Belajar dari Belanda, DPRD Kaltim Ingin Perbaiki Pelayanan Publik dan Lindungi Petani Sawit

28 Juli 2023

Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim foto bersama saat melakukan kunjungan kerja ke Belanda
SAMARINDA. Belanda bukan hanya terkenal dengan kincir angin, bunga tulip, dan keju. Negeri ini juga memiliki banyak hal yang bisa ditiru oleh Indonesia, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim), dalam hal pelayanan publik dan perdagangan internasional. Itulah yang dirasakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kaltim yang melakukan kunjungan kerja ke Belanda selama sepekan beberapa waktu lalu. Mereka mendapatkan banyak pelajaran berharga dari berbagai pertemuan dan diskusi dengan pihak-pihak terkait di sana.

Salah satu hal yang menarik perhatian mereka adalah kondisi rumah tahanan (rutan) di Belanda. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Belanda adalah negara yang terbaik dalam penanganan narapidana. Banyak penjara di Belanda yang hanya terisi di bawah 90 persen dari kapasitasnya, dan memiliki fasilitas yang manusiawi. “Kami ingin belajar dari mereka bagaimana cara mengelola rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan baik, karena di Kaltim kapasitas rutan sudah overload, melebihi 300 persen dari total kapasitas yang ditetapkan,” ujar Seno, Selasa (25/7/2023).

Seno mengatakan, sebelum berangkat ke Belanda, ia sudah berdiskusi dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim tentang masalah ini. Ia pun membawa masukan tersebut ke Belanda, dan berdialog dengan Kementerian Hukum Belanda dan direktur penjara di Anchen. “Kami ingin mencari solusi terkait kelebihan kapasitas rutan di Kaltim, apakah bisa menerapkan hukuman alternatif atau restoratif justice, atau paling tidak membangun rutan baru supaya bisa mengurangi rasio kepadatan rutan,” kata Seno Aji.

Ia menambahkan, hasil kunjungan kerja ini akan segera ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait di Kaltim. Pihaknya juga akan menghitung anggaran yang diperlukan agar bisa berjalan sesuai harapan dan memanusiakan narapidana. Selain masalah rutan, Seno Aji dan rombongan juga membahas isu lain yang tak kalah penting, yaitu masa depan petani sawit di Indonesia. Mereka berkunjung ke United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), sebuah organisasi internasional yang menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan.

Sebagai informasi, UNCTAD adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 1964. UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan. UNCTAD beranggotakan 191 negara, dan bermarkas di Jenewa, Swiss. “Kami diterima langsung oleh Direktur Divisi perdagangan dan komoditi Internasional, Miho Shirotori. Kami menyampaikan keberlangsungan petani kelapa sawit di Kaltim yang saat ini ditolak oleh WTO,” jelas Seno Aji.

Seno Aji menegaskan, perkebunan kelapa sawit di Kaltim yang terbesar di dunia, dan tidak merusak lingkungan. Ia meminta UNCTAD sebagai lembaga netral membantu daerah untuk menindaklanjuti sikap WTO. “Dalam waktu dekat UNCTAD akan bertolak ke Kaltim. Selama di sini mereka akan memberikan pelatihan ekonomi kreatif untuk UMKM Kaltim umumnya dan UMKM Kutai Kartanegara khususnya,” pungkas Seno Aji. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)