuan terhadap kontribusi kelompok sosial yang kerap berada di garis depan pembangunan spiritual masyarakat.

Turut hadir dalam acara tersebut para anggota DPRD Kaltim dari dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau, yaitu Semmy Permata Sari, Syarifatul Sa’diah, Apansyah, dan Arfan, serta jajaran Forkopimda Kaltim dan Kota Bontang dalam agenda rapat terbatas.

Dengan narasi yang kuat dan kepemimpinan yang terlibat langsung di lapangan, Hasanuddin Mas’ud mempertegas peran DPRD Kaltim sebagai mitra strategis dalam mewujudkan masyarakat Kaltim yang maju dan sejahtera.(hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
PRD Kaltim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam Ranwal RKPD 2027
Berita Utama 31 Maret 2026
0
Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri konsultasi publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kaltim Tahun 2027 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta sejumlah anggota DPRD Kaltim di antaranya Yusuf Mustafa, Husin Djufrie, dan Sigit Wibowo. Konsultasi publik dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Ujang Rachmad, dan Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin.   Dalam forum tersebut, DPRD Kaltim menegaskan pentingnya Ranwal RKPD 2027 benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menekankan agar hasil serap aspirasi, rapat dengar pendapat, dan masukan masyarakat dijadikan dasar perencanaan. Selain itu, Hasanuddin Mas'ud menyoroti tentang kondisi ekonomi di Kaltim yang menurutnya diperlukan kemandirian fiskal. “Transformasi ekonomi pasca tambang dan IKN harus jelas. Kaltim tidak bisa terus bergantung pada batubara dan sawit yang fluktuatif. Pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak kendaraan bermotor perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” kata Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas'ud.   Hamas juga menyoroti ketahanan infrastruktur daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya dituntut membangun, tetapi juga merawat aset-aset daerah agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, ia meminta agar BUMD tidak menjadi beban APBD, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kaltim.   Isu sosial juga menjadi perhatian DPRD. Hasanuddin menyoroti angka stunting yang masih naik turun di kabupaten/kota serta kondisi sekolah di pedalaman yang tidak layak. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemenuhan gizi anak dan pemerataan kualitas pendidikan. DPRD juga menyoroti tingginya kasus narkoba di Kaltim, dengan hampir 80 persen penghuni lapas merupakan korban narkoba. “Kaltim harus memiliki rumah sakit rehabilitasi, karena korban narkoba punya hak untuk direhabilitasi,” tegasnya.   Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyoroti kondisi jalan nasional di Kaltim, khususnya di Kubar dan Mahulu. Ia meminta agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius. “Jalan adalah kebutuhan dasar masyarakat dengan multiplier effect besar. Daerah akan sulit maju jika infrastruktur jalan masih jauh dari ideal,” ujarnya.