DPRD Kaltim Apresias Peluncuran ASAP Digital Nasional

Kamis, 16 September 2021 109
SALAM PRESISI : Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun (keempat dari kanan) berfoto bersama usai menghadiri acara launching Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian (ASAP) Digital Nasional.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun memberikan apresiasi kepada Polri yang telah memprakarsai deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan diluncurkannya Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian (ASAP) Digital Nasional, Rabu (15/9) kemarin.

Samsun berharap, dengan adanya ASAP Digital ini, bencana kebakaran bisa terdeteksi labih cepat, sehingga penanganannya juga lebih cepat. “Bukan hanya kebakaran sebetulnya, tapi juga bencana yang lainya bisa segera diketahui dan daiatasi. Sehingga tidak menimbulkan korban dan kerugian yang cukup besar,” ujarnya saat menghadiri secara virtual acar launching ASAP, di Gedung Mahakam, Polda Kaltim.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mengucapkan terima kasih kepada Polri dan jajarannya, serta seluruh pihak terkait atas inisiasi transformasi penanggulangan karhutla menggunakan aplikasi ASAP Digital, yang tentunya dengan inovasi ini pelaksanaan penanggulangan karhutla akan lebih optimal.

"Informasinya, Kaltim baru memilik satu kamera pemantau ini. Nah, mengingat luas wilayah Kaltim yang cukup luas, sehingga kedepannya alat pemantau ini dapat ditambah dan disebar ke sejumlah daerah di Kaltim,” harapnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya mengatakan, aplikasi ini diharapkannya bisa mempercepat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh daerah.

Ia juga mengungkapkan, ASAP digital nasional ini nantinya bakal berintegrasi dengan aplikasi penanganan karhutla yang dimiliki oleh kementerian-lembaga, BUMN dan polda jajaran serta pemerintah daerah yang tersebar di seluruh daerah.

“Sehingga percepatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan bisa terlaksana dengan maksimal. Dimana sebenarnya aplikasi ini menggabungkan seluruh potensi yang ada untuk kami satukan menjadi satu sistem pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutla secara lebih cepat," kata Sigit.

Senda dengan Kapolri, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak mengatakan, selain mempercepat penanganan dan pencegahan karhutla, ASAP Digital Nasional juga untuk mempermudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

"Harapan kami tentunya dengan adanya aplikasi yang baru kami launching, maka upaya kami untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan bisa kami lakukan secara cepat. Selain itu, dengan aplikasi ini kami juga bisa melakukan langkah-langkah lanjut untuk laksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang tertangkap oleh aplikasi ini untuk bisa kami proses lanjut,” ujar Herry.

Diketahui, selama tahun 2021 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia seluas 105.791 Ha dengan titik api sebanyak 800 titik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian khusus terhadap dampak dari kerusakan yang disebabkan oleh karhutla tersebut.

Adanya ASAP digital nasional ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mengetahui secara cepat atau real time di mana titik api. Dengan begitu pencegahan maupun penanganan karhutla dapat segera dilakukan oleh petugas. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Program Gratispol Dipercepat, Ini Alasan DPRD Kaltim
Berita Utama 4 Juli 2025
0
SAMARINDA. Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gratispol (Gratis Perguruan Tinggi untuk Orang Tua Tidak Mampu), resmi dipercepat pelaksanaannya. Meski belum sepenuhnya matang dari sisi regulasi dan anggaran, program ini tetap didorong untuk segera dijalankan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri, mengatakan kekhawatiran terhadap kesiapan Gratispol memang muncul di masyarakat. Hal itu dianggap wajar, karena program ini merupakan bagian dari visi-misi gubernur baru yang belum memiliki dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "APBD 2025 ini disusun berdasarkan proyeksi gubernur sebelumnya. Maka dari itu, belum sepenuhnya mengakomodasi program-program baru seperti Gratispol," kata Sarkowi. Namun, ia bersyukur karena adanya instruksi presiden soal efisiensi anggaran nasional, membuat beberapa rencana pembangunan bisa disesuaikan. Beberapa kegiatan dialihkan agar Gratispol bisa segera masuk dan dijalankan lebih awal. "Makanya Gratispol dipercepat. Tapi memang wajar kalau ada hal-hal yang belum sempurna, seperti payung hukum dan anggaran," jelas politisi Partai Golkar itu. Saat ini, peraturan gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum Gratispol masih dalam tahap asistensi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terutama untuk mengatur skema bantuan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. "Kami memaklumi kalau banyak pertanyaan dari masyarakat. Karena memang payung hukumnya belum selesai," ungkap Sarkowi. Meski begitu, Pemprov tetap mulai melaksanakan Gratispol secara bertahap. Fokus awalnya menyasar mahasiswa baru. Sementara mahasiswa aktif yang sudah lebih dulu kuliah, akan menyusul pada tahun anggaran 2026. "Untuk saat ini mahasiswa baru yang diprioritaskan. Mahasiswa lama akan mulai menerima manfaat tahun depan," tutupnya. (adv/hms7)