Optimis, Target Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kaltim Capai 77 Persen

Rabu, 13 November 2024 591
RAKOR : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Kaltim bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah dalam rangka persiapan Pilkada serentak 2024 di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan.
SAMARINDA. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum mampu mencapai angka sembilan puluh persen lebih.  Tahun 2018 partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Kaltim hanya mencapai 61.00 persen, dibawah target saat itu 77.50 persen.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi Forkopimda se-Kaltim bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah dalam rangka persiapan Pilkada serentak 2024 di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (13/11).

Ia menjelaskan, mengacu kepada pemilihan presiden Tahun 2024 terjadi kenaikan partisipasi masyarakat Kaltim sebanyak 79.82 persen, sedikit dibawah nasional mencapai 81.48 persen. Oleh sebab itu, pihaknya optimis bahwa pada Pilkada Kaltim 2024 angka partisipasi masyarakat mampu mencapai 77 persen. “Nah, sekarang dengan jumlah DPT 2.778.644 diharapkan partisipasi masyarakat Kaltim bisa mencapai 77 - 80 persen,” harapnya.

Adapun strategi peningkatan partisipasi masyarakat, dikatakan Politikus Golkar itu, perlu dilakukan sosialisasi pendidikan politik terutama menyasar pada pemilih baru karena itu penting dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih.

“Menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai prosedur pemilihan termasuk cara mendaftar sebagai pemilih, cara mengecek status pemilih, dan informasi tentang calon yang akan dipilih. Hal ini penting untuk mengurangi kebingungan di kalangan pemilih pemula,” terangnya.
Selian itu, penting untuk berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan agama. Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan cara berpartisipasi. Konten yang menarik dan informatif dapat menjangkau generasi muda dengan lebih efektif. Mengadakan lomba atau kegiatan interaktif yang berkaitan dengan pemilu untuk menarik perhatian generasi muda. Kegiatan ini bisa berupa kuis, diskusi panel, atau kompetisi konten kreatif di media sosial yang membahas isu-isu politik.

Seluruh pihak, lanjut dia, semua stake holder di Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sukses Pilkada dan berkualitasnya pilihan rakyat sangat ditentukan oleh partisipasi pemilih.

“Sebagai representasi rakyat, DPRD Kalimantan Timur mengajak seluruh pihak untuk menempuh langkah-langkah taktis dan strategis demi keberhasilan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur serta 10 kabupaten/kota,” ucapnya.

Adapun narasumber pada acara rakor tersebut Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Jaksa Madya Kejaksaan Tinggi Kaltim Muhandas, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi. Hadir Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Us, bupati/walikota se-Kaltim, Forkopimda, serta lainnya.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.   Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.