Hadiri Pertemuan Forum GCF Task Force ke 13 di Meksiko, Ketua DPRD Kaltim Dukung Upaya Penurunan Emisi Karbon

Senin, 13 Februari 2023 144
Ketua DPRD Kaltim (batik orange) saat menghadiri Pertemuan Tahunan GCF Task Force ke-13 yang diselenggarakan di Cetro de Convencionnes Yucatan Siglo XXI Kota Merida, Provinsi Yukatan, Meksiko pada Selasa (7/2/2023).
Meksiko – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turut menghadiri Pertemuan Tahunan GCF Task Force  ke-13 atau The 13th Annual Meeting Governors Climate Forest (GCF) yang diselenggarakan di Cetro de Convencionnes Yucatan Siglo XXI Kota Merida, Provinsi Yukatan, Meksiko pada Selasa (7/2) lalu.

Hadir bersama Gubernur Kaltim Isran Noor, Hasanuddin Mas’ud mengaku bangga sebab Kaltim menunjukkan upaya serius  dan kolaboratif dalam penurunan emisi karbon dunia dengan menjaga hutan dan lingkungan. “Jelas ini bukan sekedar retorika kosong. Kaltim sudah mendapat pengakuan dunia atas upaya melakukan program FCPS Carbon Fund. Bank Dunia mengganjar Indonesia dengan dana karbon  sebesar USD 110 juta dari upaya kolaboratif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Kaltim, Bersama stake holder lainnya. Pembayaran awalnya USD 22 juta sudah dilakukan tahun lalu,” ungkap Hamas, sapaan akrab Ketua DPRD Kaltim.

Selain itu, menurut dia, kebijakan Kaltim terhadap upaya pelestarian lingkungan tidak diragukan lagi. Oleh sebab itu, legislative harus terus mengawal kebijakan yang pro-rakyat, yang bisa memberi keseimbangan antara pemanfaatan dan upaya penyelamatan alam. Bertemu dengan Ketua DPRD Papua, Yunus Wonda, Hamas juga sempat berdiskusi tentang dukungan legislatif terhadap kerja-kerja eksekutif dalam upaya penurunan emisi karbon dunia melalui kebijakan-kebijakan produktif yang berpihak pada program  ekonomi hijau  berkelanjutan, mencegah deforestasi dan degradasi hutan. "Ada kesamaan dengan teman-teman kita di Papua. Prinsipnya sangat mendukung  upaya-upaya pemerintah untuk melakukan penurunan emisi karbon  serta memanfaatkan hutan, namun menjaga hutan tetap lestari. Karena hutan Kaltim dan Papua sama-sama menjadi paru-paru dunia," urai Hamas.

Sebagai inisiator  pembentukan GCFTF, Papua bersama  Provinsi Aceh, beberapa provinsi lain dan subnasional  di Brazil dan Amerika Serikat dan mulai bergerak mulai November 2008. Kaltim, meski bergabung setelah itu dapat berbangga membuktikan capaian dalam upaya pengurangan emisi karbon. Bahkan melebihi target yang semula 22juta ton CO2e menjadi 30juta ton CO2e.

Atas prestasi tersebut, peduduk dunia  merasakan dampak positifnya karena dapat menahan laju pemanasan global seperti cuaca ekstrem, air laut yang meningkat dan panas bumi yang semakin tinggi. Tahun depan rencananya Provinsi Papu akan menjadi tuan rumah  GCFTF ke-14. Hamas memberi dukungan penuh untuk Papua. "Ini perjuangan kita bersama untuk menjaga bumi dan kehidupan yang nyaman bagi generasi mendatang. Selain itu kita terus perlu mengampanyekan bahwa penduduk Indoensia sangat berkontribusi dalam uoaya penurunan emisi karbon dan perubahan iklim ekstrem. Karena itu kita dukung Papua jadi tuan rumah  GCF mendatang. Semoga sukses dan semua berjalan lancar," pungkas Hamas. (adv)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)