Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadiri Fashion Show Adat di Festival Gita Nusantara 2025

Minggu, 22 Juni 2025 6
Festival Gita Nusantara dan Pekan Daerah (PEDA) XI Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) se-Kalimantan Timur, Minggu malam (22/6/2025).
SENDAWAR – Suasana meriah menyelimuti Taman Budaya Sendawar pada Minggu malam (22/6/2025), saat digelar pentas seni dan Fashion Show dalam rangka Festival Gita Nusantara dan Pekan Daerah (PEDA) XI Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) se-Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, turut hadir dan memberikan apresiasi tinggi terhadap ajang kebudayaan tersebut. Ekti yang juga menjabat sebagai Ketua KTNA Kutai Barat menyebut kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, namun menjadi panggung penting dalam memperkenalkan kekayaan adat dan budaya yang dimiliki oleh kabupaten/kota se-Kaltim.

“Ini bukan hanya pertunjukan seni, tapi momentum untuk memperkuat identitas budaya daerah. Kita harus bangga dengan warisan leluhur dan memperkenalkannya secara luas,” ujar Ekti di sela-sela acara.

Fashion Show kali ini menampilkan busana adat dari 10 kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur, mencerminkan keragaman etnis dan kekayaan budaya yang hidup harmonis di Bumi Etam. Penampilan para peserta berhasil memukau tamu undangan dan masyarakat yang memadati lokasi acara.

Usai menyaksikan pentas seni, Ekti Imanuel melanjutkan kunjungannya ke salah satu stan unggulan milik petani lokal, yakni “Kopi Linggang”. Di sana, ia berdialog dengan pengunjung serta pelaku UMKM yang turut ambil bagian dalam PEDA XI KTNA 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian upaya pemberdayaan petani dan nelayan, sekaligus penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis lokal di Kutai Barat.
TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)