Lagi, Kaltim Kembali Raih WTP ke 6

Rabu, 2 Juni 2021 88
Penandatanganan serah terima LHP BPK RI oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Gubernur Kaltim Isran Noor dan Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis
SAMARINDA. Provinsi Kalimantan Timur kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis kepada Gubernur Kaltim Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK di rapat paripurna DPRD Kaltim, Selasa (31/5/2021).

Raihan ini membuat Kaltim menjadi provinsi enam kali berturut-turut mendapat opini WTP dari BPK RI dalam enam tahun terakhir. Hadir pada rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo.

Makmur mengatakan hasil laporan keuangan tersebut berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan di dalam pengungkapan atas angka-angka laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dilaksanakan guna mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan sebagai akibat dari adanya unsur perbuatan melanggar hukum, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan apbd yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Semoga hasil pemeriksaan, atas laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2020 mampu memberi semangat kepada kita semua, untuk terus memberikan pengabdian terbaik dalam mempercepat kemajuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Kaltim,”jelasnya.

Selanjutnya, memperhatikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa pejabat wajib menindaklanjuti, rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, serta wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada pihak BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

“Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud, harus disampaikan kepada pihak BPK, selambat- lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” katanya. (adv/hms4).
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Nusantara dalam Spirit Gerakan PKK, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman Sambut Kedatangan Ketua PKK DIY
Berita Sekretariat 7 Juli 2025
0
BALIKPAPAN — Dalam semangat penguatan gerakan pemberdayaan perempuan dan keluarga, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menyambut kedatangan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam X yang juga istri dari Wakil Gubernur DIY, di VIP Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Senin (7/7/2025) Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang digelar di Kaltim, meliputi Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK 2025, dan Hari Ulang Tahun Ke-45 Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Penyambutan berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan, diiringi oleh lantunan seni budaya Kalimantan sebagai simbol keterbukaan dan kehormatan. Sekwan Norhayati Usman menyampaikan bahwa Kaltim, sebagai bagian dari etalase Indonesia masa depan, dan bangga menjadi tuan rumah pertemuan nasional yang menghadirkan para pemimpin dan pelaku gerakan perempuan dari seluruh penjuru negeri. “Kami menyambut dengan sepenuh hati kehadiran Wakil Ketua Ketua TAPI PKK DIY dan seluruh peserta Rakernas. Momentum ini bukan hanya seremonial, melainkan gerakan kolektif yang mengukuhkan komitmen kita untuk menjadikan perempuan sebagai pusat transformasi sosial, budaya, dan ekonomi,” ungkap Sekwan. Ia menekankan, bahwa sinergi antar daerah dalam lingkup PKK dan Dekranasda merupakan kekuatan sosial yang mampu memperkuat pembangunan berbasis keluarga, memajukan UMKM, serta mendorong kreativitas lokal agar mampu bersaing di pasar global. Dalam konteks Kaltim, gerakan PKK juga menjadi jembatan antara desa dan kota, antara adat dan inovasi, yang kesemuanya berpijak pada semangat gotong royong dan pemberdayaan yang inklusif. Acara Rakernas PKK yang berlangsung selama beberapa hari ke depan akan diisi dengan berbagai agenda strategis seperti pembahasan program kerja lintas wilayah, temu karya produk kerajinan unggulan, pelatihan kewirausahaan keluarga, serta seminar nasional mengenai peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai simbol sinergi dan kekuatan perempuan Nusantara, pertemuan ini menjadi bukti bahwa gerakan PKK tidak sekadar menjaga tradisi, tetapi juga membangun masa depan yang inklusif, partisipatif, dan berlandaskan nilai kebersamaan. (adv/hms7)