Darlis Tekankan Penambahan Faskes dan Pemberian Tunjangan yang Layak Bagi Nakes

Kamis, 14 November 2024 44
Darlis Pattalongi, Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA. Bidang kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari kalangan wakil rakyat. Darlis Pattalongi, salah seorang anggota DPRD Kaltim menekankan pentingnya penambahan fasilitas kesehatan (faskes) di ibu kota provinsi tersebut.

Sebab, selama ini beberapa wilayah belum memiliki pusat layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan warga Kota Tepian. “Kondisi fasilitas kesehatan kita memang belum memadai. Masih ada daerah di Samarinda yang seharusnya sudah memiliki Puskesmas Mandiri, bukan hanya sekadar Puskesmas Pembantu,” ujar Darlis saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Kamis (14/11/2024).

Ia juga menyoroti tentang kesejahteraan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang belum memadai. Kondisi ini tidak sebanding dengan rekrutmen yang telah dijalankan pemerintah daerah. Banyak di antara para nakes yang ditempatkan di sejumlah fasilitas layanan kesehatan sering menerima tunjangan yang belum layak.

Darlis menekankan bahwa tunjangan yang layak merupakan faktor penting bagi nakes dalam meningkatkan pelayanan optimal kepada masyarakat. “Tenaga kesehatan profesional perlu mendapatkan dukungan yang manusiawi, termasuk tunjangan yang cukup, supaya mereka bisa bekerja maksimal dan merasa dihargai dalam profesinya,” katanya.

Darlis juga menyoroti tantangan nakes yang bertugas di wilayah pedalaman, seperti Mahakam Ulu dan Berau dengan keterbatasan akses. Kondisi kerja para nakes di daerah pedalaman, seharusnya tidak disamakan dengan rekan seprofesi mereka yang ditugaskan di wilayah perkotaan.

Menurutnya, pemberian insentif khusus bagi nakes di pedalaman sangat diperlukan. Terutama untuk meningkatkan motivasi kerja mereka dalam situasi yang kerap jauh dari kata ideal. “Tidak bisa disamakan antara tunjangan nakes di perkotaan dengan mereka yang mengabdi di pedalaman. Di Samarinda saja, kesejahteraan nakes masih sering menjadi isu yang disoroti,” tegasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Darlis mengajak pemerintah daerah agar lebih peka terhadap masalah kesejahteraan nakes, terutama yang bertugas di daerah terpencil membutuhkan perhatian khusus. (Adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)