Wajah Baru, Terminal Samarinda Seberang Diharapkan Banyak Tarik Minat Masyarakat

Rabu, 28 Februari 2024 435
Anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono hadiri Peresmian Terminal Samarinda Seberang oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (28/2/2024).
SAMARINDA. Tidak lagi terkesan kumuh dan kotor, Terminal Samarinda Seberang kini hadir dengan wajah baru. Banyak ruang dan gedung baru serta areal warung terlihat lebih tertata jauh lebih baik dari sebelumnya.

Tak tanggung-tanggung Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Tipe A Samarinda Seberang itu, diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Walikota Samarinda Andi Harun, serta lainnya, Rabu (28/2/2024) sore.

Hadir dalam peresmian tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono berharap agar segala fasilitas yang ada dimanfaatkan dengan baik, juga dirawat dan dijaga bersama demi kenyamanan dan keamanan masyarakat selaku pengguna.

Peningkatan sarana dan prasarana terminal merupakan bagian dari program prioritas yang diharapkan akan semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sehingga berdampak pada pengurangan kemacetan.

"Seperti tadi disampaikan pak presiden, bahwa kemacetan merupakan persoalan di perkotaan, maka diharapkan melalui peremajaan terminal yang diawali Terminal Samarinda Seberang ini mampu memberikan kenyamanan bagi para pengguna transportasi umum khususnya tujuan Kaltim - Kalsel,"ujarnya.

“Kalau moda transportasinya bagus orang pasti memilih transportasi umum. Nah, itu yang harus digalakkan bersama dan benar-benar harus dijalankan tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi bagaimana bisa menjaga itu semua,” tambahnya.

Menurutnya, kehadiran presiden merupakan tanda keseriusan pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah khususnya di kawasan penyangga IKN. Selain itu, bentuk sinergi antara pemerintah provinsi, daerah, dan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Sebab itu, ke depan akan banyak lagi terminal di seluruh Kaltim yang akan ditingkatkan sarana dan prasarananya termasuk infrastruktur yang memadai secara bertahap. “Saya yakin melalui perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota semua dapat tercapai,” katanya.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pendidikan Tak Relevan Jadi Akar Ketimpangan, DPRD Kaltim Dorong Kurikulum Berbasis Lokalitas
Berita Utama 31 Juli 2025
0
SAMARINDA. Ketimpangan pembangunan sumber daya manusia antara pusat dan pinggiran di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sistem pendidikan nasional dinilai belum mampu menyentuh realitas lokal, sehingga gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah kaya sumber daya alam namun tertinggal dari sisi kualitas SDM. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai, pendekatan pendidikan yang masih terlalu sentralistik menjadi penghambat utama. “Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas  lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,” jelasnya. Menurutnya, solusi dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah adalah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis karakteristik lokal. Bagi politisi Fraksi PKS ini, kurikulum pendidikan tidak cukup hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga harus mampu menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan dunia kerja setempat, serta potensi ekonomi daerah. “Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,” ujarnya. Ia menegaskan, pendidikan kontekstual bukan sekadar upaya pelestarian budaya, melainkan langkah strategis agar mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap membangun daerah secara mandiri. Kritik keras juga disampaikan Agusriansyah terhadap pola kebijakan pendidikan nasional yang dianggap terlalu memusatkan peran pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah pinggiran, seperti wilayah pesisir dan pedalaman Kaltim, hanya diposisikan sebagai objek dari program yang bersifat seragam. Sebagai bagian dari Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah mendorong perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta komunitas lokal agar merumuskan arah pendidikan yang lebih adil dan relevan. “Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,” tutupnya. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat mobilitas sosial, tetapi juga instrumen strategis pemerataan pembangunan antar wilayah di Kaltim. (hms7)
Indeks