Hadiri Upacara HUT TNI ke-78 di Lapangan Merdeka Balikpapan

Kamis, 5 Oktober 2023 297
APRESIASI : Anggota DPRD kaltim Mimi Meriami BR Pane saat menghadiri Upacara Peringatan HUT TNI ke-78, di Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan pada Kamis (5/10/2023) pagi.

BALIKPAPAN. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane menghadiri Upacara Peringatan HUT TNI ke-78, di Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan pada Kamis (5/10/2023) pagi. Peringatan HUT TNI ke-78 dirangkai dengan Upacara, Parade Defile, Syukuran dan Panggung Rakyat.

Kegiatan HUT TNI ke-78 ini dimulai dengan apel pasukan dan kesiapan pasukan. Kemudian dirangkai dengan sejumlah pertunjukan seni bela diri dari Merpati Putih, Reog Ponorogo hingga Tim Gultor dari Yonif Rider 600/Modang.

Seusai mengikuti upacara pada momen spesial peringatan HUT ke-78 TNI, Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane turut memberikan apresiasinya kepada TNI dalam pengabdiannya kepada negara dan masyarakat, khususnya di Kaltim.

Ia menyebutkan, pentingnya peran serta fungsi TNI dalam menjaga stabilitas, kondusivitas. Khsusunya netralitas TNI jelang Pemilu 2024 yang akan datang. Untuk itu, TNI harus dapat melakukan tindakan deteksi dini serta tindakan tegas dan terukur dalam setiap langkah yang akan dilakukan. “Jangan sampai kita mau dipecah belah, mulai dari isu rasis hingga persoalan prinsip yang berbeda, TNI harus menjadi garda terdepan untuk hal tersebut,” ujar Mimi.

Politis PPP ini juga menyampaikan, hadirnya TNI merupakan bagian dari suatu keamanan negara untuk memastikan tidak terganggunya atau terjaminnya keamanan terhadap ancaman yang akan timbul sewaktu-waktu. “Ancaman ini tidak mesti tentang kekuatan militer ya, tetapi menyangkut ketahanan pangan, stabilitas politik dan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, pada momentum HUT TNI kali ini seluruh matra, yakni TNI AD, AL dan AU siap mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Hal ini ditandai dengan hadirnya secara bersama tiga matra tersebut.

“Kami jajaran Kodam VI/Mulawarman baik dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat hadir bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya bersinergi bersama-sama dalam rangka menyiapkan pesta demokrasi ke depan agar pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak bisa terlaksana dengan jujur, adil dan sesuai dengan azas pemilu,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sinergitas ini telah ditunjukkan dengan menjalin koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pemilu. “Sinergi kami yang sudah ada ini, bahwa kita sudah siap untuk berkorban demi NKRI dari segala bentuk ancaman di wilayah Kodam VI/Mulawarman,” jelasnya.

Pangdam VI/Mulawarman juga menegaskan tentang netralitas TNI dalam pemilu mendatang. “Netralitas pasti jadi atensi buat kita, apalagi kedepan kita melaksanakan pesta demokrasi secara bersama-sama. Makanya kita tadi sama-sama dengan Kapolda, Kejati, DPRD Kaltim, Pj Gubernur, dan seluruh Forkpimda bersama-sama berkomitmen mensukseskan pemilu 2024,” tutupnya. (adv/hms6)

Mimi juga mengapresiasi langkah-langkah TNI yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara intensif kepada rakyat melalui sejumlah program, ini dapat dijadikan contoh bagaimana kedekatan itu bisa melahirkan citra yang positif di mata masyarakat.

"Kalau liat dari hasil survei sejumlah lembaga, TNI mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, ini harus dijaga dan ditingkatkan melalui program-program inovasi pro rakyat," tutup Mingrum.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Lebong ini mendoakan agar TNI semakin jaya, profesional, militan, rendah hati dan selalu dicintai rakyat. "TNI merupakan garda terdepan dalam melindungi kedaulatan dan keamanan NKRI. Sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita bangga memiliki tentara-tentara yang tangguh dan selalu siap melindungi rakyatnya. Rasa bangga tersebut, dapat kita wujudkan dengan memberikan ucapan dan doa kepada TNI di hari jadinya yang ke-78 ini,” kata Carles Ronsen.

Dikatakan Ketua DPD PAN Kabupaten Lebong ini, TNI terbentuk pada 5 Oktober 1945, atau kurang lebih 1,5 bulan setelah Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sejarah TNI erat kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dimana sampai saat ini TNI masih menjadi ujung tombak dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wakil rakyat asal Dapil I Lebong ini berharap, antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat selalu dapat terjalin sinergitas, koordinasi serta komunikasi yang baik. "Pengabdian dan perlindungan mereka, patut kita beri apresiasi. Maka dari itu, mewakili kolega, saya Carles Ronsen selaku ketua DPRD Lebong mengucapkan Dirgahayu TNI ke-78. Bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional dan siap mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," demikian Carles Ronsen.

Namun jelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, harapan besar tak hanya ditujukan kepada Polri semata, diharapkan pihaknya mampu juga dikawal dengan baik oleh TNI.

“Dimana ditahun politik tetap menjaga kondusifitas negara dan TNI berada digarda terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI,” ujar Rahmad Mas’ud.

Rahmad mengakui jika berdasarkan survey, TNI mendapat tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Terlepas dari kepercayaan dan prestasi yang diraih. Menurutnya TNI tidak boleh terlena karena berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi tidak ringan.

“Setelah pandemi Covid 19 mereda, dunia sedang berupaya bangkit dan memulihkan diri dari klrisi pangan, energi dan finansial,", jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, sebelumnya, saat memimpin upacara HUT TNI, Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo dalam amanahnya mengungkpkan TNI hadir dan menjalankan amanah sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI selama 78 tahun, yang mana berbagai ancaman hambatan dan tantangan terhadap kedaulatan negara dan keselamatan telah berhasi diatasi dengan baik.

“Di nasional berbagai potensi ancaman juga semakin kompleks, untuk itu momentum HUT TNI harus dijadikan bahan intropeksi berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional modern dan tangguh,” sebut Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo.

Seperti diketahui, peringatan HUT TNI ke-78 tahun ini mengusung tema TNI Patriot NKRI pengawal demokrasi untuk Indonesia maju, yang maknanya bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya, dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri maju dan sejahtera.

“Tema ini kita angkat salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilu serentak tahun 2024. Kelancaran pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya,” tutur Tri Budi Utomo.

Peringatan HUT TNI diikuti seluruh angkatan bersenjata, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Bahkan Polri melalui Polda Kaltim ikut meramaikan. Adapun tema yang diusung pada ulang tahun TNI yang ke-78 ini yakni “TNI Patriot NKRI”. Sebuah representasi dimana TNI merupakan pengawal demokrasi untuk Indonesia maju.

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
DPRD Kaltim Beri Rekomendasi Untuk Menutup Sementara Jembatan Mahakam I Samarinda
Berita Utama 28 April 2025
0
SAMARINDA. DPRD Kaltim melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  sebagai tindak lanjut dan respon atas kembali terjadinya insiden Jembatan Mahakam I Samarinda yang kembali ditabrak dalam hal ini oleh kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. RDP yang di pimpin Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Selain itu hadir pula Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra dan Anggota Komisi II diantaranya Muhammad Husni Fahruddin, Guntur, dan Yonavia. Hadir pula Anggota Komisi III yakni Jahidin, Syarifatul Sya’diah, Husin Djufri dan Sayid Muziburrachman serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. RDP yang digelar di ruang rapat Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin (28/4) malam tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelayaran Mitra 7 Samudera, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap insiden pada Februari lalu. Namun, sangat disayangkan, PT Pelayaran Mitra 7 Samudera pada RDP tersebut hanya menghadirkan staf ahli, sehingga Ketua Komisi II mengambil langkah tegas kepada perwakilan PT Pelayaran Mitra 7 Samudera untuk meninggalkan forum rapat. Karena dinilai sudah kali yang kelima pihak perusahaan mengabaikan undangan rapat dari Komisi II. “Anda tidak bertanggung jawab di sini, silakan keluar. Karena Anda tidak memberikan keputusan. Tolong dievaluasi terkait perizinannya. Perusahaan Pelayaran Mitra 7 Samudera tolong dievaluasi!,” tegas Sabaruddin. Sabaruddin kembali menegaskan, insiden ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan masalah serius yang berulang dan mengancam keselamatan masyarakat. “Ini bukan kecelakaan biasa. Ini kecelakaan luar biasa. Bukan satu kali, dua kali, sudah berulang kali, dan membahayakan masyarakat. Kami minta investigasi menyeluruh dan pertanggung jawaban pihak terkait,” ujarnya. DPRD Kaltim melalui Komisi II mendorong agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Ketertiban di Sungai Mahakam benar-benar ditegakkan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa kapal dilarang berlabuh dalam radius 500 meter dari jembatan. “Sudah jelas dalam Perda, ada zona steril di sekitar jembatan. Tapi faktanya, ponton masih banyak parkir sembarangan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan,” ucap Politisi Partai Gerindra ini. Senada hal tersebut, Hasanuddin Mas’ud memberi ketegasan untuk merekomendasikan penutupan total aktivitas lalu lintas di atas dan di bawah Jembatan Mahakam I selama minimal dua bulan untuk investigasi dan pembangunan fender. “Kami minta malam ini juga KSOP menandatangani kesepakatan untuk menutup jembatan sampai investigasi selesai dan fender dibangun. Dua bulan,” tegas Hasan. Dari pihak BBPJN sendiri menargetkan investigasi bisa dimulai paling cepat Rabu atau Jumat pekan ini, sementara DPRD Kaltim mendesak agar penutupan segera diberlakukan demi mencegah potensi kerugian material dan korban jiwa. “Menurut saya ini bukan kelalaian, tapi perampokan, pencurian. Dampaknya sangat besar, fisik jembatan rusak, masyarakat takut, dan risikonya panjang,” kata Politisi Partai Golkar ini. Sebagai catatan, dua tabrakan terakhir terjadi di luar jam operasional yang diperbolehkan untuk pengolongan kapal, hal ini menjadi insiden yang ke 23 dialami Jembatan Mahakam I Samarinda. Pembangunan fender itu sendiri ditaksir bakal menelan biaya Rp 35 miliar. Saat ini, tidak adanya fender pelindung menyebabkan benturan langsung menghantam tiang utama saat insiden terulang pada Sabtu malam, 26 April 2025. Akibat insiden tersebut pilar penyangga tampak miring. Tampak hadir dalam RDP, Asisten II Setdaprov Kaltim Ujang Rahmad, Dinas Perhubungan Kaltim, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltimtara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda, PT Kaltim Melati Bakti Satya serta PT Pelindo. (hms8)
Indeks