Infrastruktur Jadi Prioritas Pemprov Kaltim untuk Kubar-Mahulu

Senin, 5 Mei 2025 124
Anggota Komisi l DPRD, Kaltim Abdul Rahman Agus
SAMARINDA. Jalan berlumpur dan terhentinya pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu)berdampak signifikan terhadap mobilitas warga, sehingga menghambat perekonomian bagi daerah. Bahkan hal itu memicu sorotan dan kekhawatiran publik.

Merespon hal itu, Anggota Komisi l DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud kini berkomitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Hal ini dirinya sampaikan setelah rombongan Pemerintah Provinsi melakukan kunjungan ke Kubar Mahulu beberapa waktu silam.

“Beliau komitmen ingin membangun jalan kubar mahulu, “ ucapnya.

Agus sapaan akrabnya, merupakan perwakilan daerah Kubar dan Mahulu di Parlemen Kaltim, dirinya mengungkapkan akan terus mengawal proses pembangunan infrastruktur agar menjadi prioritas di mata Pemerintah Provinsi.

Agus menegaskan bahwa, Saat ini aspirasi masyarakat sudah disampaikan dan direspons serius oleh Pemprov Kaltim.

“Kita liat dalam setahun ini dimana komitmen kita sebagai dprd provinsi kita ngepush beliau, insyallah tahun ini beliau komitmen, ” terang Agus.

“kita sudah beberapa kali bertemu dengan pak gubernur dan juga ketua dprd beliau ngepush insyallah, “sambungnya.

Lebih lanjut kata Agus, jalan di Kubar Mahulu bukan sekadar penghubung, tapi menjadi nadi kehidupan masyarakat menopang mobilitas, ekonomi hingga akses layanan dasar. Dirinya juga menyoroti mandeknya pembangunan Jembatan ATJ di Kecamatan Melak akibat berbagai kendala teknis dan administratif.

Namun, dirinya mengungkapkan bahwa dalam rapat bersama Pemkab Kutai Barat, Bupati terpilih menyatakan komitmennya untuk melanjutkan mega proyek strategis tersebut.

“Kemarin sudah di rapatkan dengan bapak bupati baru pak edwin insyallah tahun ini mulai di bangun, “ tandasnya.(adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.