Anggota Komisi II DPRD Kaltim Hadiri Seminar Sharia Forum Fesyar KTI 2023

25 Mei 2023

SEMINAR : Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ambulansi Komariah dan Siti Rizki Amalia saat menghadiri Seminar Sharia Forum FESyar 2023 di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (25/5).
SAMARINDA. Dalam rangka mendukung dan mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkesinambungan, Bank Indonesia menyelanggarakan Seminar Sharia Forum sebagai rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2023 dengan tema “Penguatan Sinergi dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Dukungan Digitalisasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi KTI yang Inklusif”.

Seminar yang digelar di Ruang Crystal 3 Hotel Mercure Samarinda, Kamis (25/5) tersebut di buka oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Ricky P Gozali dan dihadiri anggota Komisi II DPRD Kaltim yakni Ambulansi Komariah dan Siti Rizki Amalia.

Untuk diketahui, FESyar digelar di tiga kawasan yaitu Jawa, Sumatera, dan kawasan timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Balinusra, Maluku dan Papua) sebagai rangkaian menuju Indonesia Sharia Ecoomic Festival (ISEF) yang puncak acaranya akan digelar pada bulan Oktober 2023. Dijadwalkan FESyar KTI akan dilaksanakan di Kaltim pada 25 – 28 Mei 2023 baik secara daring maupun luring.

Seminar tersebut menghadirkan pemateri dari Kepala Departement Ekonomi dan Keuangan Syariah Arief Hartawan dan Direktur Sales dan Distribution PT Bank Syariah Indonesia Anton Sukarna.

Ricky P Gozali dalam sambutannya mengatakan melihat kondisi ekonomi global yang masih dalam ketidakpastian saat ini kerentanan global membawa pengaruh terhadap perekonomian nasional terkait dengan modal asing, ekspor dan impor ditengah fudamental ekonomi domestik yang masih cukup baik.

“Prinsip ekonomi syariah menjadi salah satu strategi utama untuk penguatan struktur ekonomi nasional dengan mengusung prinsip syariah bebas riba dan berbagi hasil diharap mampu mendorong inklusifitas ekonomi dan daya tahan sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa dalam rangka Road to FESyar di Kaltim, telah diselenggarakan  sertifikasi pendamping proses produk halal yang merupakan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) dan LP3H Universitas Mulawarman.

“FESyar KTI 2023 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan inovasi dalam ekonomi dan keuangan syariah, terutama melalui digitalisasi. Hal ini penting untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan aksesibilitas serta inklusifitas ekonomi syariah bagi masyarakat KalimantanTimur,” bebernya.

Ditemui usai acara, Siti Rizky Amalia mengharapkan agar ada perda tentang industri ekonomi syariah di Kaltim. “Kalau menurut saya, penting ada payung hukum tentang industri ekonomi syariah di Kaltim,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu untuk mensosialisasikan akan pentingnya menangkap peluang tersebut. “Bahwa potensi industri ekonomi syariah kita cukup besar. Tinggal kita kembangkan saja,” sebut politisi PPP ini.

Melalui FESyar ini, lanjutnyan industri ekonomi syariah di Kaltim akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di benua etam.

“Festival ini juga menjadi ajang untuk memperluas jaringan kerjasama antara pelaku industri ekonomi syariah, pemerintah, akademisi dan masyarakat. Kami harap, Bank Indonesia dan stakeholder terkait lebih sering mengadakan kegiatan semacam ini,” ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah provinsi terus mendorong dan mensosialisasikan pentingnya pengembangan industri ekonomi syariah. Dengan itu, Kaltim dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan.

“Manurut kami, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan industri ekonomi syariah di Kaltim,” pungkasnya. (adv/hms8).
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Aspirasi Warga kabupaten/kota se-Kaltim Diserahkan ke Pemprov
admin 2 Oktober 2023
0
SAMARINDA. Aspirasi masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim melalui hasil reses yang dilakukan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahkan dilakukan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Sigit Wibowo kepada Asisten Pemkesra Pemprov Kaltim M Syirajudin selaku mewakili Gubernur Kaltim pada rapat paripurna ke-37 DPRD Kaltim, Senin (2/10). Adapun masing-masing juru bicara laporan reses gabungan anggota DPRD Kaltim yakni Nidya Listiyono (Samarinda), Bagus Susetyo (Balikpapan), Amiruddin (PPU-Paser), Salehuddin (Kukar), dan Sutomo Jabir (Bontang, Kutim, Berau). Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan pada saat reses menyoal tentang kondisi jalan yang rusak, perlu adanya jembatan, drainase, penerangan dan air bersih. Selain itu, persoalan banjir, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang perlu perhatian lebih. Seno Aji berharap agar seluruh aspirasi masyarakat Kaltim tersebut dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi dan segera ditindaklanjuti agar masyarakat dapat keluar dari persoalannya selama ini. “Agar menjadi perhatian seluruh OPD Kaltim dan bisa menjadi program prioritas di Tahun 2023 – 2024 mendatang. Hal ini dimasudkan juga agar program kerja khususnya dibindang pembangunan dalam arti luas bisa efektif, efesien dan tepat guna,”harapnya. Selain itu, guna memaksimalkan dan mempercepat penyelesaian yang menjadi aspirasi masyarakat maka Anggota DPRD sebut Seno Aji meminta agar Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah agar direvisi atau dicabut. Hal ini disebabkan pada Pergub 49/2020 memberikan batasan yang sempit tentang pemberian bantuan melalui dana aspirasi atau usulan program pembangunan daerah pada ABPD Kaltim. Padahal, hal tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat. (hms4)  
Indeks