Jakarta — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menandatangani kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit dengan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs), disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud dan Tim Pembina Samsat Provinsi Kaltim, serta BPD Kaltimtara.
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, Rabu (30/7), sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi lintas sektor tersebut.
“Langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknis, tetapi gerakan sistemik untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, aman, dan akuntabel. DPRD akan terus memantau dan memastikan setiap inovasi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya keberlanjutan dari program ini, termasuk literasi digital di tingkat akar rumput.
“Kita tidak ingin transformasi ini berhenti di level teknologi. Harus ada edukasi yang masif, jaminan perlindungan data, serta regulasi yang adaptif terhadap dinamika lapangan. Karena itu, peran DPRD sebagai institusi pengawasan dan legislasi menjadi sangat strategis,” tambah Hasanuddin.
Kerja sama ini diharapkan dapat mengintegrasikan sistem pembayaran dan pengelolaan informasi secara real-time, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang selama ini dinilai masih kurang optimal.
Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi finansial dianggap sebagai model baru dalam mendorong digitalisasi yang berkelanjutan.
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Kaltim, Jakarta, Rabu (30/7), sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi lintas sektor tersebut.
“Langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknis, tetapi gerakan sistemik untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, aman, dan akuntabel. DPRD akan terus memantau dan memastikan setiap inovasi tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya keberlanjutan dari program ini, termasuk literasi digital di tingkat akar rumput.
“Kita tidak ingin transformasi ini berhenti di level teknologi. Harus ada edukasi yang masif, jaminan perlindungan data, serta regulasi yang adaptif terhadap dinamika lapangan. Karena itu, peran DPRD sebagai institusi pengawasan dan legislasi menjadi sangat strategis,” tambah Hasanuddin.
Kerja sama ini diharapkan dapat mengintegrasikan sistem pembayaran dan pengelolaan informasi secara real-time, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang selama ini dinilai masih kurang optimal.
Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi finansial dianggap sebagai model baru dalam mendorong digitalisasi yang berkelanjutan.
