Wajah Baru, Terminal Samarinda Seberang Diharapkan Banyak Tarik Minat Masyarakat

Rabu, 28 Februari 2024 399
Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono hadiri Peresmian Terminal Samarinda Seberang oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (28/2/2024).
SAMARINDA. Tidak lagi terkesan kumuh dan kotor, Terminal Samarinda Seberang kini hadir dengan wajah baru. Banyak ruang dan gedung baru serta areal warung terlihat lebih tertata jauh lebih baik dari sebelumnya.

Tak tanggung-tanggung Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Tipe A Samarinda Seberang itu, diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Walikota Samarinda Andi Harun, serta lainnya, Rabu (28/2/2024) sore.

Hadir dalam peresmian tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono berharap agar segala fasilitas yang ada dimanfaatkan dengan baik, juga dirawat dan dijaga bersama demi kenyamanan dan keamanan masyarakat selaku pengguna.

Peningkatan sarana dan prasarana terminal merupakan bagian dari program prioritas yang diharapkan akan semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sehingga berdampak pada pengurangan kemacetan.

"Seperti tadi disampaikan pak presiden, bahwa kemacetan merupakan persoalan di perkotaan, maka diharapkan melalui peremajaan terminal yang diawali Terminal Samarinda Seberang ini mampu memberikan kenyamanan bagi para pengguna transportasi umum khususnya tujuan Kaltim - Kalsel,"ujarnya.

“Kalau moda transportasinya bagus orang pasti memilih transportasi umum. Nah, itu yang harus digalakkan bersama dan benar-benar harus dijalankan tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi bagaimana bisa menjaga itu semua,” tambahnya.

Menurutnya, kehadiran presiden merupakan tanda keseriusan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah khususnya di kawasan penyangga IKN. Selain itu, bentuk sinergi antara pemerintah provinsi, daerah, dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Sebab itu, ke depan akan banyak lagi terminal di seluruh Kaltim yang akan ditingkatkan sarana dan prasarananya termasuk infrastruktur yang memadai secara bertahap. “Saya yakin melalui perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota semua dapat tercapai,” katanya.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Beri Rekomendasi Untuk Menutup Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda
Berita Utama 28 April 2025
0
SAMARINDA. DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  sebagai tindak lanjut dan respon atas kembali terjadinya insiden Jembatan Mahakam I Samarinda yang kembali ditabrak dalam hal ini oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. RDP yang di pimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra dan Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Husni Fahruddin, Guntur, dan Yonavia. Hadir pula Anggota Komisi III yakni Jahidin, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri dan Sayid Muziburrachman serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. RDP yang digelar di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/4) malam tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap insiden pada Februari lalu. Namun, sangat disayangkan, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera pada RDP tersebut hanya menghadirkan staf ahli, sehingga Ketua Komisi II mengambil langkah tegas kepada perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera untuk meninggalkan forum rapat. Karena dinilai sudah kali yang kelima pihak perusahaan mengabaikan undangan rapat dari Komisi II. “Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Karena Anda tidak memberikan keputusan. Tolong dievaluasi terkait perizinannya. Perusahaan Pelayaran Mitra 7 Samudera tolong dievaluasi!,” tegas Sabaruddin. Sabaruddin kembali menegaskan, insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan masalah serius yang berulang dan mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kecelakaan luar biasa. Bukan satu kali, dua kali, sudah berulang kali, dan membahayakan masyarakat. Kami minta investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pihak terkait,” ujarnya. DPRD Kaltim melalui Komisi II mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam benar-benar ditegakkan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kapal dilarang berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan. “Sudah jelas dalam Perda, ada zona steril di sekitar jembatan. Tapi faktanya, ponton masih banyak parkir sembarangan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. Senada hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud memberi ketegasan untuk merekomendasikan penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan untuk investigasi dan pembangunan fender. “Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan,” tegas Hasan. Dari pihak BBPJN sendiri menargetkan investigasi bisa dimulai paling cepat Rabu atau Jumat pekan ini, sementara DPRD Kaltim mendesak agar penutupan segera diberlakukan demi mencegah potensi kerugian material dan korban jiwa. “Menurut saya ini bukan kelalaian, tapi perampokan, pencurian. Dampaknya sangat besar, fisik jembatan rusak, masyarakat takut, dan risikonya panjang,” kata Politisi Partai Golkar ini. Sebagai catatan, dua tabrakan terakhir terjadi di luar jam operasional yang diperbolehkan untuk pengolongan kapal, hal ini menjadi insiden yang ke 23 dialami Jembatan Mahakam I Samarinda. Pembangunan fender itu sendiri ditaksir bakal menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, tidak adanya fender pelindung menyebabkan benturan langsung menghantam tiang utama saat insiden terulang pada Sabtu malam, 26 April 2025. Akibat insiden tersebut pilar penyangga tampak miring. Tampak hadir dalam RDP, Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad, Dinas Perhubungan Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltimtara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Kaltim Melati Bakti Satya serta PT Pelindo. (hms8)