Sinergitas dan Inovatif Kunci Pengurangan Resiko Bencana di Kaltim

Senin, 27 Mei 2024 85
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud saat hadiri Rakorda Penanggulangan Bencana se-Kaltim.
BALIKPAPAN. Banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor merupakan bencana yang seringkali terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Sebab itu diperlukan kesiapsiagaan dalam mengatasi resiko dan saat terjadinya bencana.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan sinergitas dan inovatif merupakan kunci pengurangan resiko bencana yang terjadi di Kaltim.

Hal tersebut disampaikan Politikus Golkar itu saat menghadiri rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana se-Kaltim Tahun 2024 di Hotel Horison Balikpapan, Senin (27/5/2024).

Ia menyebutkan upaya pengurangan resiko dan penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara mandiri melainkan diperlukan peran serta seluruh pihak terkait.

"Kerjasama dengan lembaga vertikal seperti Bazarnas, Dinas Kehutanan, dan lainnya juga penting untuk kemudian lakukan. Bangun komunikasi dan koordinasi secara intensif," ujarnya.

Selain itu, ia menilai strategi simulasi saat terjadi bencana masih kurang digalakkan sehingga ketika terjadi bencana masyarakat belum memiliki kesiapan dalam menghadapinya.

"Sejauh ini banyak teori-teori saja yang disampaikan di media-media. Padahal, penting sekali adanya simulasi langsung yang seharusnya rutin dilakukan baik di kantor, sekolah, lingkungan rumah.Misal saat banjir apa yang harus dilakukan masyarakat, ketika kebakaran hutan apa yang harus dilakukan khususnya warga sekitar," katanya.

Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim Mispoyo menuturkan eksploitasi dan eksplorasi sektor pertambangan masih dilakukan, satu sisi masih menjadi penopang perekonomian, namun disisi lain juga memberikan dampak lingkungan dalam hal ini banjir.

Kendati demikian, pemerintah terus berupaya melakukan pengembangan sektor terbaharukan dan ramah lingkungan seperti pertanian, perkebunan, hingga pariwisata.

Selain itu, pelestarian kelestarian hutan juga bagian dari prioritas pemerintah provinsi sebagai upaya menjaga ekosistem dan menjaga pasokan oksigen yang maksimal.

Dalam lima tahun terakhir indeks resiko bencana menurun di Kaltim. "Cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan banjir Kaltim sigap menghadapinya berkat kerjasama dengan seluruh stakeholder," ujarnya.

"Terus lakukan evaluasi, termasuk sarana dan prasarana. Seperti bencana banjir yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, ternyata dalam penanganan kekurangan perahu karet sebagai sarana angkut logistik dan orang untuk yang terdampak. Kemudian mobil MCK dan tenda pengungsi yang perlu penambahan,"pungkasnya.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Libatkan Perguruan Tinggi hingga Guru, Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Himpun Masukan Ranperda
Berita Utama 22 Agustus 2025
0
BALIKPAPAN. Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu pendidikan, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah di Kalimantan Timur. Rapat dibuka oleh Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Agusriansyah Ridwan. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan substansial dan komprehensif terkait tantangan serta solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim. Sejumlah Anggota Pansus turut hadir, diantaranya, Muhammad Samsun, Darlis Pattalongi, Andi Satya Adi Saputra, Syahariah Mas’ud, Yonavia, Damayanti, Sulasih, dan Abdul Giaz. Dalam diskusi, beberapa isu-isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta akses pendidikan di wilayah 3T. Selain itu, Stakeholder juga menyoroti pentingnya penguatan muatan lokal, pembudayaan religius, pendidikan anti-bullying, hingga penyesuaian kebutuhan guru pendamping difabel. Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus dilakukan secara menyeluruh dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia berharap Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. “Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegas Sarkowi. Lebih lanjut, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa pendidikan di Kaltim harus mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya sejak dini. "Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor," ujarnya. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara nyata, tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk kepribadian anak bangsa.(adv/hms9)