Pertukaran Cenderamata EBIFF, Perkuat Diplomasi Budaya Kaltim

Sabtu, 26 Juli 2025 107
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel ketika menghadiri penyerahan cenderamata EBIFF 2025, Sabtu (26/7/2025)
SAMARINDA — Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menghadiri acara Resepsi dan Penyerahan Cenderamata East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025 di Ruang Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (26/7/2025).

EBIFF 2025 menjadi ajang silaturahmi budaya dengan penyerahan cenderamata dari delegasi seni budaya berbagai negara, yakni Rumania, Polandia, Korea Selatan, India, dan Rusia kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Selain itu, perwakilan dari sejumlah provinsi di Indonesia juga turut menyerahkan cenderamata, di antaranya Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Panitia turut memberikan penghargaan kepada para sponsor utama, seperti PT Pupuk Kaltim, PT Bayan Group, PT Watu Pantai Lamaru, Bank Indonesia, dan Bankaltimtara, atas dukungannya terhadap penyelenggaraan festival.

Dalam kesempatan tersebut, Ekti Imanuel menyampaikan apresiasi terhadap EBIFF 2025 yang dinilainya sebagai momentum strategis bagi pengembangan sektor pariwisata.

“EBIFF menjadi semangat baru sekaligus ajang promosi pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata Kaltim,” ujar Ekti.

Ia menambahkan, kegiatan ini memberi nilai pembelajaran positif melalui interaksi budaya lintas negara dan daerah, serta memperkuat kolaborasi pelaku usaha pariwisata.

“Saya kira ini silaturahmi yang baik, sekaligus menjadi motivasi agar festival kesenian semacam ini terus digalakkan,” ujarnya.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kesuksesan EBIFF 2025.

“Silaturahmi ini adalah wujud syukur dan penghargaan atas dukungan semua pihak dalam meramaikan festival budaya internasional ini,” kata Rudy.

Acara turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji beserta istri, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Forkopimda, serta kepala perangkat daerah Kaltim. Hadir pula Wakil Duta Besar Rumania Mrs. Emandi Elena Maria, Presiden CIOFF Indonesia Said Rachmat, dan sejumlah perwakilan kedutaan besar negara peserta. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)