Komitmen Jaga Tradisi Adat Budaya di Tanah Kutai Kartanegara, Salehuddin dan Rima Hartati Hadiri Pembukaan Erau Adat Pelas Benua 2023

Minggu, 24 September 2023 81
PEMBUKAAN ERAU : Anggota DPRD Kaltim Salehuddin dan Rima Hartati saat menghadiri Rangkaian Acara Pembukaan Erau Adat Pelas Benua 2023 di Keraton Kesultanan dan Stadion Rondong Demang Tenggarong
KUKAR. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Salehuddin bersama Rima Hartati turut menghadiri rangkaian acara Pembukaan Erau Adat Pelas Benua di Keraton Kesultanan dan Stadion Rondong Demang Tenggarong, Kabupatan Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (24/9).

Pelaksanaan Erau ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga tradisi adat dan budaya yang ada di Kukar. Demikian disampaikan Salehuddin usai menghadiri acara Pembukaan Erau di Keraton Kesultanan dan Stadion Rondong Demang Tenggarong.

“Apa yang sudah dilaksanakan hari ini, yaitu Erau Pelas Benua, yang memang ini eventnya tiap tahun diadakan di Kabupaten Kukar, di samping memang itu agenda khusus dari Kesultanan, juga bagian dari agenda pariwisata di Kukar,” kata Salehuddin.

Dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, Salehuddin menilai pelaksanaan Erau Pelas Benua terlihat cukup bagus karena melibatkan partisipasi masyarakat, kecamatan, hingga Kelurahan. “Saya pikir itu yang utama, agar tradisi budaya yang memang menjadi ciri khas Kukar ini, betul-betul bisa dilakukan proses duplikasi sekaligus pelestarian budaya,” ujarnya

Karena selama ini kata dia, sedikit sekali entitas budaya lokal yang ada di Kukar dilibatkan. Tapi pada event ini, semua dilibatkan tanpa terkecuali. “Dari birokrasi, sekolah, seluruh kecamatan yang ada di Kukar tampil. Bahkan nanti, seminggu kedepan tiap-tiap Kecamatan menampilkan beberapa pesta rakyat, bazar dan segala macam,” sebut Politisi Golkar ini. “Ini betul-betul kesultanan dengan rakyat menyatu. Kemudian, pemerintah daerah juga menyatu dalam satu event yang namanya Erau,” sambungnya.

Tak hanya itu, secara instrumen dan secara formal, kegiatan Erau ini menurut Salehuddin bagian dari salah satu Trigger bagaimana entitas budaya tradisional, tradisi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara secara khusus, itu tetap dipertahankan.

“Apalagi proses akulturasi ketika IKN itu berjalan, otomatis budaya itu akan banyak yang masuk. Tapi saya pikir dengan tradisi Erau yang semakin bagus, Ini juga menjadi salah satu instrumen untuk bagaimana mempertahankan tradisi-tradisi budaya lokal yang ada di Kaltim,” jelas mantan Ketua DPRD Kukar ini.

Hadirnya IKN juga kata dia, justru menjadi tantangan ke depan bagaimana adat dan budaya di daerah lebih direkatkan lagi. Bukan hanya di Erau, tapi juga disisi pendidikan muatan lokal, dan bagaimana menghimpun kembali, merefitalisasi kesenian daerah di masing-masing darah. “Itu juga perlu dihidupkan kembali, termasuk sanggar sanggar seni,” sebutnya.

Berbarengan dengan itu lanjut dia, bagaimana memaksimalkan UMKM. Dari sisi adat budaya jalan, tetapi juga dari sisi ekonomi juga berjalan. “Karena tiap daerah itu punya punya potensi masing-masing yang bisa kita kembangkan,” tandasnya. (hms6)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)