Muhammad Samsun Isi Seminar Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan

Sabtu, 7 Desember 2024 61
SOSIALISASI : Muhammad Samsun Tegaskan Perlunya Tanamkan Nilai-nilai Pancasila Pada Generasi Muda Samsun Hadiri Seminar Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan Sebagai Narasumber Bersama Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Samarinda

SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun Hadir Sebagai Narasumber Seminar Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan Bersama Para Dai dan Daiyah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Samarinda di Hotel Harris Samarinda, Sabtu (07/12/2024) pagi.

Acara seminar yang bertemakan “Peran Para Dai dan Daiyah dalam Menjaga Kedaulatan dan Nilai pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”, Hadir sebagai narasumber diantaranya Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Ketua Badan Pembina Kampus Utama Hidayatullah Samarinda KH. Nursyamsya Hadis, Mewakili Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Analis Kebijakan Ahli Muda Eko Susanto dan Moderator Sekretaris Kampus Hidayatullah Muslim MS.

Hadir pada acara seminar yakni, Anggota Badan Pembina Kampus Utama Hidayatullah Samarinda KH. Jamaluddin Ibrahim, Ketua Badan Pengurus Kampus Utama Hidayatullah Samarinda Muziburahman, Ketua DPW Hidayatullah Kaltim KH. Uswandi, Ketua Kampus Induk Hidayatullah KH. Hamzah Akbar, Ketua Yayasan Kampus Utama Hidayatullah Samarinda KH. Hizbullah Abdullah Said, Ketua PW Muslimat Hidayatullah Kaltim Erni Kartika.

Sebagai narasumber Muhammad Samsun berpendapat bahwa sosialisasi wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang Nilai pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat penting dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya dikalangan generasi muda.

“Kegiatan ini sangat luar biasa dan bagus sekali sehingga saya punya banyak harapan terkait wawasan kebangsaan bahwa Negara kita ini tidak sertamerta kemudian berdiri dan ini tidak semua masyarakat terutama kalangan generasi muda yang sudah paham teknologi yang dimana referensinya banyak pada media sosial, hal ini hampir tidak memiliki kesempatan dan memiliki ruang untuk mengetahui terkait wawasan kebangsaan bahkan asal usul bangsa kita” paparnya.

Samsun mengatakan, masih terbilang cukup banyak masyarakat yang tidak paham wawasan kebangsaan sehingga perlunya edukasi sosialisasi terkait nilai-nilai Pancasila terus ditanamkan pada generasi penerus bangsa, sehingga tidak lupa pada jati diri sebagai warga Negara Indonesia dan mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman.

“kita harus tetap menumbuhkan rasa kebangsaan kita, boleh berfikiran lebih modern dan pola yang berbeda tapi rasa nasionalisme dan kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak boleh luntur sehingga bangsa Indonesia tetap ada. bayangkan jika generasi muda tidak ada kecintaan bagi bangsa Indonesia karena kecintaannya terhadap dunia yang modern dan teknologi maju ini bisa meruntuhkan dan membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia dan ini yang menjadi tantangan kita,” ungkap Samsun.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu berharap para dai dan daiyah yayasan pondok pesantren hidayatullah di seluruh Kalimantan Timur mempunyai visi dan misi yang sama untuk menumbuhkan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan terjaga.

“tentunya kami berharap kepada dai dan daiyah hidyatullah kita sama-sama untuk menjaga kesatuan republik Indonesia agar tetap utuh dan kamipun di DPRD kaltim terus berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang ada di kami, kami melakukan bersama Kesbangpol dan lembaga-lembaga lain untuk melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. lalu kemudian instansi pemerintah, sekolah-sekolah dan lembaga swasta sekalipun juga kita wajibkan untuk melakukan pendidikan pancasila kepada masyarakat, jika dilakukan terus menerus harapan kami tentunya pancasila menjadi dipahami dan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sehingga kesatuan bangsa kita tetap terus terjaga,” tutupnya.(adv/hms12)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks