Anggota Komisi II DPRD Kaltim Hadiri Seminar Sharia Forum Fesyar KTI 2023

Kamis, 25 Mei 2023 130
SEMINAR : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ambulansi Komariah dan Siti Rizki Amalia saat menghadiri Seminar Sharia Forum FESyar 2023 di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (25/5).
SAMARINDA. Dalam rangka mendukung dan mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkesinambungan, Bank Indonesia menyelanggarakan Seminar Sharia Forum sebagai rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2023 dengan tema “Penguatan Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Dukungan Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi KTI yang Inklusif”.

Seminar yang digelar di Ruang Crystal 3 Hotel Mercure Samarinda, Kamis (25/5) tersebut di buka oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Ricky P Gozali dan dihadiri anggota Komisi II DPRD Kaltim yakni Ambulansi Komariah dan Siti Rizki Amalia.

Untuk diketahui, FESyar digelar di tiga kawasan yaitu Jawa, Sumatera, dan kawasan timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, Maluku dan Papua) sebagai rangkaian menuju Indonesia Sharia Ecoomic Festival (ISEF) yang puncak acaranya akan digelar pada bulan Oktober 2023. Dijadwalkan FESyar KTI akan dilaksanakan di Kaltim pada 25 – 28 Mei 2023 baik secara daring maupun luring.

Seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Kepala Departement Ekonomi dan Keuangan Syariah Arief Hartawan dan Direktur Sales dan Distribution PT Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna.

Ricky P Gozali dalam sambutannya mengatakan melihat kondisi ekonomi global yang masih dalam ketidakpastian saat ini kerentanan global membawa pengaruh terhadap perekonomian nasional terkait dengan modal asing, ekspor dan impor ditengah fudamental ekonomi domestik yang masih cukup baik.

“Prinsip ekonomi syariah menjadi salah satu strategi utama untuk penguatan struktur ekonomi nasional dengan mengusung prinsip syariah bebas riba dan berbagi hasil diharap mampu mendorong inklusifitas ekonomi dan daya tahan sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa dalam rangka Road to FESyar di Kaltim, telah diselenggarakan  sertifikasi pendamping proses produk halal yang merupakan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) dan LP3H Universitas Mulawarman.

“FESyar KTI 2023 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam ekonomi dan keuangan syariah, terutama melalui digitalisasi. Hal ini penting untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan aksesibilitas serta inklusifitas ekonomi syariah bagi masyarakat KalimantanTimur,” bebernya.

Ditemui usai acara, Siti Rizky Amalia mengharapkan agar ada perda tentang industri ekonomi syariah di Kaltim. “Kalau menurut saya, penting ada payung hukum tentang industri ekonomi syariah di Kaltim,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu untuk mensosialisasikan akan pentingnya menangkap peluang tersebut. “Bahwa potensi industri ekonomi syariah kita cukup besar. Tinggal kita kembangkan saja,” sebut politisi PPP ini.

Melalui FESyar ini, lanjutnyan industri ekonomi syariah di Kaltim akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di benua etam.

“Festival ini juga menjadi ajang untuk memperluas jaringan kerjasama antara pelaku industri ekonomi syariah, pemerintah, akademisi dan masyarakat. Kami harap, Bank Indonesia dan stakeholder terkait lebih sering mengadakan kegiatan semacam ini,” ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah provinsi terus mendorong dan mensosialisasikan pentingnya pengembangan industri ekonomi syariah. Dengan itu, Kaltim dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan.

“Manurut kami, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan industri ekonomi syariah di Kaltim,” pungkasnya. (adv/hms8).
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi III DPRD Kaltim Gali Progres Program Kerja Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR-PERA Kaltim
Berita Utama 18 November 2025
0
BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra kerjanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim, pada Selasa (18/11/2025) di Balikpapan.  Raker ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai progres pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dari kedua dinas. Pembahasan dibagi menjadi dua sesi, diawali dengan Dishub Kaltim,kemudian dilanjutkan dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Abdurahman KA, serta anggota Komisi III Arfan, Abdul Rakhman Bolong, dan Baharuddin Muin.  Dalam pembukaannya, Abdulloh menekankan pentingnya raker ini mengingat peran strategis kedua mitra. Dishub Kaltim dalam sektor perhubungan untuk mendukung konektivitas, distribusi logistik, dan keselamatan transportasi, sementara Dinas PUPR-PERA merupakan motor penggerak pembangunan fisik.  Komisi III memandang penting untuk memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Kaltim, sehingga diperlukan pemaparan yang objektif terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, kendala lapangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Terkait pelaksanaan kegiatan, Abdulloh juga menyampaikan kebijakan tegas mengenai kontrak. Kontrak kegiatan akan dinilai sesuai progres, dan tidak akan ada perpanjangan kontrak kerja hingga 50 hari kerja jika pekerjaan selesai tepat waktu atau bahkan jika putus kontrak. Pembayaran akan dilakukan secukupnya berdasarkan administrasi realisasi progres yang dicapai. Plt Kepala Dishub Kaltim, Heru Santosa, memaparkan bahwa secara umum kegiatan Dishub Kaltim berjalan sesuai jadwal di masing-masing bidang. Realisasi keuangan rata-rata mencapai 75-78% dan fisik sekitar 78-81% di Tahun 2025, menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, ia mengakui masih terdapat bidang yang realisasinya belum mencapai target, khususnya bidang pelayaran dan beberapa kegiatan pada UPTD Terminal.  Meskipun demikian, presentasi tersebut menggambarkan arah pembangunan Dishub Kaltim yang semakin terintegrasi dengan fokus pada keselamatan transportasi, kelancaran mobilitas, penguatan konektivitas wilayah, dan penyelesaian proyek strategis. Sementara itu, Dinas PUPR-PERA Kaltim melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Rahmat, memaparkan progres realisasi tahun 2025 yang menunjukkan deviasi signifikan dari rencana. Realisasi fisik baru mencapai 55,61% terhadap rencana 64,87%, sedangkan realisasi keuangan baru 26,24% dari target 64,26%.  Rahmat menjelaskan bahwa kondisi ini menggarisbawahi perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun dan penanganan hambatan yang mengakibatkan keterlambatan. Secara umum, materi presentasi PUPR-PERA menegaskan fokus pemerintah provinsi pada percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan, dengan kebutuhan penguatan koordinasi dan pengendalian untuk memastikan pencapaian target. Menanggapi pemaparan tersebut, Abdulloh kemudian meminta agar Anggota Komisi III segera melakukan peninjauan lapangan sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Peninjauan akan difokuskan pada pekerjaan tahun 2025, baik murni maupun perubahan, yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah selesai. Untuk memfasilitasi percepatan peninjauan lapangan ini, Dishub Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim diminta segera menyiapkan data kegiatan per daerah pemilihan kepada Komisi III DPRD Kaltim.
Indeks