Jelang Pilkada, Kesiapan Logistik Surat Suara Capai 90 Persen

12 November 2024

Sejumlah Anggota DPRD Kaltim melakukan Monitoring dan Evaluasi Persiapan Pilkada di Wilayah Kota Samarinda
SAMARINDA. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan berlangsung sebentar lagi. 27 November 2024 tepatnya merupakan hari penentuan untuk masa depan Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim.

Untuk itu, masyarakat di himbau untuk menggunakan hak politiknya dan tidak golput karena masa depan provinsi dan daerah selama lima tahun kedepan ditentukan dengan lima menit di bilik TPS.

Pelaksanaan pilkada yang baik dan sukses tidak terlepas dari peran penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam rangka itu, sejumlah anggota DPRD Kaltim berserta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Forkopimda, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris, Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat, serta lainnya melakukan monitoring dan evaluasi persiapan Pilkada di Wilayah Kota Samarinda.

Bertempat di Gudang KPU Samarinda Kompleks Pergudangan Jalan Ir Sutami Samarinda, Selasa (12/11), Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Subandi, dan Sugiyono antusias menggali informasi tentang kesiapan KPU.

Subandi menjelaskan berdasarkan dari keterangan KPU Samarinda, kesiapan surat suara baik Pemilihan Gubernur Kaltim maupun Pemilihan Walikota Samarinda telah mencapai sembilan puluh persen. “Progres sudah baik namun masih ada beberapa persen lagi termasuk surat suara yang rusak itu harus segera di selesaikan secepatnya agar seluruh surat suara nantinya dapat terdistribusi dengan baik tanpa kekurangan satu dan lain hal,”jelasnya.

Secara topografi seluruh daerah di Samarinda dapat ditempuh melalui jalur darat sehingga memberikan kemudahan bagi penyelenggara pemilu dalam mendistribusikan surat suara, monitoring, dan lainnya. Kendati demikian, ada satu wilayah yang menjadi tantangan bagi KPU yakni Desa Loa Kumbar yang kondisi infrastruktur jalannya belum ideal. “Kecuali kalau hujan jalan tidak bisa di lewati sehingga tadi pihak KPU Samarinda sudah menyiapkan speed boat sebagai sarana angkut logistik,”sebutnya.

Politikus PKS itu menghimbau kepada seluruh pihak agar tetap menjaga kondusifitas jelang hingga pasca pilkada, serta menyalurkan hak suaranya sehingga diharapkan tahun ini jumlah suara golput dapat turun secara signifikan. 

Firman Hidayat menuturkan total pemilih pada Pilgub dan Pilwali Samarinda berjumlah 612.072 pemilih, dengan jumlah TPS sebanyak 1.202. Untuk Pemilihan Gubernur Kaltim total surat suara yang rusak dan kurang sebanyak 3.631, sedangkan Pemilihan Walikota Samarinda sebanyak 4.993 surat suara. Terkait kekurangan ini, sudah dikoordinasikan dengan percetakan dan akan dilakukan pengecekan oleh pihak KPU Samarinda.

“Besok, sudah bisa di ambil di percetakan. Nanti KPU Samarinda akan melakukan pengecekan langsung perlembar agar tidak ada lagi kerusakan dan kurang kirim. Nanti staf akan kesana di cek dan langsung dilipat di percetakan agar apabila ada kendala tidak bolak balik,”tegasnya.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Husin Djufri Dorong Optimalisasi Potensi Ekonomi di Wilayah Pesisir
admin 13 November 2024
0
SAMARINDA – Daerah pesisir dengan kawasan garis pantai, laut dan pantai memiliki potensi ekonomi cukup besar yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Husin Djufri belum lama ini. Menurut dia, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kaltim sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya perkembangan kawasan yang lebih cepat dengan dukungan potensi masing-masing wilayah. “wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi habitat yang beragam dan kaya akan keanekaragaman hayati yang mempunyai peran dan fungsi sosio-ekologi yang sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” kata Husin. Sumber daya alam pesisir dan pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya harus mendapat payung hukum agar pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir yang terarah dan terpadu. Tak hanya itu, dengan potensi strategis sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut dan berbagai sumber daya lainnya yang sangat kaya. Maka hal ini daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya, sehingga regulasi pemanfaatannya sangat dibutuhkan. “Dengan pengelolaan yang baik, nantinya akan terwujud suatu ekosistem pengelolaan wilayah pesisir yang optimal, efisien, terkoordinasi dan berkelanjutan. Keutamaan lainnya akan membuka peluang timbulnya pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah tersebut,” urainya. Politis PPP ini berharap masyarakat yang bermukim di daerah pesisir tak lagi menempati wilayah strata ekonomi  yang lebih rendah dibanding masyarakat yang bermukim di darat. Sehingga paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus segera diakhiri. “Langkah awal salah satunya, mulai dari pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sehingga pengembangan pembangunan di pesisir lebih merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir,” pungkasnya. (adv/hms6)