Jadi Narasumber "Ngapeh", Anggota DPRD Kaltim M. Darlis Pattalongi Bincang Pengawalan dan Persiapan Jamaah Haji Benua Etam 2025

Senin, 5 Mei 2025 66
Anggota DPRD Kaltim M. Darlis Pattalongi hadir sebagai narasumber dalam program siar Talkshow "Ngapeh" dengan tema Musim Haji 2025 di Stasiun TVRI Kaltim, Senin (5/5/25).
SAMARINDA - Sekretaris Komisi IV DRPD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Darlis Pattalongi hadir menjadi Narasumber dalam program siar Talkshow "Ngapeh" dengan tema Musim Haji 2025 di Stasiun TVRI Kaltim, Senin (5/5/25).

Dalam kesempatannya, Darlis menyampaikan selamat kepada jamaah Benua Etam yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini.

"Calon jamaah haji kita hari ini sudah mulai memasuki Embarkasi Balikpapan. Embarkasi kita ini akan melayani (keberangkatan) sebanyk 16 kloter, untuk Kaltim sendiri ada 7.5 kloter," ucap Darlis mengawali perbincangannya.

Provinsi Kaltim mendapatkan kuota sebanyak 2.586 jamaah yang mana kloter pertama akan berangkat pada 6 Mei 2025 mendatang melalui Embarkasi Balikpapan.

"Alhamdulillah kami Komisi IV DPRD Kaltim sudah rapat dengan Kemenag termasuk dengan stakeholder yang lainnya. Membicarakan bagaimana kita melayani warga Kalimantan Timur yang Insyallah menjadi tamu Allah dan melaksanakan ibadah haji disana," jelasnya.

Sebagaimana data yang ada, sebanyak 5 persen dari total kuota jamaah haji Kaltim adalah lansia, jumlahnya mencapai 129 orang. Salah satu jamaah tertua tahun ini berasal dari Kutai Timur, dengan usia mencapai 101 tahun. Merespon hal tersebut, Darlis menyatakan bahwa DPRD Kaltim mengawal persiapan jamaah terkhususnya lansia.

"Dari diskusi kami dengan Kemenag, Alhamdulillah segala yang harus dipersiapkan untuk melayani agar pelaksanaan haji disana tidak terkendala dengan faktor kesehatan dan pemahaman. Kemenag sudah melakukan upaya semaksimal mungkin agar para jamaah lansia tetap bisa melaksanakan ibadah seoptimal dan semaksimal mungkin," jelasnya melanjutkan.

Darlis meminta seluruh masyarakat mendukung Pemerintah Provinsi Kaltim dalam melakukan fasilitasi semaksimal mungkin, untuk kelancaran  jamaah Kaltim dalam melakukan ibadah haji yang diharapkan dapat dilakukan secara sempurna, maksimal dan tuntas. Sehingga bisa kembali ke Tanah Air.

"Walaupaun peranan  kita hanya sampai Embarkasi, tetapi kita juga sadar bahwa kondisi kenyamaan jamaah selama di Arab Saudi juga sangat ditentukan dengan persiapan kita di provinsi khususnya Embarkasi. Sejauhmana kesiapan kita, pengelolaan kita kepada calon jamaah kita. Kalau kita lakukan sebaik mungkin Insyallah disana akan berpengaruh," terang Darlis.

Mengingat tahapan persiapan sangat menentukan bagaimana jamaah di tanah suci. Darlis menilai bahwa Jamaah tidak hanya dibekali dengan pemahaman ibadah, tetapi juga diberi wawasan yang umum misalnya bagaimana menggunakan fasilitas yang ada, bagaimana berhadapan dengan petugas di Embarkasi dan lainnya. Hingga bagaimana tata cara mengantri. Termasuk juga mengetahui seperti apa budaya dan kebiasaan yang ada di tanah suci.

Di akhir kesempatannya Darlis berpesan kepada jamaah Kaltim untuk berpasrah kepada Allah SWT, fokus untuk beribadah, siapkan mental.

"Kami ucapkan selamat jalan, kami berdoa mudah-mudahan warga kita selama disana bisa mabrur. Kita juga berharap warga-warga kita bisa mendoakan kita di Tanah Air, mendoakan daerah kita, mendoakan pemimpin kita agar daerah kita bisa lebih maju dari apa yang kita saksikan sekarang," tutupnya. (hms11)
TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Dorong Sinergi dan Digitalisasi CSR, Perda TJSL Kaltim Akan Dievaluasi
Berita Utama 10 November 2025
0
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas tindak lanjut Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kalimantan Timur. Rapat yang bertujuan memaksimalkan peran CSR dalam pembangunan daerah ini dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, serta sejumlah Anggota Komisi, yaitu Agus Aras, Syahariah Mas’ud, Damayanti, Fuad Fakhruddin, dan Agusriansyah Ridwan di Ruang Rapat Gedung D Lantai 3 Kantor DPRD Kaltim, Senin (10/11/25). Fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini dilatarbelakangi oleh potensi penurunan fiskal daerah, sementara Pemprov memiliki program pembangunan prioritas yang membutuhkan pembiayaan besar. Untuk itu Komisi IV menekankan perlunya mensinergikan pendanaan CSR berdampingan dengan APBD. ”Mensinergikan pendanaan CSR berdampingan dengan APBD itu sangat penting. Sinergi ini sangat krusial dalam rangka memaksimalkan peran pendanaan CSR bagi pembangunan Kaltim,” ujar Muhammad Darlis Pattalongi. Ia menambahkan bahwa digitalisasi terhadap program-program CSR juga sangat dibutuhkan. Legislator Daerah Pemilihan Kota Samarinda ini menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak diperbolehkan mengambil dana CSR, melainkan hanya berperan dalam menyediakan perencanaan program yang belum terbiayai oleh APBD dan tepat guna serta tepat sasaran melalui program CSR. "Dengan kita bersinergi maka kita bisa memilah mana program yang bisa kita arahkan menggunakan APBD dan mana program yang kita arahkan melalui CSR," jelas Darlis. Ia kemudian mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat yang telah berhasil mengimplementasikan pengelolaan dana CSR melalui Tim Fasilitasi di bawah BAPPEDA Provinsi. Diharapkan, melalui program yang terarah dan digitalisasi, tidak ada lagi duplikasi, tumpang tindih, atau ketertinggalan program. Sebagai tindak lanjut, Komisi IV menilai Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu dievaluasi. Evaluasi bertujuan menyelaraskan CSR dengan program prioritas pembangunan, melibatkan Baznas, serta memastikan integrasi program. RDP ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pengelolaan CSR di Kaltim harus dilakukan secara sinergis, terintegrasi, terkoordinasi, dan terdigitalisasi. Biro Hukum Setda Kaltim bersama Bappeda Kaltim diminta segera melakukan evaluasi dan penyesuaian Perda TJSL. Serta untuk mendukung program digitalisasi, disepakati Tim Sakti CSR akan memberikan pendampingan. (Hms11)