Optimis, Target Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kaltim Capai 77 Persen

Rabu, 13 November 2024 355
RAKOR : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Kaltim bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah dalam rangka persiapan Pilkada serentak 2024 di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan.
SAMARINDA. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum mampu mencapai angka sembilan puluh persen lebih.  Tahun 2018 partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Kaltim hanya mencapai 61.00 persen, dibawah target saat itu 77.50 persen.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi Forkopimda se-Kaltim bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah dalam rangka persiapan Pilkada serentak 2024 di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (13/11).

Ia menjelaskan, mengacu kepada pemilihan presiden Tahun 2024 terjadi kenaikan partisipasi masyarakat Kaltim sebanyak 79.82 persen, sedikit dibawah nasional mencapai 81.48 persen. Oleh sebab itu, pihaknya optimis bahwa pada Pilkada Kaltim 2024 angka partisipasi masyarakat mampu mencapai 77 persen. “Nah, sekarang dengan jumlah DPT 2.778.644 diharapkan partisipasi masyarakat Kaltim bisa mencapai 77 - 80 persen,” harapnya.

Adapun strategi peningkatan partisipasi masyarakat, dikatakan Politikus Golkar itu, perlu dilakukan sosialisasi pendidikan politik terutama menyasar pada pemilih baru karena itu penting dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih.

“Menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai prosedur pemilihan termasuk cara mendaftar sebagai pemilih, cara mengecek status pemilih, dan informasi tentang calon yang akan dipilih. Hal ini penting untuk mengurangi kebingungan di kalangan pemilih pemula,” terangnya.
Selian itu, penting untuk berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan agama. Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan cara berpartisipasi. Konten yang menarik dan informatif dapat menjangkau generasi muda dengan lebih efektif. Mengadakan lomba atau kegiatan interaktif yang berkaitan dengan pemilu untuk menarik perhatian generasi muda. Kegiatan ini bisa berupa kuis, diskusi panel, atau kompetisi konten kreatif di media sosial yang membahas isu-isu politik.

Seluruh pihak, lanjut dia, semua stake holder di Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sukses Pilkada dan berkualitasnya pilihan rakyat sangat ditentukan oleh partisipasi pemilih.

“Sebagai representasi rakyat, DPRD Kalimantan Timur mengajak seluruh pihak untuk menempuh langkah-langkah taktis dan strategis demi keberhasilan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur serta 10 kabupaten/kota,” ucapnya.

Adapun narasumber pada acara rakor tersebut Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Jaksa Madya Kejaksaan Tinggi Kaltim Muhandas, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi. Hadir Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Us, bupati/walikota se-Kaltim, Forkopimda, serta lainnya.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pemerataan Pembangunan Wujud dari Keadilan
Berita Utama 23 April 2025
0
SAMARINDA. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menuturkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah merupakan wujud dari keadilan sehingga harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam arti luas. ”Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja, setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,”tutur Hasanuddin Mas’ud saat memberikan pengarahan pada kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2026, Rabu (23/4/2025). Ia mengingatkan agar pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu pentingnya meninggalkan ego sektoral dan berfokus serta bersinergi guna mencapai hasil maksimal. “Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan kemudian setelah tak berapa lama jalan harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya. Lalu kemudian misalnya, membangunan jalan yang jarang digunakan masyarakat, ini menjadi mubazir. Disinilah pentingnya perencanaan, dan bekerja lebih profesional,”ujarnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan dan rencana kerja pembangunan harus memenuhi beberapa pendekatan, diantaranya teknokrat misal dengan melihat skala prioritas karena tidak semua aspirasi dan program masuk RPJMD. Kemudian pendepatan politis, contohnya visi dan misi Gubernur Kaltim, termasuk didalamnya usulan bersifat aspiratif seperti pada musyawarah pembangunan. “Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang didalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,”terangnya. Politikus Golkar itu menerangkan bahwa semua itu dimaksudkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, efesien efektif, keselarasan dan berkeadilan. (hms4)
Indeks