Hasanuddin Mas’ud Resmi Nahkodai DPW Desa Bersatu Kaltim, Usung Empat Program Trobosan Untuk Desa di Kaltim

Minggu, 10 Agustus 2025 152
Ketua DPRD Kaltim dilantik menjadi Ketua DPW Desa Bersatu Kaltim
Samarinda – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Istri resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kaltim Desa Bersatu. Pelantikan digelar di Puri Senyiur Samarinda, Minggu (10/8/25) pagi.

Hasanuddin terpilih setelah mendapat dukungan penuh dari berbagai organisasi desa dalam pleno Musyawarah Daerah I DPW Desa Bersatu Kaltim, Sabtu (9/8/2025). Dukungan datang dari AKSI Kaltim, APDESI Kaltim, PABPDSI Kaltim, PAPDESI Kaltim, DPN PPDI Kaltim, APEDNAS Kaltim, KOMPAKDESI Kaltim, PARADE Nusantara Kaltim, hingga PPDI Kaltim.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran strategis desa dalam pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Hasanuddin menegaskan bahwa pelantikannya bukan sekadar seremonial, tetapi sebuah deklarasi persatuan desa di Kaltim. “Desa-desa yang ada di Kalimantan Timur ini bersatu. Bersatu untuk maju. Penunjukan ini bukan hadiah, tetapi amanah yang membawa tanggung jawab kepada diri pribadi dan masyarakat,” ujarnya.

Ia bahkan menyatakan siap mundur jika dinilai gagal menjalankan tugas. “Bila mana dalam amanah ini saya tidak berhasil, dengan ikhlas saya akan mengundurkan diri,” tegasnya.

Hasanuddin memaparkan empat program prioritas untuk membangun desa salah satunya, Penguatan Ekonomi Desa Ia menargetkan setiap desa mampu mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya alam, manusia, dan potensi lokal. Program ini akan memanfaatkan dukungan pendanaan dari pemerintah, di antaranya Rp 200 juta per desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) serta program satu desa Rp 1 miliar dari Gubernur Kaltim dalam bentuk program kerja.

Fokusnya mencakup pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, maupun pariwisata. Produk desa akan dipromosikan melalui pameran regional dan nasional, serta digital marketing.

“Desa harus paham soal pemasaran digital. Kita fasilitasi pelatihan kewirausahaan dan akses modal melalui Jamkrida dengan bunga nol persen,” jelasnya.

Hasanuddin juga menargetkan setiap desa memiliki jaringan internet gratis berbasis tenaga surya.

“Saya ingin setiap desa punya wifi mandiri. Tidak pakai PLN, tapi tenaga surya,” ungkapnya.

Di hadapan para pengurus dan tamu undangan, ia mengajak seluruh pihak bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas. “Kerjakan sekarang, jangan tunda sampai besok. Tuntas, sehingga bisa kita pertanggungjawabkan,” katanya.

"Desa adalah pondasi utama pembangunan daerah. Saya berharap DPD Desa Bersatu bisa bersinergi Bersama pemerintah daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat desa secara berkelanjutan. memberikan edukasi kepada anggotanya, memperkuat solidaritas dan gotong royong, serta mendorong lahirnya inovasi demi kesejahteraan masyarakat," harap Hamas sapaan akrabnya.
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)