Diskusi Strategi Implementasi Ketahanan Pangan, Komisi II DPRD Kaltim Gelar Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja

26 Maret 2024

RAPAT KERJA : Pimpinan beserta Komisi II DPRD Kaltim saat menggelar rapat kerja bersama mitra kerja membahas strategi ketahanan pangan menyambut IKN, Selasa (26/3/2024)

BALIKPAPAN –  Jelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke tanah Kalimantan, berbagai aspek menjadi perhatian penting untuk dipersiapkan. Tak sekedar memperhatikan infrastrukturnya, lebih dari itu sinergi dan kolaborasi pun sangat diperlukan sebagai tonggak pemenuhan kebutuhan dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Untuk itu Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja bersama Otorita Ibu Kota Nusantara, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Dinas Perkebunan Kaltim, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, Dinas Perindagkop UMKM Kaltim, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim.

Kegiatan rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan serta mensinergikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komisi II DPRD Kaltim. Terbagi menjadi dua sesi dengan agenda diskusi strategi implementasi ketahanan pangan di provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi perpindahan Ibu Kota Negara. Dibuka langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Muin dan dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (26/03/24).

“Masalah pangan atau kebutuhan saya rasa tidak pernah bisa tercukupi jika kita mengharapkan apa yang ada di Kaltim. Selama ini pemasok kebutuhan kita adalah dari Jawa dan Sulawesi, apalagi dengan kehadiran IKN. Otomatis ini PR kita, pemerintah dan otorita kedepan. Oleh karena itu dari Dinas yang terkait hadir pada hari ini bisa menyampaikan strategi atau rumusan untuk kita diskusikan sebagai persiapan menghadapi perpindahan IKN di Kalimantan Timur,” ucap Baharuddin.

Pada kesempatan ini, adapun pengantar sekaligus arahan diberikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Ia menyampaikan pandangannya terkait fokus yang semestinya tidak hanya bertumpu pada ketahanan pangan. Melainkan bagaimana masyarakat Kaltim dapat memproduksi dan menghasilkan sumber makanannya sendiri.

“Kalau berbicara ketahanan pangan sederhananya yang penting masyarakat Kaltim makan. Entah dari mana sumber pangannya, tapi kalau saya punya pemikiran yang berbeda dan lebih fokus pada swasembada pangannya. Dimana kita bisa menciptakan sendiri, memproduksi sendiri sumber pangan kita untuk masyarakat Kaltim, itu jauh lebih baik daripada sekedar ketahanan pangan. Tapi memang ada tahapannya, minimal masyarakatnya makan dulu agar ketahanan berikutnya barulah swasembada,” jelas Muhammad Samsun.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kemudian menyoroti soal Kaltim Green (Economy Green) yang telah lama digaungkan sejak kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Menurutnya sampai hari ini transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau belum berjalan maksimal. Terlebih anggaran yang dialokasikan juga tidak menggambarkan semangat mendukung kebijakan ke arah transformasi ekonomi yang dapat diperbaharui (sektor pertanian).

“Prospek ke depan yang memiliki nilai strategis dan merupakan leding sektor adalah sektor pertanian. Perlu dibentuk BUMD yang bergerak dibidang usaha pangan, melalui sinergitas dengan para petani yang ada di desa-desa. IKN sebagai target market dari hasil produksi pertanian yang ada di Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Sebagaimana tercantum pada UU 18 Tahun 2012, ketahanan pangan ialah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Selaras dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono selaku Pimpinan Rapat berpesan agar seluruh pihak selain meningkatkan ketahanan pangan juga dapat berupaya dalam keberlanjutannya.

“Diskusi hari ini adalah sebagai membuka trigger diawal untuk ketahanan pangan. Bukan hanya kita bertahan saja, tetapi bagaimana kita menciptakan ketersediaan, harapannya juga aksesnya dapat terpenuhi, bahkan kita juga dapat menjaga stabilitas. Artinya itu berkelanjutan tidak hanya ketika kita perlu,” harap Sapto sekaligus menutup kegiatan.

Turut hadir anggota Komisi II DPRD Kaltim diantaranya, Ely Hartati Rasyid, Agiel Suwarno, Encik Wadani, Muhammad Adam, Selamat Hari Wibowo, dan Ambulansi Komariah. (adv/hms11)

TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)