Infrastruktur Jadi Prioritas Pemprov Kaltim untuk Kubar-Mahulu

Senin, 5 Mei 2025 56
Anggota Komisi l DPRD, Kaltim Abdul Rahman Agus
SAMARINDA. Jalan berlumpur dan terhentinya pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu)berdampak signifikan terhadap mobilitas warga, sehingga menghambat perekonomian bagi daerah. Bahkan hal itu memicu sorotan dan kekhawatiran publik.

Merespon hal itu, Anggota Komisi l DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud kini berkomitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Hal ini dirinya sampaikan setelah rombongan Pemerintah Provinsi melakukan kunjungan ke Kubar Mahulu beberapa waktu silam.

“Beliau komitmen ingin membangun jalan kubar mahulu, “ ucapnya.

Agus sapaan akrabnya, merupakan perwakilan daerah Kubar dan Mahulu di Parlemen Kaltim, dirinya mengungkapkan akan terus mengawal proses pembangunan infrastruktur agar menjadi prioritas di mata Pemerintah Provinsi.

Agus menegaskan bahwa, Saat ini aspirasi masyarakat sudah disampaikan dan direspons serius oleh Pemprov Kaltim.

“Kita liat dalam setahun ini dimana komitmen kita sebagai dprd provinsi kita ngepush beliau, insyallah tahun ini beliau komitmen, ” terang Agus.

“kita sudah beberapa kali bertemu dengan pak gubernur dan juga ketua dprd beliau ngepush insyallah, “sambungnya.

Lebih lanjut kata Agus, jalan di Kubar Mahulu bukan sekadar penghubung, tapi menjadi nadi kehidupan masyarakat menopang mobilitas, ekonomi hingga akses layanan dasar. Dirinya juga menyoroti mandeknya pembangunan Jembatan ATJ di Kecamatan Melak akibat berbagai kendala teknis dan administratif.

Namun, dirinya mengungkapkan bahwa dalam rapat bersama Pemkab Kutai Barat, Bupati terpilih menyatakan komitmennya untuk melanjutkan mega proyek strategis tersebut.

“Kemarin sudah di rapatkan dengan bapak bupati baru pak edwin insyallah tahun ini mulai di bangun, “ tandasnya.(adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
RSUD Paser Tak Punya CT Scan, DPRD Kaltim Minta Alokasi Bankeu Segera
Berita Utama 3 Juli 2025
0
SAMARINDA. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan serius dari Hartono Basuki, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). la menegaskan bahwa kesenjangan pelayanan medis di wilayah tersebut harus segera ditangani agar masyarakat memperoleh akses yang adil dan setara dengan kabupaten lain di Kaltim. "Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono. Hartono menyebut ketiadaan alat CT scan di rumah sakit daerah sebagai contoh konkret lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. la menegaskan bahwa alat medis seperti itu bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam diagnosa modern.Menurutnya, merujuk pasien ke Balikpapan karena tidak tersedianya alat tersebut berisiko memperburuk kondisi pasien, mengingat jarak tempuh yang panjang dan kondisi darurat yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, ia menilai Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami kemajuan pesat dalam layanan kesehatan, antara lain ditunjang oleh kehadiran Rumah Sakit Hermina dan lokasi yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya. Hartono mewanti-wanti agar jurang ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah ini tidak terus melebar. la mengingatkan bahwa daerah seperti Paser membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan fiskal dan infrastruktur dasar yang belum memadai. Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan Provinsi(bankeu) secara lebih proporsional, terutama untuk mendukung sektor kesehatan di daerah, daerah yang belum berkembang. “Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu," ujarnya. Hartono menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mendorong agar alokasi benkeu untuk sektor kesehatan diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. la menyebut belanja kesehatan bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan," tutup Hartono. (adv/hms7)
Indeks