Rapat Banggar dan TAPD, Bahas KUA dan PPAS Tahun 2025

Senin, 22 Juli 2024 192
Rapat Badan Anggaran DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kaltim

BALIKPAPAN. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Senin (22/7/2024). 

 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, dan Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni. Hadir pada rapat itu sejumlah anggota Banggar yakni Ananda Emira Moeis, Veridiana Huraq Wang, Bagus Susetyo, Baharuddin Demmu, Sapto Setyo Pramono, Agus Aras, Safuad, dan Eddy Sunardi Darmawan. Hadir pula sejumlah OPD diantaranya Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzzakir, Kabiro Kesra Pemprov Kaltim Dasmiah, serta lainnya. 

 

Hasanuddin Mas'ud menegaskan rapat membahas tentang lanjutan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

 

Ia menjelaskan salah satu pembahasan pada rapat tersebut terkait bagi hasil pajak daerah yang di distribusikan untuk kabupaten/kota se-Kaltim. “Belanja bagi hasil pajak daerah ini terdiri dari bagi hasil PBBKB, bagi hasil air permukaan, dan bagi hasil pajak rokok,”terangnya.

 

Selain itu, penyertaan dan pemenuhan modal kepada BUMD pada Tahun 2025 yang merupakan keinginan dari Pemprov Kaltim, oleh sebab itu perlu adanya pembahasan yang dilakukan komisi pembidangan. “Sebelum disetujui oleh DPRD, penting untuk diketahui terlebih dahulu apakah layak atau tidak karena jangan sampai penyertaan modal ditambah akan tetapi kontribusinya tidak maksimal,”tegasnya. 

 

Sementara itu, Sri Wahyuni menuturkan pihaknya sepakat terkait penyertaan modal kepada perusda perlu dibahas lebih lanjut guna mendapatkan persetujuan dari DPRD. Oleh karena itu perlu adanya hasil kajian bisnis yang saat ini masih dalam proses.
 

“Kenapa penyertaan modal perlu ditambah, layak atau tidak? Kemudian di perusda/BUMD itukan ditempati manajemen yang baru dari kalangan profesional, jadi memang sudah seharusnya kinerjanya lebih maksimal,”katanya. 

 

Terkait dengan aset, ia menyebutkan berusaha menggolongkan aset dengan pembagian pertama investasi dan kedua untuk keperluan pemerintah. Dicontohkannya, misalnya aset Kaltim yang berada di Samarinda Seberang sudah ada yang berminat untuk berinvestasi membuat galangan kapal. "Jadi lahan-lahan potensial untuk investasi akan digunakan untuk peningkatan perekonomian,”pungkasnya.(hms4)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
PEDA XI KTNA Kaltim 2025 Resmi Dibuka, DPRD Kaltim Dorong Sinergi Petani Menuju Kemandirian Pangan
Berita Utama 21 Juni 2025
0
KUTAI BARAT — Pekan Daerah (PEDA) XI Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) se-Kalimantan Timur resmi dibuka di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu (21/06/2025). Kegiatan ini berlangsung selama sepekan, dari 21 hingga 27 Juni 2025 mendatang, dengan diikuti lebih dari 1.700 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Acara pembukaan berlangsung meriah dengan penampilan Tarian Peteena Jaya Makmur dan ritual adat tepong tawar sebagai simbol doa keselamatan. Ribuan warga turut hadir, menjadikan pembukaan PEDA sebagai ajang silaturahmi dan kebanggaan daerah. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, serta Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, hadir langsung memberikan dukungan. Kehadiran para wakil rakyat ini menegaskan komitmen DPRD dalam memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan di Benua Etam. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para peserta. Menurutnya, PEDA merupakan program strategis yang mendorong komunikasi dan kompetisi positif antarwilayah dalam mewujudkan swasembada pangan. “Saya kira ini suatu program yang bagus, di mana kita bisa memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang dicapai setiap daerah dalam rangka swasembada pangan sesuai program pemerintah,” ujarnya. Ia juga menyoroti potensi besar Kaltim di sektor pertanian dan peternakan, termasuk pemanfaatan lahan bekas tambang untuk budidaya ternak. “Luas wilayah kita cukup banyak. Tadi ada masukan dari peserta agar lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan untuk peternakan, dan itu sangat bagus,” tambahnya. Hasanuddin juga mengapresiasi inisiatif Bank BPD yang memberikan pinjaman dengan bunga 0% kepada petani dan nelayan. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pelaku usaha tani. “Ini ditangkap langsung oleh Gubernur, bahwa program ini bisa berjalan sepanjang transaksi dilakukan melalui Bank BPD,” jelasnya. Senada, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta dan dukungan penuh dari pemerintah provinsi. “Hari ini pembukaan langsung oleh Gubernur, tentu kita sangat senang ya terkait dengan PEDA ini. Semua daerah di Kaltim juga mengirim semua utusannya untuk mengikuti. Harapan kita, PEDA ini menjadi tempat bersinergi para petani untuk berkomunikasi sesuai dengan bidang-bidangnya,” ungkapnya. Menurutnya, PEDA bukan hanya ajang seremonial, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat jejaring dan pertukaran pengetahuan antar petani dan nelayan. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat tani di Kaltim. DPRD Kaltim menyambut baik pelaksanaan PEDA XI sebagai bagian dari upaya bersama membangun sektor pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui kehadiran langsung di lapangan, DPRD menunjukkan komitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada petani dan nelayan. Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sambutannya menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan harus menjadi bagian integral dari RPJMD Kaltim 2025–2029. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur. Dalam sesi temu wicara bersama perwakilan KTNA, sejumlah aspirasi dan tantangan disampaikan langsung kepada Gubernur. Ketua KTNA Paser, Ngatno, mendorong percepatan pembangunan Bendungan Muara Lambakan dan kemudahan akses permodalan bagi petani. Ketua KTNA Samarinda, Adung, menyoroti persoalan perizinan di kawasan budidaya kehutanan serta perlunya dukungan regulasi dan infrastruktur untuk sektor peternakan. Sementara itu, Jafar dari wilayah Berau, Kutim, dan Bontang mengangkat isu teknis terkait ekspor-impor hasil pertanian dan perikanan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rudy menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tani-nelayan. Ia juga mendorong kepala daerah untuk menerbitkan regulasi yang melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. “Kami harap bupati dan wali kota dapat mengeluarkan peraturan untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian menjadi area lain,” tegasnya. (adv/hms6)
Indeks