Hadiri Pertemuan Forum GCF Task Force ke 13 di Meksiko, Ketua DPRD Kaltim Dukung Upaya Penurunan Emisi Karbon

Senin, 13 Februari 2023 142
Ketua DPRD Kaltim (batik orange) saat menghadiri Pertemuan Tahunan GCF Task Force ke-13 yang diselenggarakan di Cetro de Convencionnes Yucatan Siglo XXI Kota Merida, Provinsi Yukatan, Meksiko pada Selasa (7/2/2023).
Meksiko – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turut menghadiri Pertemuan Tahunan GCF Task Force  ke-13 atau The 13th Annual Meeting Governors Climate Forest (GCF) yang diselenggarakan di Cetro de Convencionnes Yucatan Siglo XXI Kota Merida, Provinsi Yukatan, Meksiko pada Selasa (7/2) lalu.

Hadir bersama Gubernur Kaltim Isran Noor, Hasanuddin Mas’ud mengaku bangga sebab Kaltim menunjukkan upaya serius  dan kolaboratif dalam penurunan emisi karbon dunia dengan menjaga hutan dan lingkungan. “Jelas ini bukan sekedar retorika kosong. Kaltim sudah mendapat pengakuan dunia atas upaya melakukan program FCPS Carbon Fund. Bank Dunia mengganjar Indonesia dengan dana karbon  sebesar USD 110 juta dari upaya kolaboratif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Kaltim, Bersama stake holder lainnya. Pembayaran awalnya USD 22 juta sudah dilakukan tahun lalu,” ungkap Hamas, sapaan akrab Ketua DPRD Kaltim.

Selain itu, menurut dia, kebijakan Kaltim terhadap upaya pelestarian lingkungan tidak diragukan lagi. Oleh sebab itu, legislative harus terus mengawal kebijakan yang pro-rakyat, yang bisa memberi keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya penyelamatan alam. Bertemu dengan Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda, Hamas juga sempat berdiskusi tentang dukungan legislatif terhadap kerja-kerja eksekutif dalam upaya penurunan emisi karbon dunia melalui kebijakan-kebijakan produktif yang berpihak pada program  ekonomi hijau  berkelanjutan, mencegah deforestasi dan degradasi hutan. "Ada kesamaan dengan teman-teman kita di Papua. Prinsipnya sangat mendukung  upaya-upaya pemerintah untuk melakukan penurunan emisi karbon  serta memanfaatkan hutan, namun menjaga hutan tetap lestari. Karena hutan Kaltim dan Papua sama-sama menjadi paru-paru dunia," urai Hamas.

Sebagai inisiator  pembentukan GCFTF, Papua bersama  Provinsi Aceh, beberapa provinsi lain dan subnasional  di Brazil dan Amerika Serikat dan mulai bergerak mulai November 2008. Kaltim, meski bergabung setelah itu dapat berbangga membuktikan capaian dalam upaya pengurangan emisi karbon. Bahkan melebihi target yang semula 22juta ton CO2e menjadi 30juta ton CO2e.

Atas prestasi tersebut, peduduk dunia  merasakan dampak positifnya karena dapat menahan laju pemanasan global seperti cuaca ekstrem, air laut yang meningkat dan panas bumi yang semakin tinggi. Tahun depan rencananya Provinsi Papu akan menjadi tuan rumah  GCFTF ke-14. Hamas memberi dukungan penuh untuk Papua. "Ini perjuangan kita bersama untuk menjaga bumi dan kehidupan yang nyaman bagi generasi mendatang. Selain itu kita terus perlu mengampanyekan bahwa penduduk Indoensia sangat berkontribusi dalam uoaya penurunan emisi karbon dan perubahan iklim ekstrem. Karena itu kita dukung Papua jadi tuan rumah  GCF mendatang. Semoga sukses dan semua berjalan lancar," pungkas Hamas. (adv)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)