Perkuat Sinergi Membangun Daerah, DPRD Kaltim Hadiri Pelantikan Bupati dan Wabup Kukar

Senin, 23 Juni 2025 6
PELANTIKAN : Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar hadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode 2025-2030.
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) terpilih, Aulia Rahman Basri dan Rendy Solihin, untuk masa jabatan 2025–2030, Senin (23/6/2025), di Ruang Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Mewakili Ketua DPRD Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi hadir bersama para legislator Dapil Kutai Kartanegara, yakni Firnadi Ikhsan, Guntur, Muhammad Samsun, dan Salehuddin serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Kehadiran unsur DPRD Kaltim menjadi cerminan komitmen kelembagaan dalam mendukung pemerintahan yang kolaboratif dan aspiratif.

Prosesi pelantikan turut dirangkai dengan pengukuhan Ketua TP PKK, Ketua TP Posyandu, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kabupaten Kukar masa jabatan 2025–2030 oleh Ketua TP PKK Kaltim, Syarifah Suraidah Harum, kepada Andi Deska Pradifa Aulia, istri Bupati Kukar.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara untuk masa bakti 2025–2030.

Ia menilai momentum ini sebagai motivasi bersama untuk terus mendorong lahirnya kepemimpinan muda yang progresif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.

“Kedua pemimpin ini merupakan sosok muda yang memiliki semangat dan energi besar. Kolaborasi mereka dengan Pemerintah Provinsi maupun DPRD Kaltim tentu sangat dinantikan untuk mendukung akselerasi pembangunan di Kukar,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap agar pasangan kepala daerah yang baru dapat merealisasikan seluruh komitmen dan janji politik yang telah disampaikan selama masa kampanye, serta melanjutkan program-program strategis yang telah berjalan.

“Pembangunan di Kutai Kartanegara masih memerlukan perhatian dan percepatan. Kami berharap kehadiran Pak Aulia dan Pak Rendi sebagai pemimpin daerah dapat menjadi awal dari lompatan besar menuju Kukar yang lebih maju, lebih sejahtera, dan semakin berdaya saing,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, dalam sambutannya menegaskan agar amanah kepemimpinan yang telah diterima dijalankan dengan penuh dedikasi dan integritas demi kemajuan masyarakat Kutai Kartanegara. Ia berharap pasangan kepala daerah yang baru dapat menghadirkan lompatan-lompatan inovatif dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Gubernur menyoroti bahwa selama ini kualitas layanan publik di Kukar masih berada pada tingkat standar minimum, sehingga diperlukan terobosan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, khususnya dalam sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Sebelum pelantikan, saya telah berkoordinasi dan memastikan bahwa visi-misi keduanya sejalan dengan program strategis Pemerintah Provinsi. Insyaallah, Kukar akan bergerak menuju generasi emas,” ujar Gubernur Rudy.

Ia menambahkan bahwa sinergi lintas pemerintahan yang harmonis dan saling mendukung menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

“Kami berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk menata pemerintahan secara ideal, menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dengan penuh komitmen, serta memastikan seluruh program hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.

Pelantikan turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim dan Kutai Kartanegara.
TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)