Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel Hadiri Wisuda STT Tenggarong Dorong Penguatan Pendidikan Teologi dan Pembangunan Tempat Ibadah

Sabtu, 27 September 2025 2
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanue saat menghadiri Wisuda Sarjana ke-XXI dan Pascasarjana ke-XII Sekolah Tinggi Teologi (STT) Tenggarong, Sabtu (27/9/2025).

TENGGARONG — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara Wisuda Sarjana ke-XXI dan Pascasarjana ke-XII Sekolah Tinggi Teologi (STT) Tenggarong, Sabtu (27/9/2025).

Dalam sambutannya, Ekti menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menuntaskan pendidikan tinggi di bidang teologi. Ia menekankan pentingnya disiplin sebagai fondasi utama dalam pelayanan dan kehidupan ke depan.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang diwisuda hari ini. Ini adalah momen bersejarah dalam hidup saudara-saudara. Disiplin waktu dan proses adalah kunci menuju kesuksesan. Tidak ada jalan lain,” ujar Ekti.

Ia juga menyampaikan harapan agar para lulusan dapat kembali ke pelayanan masing-masing sesuai jenjang pendidikan yang telah ditempuh. “Yang sudah menyelesaikan pascasarjana, rata-rata sudah menjadi pendeta. Sedangkan yang baru lulus S1, mungkin akan memulai sebagai pembantu pelayan sebelum menjadi pendeta sepenuhnya,” tambahnya.

Sebagai satu-satunya perwakilan dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di DPRD Kaltim, Ekti menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi umat Kristen, khususnya dalam pembangunan tempat ibadah. 

Politisi asal Kutai Barat ini mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Partai Gerindra untuk menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua I DPRD Kaltim. “Dari 55 anggota DPRD Kaltim, hanya empat yang beragama Kristen, dan saya satu-satunya dari GKII. Ini adalah anugerah Tuhan dan buah dari doa para hamba Tuhan. Saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan umat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ekti juga memaparkan perkembangan pembahasan anggaran daerah. Ia menyebut bahwa APBD Perubahan Tahun 2025 telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Kaltim. Salah satu poin penting dalam APBD tersebut adalah alokasi anggaran untuk pembangunan tempat ibadah, termasuk dukungan terhadap STT Tenggarong.

“Kami telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan tempat ibadah, termasuk STT Tenggarong. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami terhadap penguatan nilai-nilai spiritual dan pendidikan teologi di Kalimantan Timur,” tegasnya.

Acara wisuda berlangsung khidmat dan penuh semangat. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kaltim tidak hanya memberikan motivasi bagi para lulusan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan keagamaan dalam mewujudkan masyarakat Kaltim yang religius, cerdas, dan berdaya saing. (adv/akb)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi I Dorong Solusi Transisi Honorer
Berita Utama 26 September 2025
0
SAMARINDA — Komisi I DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Organisasi Setdaprov Kaltim, Biro Hukum serta perwakilan tenaga honorer, Jumat (26/9) di Gedung E lantai I Kantor DPRD Kaltim. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas masa depan tenaga honorer di tengah dinamika reformasi sistem kepegawaian nasional.   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehudin, menyampaikan bahwa RDP digelar untuk menampung aspirasi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II. Meskipun regulasi nasional telah menghapus status honorer, banyak dari mereka memiliki masa kerja panjang dan kontribusi signifikan yang layak diperjuangkan.   Salehuddin menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan keberlangsungan kerja para tenaga honorer. Ia menyampaikan bahwa meskipun proses penyesuaian status dan regulasi membutuhkan waktu, DPRD akan terus mendorong agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara tiba-tiba.   “Kami meminta pemerintah provinsi, terlebih dengan adanya komitmen dari Gubernur, agar menyiapkan mekanisme transisi yang jelas. Jangan sampai teman-teman honorer kehilangan pekerjaan di tengah proses reformasi PPPK,” ujar Salehudin dalam rapat tersebut.   Komisi I juga meminta agar pemerintah provinsi segera mengambil tindakan konkret dalam merespons dinamika yang berkembang di Kementerian PAN-RB.   “Kami di Komisi I akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, dan kami percaya pemerintah tidak tinggal diam,” tambahnya.   Salehudin mengajak seluruh tenaga honorer untuk tetap percaya bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal proses ini secara aktif dan berkelanjutan.(hms4)  
Indeks