Monitoring Komisi IV DPRD Kaltim ke PT. KFI, CSR, Lingkungan, dan Ketenagakerjaan Jadi Sorotan

Sabtu, 21 Juni 2025 5
KUNJUNGAN : DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke PT. Kalimantan Ferro Industry di Sanga-sanga
SANGA-SANGA – Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR), pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek ketenagakerjaan, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI) yang beroperasi di Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (19/06/2025).

Kunjungan ini menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk memastikan bahwa industri smelter nikel yang berkembang pesat di wilayah Kaltim tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara proporsional. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menyoroti sejumlah persoalan krusial, di antaranya minimnya informasi terkait profil perusahaan dan lemahnya kesiapan dalam menyambut kunjungan resmi.

"Kami telah mengirimkan surat sejak tiga hari sebelumnya, namun perusahaan tampaknya tidak melakukan persiapan. Bahkan ketika kami ingin melihat langsung kondisi di dalam area industri, permintaan kami ditolak dengan alasan belum adanya surat izin keselamatan (safety)," ujarnya.

Darlis juga mengingatkan bahwa sejak didirikan pada 2023, PT. Kalimantan Ferro Industry telah mengalami dua insiden kebakaran yang menimbulkan korban jiwa, termasuk di antaranya tenaga kerja asing. Hal ini dinilai sebagai catatan serius dalam hal keselamatan kerja.

"Kami berharap Disnakertrans Kaltim dapat mengambil langkah pembinaan yang tegas, agar keselamatan kerja menjadi prioritas utama di seluruh perusahaan," tambahnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Sarkowi, turut menyoroti kondisi akses jalan menuju kawasan industri yang rusak parah.

"Ini tentu mencerminkan aspek tanggung jawab lingkungan dan sosial yang masih belum maksimal. Kami ingin tahu, apakah perusahaan memiliki program konkret untuk perbaikan fasilitas sekitar,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Agus Aras menekankan pentingnya transparansi dalam agenda sosial perusahaan. Pihak manajemen yang hadir dalam kunjungan tersebut dinilai belum mampu menjelaskan secara strategis arah jangka panjang roadmap CSR perusahaan.

"Ke depan, kami mengharapkan pertemuan lanjutan yang lebih substansial. Komisi IV akan menjadwalkan kunjungan berikutnya untuk melakukan pendalaman langsung di lokasi," pungkasnya.

Tampak hadir Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi didampingi Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, Fadly Imawan dan Agus Aras.(hms10)
TULIS KOMENTAR ANDA
PEDA XI KTNA Kaltim 2025 Resmi Dibuka, DPRD Kaltim Dorong Sinergi Petani Menuju Kemandirian Pangan
Berita Utama 21 Juni 2025
0
KUTAI BARAT — Pekan Daerah (PEDA) XI Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) se-Kalimantan Timur resmi dibuka di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat, Sabtu (21/06/2025). Kegiatan ini berlangsung selama sepekan, dari 21 hingga 27 Juni 2025 mendatang, dengan diikuti lebih dari 1.700 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Acara pembukaan berlangsung meriah dengan penampilan Tarian Peteena Jaya Makmur dan ritual adat tepong tawar sebagai simbol doa keselamatan. Ribuan warga turut hadir, menjadikan pembukaan PEDA sebagai ajang silaturahmi dan kebanggaan daerah. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, serta Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, hadir langsung memberikan dukungan. Kehadiran para wakil rakyat ini menegaskan komitmen DPRD dalam memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan di Benua Etam. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para peserta. Menurutnya, PEDA merupakan program strategis yang mendorong komunikasi dan kompetisi positif antarwilayah dalam mewujudkan swasembada pangan. “Saya kira ini suatu program yang bagus, di mana kita bisa memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang dicapai setiap daerah dalam rangka swasembada pangan sesuai program pemerintah,” ujarnya. Ia juga menyoroti potensi besar Kaltim di sektor pertanian dan peternakan, termasuk pemanfaatan lahan bekas tambang untuk budidaya ternak. “Luas wilayah kita cukup banyak. Tadi ada masukan dari peserta agar lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan untuk peternakan, dan itu sangat bagus,” tambahnya. Hasanuddin juga mengapresiasi inisiatif Bank BPD yang memberikan pinjaman dengan bunga 0% kepada petani dan nelayan. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pelaku usaha tani. “Ini ditangkap langsung oleh Gubernur, bahwa program ini bisa berjalan sepanjang transaksi dilakukan melalui Bank BPD,” jelasnya. Senada, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta dan dukungan penuh dari pemerintah provinsi. “Hari ini pembukaan langsung oleh Gubernur, tentu kita sangat senang ya terkait dengan PEDA ini. Semua daerah di Kaltim juga mengirim semua utusannya untuk mengikuti. Harapan kita, PEDA ini menjadi tempat bersinergi para petani untuk berkomunikasi sesuai dengan bidang-bidangnya,” ungkapnya. Menurutnya, PEDA bukan hanya ajang seremonial, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat jejaring dan pertukaran pengetahuan antar petani dan nelayan. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat tani di Kaltim. DPRD Kaltim menyambut baik pelaksanaan PEDA XI sebagai bagian dari upaya bersama membangun sektor pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui kehadiran langsung di lapangan, DPRD menunjukkan komitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada petani dan nelayan. Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sambutannya menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan harus menjadi bagian integral dari RPJMD Kaltim 2025–2029. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur. Dalam sesi temu wicara bersama perwakilan KTNA, sejumlah aspirasi dan tantangan disampaikan langsung kepada Gubernur. Ketua KTNA Paser, Ngatno, mendorong percepatan pembangunan Bendungan Muara Lambakan dan kemudahan akses permodalan bagi petani. Ketua KTNA Samarinda, Adung, menyoroti persoalan perizinan di kawasan budidaya kehutanan serta perlunya dukungan regulasi dan infrastruktur untuk sektor peternakan. Sementara itu, Jafar dari wilayah Berau, Kutim, dan Bontang mengangkat isu teknis terkait ekspor-impor hasil pertanian dan perikanan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rudy menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tani-nelayan. Ia juga mendorong kepala daerah untuk menerbitkan regulasi yang melindungi lahan pertanian dari alih fungsi. “Kami harap bupati dan wali kota dapat mengeluarkan peraturan untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian menjadi area lain,” tegasnya. (adv/hms6)