Anggota DPRD Kaltim Sampaikan Hasil Reses di Seluruh Kabupaten/kota Se-Kaltim

14 Maret 2023

LAPORAN : Rapat Paripurna ke 9 DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda Penyampaian dan Penyerahan Laporan Reses masa sidang I Tahun 2023.
SAMARINDA. DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna ke 9 dengan agenda penyampaian dan penyerahan laporan reses/aspirasi masyarakat Anggota DPRD Kaltim masa sidang I Tahun 2023, dan Sambutan Gubernur Kaltim, Senin (13/3/2023).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. Hadir mewakili Gubernur Kaltim, Asisten III Pemprov Kaltim M. Syirajuddin.

Adapun anggota DPRD Kaltim yang menyampaikan hasil laporan reses pada masing-masing daerah pemilihan yakni, Dapil Samarinda Nidya Listiyono, Dapil PPU – Paser Yenni Eviliana, Dapil Bontang, Kutim, dan Berau Ismail, Dapil Kubar – Mahulu Marthinus, dan Dapil Kukar Salehuddin.

Ismail menyampaikan bahwa masyarakat Kota Bontang mengusulkan agar Pemerintah menghimbau kepada semua perusahaan yang ada untuk membuka lowongan pekerjaan bagi warga sekitar dan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut untuk memperkerjakan masyarakat sekitarnya sesuai kualifikasi pendidikan atau skill yang dimiliki. “Warga mengharapkan adanya bantuan berupa lampu penerangan jalan Kelurahan Belimbing sampai kesimpang Bukit Kesnodo Kutim yang masih minim dan jalan gelap yang bisa berbahaya bagi keselamatan pengendara baik motor maupun mobil,” jelasnya.

Warga Kutim tepnya Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara menginginkan percepatan adanya Pelabuhan Kapal sehingga dapat mengurangi harga kebutuhan hidup dikarenakan stok kebutuhan masyarakat masih diangkut melalui jalan darat yang menyebabkan ongkos angkutan lebih mahal sehingga berpengeruh kepada kebutuhan pokok. “Warga Bontang, berharap adanya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta pembangunan Pelayanan Kesehatan Masyarakat guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat,” sebutnya.

Yenni Eviliana menjelaskan masyarakat Kelurahan Penajam berharap agar program pembangunan dan perbaikan drainase-drainase dapat menjadi program prioritas dan mendapatkan respon dari Pemprov Kaltim khususnya pembangunan dan perbaikan drainase yang ada di wilayah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. “Warga Paser meminta batuan kepada pemerintah untuk perbaikan akses jalan yang mengalami kerusakan sangat parah menuju Desa Senipah,”sebutnya.

Menjelaskan hasil Reses Kabupaten Kutai Kartanegara, Salehuddin menuturkan pada Bidang Pendidikan hampir di seluruh Masyarakat Kukar mengharapkan Perhatian Khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur terhadap bantuan Beasiswa dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa Kaltim Tuntas untuk anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang SD sampai dengan sarjana baik di unversitas yang ada di Kaltim maupun di universitas di luar daerah Kaltim. “Terkait beasiswa Kaltim Tuntas, sebagian masyarakat terutama yang jauh dari Kota mengeluhkan karena tidak mengetahui atau minimnya informasi dan kurang memahami persyaratan dan mekanisme mengenai beasiswa KaltimTuntas,”jelasnya.

Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur jalan menjadi keluhan warga Kutai Barat, seperti disampaikan Marthinus. Menurutnya, keluhan tersebut terutama jalan nasional atau provinsi menuju Kubar terdapat di beberapa daerah rusak berat supaya pembangunannya bisa dipercepat pekerjaannya untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas.

“Infrastruktur terutama jalan dan jembatan supaya pembangunannya bisa dipercepat penyelesaian pekerjaannya. Masyarakat mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan infrastruktur jalan-jalan dalam kampung maupun jalan utama,” tuturnya.

Sementara itu, keluhan warga Samarinda disampaikan Nidya Listiyono menjelaskan selain infrakstruktur jalan, warga turut mengeluhkan pemasangan air PDAM yang saat ini warga perum Bclhan yang menggunakan air danau ( eks penggalian batubara). “Warga yang kesulitan mendapatkan air bersih PDAM tampaknya masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Khususnya di Perumahan Bumi Citra Lestari (BCL) di Jalan Jakarta, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda yang sampai saat ini belum mendapatkan fasilitas air bersih dari PDAM tersebut,” tuturnya.(adv/hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)