Komisi II Inginkan Adanya Perda Jasa Usaha untuk Pemanfaatan Retribusi HGB

8 Juli 2021

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyikapi permasalahan kawasan pergudangan Hak Pengelolaan (HPL) 04  Jalan I.R Sutami milik Pemerintah Provinsi Kaltim (Pemprov) dan Perhimpunan Usaha Perdagangan (PUP).

Untuk mengetahui duduk permasalahannya, Komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (06/07/2021) di Gedung E Lantai I Kantor DPRD Kaltim. Secara gamblang, Ketua Komisi II Veridiana Huraq Wang menjelaskan hasil RDP tersebut.

Ia mengatakan, Pemprov Kaltim melayangkan surat instruksi kepada PUP yang agar mengirim data terkait pengelolaan lahan pergudangan HPL 04 dan masalah perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB). "Dari pemprov menyatakan, apabila tidak memenuhi data, meminta pengusaha untuk mengosongkan pergudangan di HPL 04. Mereka merasa keberatan," jata Veri.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memeriksa aset pergudangan HPL 04 dan memberikan rekomendasi agar lahan tersebut harus mempunyai asas pemanfaatan agar ada kontribusi ke daerah melalui pembayaran. Sedangkan, HGB pergudangan HPL 04 telah selesai masa berlakunya, sehingga pihak PUP tidak bisa membayar kontribusi dengan HGB.

Veri menerangkan, Pemprov Kaltim belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang jasa usaha penarikan retribusi pemanfaatan HGB. Dengan tidak ada Perda tersebut dan masa HGB usai, solusi yang ditawarkan pada tahun 2016 ialah menyewakan pergudangan tersebut sesuai regulasi Pemendagri Nomor 11 tahun 2016.  "Pemprov menerapkan sewa kepada 42 pengusaha. Dari 42 tersebut, ternyata hanya 2 saja yang setor ke Pemprov. Padahal mereka sudah tinggal selama 5 tahun tapi belum bayar sewa," terang politisi PDIP ini.

42 penyewa tersebut seharusnya membayar biaya sewa senilai 3.3 persen dikali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tiap tahun selama sewa berjalan. Apabila dinominalkan, berkisar kurang lebih Rp 800 juta per tahun. Diakui oleh Ketua Komisi II, PUP tidak mampu membayar sewa karena diduga kesulitan finansial. "Mereka menuntut terap menggunakan HGB. Karena dengan HGB, mereka busa meminjam ke bank," ucap Veri.

Dari permasalahan ini, komisi II akan mencoba melakukan pendekatan kepada pengusaha pergudangan  untuk kooperatif dengan Pemprov Kaltim dan melakukan pembayaran sewa secara cicil.  Komisi II juga meminta Pemprov untuk segera menyelesaikan proses pembenahan dengan mendata ulang. "Mereka meminta data itu ialah upaya jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Veri.

Selain itu, Veri juga meminta Biro Hukum Pemprov Kaltim untuk segera melakukan penambahan Perda tentang jasa usaha agar melindungi retribusi menggunakan HGB.
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Seno Aji Hadiri Pembukaan Pelatihan Pelatih Squash dan Karate
admin 22 September 2021
0
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Pelatih Squash dan Karate se- Provinsi Kaltim sebagai persiapan atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XVI dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 yang digelar di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Senin (20/9). Kegiatan yang digagas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim mengangkat tema “Pelatihan Pelatih Olahraga Squash dan Karate yang Berkualitas Menuju Prestasi Nasional” dibuka oleh Asisten I Pemprov Kaltim Muhammad Jauhar Effendi serta turut diikuti 30 peserta dan perwakilan OPD terkait. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan terima kasih pada Dispora Kaltim yang telah mengadakan kegiatan ini sehingga tujuan pelatihan bagi pelatih bisa berjalan dengan baik. Sebagai Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Kaltim, Seno Aji menargetkan untuk mendudukan banyak atlet masuk dalam PON Aceh  tahun 2024 mendatang. Demikian juga dengan squash yang tahun ini sudah diupayakan. “Kita sudah melakukan rapat dengan Menpora juga dengan PB PON tapi ternyata secara politik kita tidak dapat melakukan itu karena pihak tuan rumah tidak memiliki atlit sama sekali,” ucapnya. Ia berharap semoga di tahun ini setelah PON ada beberapa atlit Kaltim yang bisa masuk pelatnas. “Kita masih proses negosiasi dengan PB Forki,” kata Seno Aji. Politisi partai Gerindra ini menyebut bahwa venue merupakan hal yang sangat penting untuk pelatihan maka tahun ini akan merenovasi dua venue squash yang ada di Samarinda. Di tahun ini  juga merencanakan untuk venue karate. “Kita akan membuat dojo Forki Kaltim dimana perencanaan sebesar 500 juta, yang akan dimasukkan di anggaran APBD, mudah-mudahan diperubahan disetujui,” ujarnya. Kemudian ia mengaharapkan agar semua pelatih baik squash maupun karate yang hadir dapat menimba dan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat. “Saya sebagai pimpinan DPRD akan memberikan dukungan penuh kepada Dispora dan KONI untuk bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar bagi para atlit Kaltim untuk berkancah di tingkat nasional,” pungkasnya. (adv/hms8)