BALIKPAPAN. Mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane menghadiri Upacara Peringatan HUT TNI ke-78, di Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan pada Kamis (5/10/2023) pagi. Peringatan HUT TNI ke-78 dirangkai dengan Upacara, Parade Defile, Syukuran dan Panggung Rakyat.
Kegiatan HUT TNI ke-78 ini dimulai dengan apel pasukan dan kesiapan pasukan. Kemudian dirangkai dengan sejumlah pertunjukan seni bela diri dari Merpati Putih, Reog Ponorogo hingga Tim Gultor dari Yonif Rider 600/Modang.
Seusai mengikuti upacara pada momen spesial peringatan HUT ke-78 TNI, Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane turut memberikan apresiasinya kepada TNI dalam pengabdiannya kepada negara dan masyarakat, khususnya di Kaltim.
Ia menyebutkan, pentingnya peran serta fungsi TNI dalam menjaga stabilitas, kondusivitas. Khsusunya netralitas TNI jelang Pemilu 2024 yang akan datang. Untuk itu, TNI harus dapat melakukan tindakan deteksi dini serta tindakan tegas dan terukur dalam setiap langkah yang akan dilakukan. “Jangan sampai kita mau dipecah belah, mulai dari isu rasis hingga persoalan prinsip yang berbeda, TNI harus menjadi garda terdepan untuk hal tersebut,” ujar Mimi.
Politis PPP ini juga menyampaikan, hadirnya TNI merupakan bagian dari suatu keamanan negara untuk memastikan tidak terganggunya atau terjaminnya keamanan terhadap ancaman yang akan timbul sewaktu-waktu. “Ancaman ini tidak mesti tentang kekuatan militer ya, tetapi menyangkut ketahanan pangan, stabilitas politik dan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan, pada momentum HUT TNI kali ini seluruh matra, yakni TNI AD, AL dan AU siap mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Hal ini ditandai dengan hadirnya secara bersama tiga matra tersebut.
“Kami jajaran Kodam VI/Mulawarman baik dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat hadir bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya bersinergi bersama-sama dalam rangka menyiapkan pesta demokrasi ke depan agar pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak bisa terlaksana dengan jujur, adil dan sesuai dengan azas pemilu,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sinergitas ini telah ditunjukkan dengan menjalin koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pemilu. “Sinergi kami yang sudah ada ini, bahwa kita sudah siap untuk berkorban demi NKRI dari segala bentuk ancaman di wilayah Kodam VI/Mulawarman,” jelasnya.
Pangdam VI/Mulawarman juga menegaskan tentang netralitas TNI dalam pemilu mendatang. “Netralitas pasti jadi atensi buat kita, apalagi kedepan kita melaksanakan pesta demokrasi secara bersama-sama. Makanya kita tadi sama-sama dengan Kapolda, Kejati, DPRD Kaltim, Pj Gubernur, dan seluruh Forkpimda bersama-sama berkomitmen mensukseskan pemilu 2024,” tutupnya. (adv/hms6)
Mimi juga mengapresiasi langkah-langkah TNI yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara intensif kepada rakyat melalui sejumlah program, ini dapat dijadikan contoh bagaimana kedekatan itu bisa melahirkan citra yang positif di mata masyarakat.
"Kalau liat dari hasil survei sejumlah lembaga, TNI mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, ini harus dijaga dan ditingkatkan melalui program-program inovasi pro rakyat," tutup Mingrum.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Lebong ini mendoakan agar TNI semakin jaya, profesional, militan, rendah hati dan selalu dicintai rakyat. "TNI merupakan garda terdepan dalam melindungi kedaulatan dan keamanan NKRI. Sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita bangga memiliki tentara-tentara yang tangguh dan selalu siap melindungi rakyatnya. Rasa bangga tersebut, dapat kita wujudkan dengan memberikan ucapan dan doa kepada TNI di hari jadinya yang ke-78 ini,” kata Carles Ronsen.
Dikatakan Ketua DPD PAN Kabupaten Lebong ini, TNI terbentuk pada 5 Oktober 1945, atau kurang lebih 1,5 bulan setelah Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sejarah TNI erat kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dimana sampai saat ini TNI masih menjadi ujung tombak dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wakil rakyat asal Dapil I Lebong ini berharap, antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat selalu dapat terjalin sinergitas, koordinasi serta komunikasi yang baik. "Pengabdian dan perlindungan mereka, patut kita beri apresiasi. Maka dari itu, mewakili kolega, saya Carles Ronsen selaku ketua DPRD Lebong mengucapkan Dirgahayu TNI ke-78. Bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional dan siap mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," demikian Carles Ronsen.
Namun jelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, harapan besar tak hanya ditujukan kepada Polri semata, diharapkan pihaknya mampu juga dikawal dengan baik oleh TNI.
“Dimana ditahun politik tetap menjaga kondusifitas negara dan TNI berada digarda terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI,” ujar Rahmad Mas’ud.
Rahmad mengakui jika berdasarkan survey, TNI mendapat tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Terlepas dari kepercayaan dan prestasi yang diraih. Menurutnya TNI tidak boleh terlena karena berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi tidak ringan.
“Setelah pandemi Covid 19 mereda, dunia sedang berupaya bangkit dan memulihkan diri dari klrisi pangan, energi dan finansial,", jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, sebelumnya, saat memimpin upacara HUT TNI, Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo dalam amanahnya mengungkpkan TNI hadir dan menjalankan amanah sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI selama 78 tahun, yang mana berbagai ancaman hambatan dan tantangan terhadap kedaulatan negara dan keselamatan telah berhasi diatasi dengan baik.
“Di nasional berbagai potensi ancaman juga semakin kompleks, untuk itu momentum HUT TNI harus dijadikan bahan intropeksi berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional modern dan tangguh,” sebut Pangdam VI Mulawarman Mayjen Tri Budi Utomo.
Seperti diketahui, peringatan HUT TNI ke-78 tahun ini mengusung tema TNI Patriot NKRI pengawal demokrasi untuk Indonesia maju, yang maknanya bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya, dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri maju dan sejahtera.
“Tema ini kita angkat salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilu serentak tahun 2024. Kelancaran pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya,” tutur Tri Budi Utomo.
Peringatan HUT TNI diikuti seluruh angkatan bersenjata, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Bahkan Polri melalui Polda Kaltim ikut meramaikan. Adapun tema yang diusung pada ulang tahun TNI yang ke-78 ini yakni “TNI Patriot NKRI”. Sebuah representasi dimana TNI merupakan pengawal demokrasi untuk Indonesia maju.
Hadiri Upacara HUT TNI ke-78 di Lapangan Merdeka Balikpapan
Kamis, 5 Oktober 2023 352
-cover.jpg)
-cover.jpg)
APRESIASI : Anggota DPRD kaltim Mimi Meriami BR Pane saat menghadiri Upacara Peringatan HUT TNI ke-78, di Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan pada Kamis (5/10/2023) pagi.
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
Banggar DPRD Kaltim Matangkan Rencana Kerja 2026, Tekankan Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas
Berita Utama
10 Maret 2026
0
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi secara optimal.
Melalui Badan Anggaran (Banggar), lembaga legislatif ini secara intensif memantapkan fungsi pengawasan dan sinkronisasi perencanaan guna memastikan setiap kebijakan fiskal di tahun mendatang berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Langkah penguatan ini ditegaskan dalam Rapat Internal Badan Anggaran yang digelar di Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (10/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis serta sejumlah anggota Banggar lainnya, Sabaruddin Panrecalle, Muhammad Darlis Pattalongi, Sapto Setyo Pramono, Agusriansyah Ridwan, Baba, Firnadi Ikhsan, Safuad, dan Sarkowi V. Zahry.
Dalam arahannya, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi internal yang solid dalam tubuh Banggar. Ia berharap seluruh anggota Banggar dapat berkoordinasi secara penuh dalam mengawal alokasi anggaran daerah agar selaras dengan target pembangunan.
"Kedepan, rapat-rapat bersama pihak eksekutif akan terus kita tingkatkan intensitasnya. Kami sangat mengharapkan adanya rekomendasi-rekomendasi kritis dan membangun dari seluruh anggota Banggar agar fungsi pengawasan kita berjalan maksimal," ujar Ekti Imanuel.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRD siap untuk terus mengawal dan meluruskan setiap tahapan pembahasan agar tetap sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa peran Banggar sangat strategis sebagai navigator dalam mengawal seluruh siklus anggaran. Ia menyebut dokumen rencana kerja 2026 yang dibahas merupakan "kompas" utama untuk mengarahkan langkah-langkah krusial, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi.
"Kehadiran kita bukan sekadar rutinitas administratif. Banggar adalah badan strategis yang harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar selaras dengan kepentingan masyarakat Kaltim," tegas Hasan.
Hasanuddin juga memberikan catatan serius mengenai kepatuhan terhadap timeline anggaran yang mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Beberapa poin krusial yang ia soroti antara lain, terkait penyampaian rancangan KUA-PPAS yang diharapkan tuntas di tingkat TAPD pada akhir Juni agar tidak terjadi penumpukan agenda di bulan berikutnya. Kemudian persetujuan bersama APBD 2027 dipatok paling lambat 30 November 2026.
Lebih lanjut Ia mengingatkan adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan selama 6 bulan jika terjadi keterlambatan persetujuan, sesuai amanat pasal 312 UU 23/2014.
Terkait momentum pada bulan Maret ini, Hasan meminta adanya sinkronisasi tajam pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk memastikan usulan anggota dewan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Verifikasi Pokir harus dilakukan secara ketat demi memastikan kesesuaian dengan RKPD. Hal ini penting guna menjamin akuntabilitas serta memastikan tidak ada program yang muncul di luar perencanaan (unplanned programs)atau usulan yang tidak terakomodasi dalam sistem saat pembahasan berlangsung," pungkasnya.
Rapat internal Banggar ini menjadi fondasi penting bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi anggaran secara disiplin dan transparan. Dengan jadwal kerja yang telah disusun secara sistematis, diharapkan pembahasan APBD ke depan dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
DPRD Kaltim berharap sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjaga, sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan Timur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan daerah Benua Etam. (Hms11)