Bekali Diri Dengan Sertifikasi

Selasa, 31 Mei 2022 445
ACARA PERPISAHAN : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji didampingi isteri saat menghadiri acara Perpisahan dan Pentas Seni Siswa – Siswi Kelas XII SMK Negeri 15 Samarinda, Selasa (31/5).
SAMARINDA. Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji menghadiri acara Perpisahan dan Pentas Seni Siswa – Siswi Kelas XII SMK Negeri 15 Samarinda dengan tema “Fly To The Next Destination” yang digelar di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Selasa (31/5).

Dihadapan para siswa dan siswi SMK Negeri 15, Seno Aji mengatakan bahwa harus berbangga karena bersekolah di SMK. Karena menurut Seno Aji, SMK merupakan sekolah unggulan yang banyak diminati karena lulusan SMK bisa langsung bekerja dan banyak dicari oleh perusahaan.

Politisi partai Gerindra ini menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional melihat SMK sebagai peluang yang cukup baik di masa depan. Itu ditandai denga adanya Balai Latihan Kerja (BLK).

Saat ini DPRD Kaltim sedang berjuang,  dalam menghadapi Ibu Kota Negara (IKN) yang tahun depan akan dimulai pekerjaannya. Ada sebanyak 800 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam IKN.

“Dan kalian adalah salah satunya yang bisa bekerja disana, tapi kalian harus membekali diri dengan sertifikasi, yang mana sertifikasi itu dibuat di BLK,” ucap Seno Aji.

Program studi yang ada di SMK seperti desain grafis, animasi, dan mesin adalah peluang kerja pada IKN. Karena didalam IKN, semua bidang  akan berteknologi tinggi.

Selanjutnya, Seno Aji menyatakan akan mengawal untuk penambahan ruang kelas dan penambahan ruangan lain. Ia mengungkapakan bahwa tahun ini akan di anggarkan sekitar Rp 40 miliar untuk peningkatan keahlian guru SMK. Yaitu program one laptop one teacher.

“Tolong sampaikan kepada Pak Kadis, itu sudah kita anggarkan dan segera dibagikan dalam waktu dekat,” sebutnya.

Ia berharap, kepada siswa dan siswi SMK Negeri 15, bahwa setelah ini dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi, jangan hanya sampai di SMK. Apabila punya kemampuan dan dukungan orang tua alangkah baiknya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

“Itu akan menopang semuanya, nanti masa depannya bisa lebih terjamin. Tapi saya pastikan lulusan SMK sekalipun ini juga bisa menjadi latar belakang untuk sukses,” pungkasnya. (adv/hms8) 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks