Infrastruktur Jadi Prioritas Pemprov Kaltim untuk Kubar-Mahulu

Senin, 5 Mei 2025 92
Anggota Komisi l DPRD, Kaltim Abdul Rahman Agus
SAMARINDA. Jalan berlumpur dan terhentinya pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu)berdampak signifikan terhadap mobilitas warga, sehingga menghambat perekonomian bagi daerah. Bahkan hal itu memicu sorotan dan kekhawatiran publik.

Merespon hal itu, Anggota Komisi l DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud kini berkomitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Hal ini dirinya sampaikan setelah rombongan Pemerintah Provinsi melakukan kunjungan ke Kubar Mahulu beberapa waktu silam.

“Beliau komitmen ingin membangun jalan kubar mahulu, “ ucapnya.

Agus sapaan akrabnya, merupakan perwakilan daerah Kubar dan Mahulu di Parlemen Kaltim, dirinya mengungkapkan akan terus mengawal proses pembangunan infrastruktur agar menjadi prioritas di mata Pemerintah Provinsi.

Agus menegaskan bahwa, Saat ini aspirasi masyarakat sudah disampaikan dan direspons serius oleh Pemprov Kaltim.

“Kita liat dalam setahun ini dimana komitmen kita sebagai dprd provinsi kita ngepush beliau, insyallah tahun ini beliau komitmen, ” terang Agus.

“kita sudah beberapa kali bertemu dengan pak gubernur dan juga ketua dprd beliau ngepush insyallah, “sambungnya.

Lebih lanjut kata Agus, jalan di Kubar Mahulu bukan sekadar penghubung, tapi menjadi nadi kehidupan masyarakat menopang mobilitas, ekonomi hingga akses layanan dasar. Dirinya juga menyoroti mandeknya pembangunan Jembatan ATJ di Kecamatan Melak akibat berbagai kendala teknis dan administratif.

Namun, dirinya mengungkapkan bahwa dalam rapat bersama Pemkab Kutai Barat, Bupati terpilih menyatakan komitmennya untuk melanjutkan mega proyek strategis tersebut.

“Kemarin sudah di rapatkan dengan bapak bupati baru pak edwin insyallah tahun ini mulai di bangun, “ tandasnya.(adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Anggota Komisi III Subandi Hadiri Rembug Pengawasan Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
Berita Utama 1 Desember 2025
0
SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi menghadiri kegiatan Rembug Pengawasan serta Penguatan Kelembagaan Tata Kelola Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Senin (1/12/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno, dan turut dihadiri Ketua Bawaslu Prov. Kaltim Hari Dermanto, Kasubbid I Kamneg Polda Kaltim AKBP Dedi Suwendi, Asisten Intelijen Kejati Kaltim Suhardi, serta perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim. Forum rembug ini bertujuan memperkuat koordinasi, evaluasi, dan sinergi lintas kelembagaan guna meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan ke depan. Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang III Setda Prov. Kaltim, Arief Murdiyatno menekankan pentingnya penguatan tata kelola pengawasan pemilu secara komprehensif. “Kita belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024. Kita mengidentifikasi kekuatan, memperbaiki kelemahan, dan merumuskan langkah strategis agar pesta demokrasi ke depan berjalan lebih baik, semakin kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga kualitas pengawasan harus meningkat. “Kaltim akan menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks. Maka kualitas pengawasan tidak boleh stagnan dan harus naik kelas,” tegasnya. Lebih lanjut, Arief menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. “Pemilu bukan hanya urusan penyelenggara. Pemilu adalah tanggung jawab kita semua. Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam meminimalkan pelanggaran dan menjaga marwah demokrasi,” tambahnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menekankan pentingnya forum rembug seperti ini sebagai upaya memperkuat sinergi sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga demokrasi. “Momentum seperti ini jangan hanya menjadi ajang koordinasi menjelang pemilu. Ini harus menjadi sarana memperkuat komitmen bersama dalam menjaga marwah demokrasi, menegakkan integritas pemilu, dan meningkatkan partisipasi publik,” ujarnya. Subandi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penetapan persyaratan kontestan pemilu agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. “Baik itu terkait caleg maupun pilkada, syarat dan proses lolosnya seorang kontestan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak memicu konflik,” katanya. Menutup pernyataannya, Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak penyelenggara dan peserta rembug. "Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum menjaga integritas pemilu dan menjadikan Kalimantan Timur sebagai contoh praktik demokrasi yang sehat di Indonesia. Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi bangsa dan daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.